cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Published by Indonesian Center for Environmental Law
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 222 Documents
 19   20   21   22   23 
Prospek dan Tantangan Penerapan Hybrid Approach dalam Perdagangan Emisi dan Pajak Karbon di Indonesia Prihapsari, Salsa Juanita; Chairunisa, Hana Kamila
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.555

Abstract

A market-based approach as a climate policy instrument to achieve Nationally Determined Contribution (NDC) targets is introduced through an instrument called Carbon Pricing or the Economic Value of Carbon (NEK). NEK aims to internalize the cost of externalities and impose the cost of climate change damage on polluters. Two NEK instruments include emissions trading and carbon tax. Emissions trading puts a cap on emissions that can be released into the atmosphere, while a carbon tax directly sets tax rates on greenhouse gas emissions. However, there are challenges and problems in implementing both. In addition, some countries with similar instruments have different implementation practices. This article finds that a mixed approach can be used if emissions trading and carbon tax are implemented simultaneously. The combination of the two must be well-aligned symmetrically and/or synchronously to achieve NDC targets.
Investasi Hijau sebagai Tujuan Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia: Sebuah Pembelajaran dari Perjanjian Investasi Bilateral Tanzania-Kanada Bilhikam, Muhamad Yasirni
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.673

Abstract

Perkembangan dogma hukum investasi internasional mengenai Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) terlihat dari bagaimana pengaturan mengenai investor asing dalam hal ini adalah Perusahaan Multinasional kini dapat diberikan tanggung jawab berupa klausul perlindungan lingkungan. Hal ini mengingat terdapat beberapa pelanggaran terhadap norma lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang dapat merugikan negara berkembang sebagai host-state. Sehingga muncul wacana untuk mengembangkan konsep investasi hijau. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana investasi hijau sebagai persoalan baru dapat diberlakukan dalam PIB Indonesia dengan negara lain. Artikel ini juga menganalisis bagaimana PIB antara Tanzania dan Kanada yang bisa menjadi contoh baik pengembangan konsep tersebut sebagai hasil studi komparasi yang telah dilakukan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam realisasi model pengaturan PIB Indonesia dengan setiap negara lainnya untuk mencantumkan klusul yang memiliki unsur investasi hijau.
Tinjauan Yuridis Terhadap Komersialisasi Green Bond Sebagai Bagian dari Perdagangan Karbon dalam Bursa Karbon Salsadilla, Thalia; Barus, Akiko Ivana; Rahmi , Lailatur
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.711

Abstract

Indonesia mengupayakan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui berbagai mekanisme, salah satunya perdagangan karbon. Namun, terdapat mekanisme lain yang juga berkaitan erat dan dapat mendukung perdagangan karbon agar lebih optimal, yaitu green bond. Saat ini kedua mekanisme ini telah berlaku di Indonesia. Tulisan ini hendak menawarkan ide baru, yaitu pelaksanaan perdagangan karbon dan green bond secara bersamaan secara komplementer untuk mencapai optimalisasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan mempercepat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini dimulai dengan melakukan pemetaan instrumen hukum perdagangan karbon dan green bond, kemudian melihat titik pertautan di antara keduanya yang dapat menjadi insentif ganda bagi pelaku usaha yang hendak melakukan transisi menuju kegiatan usaha yang lebih rendah emisi karbon sekaligus mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan. Ke depannya, pelaksanaan perdagangan karbon dan green bond secara kolaboratif dan komplementer akan menjadi instrumen investasi hijau yang menarik untuk dikembangkan lebih jauh
Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta: Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Makarim, Muhammad Haris
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.719

Abstract

Indonesia mencantumkan dalam dasar negaranya mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warga negaranya. Namun, kondisi udara di Jakarta sejak Juni hingga Oktober 2023 menunjukkan adanya polusi udara yang cukup berbahaya dan mengancam kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana arah politik hukum dan hak asasi manusia Indonesia pasca putusan Pencemaran Udara di Jakarta nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia karena gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak masyarakatnya atas lingkungan yang sehat. Kondisi politik hukum di Indonesia saat ini baik dari segi aturan hukum lingkungan dan implementasinya menunjukkan adanya keharusan yang bersifat krusial untuk melakukan pembaharuan, pengawasan, dan pembinaan kepada aparatur penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Perbandingan Pengaturan Mekanisme Cap-and-Tax di Indonesia dengan Pajak Karbon di Norwegia Sabrina, Sylvi; Edmond Wangtri Putra; M. Irfan Dwi Putra
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.735

Abstract

Pajak karbon menjadi salah satu kebijakan mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon di atmosfer. Tulisan ini menganalisis kebijakan pajak karbon yang diterapkan di Indonesia dengan membandingkannya dengan kebijakan serupa di Norwegia. Dengan metode doktrinal, tulisan ini mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Norwegia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adapun temuan penting dari penelitian ini adalah implementasi pajak karbon di Indonesia berbeda dengan Norwegia dalam tiga hal utama, yaitu mekanisme cap-and-tax yang digunakan Indonesia, tarif pajak yang jauh lebih rendah, dan cakupan sektor yang terbatas; perbaikan pada ketiga aspek ini penting bagi Indonesia untuk membatasi emisi karbon secara efektif
Menuju Regulasi Pajak Lingkungan yang Komprehensif: Studi Komparasi Antara Indonesia dan Tiongkok Tanaya, Tanaya; Winarta, Hieronimus Farell; Utami, Deniza Saqina
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.821

Abstract

Kerusakan lingkungan yang semakin masif menuntut pendekatan kebijakan yang sistemik dan berbasis prinsip tanggung jawab, salah satunya melalui penerapan Polluter Pay Principles (PPP) atau asas pencemar membayar. Walau telah diakomodasi dalam regulasi, instrumen pajak lingkungan sebagai penerapan PPP menghadapi sejumlah tantangan, yaitu dasar hukumnya yang tersebar dan membingungkan, tidak adanya pollution tax, serta belum diaturnya mekanisme perhitungan pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pajak lingkungan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan praktik di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Hasil studi menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengatur pajak lingkungan secara komprehensif dan terstruktur dalam satu undang-undang. Kategori pajak lingkungan yang diterapkan juga lebih lengkap dibandingkan Indonesia. Dengan ini, diharapkan temuan ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merancang regulasi pajak lingkungan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pencapaian Target FOLU Net Sink 2030 di Indonesia Wijoyo, Suparto; Prihatiningtyas, Wilda; Noventri, Ardhana Christian
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.829

Abstract

Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) menjadi andalan mitigasi perubahan iklim melalui Perpres 98/2021 dengan target net sink 140 juta ton CO2e pada 2030. Namun, UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan alih fungsi hutan untuk industri, yang dapat menambah produksi karbon dan melemahkan penyerapan karbon oleh hutan. Hal ini menempatkan Indonesia pada risiko gagal mencapai target FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini menganalisis tanggung gugat pemerintah dalam mencapai target kebijakan FOLU Net Sink 2030, melalui kajian normatif terhadap konsep dan peraturan perundang-undangan, serta data pendukung. Analisis menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mitigasi krisis iklim. Berdasarkan tanggung jawab ini, dimungkinkan adanya mekanisme penuntutan tanggung gugat pemerintah atas kegagalan mencapai target FOLU Net Sink 2030 melalui proses litigasi iklim. 
Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia Firdaus, Adam Putra; Aziz, Muhammad Rafliansah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.836

Abstract

Ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia yang terejawantahkan dalam Pasal 66 UU PPLH pada dasarnya membebaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baik dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan Anti-SLAPP dalam UU PPLH berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana atau alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait Anti-SLAPP di Indonesia yakni UU PPLH, Perma No. 1 Tahun 2023, dan Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 serta beberapa putusan terkait Anti-SLAPP di Indonesia (Robandi dkk vs NKRI, H. Achmad Busi’in, H. Sugiyanto, dan Abdullah vs NKRI, dan Daniel Frits vs NKRI). Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan regulasi dan beberapa putusan yang ada, Anti-SLAPP dapat dimaknai baik sebagai alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan maupun alasan penghapus pidana. Namun, hal tersebut tidak perlu dimaknai sebagai sesuatu yang egative, mengingat keduanya dapat saling melengkapi sebagai “gerbang ganda” untuk melindungi kepentingan pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Pengingkaran Asas Pencemar Membayar dalam Kegiatan Pasca Operasi Usaha Hulu Migas (Tinjauan Legislasi Hijau atas Pengaturan Abandon Site Restoration di Blok Migas Terminasi) Rahman, Faisol; Fauzi, Ridwan Abdilah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.707

Abstract

Setelah minyak gas dan bumi (migas) habis dieksploitasi, maka operator seharusnya memulihkan sumur minyak bekas produksi melalui kegiatan pasca operasi migas (Abandon Site Restoration/ASR). Namun, beberapa operator menolak bertanggung jawab dengan menyangkal kewajiban menyetorkan dana ASR untuk Blok Migas Terminasi. Alih-alih menegakkan hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, yang secara implisit “mengamini” pengingkaran tanggung jawab ASR. Artikel ini mengkaji secara normatif ambiguitas pengaturan tanggung jawab ASR Blok Migas Terminasi di Indonesia, sebagai implikasi terbitnya Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kewajiban ASR di Blok Migas terminasi berpotensi dialihkan dari “kontraktor sebelumnya” kepada “kontraktor baru”, melalui ketentuan peralihan dana yang mencakup keseluruhan aset. Peristiwa tersebut menyimpangi asas pencemar membayar, sehingga Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tidak selaras dengan ketentuan “legislasi hijau”.
Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina Salsabilla, Rizky Winda; Maharani, Ananda Mulia Putri; Alhafizah , Haniy
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 2 (2024): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i2.876

Abstract

Pengakuan dan pelibatan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sektor pertambangan di Indonesia yang masih terbatas, sering kali menimbulkan konflik dan mendegradasi kualitas hidup mereka. Penerapan Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) pada regulasi pertambangan bertujuan untuk melindungi hak-hak MHA. Penelitian ini mengkaji prospek penguatan prinsip FPIC dalam regulasi pertambangan Indonesia. Penelitian normatif dengan pendekatan komparatif ini membandingkan regulasi dan implementasi FPIC di Indonesia dan Filipina. Pemilihan Filipina sebagai studi pembanding didasarkan pada letak geografis yang berdekatan, persentase penduduk MHA yang tinggi, dan posisinya sebagai salah satu negara yang telah menuangkan konsep FPIC secara eksplisit ke dalam regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan di Indonesia mengandung FPIC secara implisit dan belum menyeluruh, sedangkan Filipina memiliki regulasi FPIC di sektor pertambangan yang lebih komprehensif dan sistematis. Terdapat poin pembelajaran yang dapat diadopsi untuk perbaikan regulasi pertambangan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap MHA, diperlukan adanya regulasi yang mengakui serta mengatur secara eksplisit tentang MHA dan regulasi yang mengatur tentang rincian tahap-tahap FPIC.

Page 22 of 23 | Total Record : 222

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6, No 1 (2019): October Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5, No 1 (2018): October Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4, No 1 (2017): September Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue