cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,875 Documents
 184   185   186   187   188 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA Yunius Masanggelo; Marthin Luther Lambonan; Presly Prayogo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana keberhasilan peraturan tersebut dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak daerah dengan metode penagihan surat paksa dan untuk memahami konsekuensi ekonomi yang timbul akibat penerapan penagihan pajak daerah dengan surat paksa, bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Purat paksa mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan Hak-hak sesuai Peraturan Perundang-undangan, baik itu mengenai Hak serta Kewajiban. Pelaksanaan pajak memiliki tahapan – tahapan dan fungi serta asas-asas sampai pada pejabat yang pelaksana lapangan (jurusita). 2. Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Kata Kunci : peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022, penagihan pajak daerah, surat paksa
BATALNYA SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN YANG SUDAH DITETAPKAN Melissa Riskyani Topayung
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat dakwaan merupakan mahkota bagi Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab batalnya surat dakwaan yang telah ditetapkan dan implikasi hukumnya bagi proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan approach) dan pendekatan (statute konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan umumnya disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, seperti dakwaan kabur (obscuur libel). Implikasi dari pembatalan ini menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali, atau menghentikan penuntutan jika tidak ada bukti baru. Surat dakwaan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar sekaligus batas pemeriksaan perkara oleh hakim. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum batalnya surat dakwaan serta implikasinya terhadap putusan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi tidak sah karena kehilangan dasar legitimasi yuridis, sehingga perkara harus diperiksa kembali melalui mekanisme yang sah. Kata Kunci: Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Syarat Materiil, KUHAP, Hukum Acara Pidana.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Julio Ezra Wempie Jacob
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan secara prosedural telah selaras dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana hakim wajib mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun, secara substansial, implementasinya sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan proses mediasi yang dilakukan secara tergesa-gesa karena beban perkara hakim yang tinggi, sehingga tahapan krusial seperti orientasi dan negosiasi tidak berjalan optimal untuk menyentuh akar konflik emosional para pihak. 2. Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian saat ini dinilai belum optimal akibat adanya hambatan pada faktor penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari keterbatasan sisi penegak hukum, jumlah mediator bersertifikat membuat kedalaman intervensi konflik menjadi rendah. Sementara dari sisi masyarakat, terdapat adjudicative mindset di mana para pihak biasanya datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat (final decision) untuk bercerai, sehingga mediasi hanya dipandang sebagai penghambat prosedur menuju putusan, bukan sebagai sarana rekonsiliasi. Kata Kunci : upaya mediasi, penekanan angka perceraian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG (STUDI KASUS: PENERTIBAN BANGUNAN TAK BERIZIN DI KAWASAN PANTAI BOULEVARD MANADO) River Yesaya Arrung; Donald A. Rumokoy; Anna Wahongan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bangunan gedung di kawasan pantai Boulevard Manado dan untuk mengetahui penegakan hukum peraturan daerah dan tata ruang dalam penertiban bangunan tak berizin di pantai Boulevard Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Setiap pembangunan bangunan gedung di kawasan Pantai Boulevard Manado harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan hidup, termasuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memperhatikan ketentuan tata ruang wilayah dan pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang maupun kerusakan lingkungan pesisir. 2. Penertiban bangunan tak berizin dilakukan melalui mekanisme hukum administratif secara bertahap, mulai dari pengawasan, pemberian peringatan, penyegelan, hingga pembongkaran bangunan. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala seperti faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan awal pembangunan, serta kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan. Kata Kunci : penertiban bangunan, tak berizin, boulevard manado
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TEKNIK FORENSIK DIGITAL DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA Margaretha Teacher Shinta Hamisi
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait teknik forensik dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui teknik forensik digital dan untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan orang dalam teknik forensik menurut hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum teknik forensik digital terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundangundangan lainnya. 2. Negara menetapkan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas kejahatan tersebut. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Pengaturan sanksi tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam praktiknya, hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum yang objektif. Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta memperhatikan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap korban. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat berat, seperti luka permanen atau kematian, maka pidana dapat diperberat hingga pidana penjara seumur hidup. Selain pemidanaan, perampasan aset hasil kejahatan juga berperan dalam melemahkan jaringan perdagangan manusia secara struktural. Kata Kunci : upaya hukum, bank, objek hak tanggungan, dikuasai pihak ketiga

Page 188 of 188 | Total Record : 1875

 184   185   186   187   188 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue