cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Merdiansa Paputungan
Contact Email
merdiansa.paputungan@umj.ac.id
Phone
+6281381364816
Journal Mail Official
aqlawreview@umj.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Al-Qisth Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 25802372     DOI : https://doi.org/10.24853/al-qisth
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini hadir untuk mendorong penyebarluasan pemikiran dan gagasan hasil penelitian dibidang hukum secara luas kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup peneltian yang dipublikasikan adalah meliputi bidang ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 66 Documents
 2   3   4   5   6 
PENGATURAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM surohmat surohmat
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.99-128

Abstract

Keberadaan pasal-pasal ketentuan pidana di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penegasan terhadap adanya penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu. Sementara itu di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu.Oleh karena itu, terdapat masalah yang berkenaan dengan : aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, dan pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu.Kedua masalah itu dilihat dalam perspektif penegakan hukum dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di bidang pemilu. Melalui penelitian yang bersifat normatif, diperoleh kesimpulan, bahwa aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu berkenaan dengan adanya materi muatan yang berhubungan dengan konsepsi hukum mengenai perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu; Pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, menempatkan adanya ketegasan terhadap adanya subjek hukum yang dapat dikenakan pidana yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, penegakan hukum pidana di bidang Pemilu didasarkan pada adanya peran dari kelembagaan penegakan hukum yang dimotori oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu, termasuk apabila ada dugaan tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum pidana pada umumnya. Kata kunci :  Pemilihan Umum, Ketentuan Pidana, tindak pidana Pemilu
MEMBANGUN HUKUM PIDANA NASIONAL DIATAS PONDASI KEADILAN PANCASILA DALAM WUJUD NILAI KE TUHANAN YANG MAHA ESA Nanda Sahputra Umara; Pathorang Halim
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.171-193

Abstract

Ketertinggalan hukum pidana di Indonesia, berimplikasi pada penegakan hukum yang cenderung kurang adil dan tidak beradab. Karakter KUHP yang yang masih digunakan samapi saat ini didasarkan pada pandangan yang legalistic, karenanya sudah tidak cocok lagi dan jauh dari harapan cita-cita hukum nasional yang yang diharapkan. Pemberlakuan KUHP di indonesia tidak lepas dari napak tilas hukum belanda yang karakteristiknya jauh dari nilai kemanusian dan nilai ketuhanan. Karenanya perlu dilakukan pembangunan hukum pidana nasional diatas pondasi pancasila yang dilandasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.Kata Kunci : Sistem Hukum Pidana Nasional, Keadilan Pancasila, Nilai Ketuhanan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (KOINWORK) Sawitri Yuli Hartati; Muhammad Rusdi Daud; Nurohmat Nurohmat
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.129-170

Abstract

Kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi finansial, hubungan hukum hanya terjadi antara Kreditur dengan Penyelenggara layanan peminjaman uang berbasis teknologi finansial dan antara Kreditur dengan Debitur. Hal yang demikian menempatkan Penyelenggara layanan peminjaman tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitur, sehingga Penyelenggara layanan peminjaman tidak memiliki tanggungjawab hukum manakalah terjadi gagal bayar oleh Debitur. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud, khususnya tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditur dalam kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi finansial. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitia diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum PT. Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) selaku penyelenggara layanan peminjaman sebatas dengan Kreditur, bukan dengan Debitur. Adapun perlindungan hukum bagi kreditur manakalah terjadi gagal bayar oleh Debitu, telah dijamin oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peminjman Uang, Teknologi Finansial, dan Kreditur.
SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG MEMBERLAKUKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS Ali Muhammad Johan
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.70-98

Abstract

Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945, Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam hal sistem pemilihan kepala daerah. Namun keragaman sistem pemilihan tersebut bukan berarti tanpa batas, melainkan harus sejalan dengan prinsip demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Penelitian ini hendak menelaah sistem pemilihan kepala daerah yang digunakan oleh daerah yang memberlakukan desnetralisasi asimetris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dari empat daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris, hanya tiga daerah yang kepala daerahnya dipilih melalui sistem yang demokratis, dan masih ada satu daerah yang sistem pemilihan kepala daerahnya tidak demokratsi.Kata Kunci: Desentalisasi Asimetris, Sistem Pemilihan, Pemilihan Kepala Daerah.  
SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA Bambang Sudiarto
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.1-43

Abstract

Sejak diundangkan dan diberlakukan UUPA pada tahun 1960, di dalam pertanahan berlaku kaiadah-kaidah hukium ditetapkan di dalamnya. Di antaranya kaidah-kaidah hukum dalam Pasal 21 UUPA, mengamanatkan (1) hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.Tampak jelas dalam kaidah-kaidah hukum pasal di atas, diketahui berdasarkan kaidah hukum dalam UUPA yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warganegara Indonesia saja. Meski begitu UUPA memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan badan-badan- hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah, terbatas pada badan-badan hukum dengan bidang usaha sosial dan keagamaan.
KLAIM KOMPENSASI BIAYA KETERLAMBATAN DAN DEVIASI KOMPENSASI KONTRAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Firman Wijaya Firman Wijaya
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.433-476

Abstract

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada beberapa bagian, satu diantaranya ialah pekerjaan konstruksi. Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, Klaim pada hakikatnya merupakan suatu hal yang biasa muncul dalam usaha dibidang konstruksi yang dapat berupa permintaan tambahan waktu, biaya, kompensasi dan lain sebagainya, yang dapat timbul dari mana saja sehingga menyebabkan adanya penundaan (delay) terhadap pekerjaan. Bagaimana regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Sejauh mana klaim kompensasi atas keterlambatan dapat dibenarkan sehingga tidak menimbulkan efek korupsi berupa kerugian keuangan Negara. Peristiwa kompensasi secara hukum maka konsep balancing overhead estimasi (keseimbangan dokumen dengan rasionalitas waktu penyelesaian dan jenis kontrak  para pihak untuk dapat menjadi cara penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi. Regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Undang-Undang   No. 2   Tahun   2017   tentang   Jasa   Konstruksi.Penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi haruslah dicermati tahapan apa saja yang dikerjakan apakah itu pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, Commissioning dan Installation maka peristiwa kompensasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemenuhan peristiwa kompensasi dalam bentuk sejumlah pembayaran nilai tertentu yang dilakukan oleh pengguna jasa (BUMN) secara korporasi kepada penyedia jasa (kontraktor) tersebut dapat mengarah kepada kerugian keuangan Negara. Kata Kunci: Peristiwa Kompensasi, Proyek Infrastruktur, Kontrak EPC.Fulfilling the need for goods and services is an important part that cannot be separated in the administration of government. Procurement of government goods/services required by government agencies can be classified into several parts, one of which is construction work. The success of a construction project depends on the cooperation between the parties involved in it. Claims are essentially something that usually appears in the construction business which can be in the form of requests for additional time, costs, compensation and so on, which can arise from anywhere so that causes delays in work. How is the regulation regarding contract compensation deviations in various statutory provisions and the extent to which compensation claims for delays can be justified so that they do not cause corruption effects in the form of state financial losses. In the event of legal compensation, the concept of balancing overhead estimates (balance of documents with the rationality of completion time and the type of contract of the parties to be a way of settling and implementing a compensation claim. Regulations regarding contract compensation deviations in various statutory provisions, namely Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010, concerning Government Procurement of Goods/Services Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. Completion and application of a compensation claim must be observed what stages are carried out whether it is Engineering, Procurement work, Construction, Commissioning and Installation then the compensation event cannot be justified because the fulfillment of the compensation event is in the form of a certain amount of payment made by the service user (BUMN) in a corporate manner to the service provider (contractor). can lead to state financial losses. Keywords: Compensation Event, Infrastructure Project, EPC Contract
EKSISTENSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN DIVERSI MELALUI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 14/PEN.DIV/2018/PN.MET) Nasikah, Durotun; Dewi, Fitriana
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.405-432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pribadi seorang anak yang secara umum dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, baik dari segi lingkungan social ataupun budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  merupakan pilar yang sangat penting bagi perlindungan seorang anak terhadap putusan pengadilan, serta memberi batasan terhadap perbedaan perkara tindak pidana anak dan orang dewasa.Permasalahan penulisan ini meliputi bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan ketika membantu anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan diversi melalui penelitian kemasyarakatan, bagaimanakah kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan, dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan diversi.Metode penelitian menggunakan norma yuridis dan empirik. Data yang digunakan meliputi data primer dan skunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan, empiris dan di analisis mengunakan yuridis kualitatif.Temuan penelitian menjelaskan bahwa peran Balai Pemasyarakatan sejak dimulainya diversi dari permintaan penyidik melalui laporan yang dibuat berdasarkan perkara disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang berisi tentang kondisi kepribadian anak, berdasarkan hubungan keluarga, lingkungan sosial dan factor-faktor lain yang diprediksi memiliki kontribusi putusan oleh hakim terhadap perkara anak. Kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan yaitu sebagai aspek yang menentukan legalnya suatu penerapan hukum dan cara memperlakukan Anak yang melanggar aturan  hukum. Pertimbangan Hakim yaitu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, mempertimbangkan Pasal yang dilanggar oleh pelaku anak yakni dibawah 7 (tujuh) tahun sesuai amanat Pasal 7 Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak.
LARANGAN BAGI PENGURUS (FUNGSIONARAIS) PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD DALAM PEMILU TAHUN 2019 Satria Winata
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.299-325

Abstract

AbstrakPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT mengabulkan Gugatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Putusan ini mengandung sebuah anomali, karena Penggugat adalah Perorangan yang berstatus sebagai Ketua Umum salah satu Partai Politik yang berdasarkan Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi 30/PPU-XVI/2018 tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Dalam hal ini penlitian dimkasudkan untuk meneliti Putusan Pengadilan Tata Usah Negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 terdapat syarat berupa larangan pengurus (fungsionaris) partai politik ikut serta dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetang perubahan keuda atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencaloan Perseorangan Peserta Pemiliahn Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini yang menjadi kekeliruan dalam Putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT.Kata Kunci: Pemilu DPD 2019, Larangan, Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik, Putusan PTUN.AbstractDecision of Administratieve Court No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT granted the Lawsuit on the Decision of the Election Commission of the Republic of Indonesia Number: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Concerning The Determination of The List of Permanent Candidates for Regional Representative Council Elections in 2019. This Court Decision have a anomaly, because the Plaintiff is an Individual who is the Chairman of one of the Political Parties based on Article 182 letter of Law No. 7 of 2017 concerning the General Election of Jo. The Decision of the Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 does not qualify as a candidate for DPD member. In this case, the decision is intended to examine the Decision of the State Administratieve Court, using normatieve legal research methods. In the results of this study, it was found that in the nomination of Members of the Regional Representatieve Council (DPD) in 2019 there is a requirement in the form of a ban on the management (functionary) of political parties participating in elections based on Article 182 letter ‘i’ of Law no. 7 of 2017 on General Elections Jo. The Decision of the Constitutional Court 30/PUU-XVI/2018 and PKPU Number 26 of 2018 concerning the amendment to the regulation of the General Election Commission No. 14 of 2018 concerning the Individual Inclusion of Participants of the General Election Of Members of the Regional Representative Council. This is a mistake in the Jakarta PTUN Decision No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.Keywords: DPD Election 2019, Prohibition, Board (Functionary) of Political Parties, PTUN Verdict.
PERKEMBANGAN KONSEP STRICT LIABILITY SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI Sodikin Sodikin
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.261-298

Abstract

Abstrak Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membutuhkan suatu aturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Aturan hukum sekarang ini dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum. Salah satu konsep hukum yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon adalah konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perdata yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya mensyaratkan adanya unsur kerugian sebagai syarat mengajukan tuntutan ganti kerugian model perbuatan melawan hukum. Selain itu, penanggung jawab kegiatan (potential polluter) akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (level of care) dalam melakukan kegiatannya. Kata kunci: Tanggung jawab mutlak, Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kerugian  Abstract The development of increasingly advanced science and technology requires a rule of law that can provide a sense of justice for the community. The current rule of law is needed in order to realize Indonesia as a state based on law. One legal concept adopted from the Anglo Saxon legal system is the concept of strict liability. The concept of strict liability is one form of civil liability that does not require the existence of an element of fault, but only requires the existence of an element of loss as a condition to file a claim for compensation for the torts model. In addition, potential polluter will pay level of care in carrying out its activities. Keyword: Strict Liability, Torts, Fault, Loss.
PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) Tubagus Heru Dharma Wijaya
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.371-404

Abstract

AbstrakKehadiran internet memudahkan sekaligus dapat menyulitkan manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan-urusannya ditingkat nasional maupun internasional, misalnya dapat menimbulkan kejahatan. “Kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut kejahatan siber (Cyber Crime), yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para pelaku kejahatan melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang dikenal dengan cyber crime. Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (alternative sanction). Sanksi sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori IKata Kunci : Sanksi, Kejahatan Siber,Tindak Pidana AbstractThe presence of the internet makes it easy for all at once can be difficult for humans to obtain the information and run the affairs national and international level, for example, can cause crime. “The crime that occurs through or on a computer network in the internet is called cyber crime (Cyber Crime), which includes two categories of crimes, namely crimes using the computer as a means or tool, and make the computer as a target or object of the crime. Advances in information technology (internet) and all the benefits it brings negative consequences of its own where the more easily the perpetrators of the crime to do the action that is increasingly troubling the community. The abuse that happens in cyber space this is known as cyber crime. Although cyber crime or cyber crime generally refers to criminal activity with the computer or computer network as its main element, the term is also used for the activities of a traditional crime in which a computer or computer network used to facilitate or allow the evil that occurs. The function of sanctions in criminal law, it is not solely scare or threaten these offenders, but more than that, the existence of such sanctions should also be able to educate and improve the perpetrator. The development of the concept to find an alternative to criminal deprivation of liberty (alternative to imprisonment) in the shape as a sanction alternative (alternative sanction). Social sanctions can be imposed if the deliberation of the judges who examine a case decided that the defendant will be sentenced to imprisonment the duration of not more than (six) months or a maximum fine of no more than a fine Category I.Key Word: Sanction, Cyber Crime, Criminal Law

Page 4 of 7 | Total Record : 66

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2018): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 2 (2017): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW