cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,990 Documents
 186   187   188   189   190 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA Yunius Masanggelo; Marthin Luther Lambonan; Presly Prayogo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana keberhasilan peraturan tersebut dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak daerah dengan metode penagihan surat paksa dan untuk memahami konsekuensi ekonomi yang timbul akibat penerapan penagihan pajak daerah dengan surat paksa, bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Purat paksa mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan Hak-hak sesuai Peraturan Perundang-undangan, baik itu mengenai Hak serta Kewajiban. Pelaksanaan pajak memiliki tahapan – tahapan dan fungi serta asas-asas sampai pada pejabat yang pelaksana lapangan (jurusita). 2. Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Kata Kunci : peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022, penagihan pajak daerah, surat paksa
BATALNYA SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN YANG SUDAH DITETAPKAN Melissa Riskyani Topayung
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat dakwaan merupakan mahkota bagi Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab batalnya surat dakwaan yang telah ditetapkan dan implikasi hukumnya bagi proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan approach) dan pendekatan (statute konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan umumnya disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, seperti dakwaan kabur (obscuur libel). Implikasi dari pembatalan ini menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali, atau menghentikan penuntutan jika tidak ada bukti baru. Surat dakwaan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar sekaligus batas pemeriksaan perkara oleh hakim. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum batalnya surat dakwaan serta implikasinya terhadap putusan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi tidak sah karena kehilangan dasar legitimasi yuridis, sehingga perkara harus diperiksa kembali melalui mekanisme yang sah. Kata Kunci: Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Syarat Materiil, KUHAP, Hukum Acara Pidana.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Julio Ezra Wempie Jacob
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan secara prosedural telah selaras dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana hakim wajib mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun, secara substansial, implementasinya sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan proses mediasi yang dilakukan secara tergesa-gesa karena beban perkara hakim yang tinggi, sehingga tahapan krusial seperti orientasi dan negosiasi tidak berjalan optimal untuk menyentuh akar konflik emosional para pihak. 2. Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian saat ini dinilai belum optimal akibat adanya hambatan pada faktor penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari keterbatasan sisi penegak hukum, jumlah mediator bersertifikat membuat kedalaman intervensi konflik menjadi rendah. Sementara dari sisi masyarakat, terdapat adjudicative mindset di mana para pihak biasanya datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat (final decision) untuk bercerai, sehingga mediasi hanya dipandang sebagai penghambat prosedur menuju putusan, bukan sebagai sarana rekonsiliasi. Kata Kunci : upaya mediasi, penekanan angka perceraian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG (STUDI KASUS: PENERTIBAN BANGUNAN TAK BERIZIN DI KAWASAN PANTAI BOULEVARD MANADO) River Yesaya Arrung; Donald A. Rumokoy; Anna Wahongan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bangunan gedung di kawasan pantai Boulevard Manado dan untuk mengetahui penegakan hukum peraturan daerah dan tata ruang dalam penertiban bangunan tak berizin di pantai Boulevard Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Setiap pembangunan bangunan gedung di kawasan Pantai Boulevard Manado harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan hidup, termasuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memperhatikan ketentuan tata ruang wilayah dan pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang maupun kerusakan lingkungan pesisir. 2. Penertiban bangunan tak berizin dilakukan melalui mekanisme hukum administratif secara bertahap, mulai dari pengawasan, pemberian peringatan, penyegelan, hingga pembongkaran bangunan. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala seperti faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan awal pembangunan, serta kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan. Kata Kunci : penertiban bangunan, tak berizin, boulevard manado
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TEKNIK FORENSIK DIGITAL DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA Margaretha Teacher Shinta Hamisi
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait teknik forensik dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui teknik forensik digital dan untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan orang dalam teknik forensik menurut hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum teknik forensik digital terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundangundangan lainnya. 2. Negara menetapkan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas kejahatan tersebut. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Pengaturan sanksi tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam praktiknya, hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum yang objektif. Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta memperhatikan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap korban. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat berat, seperti luka permanen atau kematian, maka pidana dapat diperberat hingga pidana penjara seumur hidup. Selain pemidanaan, perampasan aset hasil kejahatan juga berperan dalam melemahkan jaringan perdagangan manusia secara struktural. Kata Kunci : upaya hukum, bank, objek hak tanggungan, dikuasai pihak ketiga
PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTIK PENGADAAN HEWAN KURBAN PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO’ DI TORAJA Putri Tiara
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat Toraja yang berlandaskan pada sistem kepercayaan Aluk Todolo mengatur secara rinci pelaksanaan upacara kematian Rambu Solo’, termasuk ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan tata cara pengadaan hewan kurban. Pengaturan tersebut tidak hanya mengandung nilai religius, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali sosial yang berkaitan erat dengan struktur sosial dan kehormatan keluarga dalam masyarakat adat Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Toraja dalam praktik pengadaan hewan kurban pada upacara Rambu Solo’ serta mengkaji konsekuensi adat apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku adat dan masyarakat adat Toraja serta didukung oleh studi kepustakaan. Kata Kunci: Hukum adat Toraja, Rambu Solo’, hewan kurban, Aluk Todolo, sanksi adat.
BATASAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PASAL KERESAHAN PUBLIK DALAM UU ITE Justitia Komaling; Harly Stanly Muaja; Marthin L. Lambonan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penbelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai pasal karet dan bagaimana dampak yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penegakan hukum di ruang digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara yuridis, unsur "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" dan "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengandung cacat materiil karena ketidakjelasan parameternya. Rumusan norma tersebut bersifat multitafsir (overbreadth) sehingga tidak memenuhi asas lex certa dan lex stricta yang menjadi syarat mutlak dalam hukum pidana. Akibatnya, pasal ini telah bergeser dari tujuan awalnya untuk melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi SARA, menjadi instrumen untuk melindungi institusi negara dan pejabat publik dari kritik, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. 2. Dampak Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak membatalkan pasal a quo telah memperkuat legitimasi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan represif (security approach) di ruang digital. Hal ini memicu pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari ultimum remedium menjadi primum remedium, serta menciptakan fenomena saling lapor dan ketakutan berekspresi (chilling effect) di tengah masyarakat. Keberadaan pedoman teknis seperti SKB 3 Menteri terbukti tidak efektif dalam mengatasi ketidakpastian hukum karena posisinya yang lemah di hadapan Undang-Undang dan Putusan MK, sehingga kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah terus berlanjut. Kata kunci: Batasan Hukum, Kebebasan Berekspresi, Ruang Digital, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal Keresahan Publik, UU ITE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN LOKAL YANG DIKOMERSIALKAN MELALUI MEDIA SOSIAL Rizkih Moniung; Hironimus Taroreh; Refli Ronny Umbas
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seniman lokal, dan untuk mengetahui sanksi karya cipta seniman lokal yang di komersialkan melalui media sosial. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan perlindungan hukum bagi seniman lokal di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem perlindungan menganut prinsip deklaratif yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Seniman memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, menggandakan, dan mendistribusikan karyanya. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) seniman dapat melaporkan pelanggaran dan memperoleh perlindungan hukum yang efektif untuk karyanya di era digital. 2. Pelanggaran hak cipta karya seni di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran komersial. Pelaporan dapat dilakukan melalui DJKI (DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual) yang akan memverifikasi dan mengambil tindakan pemblokiran konten. Sanksi administratif berupa penutupan akses platform juga diterapkan. Seniman berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sistem ini memberikan perlindungan efektif bagi seniman lokal di era digital melalui mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang terstruktur. Kata Kunci : hak cipta, seniman lokal, media sosial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEASING AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN Sydney A. G. Coloay
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan perusahaan pembiayaan (Leasing) di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kendaraan bermotor melalui sistem angsuran. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tindakan penarikan atau perampasan kendaraan oleh pihak Leasing akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan secara sepihak dan tidak jarang melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perampasan kendaraan bermotor oleh Leasing serta akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan oleh Leasing hanya dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak dibenarkan dilakukan secara sepihak. Penarikan yang dilakukan tanpa persetujuan debitur atau tanpa prosedur hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu ditegakkan secara preventif dan represif guna menjamin kepastian hukum serta mencegah praktik penarikan kendaraan yang sewenang-wenang. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Leasing, jaminan fidusia, wanprestasi, perampasan kendaraan
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MENURUT UNDANG~UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG~UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mark Gerald Christian Janis
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya penggunaan sistem elektronik oleh anak di bawah umur. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi dan sarana pembelajaran, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko seperti paparan konten negatif, kejahatan siber, dan penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pengguna sistem elektronik serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan dalam Pasal 16A yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan kepada anak, namun pengaturan tersebut masih belum mengatur secara spesifik mengenai batasan usia minimum dalam mengakses sistem elektronik. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan dalam penggunaan teknologi oleh anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif serta sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan orang tua dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak di bawah umur di era digital. Kata Kunci: perlindungan hukum, anak di bawah umur, sistem elektronik, UU ITE.

Page 188 of 199 | Total Record : 1990

 186   187   188   189   190 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue