cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,856 Documents
 180   181   182   183   184 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI: STUDI KASUS DWI RAHAYU Ireine Leaticia
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatannya dalam kasus penipuan investasi bodong. Dengan metode penelitian yuridis sosiologis, kesimpulan yang didapat: 1. Analisis kasus ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi semua unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku dengan sengaja bertindak melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, menggunakan keadaan dan informasi palsu, serta menerapkan rangkaian tipu muslihat yang sistematis untuk menggerakkan korban menyerahkan uang. Fakta-fakta seperti klaim proyek internal TNI, pemalsuan bukti transfer, dan penggunaan atribut Persit membuktikan adanya kesengajaan dan perencanaan matang dalam melakukan penipuan. 2. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana Dwi Rahayu dapat dijatuhkan melalui beberapa pasal KUHP, yaitu: a. Pasal 378 KUHP (Penipuan): Memenuhi unsur tipu muslihat, penggelapan dana korban melalui kebohongan, dan memindahkan hak atau kepemilikan korban secara melawan hukum. B. Pasal 372 KUHP (Penggelapan): Berlaku apabila dana yang diterima pelaku digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan sesuai janji atau tujuan investasi. c. Pasal 55–56 KUHP (Penyertaan dan Pembantuan): Dapat diterapkan jika terdapat pihak lain yang membantu, menyuruh, atau ikut serta dalam penipuan yang dilakukan pelaku. Kata Kunci : penipuan berkedok investasi, studi kasus dwi rahayu
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA OTOMOTIF TERHADAP KERUSAKAN RANGKA MOTOR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN Ilhand Syarif Saputra Padja; Sarah D.L. Roeroe; Jolly K. Pongoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha otomotif atas kerusakan rangka motor. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: Kerusakan pada rangka motor, khususnya yang disebabkan oleh cacat produksi atau kegagalan struktural, tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu dan keselamatan produk. Bila terbukti bahwa kerusakan rangka tersebut bukan akibat kelalaian pengguna tetapi merupakan kesalahan dari proses produksi atau penggunaan material yang tidak sesuai standar, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara hukum. Pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha menjadi dasar hukum yang adil untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain strict liability, prinsip product liability juga digunakan untuk menilai pertanggungjawaban hukum produsen terhadap produk cacat. Dalam hal ini, rangka motor yang rusak atau retak termasuk ke dalam kategori cacat produk yang bisa membahayakan keselamatan pengguna. Kata Kunci : pertanggungjawaban hukum, pelaku usaha otomotif, kerusakan rangka motor, kerugian konsumen
KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI DI DINAS KABUPATEN/KOTA Nurul Aulia Kharie
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuia bagaimana pengawasan tentang kewenangan inspektorat kabupaten/kota dan untuk mengetahuia bagaimana pelaksanaan tentang kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 2. Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam kasus korupsi dengan mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal khususnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kata Kunci : inspektorat kabupaten/kota, pungli, dinas kabupaten/kota
TINJAUAN YURIDIS PELAKU TAMBANG EMAS TIDAK BERIZIN DI WILAYAH BOWONE, KEPULAUAN SANGIHE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Astrit Takalawangeng
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek hukum, lingkungan, dan sosial masyarakat. Di wilayah Bowone, Kepulauan Sangihe, aktivitas tambang emas tidak berizin masih ditemukan meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terhadap pelaku tambang emas tidak berizin di wilayah Bowone, Kepulauan Sangihe, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan emas tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, termasuk pidana penjara dan denda. Penegakan hukum terhadap pelaku tambang emas tidak berizin di wilayah Bowone masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan faktor ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta sosialisasi hukum guna mencegah terjadinya kegiatan pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Kata Kunci: Pelaku Tambang, Pertambangan Tidak Berizin, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Desa Bowone
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI NILAM DALAM SISTEM KEMITRAAN DI SULAWESI UTARA Esterbella Syalomitha Gloria Massie
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perlindungan dan pemberdayaan petani nilam menurut undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi utara dalam perlindungan dan pemberdayaan petani nilam. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan fungsi perlindungan dan pemberdayaan petani nilam sebagai bagian dari kewajiban hukum yang bersumber pada UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian usaha, perlindungan harga, ketersediaan sarana produksi, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian. 2. Kebijakan pemerintah daerah telah diarahkan pada upaya mitigasi risiko fluktuasi harga nilam melalui penetapan harga acuan, penguatan kelembagaan petani, serta fasilitasi kemitraan produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Pemerintah daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap mekanisme perdagangan guna mencegah praktik monopsoni dan penetapan harga sepihak yang berpotensi merugikan petani. Kata Kunci : kemitraan, petani nilam, sulut
IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGABAIAN KASUS OLEH OKNUM POLISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tuah Soleha NST
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia secara normatif-konstitusional merupakan negara hukum yang menempatkan penegakan hukum sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Polri tidak hanya berpedoman pada norma hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian serta implikasi hukumnya terhadap institusi dan penegakan hukum di Indonesia, dengan studi kasus di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan seksual oleh oknum anggota Polri tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Perbuatan tersebut mencederai marwah institusi kepolisian serta bertolak belakang dengan tujuan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal, penegakan sanksi etik dan pidana secara tegas, serta reformasi moral dan profesionalisme anggota Polri guna menjaga integritas institusi dan memulihkan kepercayaan publik. Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, pengabaian kasus
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS REKRUTMEN ILEGAL Theresia Majesty Pudi; Flora P. Kalalo; Vonny Wongkar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang dilakukan melalui modus rekrutmen ilegal. Praktik ini umumnya diawali dengan perekrutan yang dilakukan melalui penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, manipulasi dokumen, serta janji pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan tujuan eksploitasi. Meskipun pengaturan mengenai TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, keterlibatan jaringan terorganisir, maupun rendahnya keberanian korban untuk melapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal serta untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta kompleksitas jaringan perdagangan orang. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, serta perlindungan yang komprehensif bagi korban guna mencegah terjadinya praktik perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, perdagangan orang, rekrutmen ilegal, penegakan hukum, perlindungan korban.
IMPLEMENTASI EKSTRADISI BURONAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI Jonatan Siagian; Imelda Tangkere; Lusy K.F.R Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ekstradisi menurut undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan untuk mengetahui implementasi ekstradisi buronan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi merupakan dasar hukum nasional yang mengatur prinsip, syarat, dan mekanisme ekstradisi dalam rangka penegakan hukum pidana lintas negara. 2. Implementasi ekstradisi buronan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menunjukkan bahwa secara prosedural, mekanisme ekstradisi telah diatur secara sistematis dan berjenjang, mulai dari tindakan pendahuluan berupa penahanan sementara, pengajuan permintaan ekstradisi secara administratif, pemeriksaan yudisial oleh pengadilan, pengambilan keputusan oleh Presiden sebagai otoritas eksekutif, hingga pelaksanaan penyerahan buronan. Kata Kunci : ekstradisi, buronan, undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi
KAJIAN HUKUM KASUS ADMINISTRATIF SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Felisa Carina Rotinsulu; Maarthen Y. Tampanguma; Anna S. Wahongan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus administratif sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelesaian kasus administratif di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengaturan penyelesaian kasus administratif masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga mekanismenya belum terintegrasi dan kurang memberikan kepastian hukum. Masyarakat pada umumnya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui mekanisme koreksi internal yang sistematis. Setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diperkenalkan mekanisme upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagai bentuk penyelesaian internal sebelum menempuh jalur peradilan. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas, memperluas objek sengketa, serta memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam proses penyelesaian kasus administratif. 2. Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi melalui mekanisme penyelesaian berjenjang yang dapat mengurangi beban perkara di pengadilan. Kata Kunci : kasus administratif, sebelum, dan sesudah penerapan undang-undang nomor 30 tahun 2014
HUKUM DAN DINASTI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Kreisyen Jonathan Repi; Donald A. Rumokoy; Donna O. Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik dinasti politik di Indonesia serta dampak positif maupun dampak negatif. Politik dinasti merupakan tantangan besar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dimana hal ini tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran Bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabat pada pos-pos tertentu di bidang formal (Pemerintahan) ataupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro dan kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kata kunci: Diskresi, Kepastian Hukum, Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Politik, Dinasti, Negara, Demokrasi.

Page 182 of 186 | Total Record : 1856

 180   181   182   183   184 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue