cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Published by Indonesian Center for Environmental Law
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 222 Documents
 19   20   21   22   23 
Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal Sayyidatiihayaa Afra Geubrina Raseukiy
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.508

Abstract

Artikel ini akan membahas mengenai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal, sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB A/76/L75. Penulis berpendapat bahwa komitmen ini tidak dapat berhenti hanya pada “political will” negara untuk melaksanakannya, sebagaimana dokumen hukum lingkungan internasional lain. Artikel ini ditulis menggunakan metode perbandingan fungsional guna memetik pelajaran dari Chile atas upaya nyata perlindungan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Artikel ini menemukan bahwa komtimen terhadap Resolusi PBB A/76/L75 memiliki konsekuensi hukum yang harus ditunaikan dan Indonesia belum terlihat memiliki sikap yang serius untuk menunaikannya.
Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.471

Abstract

PLTU batu bara masih mendominasi bauran energi dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Padahal, pemanfaatan batu bara memiliki dampak negatif yang letal baik bagi manusia maupun lingkungan. Ketidakbaruan energi ini juga menjadi masalah untuk diatasi dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Oleh karenanya, transisi energi kepada energi baru dan terbarukan diperlukan. Tulisan ini akan menganalisis konsistensi kebijakan energi Indonesia dalam mencapai transisi energi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia belum konsisten untuk mencapai transisi energi dan masih bergantung pada batu bara.
Manifestasi Partisipasi Publik dalam Doktrin Kepercayaan Publik bagi Pemenuhan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia Hardenta, Alif Duta; Rahmawan, Ardianto Budi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.493

Abstract

Sebagai negara peratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia wajib menyampaikan komitmen perubahan iklim berupa Nationally Determined Contributions (NDC). Lebih dari itu, sebenarnya Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dibuatnya dengan memanifestasikan partisipasi publik yang ada dalam doktrin kepercayaan publik (DKP). Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana peran partisipasi publik menerapkan DKP dalam pemenuhan NDC Indonesia. Walaupun partisipasi publik memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan NDC, tampak praktiknya masih jauh dari ideal.
Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia Andang Binawan; Maria Grasia Sari Soetopo
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.499

Abstract

Terbitnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/76/300 mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia (HAM). Berkaitan dengan hal itu, artikel ini bertujuan  menganalisis dampak terbitnya Resolusi PBB tersebut terhadap hukum Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini pada pokoknya menunjukkan bahwa berbagai upaya masih perlu dilakukan untuk mendukung pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum internasional, Resolusi PBB No. A/RES/76/300 perlu ditindaklanjuti dengan konvensi baru untuk menegaskan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam resolusi tersebut memiliki kewajiban moril untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penyempurnaan terhadap asas keadilan sebaiknya dilakukan terhadap beberapa undang-undang. Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan peran pengawasan dengan meningkatkan intensitas penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan masyarakat.
Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020 Fachrizal Afandi; Daru Adianto; Prischa Listiningrum; Monnachu Wemonicha Lovina
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia dan kesesuaian penggunaan bukti ilmiah dengan prinsip kehati-hatian pada pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup. Permasalahan tersebut didasari pada pentingnya keberadaan bukti ilmiah serta pengaruhnya terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara, khususnya berkaitan dengan kekuatan alat bukti ilmiah yang dihadirkan di persidangan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum interdisipliner dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus analisa putusan pengadilan (case law approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat lemahnya bukti ilmiah sangat dipengaruhi oleh keabsahan atau validitas dari masing-masing isi dan bentuk dari bukti ilmiah itu sendiri. Penggunaan bukti ilmiah pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara juga erat kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu substantive legal principles dalam penanganan perkara pidana lingkungan hidup.
Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia Adristi, Fairuziah Putri; Annette, Graciella; Andrian, Saffanah Rezky Azzahrah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.544

Abstract

Hak asasi manusia memegang peranan penting dalam perkembangan litigasi perubahan iklim. Dalam perkembangannya, telah muncul litigasi perubahan iklim dengan menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar gugatan. Seperti misalnya, kasus Urgenda Foundation v. the state of the Netherlands dan kasus Milieudefensie, et, al. v. Royal Dutch Shell plc. Di Indonesia, juga terdapat gugatan serupa yang menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar gugatan, seperti kasus Arie Rompas v. Republik Indonesia. Litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar gugatan hak asasi manusia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Gugatan tersebut pun menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung yang memberi dampak positif terhadap litigasi perubahan iklim. Sayangnya, jumlah litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar gugatan hak asasi manusia masih cenderung sedikit. Padahal, potensi yang dapat digali dari litigasi perubahan iklim dengan dasar gugatan hak asasi manusia sangat besar. Artikel ini akan menganalisis berbagai potensi menggunakan metode penelitian normatif dan data-data sekunder untuk melihat posisi hak asasi manusia sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia.
Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia Ndaru, Felix Aglen
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.532

Abstract

Tindak pidana di bidang lingkungan dan sumber daya alam menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan rawan dilakukan pencucian, namun tidak seluruhnya diakui sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum karena pelaku dan asetnya semakin mudah lolos dari jerat hukum. Terlebih laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana rentan digunakan untuk membiayai kegiatan politik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bertujuan memberikan advis kebijakan perihal penentuan tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam sebagai pidana asal pencucian uang. Hasil kajian merekomendasikan agar Indonesia menerapkan pendekatan “all-crime” untuk seluruh tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam, yakni menambahkan tindak pidana di bidang pangan, pertanian, sumber daya air, energi, pertambangan, pertanahan, penataan ruang dalam tindak pidana pencucian uang. Perluasan pidana asal ini juga bermanfaat untuk mempermudah upaya penuntutan pencucian uang serta fasilitasi upaya ekstradisi dan pemulihan aset di negara lain berdasarkan prinsip dual criminality.
Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja Safitri, Siti Shalima
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.590

Abstract

Pengundangan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) menciptakan ketidakharmonisan sanksi dalam hukum lingkungan. Apakah harus mendahulukan sanksi administratif atau sanksi pidana? Misalnya dalam penerapan Pasal 82A dan Pasal 82B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diubah Perppu Cipta Kerja (secara kolektif, “UU PPLH”). Ketentuan tersebut menimbulkan potensi kumulasi sanksi lingkungan hidup karena ketentuan yang tidak terperinci. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab menggunakan prinsip una via yang dapat digunakan untuk mencegah penjatuhan sanksi administratif dan pidana secara sekaligus (double jeopardy). Potensi penggunaan prinsip una via dalam penegakan hukum lingkungan akan dibahas menggunakan metode hukum normatif dengan studi pustaka dengan membandingkan paradigma pidana administrasi di Indonesia dengan Belanda dan Belgia, dan rekomendasi saran implementasi prinsip una via dalam hukum lingkungan. Prinsip una via menghasilkan keputusan yang dapat mengurangi pemborosan dan tumpang tindih prosedur, sebab perkara yang menimbulkan kerugian kecil ditangani oleh otoritas administratif, sedangkan perkara dengan kerugian besar diselesaikan melalui prosedur pidana.
Mengutilisasi Hukum Kebiasaan Internasional pada Pembentukan Norma Hukum Lingkungan Nasional: Pekerjaan Rumah bagi Diplomasi Lingkungan Indonesia Ifdal, Abdurrahman Al-Fatih
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.704

Abstract

Postur norma internasional kerap kali dianggap asing di mana eksistensinya yang kental dengan karakter eksternal mengharuskan adanya kompromi politik yang alot. Pada konteks norma hukum lingkungan internasional, beberapa perkembangannya tercatat memiliki kontribusi positif bagi pembangunan internasional sehingga memengaruhi rezim hukum lingkungan di tingkat nasional, termasuk Indonesia. Namun, proses penyesuaian di Indonesia masih bertumpu pada mekanisme ratifikasi dan belum sepenuhnya mampu menerjemahkan kedudukan hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini menelusuri kontribusi hukum kebiasaan internasional pada pembentukan norma hukum lingkungan nasional dan bagaimana Indonesia dapat mengutilisasi hal tersebut untuk mempercepat penguatan tata kelola lingkungan hidup. Penelitian ini berargumen bahwa proyeksi diplomasi lingkungan Indonesia perlu mulai menyentuh diskursus hukum kebiasaan internasional pada pembentukan norma hukum lingkungan nasional. Tulisan ini menawarkan dua strategi utilisasi: (1) mengarusutamakan dasar kedudukan hukum kebiasaan internasional dalam pembentukan norma hukum lingkungan nasional; dan (2) mengonstatir pembagian kewenangan pelaksanaan diplomasi lingkungan Indonesia, dengan mengutilisasi hukum kebiasaan internasional
Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur Halmadiningrat, I Made; Firdharizki, Aridiva
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.601

Abstract

Salah satu catatan kritis proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengundangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal ini telah menciptakan potensi perenggutan hak-hak masyarakat adat yang merupakan kelompok paling rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU IKN serta akibatnya terhadap perlindungan lingkungan hidup pada hak masyarakat adat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU IKN memiliki konstelasi konfigurasi politik otoriter yang secara simultan berdampak pada karakter produk hukum yang elitis. Sebagai akibat dari kentalnya unsur elite dalam UU IKN, akses masyarakat adat terhadap pembangunan menjadi terbatasi, dan pelanggaran hak menjadi tidak terhindarkan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik UU IKN memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak perlindungan lingkungan sebagai bagian terikat dari kehidupan masyarakat adat.

Page 21 of 23 | Total Record : 222

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6, No 1 (2019): October Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5, No 1 (2018): October Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4, No 1 (2017): September Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue