Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

AL-HUKAMAÂ´

alhukuma
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 20897480 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan seluruh aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal ini terbit dua kali setahun: bulan Juni dan Desember. p-ISSN: 2089-7480 , e-ISSN: 2548-8147

Arjuna Subject : -

Articles 343 Documents

10 11 12 13 14

IMPLEMENTASI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PELAKU PEMBUNUHAN SANTRI DI LAMONGAN Candrawati, Siti Dalilah
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Abstrak: Artikel ini membahas tentang implementasi yuridis terhadap pelaksanaan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan pelaku pembunuhan santri di Lamongan, yang mana anak didik tersebut menjalani masa tahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Jawa timur. Para anak didik pemasyarakatan yang dihukum karena didakwa  membunuh santri di Lamongan harus menjalani masa pidana selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar, mereka berjumlah 11 (sebelas) orang anak siswa SLTA swasta di Lamongan yang juga menempuh pendidikan tahfidh al-Qur’an (hafal 1-10 juz). Selama masa hukuman, LPKA Blitar telah melaksanakan sistem perlakuan terhadap anak didik melalui 4 (empat) tahap yakni masa 0-1/3 MP, masa 1/3-1/2 MP, masa 1/-2/3 MP, dan masa 2/3 hingga bebas. Selama masa tersebut mereka memperoleh haknya untuk bersekolah di SMA YP dan mengikuti sekolah Madrasah Diniyyah di dalam LPKA, bahkan 4 (empat) yang sedang duduk di kelas XII  diupayakan untuk  mengikuti UNAS di sekolah asal dan dinyatakan lulus dengan baik. Karena prilaku mereka di LPKA selama masa pidana dinilai oleh Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP) progressnya  baik terus, maka pada tahap akhir masa penahanan mereka semua memperoleh hak cuti bersyarat (CB) sehingga masa pidananya diputuskan  dikurangi  sepertiga, dan  sesudah dijalani  selama 8 (delapan) bulan, mereka mutasi ke lembaga Anta Sena Magelang untuk menjalani rehabilitasi. Dalam pembinaan anak didik ini, LPKA Blitar bekerjasama dengan dinas pendidikan nasional kota Blitar, LSM dan Organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah bersinergi PD ‘Aisyiyah kota Blitar. Pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Blitar tersebut secara yuridis merupakan penerapan pasal 1,2,3,4, dan 85 UU  No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 1, 9, 14, 23,24 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

PERAN ORGANISASI PEREMPUAN SIDOARJO DALAM MERESPON KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SIDOARJO Nadhifah, Nurul Asiya
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang peran organisasi perempuan Sidoarjo dalam merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sidoarjo. Organisasi perempuan di Sidoarjo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatayat NU Cabang Sidoarjo, Muslimat NU Cabang Sidoarjo, Pengurus Daerah Aisyiyah Sidoarjo, Ikatan Pelajar Putri Nahhdlatul Ulama’ (IPPNU) Cabang Sidoarjo dan Nasyi’atul Aisyiyah Sidoarjo. Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah, Nasyi’atul Aisyiyah dan IPPNU mempunyai peran yang penting dalam ikut serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sidoarjo. Mereka menyadari bahwa organisasi perempuan harus merespon terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Mereka ikut serta bersama pemerintah menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Sidoarjo. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam perlindungan hukum saja, akan tetapi pendampingan trauma healing terhadap korban juga dilakukan agar korban bisa beraktifitas kembali seperti sebelum terjadi kekerasan.

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM HUKUM ISLAM Musyafaah, Nur Lailatul
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Kampung KB memiliki beberapa program, yaitu Keluarga Berencana (KB), Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR, dan BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK_RM). Berdasarkan analisis hukum Islam, program Kampung KB secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, namun ada beberapa program yang hukumnya diperselisihkan oleh fukaha.  Program Tribina telah sesuai dengan hukum Islam, karena kewajiban orang tua merawat dan mendidik anaknya dari balita hingga remaja dengan baik, dan merawat orang tua yang sudah lansia merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya. Mengenai program KB, mayoritas ulama membolehkan selama penggunaan alat kontrasepsi tersebut tidak bersifat permanen, tidak membahayakan, dan dilakukan oleh orang yang ahli, sedangkan alat kontrasepsi yang permanen, seperti vasektomi dan tubektomi, mayoritas ulama mengharamkannya. Berkaitan dengan UUPKS, UUPKS hukumnya boleh bahkan dianjurkan karena bagian dari saling tolong menolong, namun yang perlu diperhatikan adalah usaha tersebut harus sesuai dengan konsep bisnis Islam, diantaranya tidak mengandung unsur gharar dan riba. Adapun PIK_RM, sesuai dengan hukum Islam, karena membina remaja dengan pembinaan yang benar dan baik sangat dianjurkan dalam hukum Islam, agar mereka bisa menjadi generasi yang unggul dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk.

PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA PERUBAHAN KHI Nurdiansyah, Firman
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

salah satu topik yang terus menuai kontroversi adalah poligami. Dalam dunia Islam, poligami ditafsirkan dengan cara berbeda-beda melalui sumber utamanya, Alqur'an. Salah seorang pemikir muslim yang memberikan sumbangan penafsiran dalam hal ini adalah Muhammad Syahrur yang menggunakan teori batas dalam melihat kasus poligami. Dengan memperhatikan konteks ayat secara keseluruhan, Syahrur menegaskan, bahwa poligami boleh dilakukan hanya jika istri kedua dan seterusnya adalah janda yang beranak yatim. Tulisan ini adalah kajian terhadap pemikiran Muhammad Syahrur melalui karya monumentalnya Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah beserta karya-karya Syahrur lainnya. Pemikiran Muhammad Syahrur tersebut dideskripsikan kemudian dianalisis relevansinya bagi rencana amandemen Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dalam memutuskan persoalan-persoalan poligami. Persyaratan poligami harus dengan janda beranak yatim dapat menjadi masukan berharga bagi KHI yang selama ini mencantumkan syarat-syarat poligami berangkat dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan perempuan, persyaratan yang dinilai kalangan feminis bias gender.

ANALISIS KEDUDUKAN ADAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HINDU BESERTA IMPLIKASINYA Ulya, Zakiyatul
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Adat diakui oleh hukum Islam sebagai landasan hukum dengan beberapa persyaratan. Penggunaan adat dalam pembagian harta waris tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan kewarisan Islam yang bersifat qat’iyah al-dilalah dan qat’iyah al-wurud. Akan tetapi, pembagian berdasarkan adat dapat dilakukan dengan kesepakatan ahli waris sebagaimana pasal 183 KHI. Adat dalam agama Hindu diakui sebagai sumber hukum dengan syarat selaras dengan atmavan. Kedudukan adat dalam hukum waris telah dilegalkan pemberlakuannya pada suatu daerah berdasarkan Sloka 40 Bagian 60 Bab 7 Kitab Artastastra. Baik hukum Islam maupun hukum Hindu sama-sama menjadikan adat sebagai landasan dalam penetapan hukum. Penggunaan adat dalam pembagian harta waris tidak dibenarkan oleh agama Islam karena bertentangan dengan dalil syara’. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan ahli waris. Berbeda halnya dengan hukum Islam, hukum Hindu melegalkan pemberlakuan adat pada suatu daerah sebagai hukum kewarisan. Dengan demikian, baik masyarakat Islam maupun Hindu sama-sama berhak memilih untuk menggunakan hukum waris agama atau adat dalam pembagian warisnya, hanya saja dalam Islam disyaratkan adanya kesepakatan ahli waris.

REAKTUALISASI KONSEP MAHRAM DALAM HADIS TENTANG PERJALANAN WANITA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH Rohman, Holilur
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Penelitian ini membahas tentang reaktualisasi konsep mahram dalam hadis  tentang perjalanan wanita perspektif maqa<s{id al-shari<ah. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana redaksi hadis nabi tentang pelarangan perjalanan perempuan tanpa mahram? Bagaimana pendapat para ulama’ menyikapi perjalanan perempuan? Bagaimana reaktualisasi konsep mahram dalam perjalanan perempuan perspektif maqa>s}id al-shari>’ah? Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini juga berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat. Kesimpulan penelitian ini, bahwa alasan di balik larangan perempuan tidak boleh bepergian seorang diri tanpa mahram adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan saat bepergiaan seorang diri. Dalam pernyataan ini seperti ini, hukum kewajiban mahram bagi perempuan bepergian bersifat kontekstual, karena maqa>s}id al-syari>’ah dari kewajiban ini adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada perempuan. Sedangkan perintah penyertaan mahram dalam perjalanan perempuan pada dasarnya adalah salah satu wasi>lah untuk melindungi perempuan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki. Sedangkan wasi>lah tersebut bisa diaganti dengan wasi>lah  lain berupa mekanisme perlindungan bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif antara lain melalui aturan-aturan hukum, perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan publik yang bisa membujat perjalanan lebih aman dan terlindungi.

PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF YURIDIS Na'mah, Hadaita
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

artikel ini mengkaji pelaksanaan program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan dan Efektivitas Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Terhadap program pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut. Data penelitian ini dihimpun dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis kemudian dilihat menggunakan perspektif yuridis. Berdasarkan data di lapangan, Program Sakera Jempol adalah program penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, seperti pelayanan kesehatan, konseling, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Efektivitas program ini dalam menurunkan angka kekerasan, dilihat dari grafik distribusi jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2015-2018, berhasil menurunkan kasus dari 68 kasus menjadi 21 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kecepatan waktu penanganan korban KDRT, dilihat dari grafik kecepatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak pada periode 2015-2018, dari 5 hari menjadi 1 hari saja. Program ini, jika dilihat dari tahap pelaporan dan perlindungan, tahap penanganan, dan Tahap rehabilitasi, telah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 108 KHI TENTANG WASIAT PERWALIAN ANAK KEPADA BADAN HUKUM Chubba, Mochammad Charitsal
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Artikel ini adalah hasil penelitian pustaka untuk mengetahui kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan dan definisi yang kongkrit mengenai maksud dan tujuannya, serta keberadaan pasal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan nas} dan aturan terkait wasiat. Berikutnya, peraturan negara mengenai wasiat perwalian kepada badan hukum hanya ada pada beberapa peraturan tertentu dan tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai prosedur dari pasal tersebut, dan pasal tersebut bersebrangan dengan nilai-nilai kesopanan yang ada di masyarakat; kedua, pasal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada menurut fikih Madzhab Imam Syafi’i karena dalam pasal tersebut terdapat dua unsur yang tidak sesuai dengan aturan wasiat dalam hukum Islam yaitu pertama badan hukum sebagai penerima wasiat dan perwalian sebagai benda yang diwasiatkan, sebab perwalian bukanlah sebuah barang melainkan jasa dan badan hukum bukanlah penerima perorangan melainkan sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang tidak terikat agama dan budaya. Solusinya pasal tersebut perlu adanya perubahan dari perwalian menjadi perwakilan sebab dalam perwakilan memiliki peranan yang terbatas dibandingkan dengan perwalian, dan perlu adanya regulasi mengenai badan hukum yang diperbolehkan menerima suatu wasiat atau tanggung jawab sejenisnya.

PERKAWINAN LANSIA DI KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH Hamzah, Roisul Umam
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

This is a field research that analyzes the marriage suitability of elderly people in Socah, Bangkalan under the theory of maqasid shari'ah. The elderly marriage is officially conducted at KUA (Religious Affairs Office) of Socah for different reasons, namely: on the basis of coercion to the bride so that the family relationship does not break up, resulting in reluctance, on the basis of family compassion and encouragement. It is because the bride is an old maid and is his own niece on the basis of mutual love, avoid immorality and seek peace of life in old age. All couples can fulfill both material and non-material obligations, although not as perfect as a young couple. Some husbands do not want to have children for fear of not being able to support even though in this case the wife really wants it. Thus, the marriage of the elderly in Socah is sometimes appropriate and not in accordance with the maqasid shari'ah. The suitability in question is in terms of hifz al-din (protecting religion) and hifz al-mal (protecting wealth), while its inadequacies are in terms of hifz al-nasl (protecting offspring), because of their desires to have offspring and in terms of hifz al-nafs (protecting soul), and hifz al-'aql (protecting ratio), because of differences in descent have the negative effect on family disharmony that can interfere with the soul and mind. In this case, an intense dialogue and approach must be made to the couple to be more open and understand each other.

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Yasin, Nur Ahmad
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Era digital merupakan era di mana teknologi dan informasi dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dapat berdampak positif dan negatif terhadap tanggung jawab orang tua kepada anak dan perkembangan anak. Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka tentang tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Data dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini, orang tua bertanggung jawab untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak di era digital saat ini. Mereka juga ditutut memahami teknologi dan sistem informasi. Orang tua harus dapat mengaktualisasikan hak-hak anak, diantaranya: pemeliharaan atas kehormatan (ḥifẓ al-‘irḑ), pemeliharaan atas hak beragama (ḥifẓ al-dīn), pemeliharaan atas jiwa (ḥifẓ al-nafs), pemeliharaan atas akal (ḥifẓ al-‘aql) dan pemeliharaan atas harta (ḥifẓ al-māl).

Page 12 of 35 | Total Record : 343

10 11 12 13 14

Filter by Year

2011 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 11 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 10 No. 2 (2020): December 2020 Vol. 10 No. 1 (2020): June 2020 Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019 Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019 Vol. 9 No. 2 (2019): December 2019 Vol. 9 No. 1 (2019): June 2019 Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018 Vol. 8 No. 2 (2018): Descember 2018 Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol. 7 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Juni 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol. 6 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol 6 No 2 (2016): Desember 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol 6 No 1 (2016): Juni 2016 Vol 5 No 2 (2015): Desember 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol 5 No 1 (2015): Juni 2015 Vol 4 No 2 (2014): Desember 2014 Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014 Vol 4 No 1 (2014): Juni 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Juni 2014 Vol 3 No 2 (2013): Desember 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Desember 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013 Vol 3 No 1 (2013): Juni 2013 Vol 2 No 2 (2012): Desember 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Desember 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012 Vol 2 No 1 (2012): Juni 2012 Vol 1 No 2 (2011): Desember 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Desember 2011 Vol. 1 No. 1 (2011): Juni 2011 Vol 1 No 1 (2011): Juni 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA