Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBAGIAN KEWENANGAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA Dwi Putri Cahyawati
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.326-370

AbstrakSalah satu permasalahan lingkungan di Indonesia adalah tentang kebakaran hutan dan lahan. Dalam menanggulangi hal tersebut, Peraturan Perundang-Undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang salah satunya melalui pendekatan preventif atau pencegahan, yang kewenangannya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan memiliki kecederungan dominasi oleh Pemerintah Pusat (sentralistik) dan adanya amputasi kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercermin dalam UU No. 23 tahun 2014 dan diperkuat oleh UU no. 11 tahun 2020. Hal ini berimplikasi pada ruang gerak Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi terbatas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.Kata Kunci: Pembagian Kewenangan, Pencegahan, Karhutla, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. AbstractOne of the encironmental problems in Indonesia is about forest and land fires. In overcoming this, the legislation has provided a settlement mechanism, one of which is through a preventive approach, whose authority is devided between the Central Government and Local Government. This research is intented to examine the division of authority between the Central Government and Local Government in the prevention of forest and land fires based on legislation using normative legal research methods. From the results of the study, it was found that the regulation of the division of authority between the Central Government and Local Government in the prevention of forest and land fires has a lack of dominance by the Central Government (centralistic) and the amputation of the authority of the Local Government, as reflected in Act Number 23 of 2014 anda strengthened by Act Number 11 of 2020. This is has implications for the wiggle room of local governments at both the provincial and district/city levels to be limited in the prevention of forest and land fires.Keywords: Division of Authority, Prevention, forest and land fires, Central Government, Local Government.

DISKURSUS KEBERLAKUAN UU CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 lalu hedwin hanggara
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.233-260

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejatinya, Putusan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri persengketaan maupun perbedaan tafsir terhadap suatu ketentuan. Namun Putusan ini justru menimbulkan dualisme terkait keberlakuan UU Cipta Kerja, karena disatu sisi UU ini dinyatakan inkonstitusional, namun di sisi yang lain UU ini tetap tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persoalan yuridis inilah yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa makna inkonstitusional bersyarat dalam Putusan ini adalah pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan terhadap UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat (temporer). Status inkonstitusional temporer ini digantungkan pada syarat berupa kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Adapun dalam masa waktu 2 (dua) tahun tersebut, UU Cipta Kerja tetap berlaku berdasarkan point ‘4’ dan ‘6’ amar putusan.Kata Kunci: Keberlakuan, Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja.

KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 93/PID.B/2013/PN.TK) Agusta, M. Amry; Umara, Nanda Sahputra
Al-Qisth Law Review Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.1.130-155

ABSTRAK Jurnal ini merupakan hasil penelitian mengenai konstruksi pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 97/Pid.B/2013/PN.TK). Salah satu bagian terpenting dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana ialah pemeriksaan saksi. Saksi menjadi alat bukti utama untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang di larang oleh undang - undang salah satunya yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu). Keterangan saksi de auditu dilarang penggunaanya karena isi keterangan merupakan pengulangan dari apa yang didengar dari orang lain. Namun pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Memperluas definisi saksi dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dan menerima keberadaan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti. Pada prakteknya hakim mengalami Pro dan Kontra, ada yang menerima keterangan saksi de auditu dan ada pula yang tidak menerima begitu saja. Penelitian ini juga melihat pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi testimonium de auditu pada Putusan Nomor 97/Pid.B/2013/PN.TK.Kata Kunci: Testimonium de auditu, Alat Bukti, Pembuktian. ABSTRACT This journal is the result of research on the construction of evidence for witness testimony de auditu as evidence in the criminal justice system after the decision of the Constitutional Court (Analysis Decision Number: 97/Pid.B/2013/PN.TK). One of the most important parts in the process of proving the criminal trial is a witness examination. Witnesses became a major evidence to prove that there's been a felony. According to section 1 number 26 KUHAP what is meant by witness is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding a criminal case which he has heard, seen and experienced. Basically everyone can be a witness except those prohibited by law, one of which is witness testimony obtained from other people (testimonium de auditu).The use of the testimony of de auditu witnesses is prohibited because the contents of the information are a repetition of what was heard from other people. In 2010 the Constitutional Court expanded the definition of witness in section 1 number 26 KUHAP and accepted the existence of witness testimonium de auditu as evidence. In practice, there are judges who accept and don’t, there are those who accept the testimonium de auditu has evidence and some do not accept testimonium de auitu. This study also looks at the judge legal considerations in assessing the witness of testimonium de auditu of decision number 97/Pid.B/2013/PN.TK. Keywords: Testimonium de auditu, Evidence, Proof.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM MEWUJUDKAN SDM UNGGUL DAN KOMPETITIF DI PERGURUAN TINGGI (BERDASARKAN SURVEY SPADA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022) Maulana, Aby
Al-Qisth Law Review Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.1.1-21

ABSTRAKPembangunan dan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi merupakan hal terpenting sebagai upaya melahirkan SDM yang unggul dan kompetitif pada era 4.0 saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya yang tepat dalam menciptakan generasi yang memiliki kemampuan softskill dan hardskill, serta mumpuni dalam aspek leadership dan berkepribadian. Daya dukung dan peran para stakeholders pada dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan, yang dimana diharuskan adanya kesepahaman dan pengimplementasian yang utuh oleh Dosen, Mahasiswa, maupun Tenaga Kependidikan agar setiap kebijakan MBKM dapat terimplementasi pada proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi secara optimal. Dalam hal ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menetapkan aturan mengenai MBKM yang berlaku di lingkungan universitas, untuk mendorong fakultas-fakultas dan program studi untuk melakukan pengembangan inovasi pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi target capaian pembelajaran sesuai kompetensi dan profil lulusan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan melalui analisis atas pengisisan survey melalui SPADA DIKTI dengan populasi civitas Universitas Muhammadiyah Jakarta sebanyak 4256 (empat ribu dua ratus lima puluh enam) orang dari total populasi seluruhnya yang berjumlah 22.254 (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) orang, yang terdiri dari unsur Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang signifikan terkait MBKM, dengan penyimpulan “mengetahui sebagian besar kebijakan MBKM”. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi MBKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada masa yang akan datang. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Inovasi PembelajaranABSTRACTThe development and improvement of the quality of higher education is the most important thing as an effort to produce superior and competitive human resources in the current 4.0 era. Therefore, with the Ministry of Education and Culture's policy related to the Merdeka Learning Campus Program (MBKM) it is the right effort to create a generation that has soft skills and hard skills, and is capable of leadership and personality aspects. Supporting capacity and the role of stakeholders in the world of education are needed, which requires full understanding and implementation by Lecturers, Students, and Education Personnel so that every MBKM policy can be implemented optimally in the teaching and learning process in Higher Education. In this case, the University of Muhammadiyah Jakarta has established rules regarding MBKM that apply in the university environment, to encourage faculties and study programs to develop learning innovations that are expected to meet learning achievement targets according to predetermined competencies and graduate profiles. This research was conducted through an analysis of filling out a survey through SPADA DIKTI with a population of 4256 (four thousand two hundred fifty-six) people from the total population of 22,254 (twenty two thousand two hundred fifty-four) people. consists of elements of Lecturers, Students and Education Personnel. The results showed that there was a significant understanding of MBKM, with the conclusion "knowing most of MBKM policies". Thus, this can be a benchmark for the success of the implementation of MBKM at the University of Muhammadiyah Jakarta in the future. Keywords: Policy Implementation, Independent Learning, Independent Campus, Learning Innovation

PERTIMBANGAN BESARAN DENDA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Nadaria Julita
Al-Qisth Law Review Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.1.22-51

AbstrakSejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk, masih banyak perusahaan yang salah menafsirkan ketentuan yang mengatur kewajiban pemberitahuan akuisisi kepada KPPU, sehingga mengakibatkan mereka dikenakan denda yang nominalnya tidak sedikit. Dalam menjatuhkan besaran denda, KPPU sebenarnya telah memiliki pedoman agar denda yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakadilan, namun sepanjang KPPU mengadili perkara semacam ini hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang mengajukan permohonan keberatan atas denda yang KPPU jatuhkan. Salah satu perkara yang menarik untuk diteliti ialah Perkara No.02/KPPU-M/2019. Hal ini menarik, karena sepanjang perusahaan tersebut telah melakukan akuisisi dan tidak mendapatkan keuntungan ekonomi, namun denda yang dijatuhkan kepadanya merupakan denda tertinggi yang pernah dijatuhkan KPPU kepada pelaku–pelaku usaha yang mengalami perkara serupa. Ditambah dalam perkara tersebut, KPPU telah mengakui bahwasanya tidak ada hal–hal yang memberatkan melainkan hanya ada hal–hal yang meringankan bagi perusahaan tersebut. Sebab itu penelitian ini akan meriset bagaimana pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan denda dan apakah terhadap perkara ini KPPU telah patuh terhadap pedoman dalam menjatuhkan denda. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data yang bersifat primer, sekunder dan tersier lalu mengolahnya dengan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek - aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya KPPU telah tidak sesuai dengan pedoman yang ada dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan tersebut. Kata kunci: Akuisisi, Pertimbangan, Denda, Perusahaan, KPPU. AbstractSince the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) was formed, there are still many companies that have misinterpreted the provisions governing the obligation to notify the KPPU of acquisitions, resulting in them being subject to fines that are not small in amount. In imposing the amount of the fine, KPPU actually has guidelines so that the fine imposed does not cause injustice, but as long as KPPU is adjudicating this kind of case up to now, there are still many companies that have filed objections to the fine imposed by KPPU. One of the interesting cases to be investigated is Case No. 02/KPPU-M/2019. This is interesting, because as long as the company has made an acquisition and has not received any economic benefits, the fine imposed on him is the highest fine ever imposed by the KPPU on business actors experiencing similar cases. In addition to this case, KPPU has acknowledged that there are no aggravating things, but only mitigating things for the company. Therefore, this study will research how the KPPU's considerations in imposing fines and whether in this case the KPPU has complied with the guidelines in imposing fines. In this study, the authors took primary, secondary and tertiary data and then processed them with qualitative analysis, namely an analysis of data used for normative (juridical) aspects through descriptive analysis methods. The results of the research prove that KPPU has not complied with the existing guidelines and has caused injustice to the company. Keywords: Acquisition, Consideration, Fines, Company, KPPU.

PENGADOPSIAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Fiqih Rizki Artioko
Al-Qisth Law Review Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.1.52-83

AbstrakJurnal Ini merupakan hasil penelitian mengenai makna partisipasi masyarakat (Meaninngful Participation) pasca perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun latar belakang dari penelitian ini, adanya indikasi masalah pasca perubahan kedua ini yang terfokus pada makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada pula perubahan kedua Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 di dasari atas adanya putusan MK NO.91/PUU XVIII/2020 sehingga mengklasifikasikan makna partisipasi masyarakat menjadi tiga syarat yakni hak untuk di dengar pendapatnya, hak untuk di pertimbangkan pendapatnya, serta hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang telah di berikan.Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan teori kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan juga mengacu pada kontrak sosial yang dimana mengenai hak yang sebagian dari hak masyarakat tidak di berikan semua kepada pemerintah akan tetapi hanya sebagian dari hak masyarakat atau hak warga negara yang di berikan kepada negara Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan yang bersifat deskriptif normatif, yaitu metode yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pasca perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimana di dalam undang-undang itu pembagian hak dan kewajiban tidak sesuai seperti amanat putusan MK NO.91/PUU XVIII/2020Kata Kunci: Asas Keterbukaan, Partisipasi Masyarakat AbstractThis journal is the result of research on the meaning of community participation (Meaning Full Participation) after the second amendment to Law Number 12 of 2011. As for the background of this research, there are indications of problems after this second change that focuses on the meaning of community participation in the formation of legislation. invitation. There is also a second amendment to Law Number 12 of 2011 based on the decision of the Constitutional Court NO. 91/PUU XVIII/2020 so that it classifies the meaning of community participation into three conditions, namely the right to have their opinions heard, the right to have their opinions considered, and the right to receive an explanation or explanation. answers to the opinions that have been given.To analyze the above problems, the author uses the theory of people's sovereignty and social contract which in the 1945 Constitution article (2) Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution and also refers to the social contract which is about rights that are partly all of the rights of the community are not given to the government but only part of the rights of the community or the rights of citizens are given to the state. The method used in this thesis is a normative descriptive literature method, namely a method that emphasizes the use of secondary data in the form of legal norms. written.The results of the study show that after the second amendment to Law Number 12 of 2011 where in the law the division of rights and obligations is not in accordance with the mandate of the Constitutional Court's decision NO. 91/PUU XVIII/2020Key Words: Principles of Openness, Community Participation

DISKURSUS PROFESI GURU YANG BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XVIII/2020 Juwita Juwita Zulhijjayati
Al-Qisth Law Review Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.1.84-129

Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru Yang Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 terkhusus pasal 99 ayat 1 yang dimaknai dengan menghilangkan kesempatan para tenaga honorer terutama profesi guru yang sekarang disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk diangkat melalui recuitmen calon pegawai negeri sipil (PNS). Secara teoritik, profesi guru sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Artinya guru menjadi garda terdepan dari salah satu upaya mewujudkan cita cita bangsa Indonesia yang sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945. Seharusnya profesi guru mendapatkan perhatian dan penghargaan yang khusus dari pemerintah, dengan tanpa pengecualiaan mengangkatnya sebagai pns tanpa melalui tahapan-tahapan tes dan tidak disamaratakan dengan pekerja lainnya.Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini, menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research).Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah penerapan konsep Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terkhusus pasal 99 ayat 1 telah memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru dan Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya konsep penerapan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memberikan perlindungan hukum terhadap Profesi Guru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020. Kata Kunci : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk), Profesi Guru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Puu-Xviii/2020.Legal Protection for the Teacher Profession with the Status of a Government Employee with a Work Agreement (PPPK) after the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020. Thesis of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Jakarta, 2022.After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020 in particular article 99 paragraph 1 which is interpreted as eliminating the opportunity for honorary workers, especially the teaching profession, who are now referred to as government employees with a work agreement (PPPK) to be appointed through the recruitment of prospective civil servants ( civil servants). Theoretically, the teaching profession is very vital in educating the nation's life, meaning that teachers are at the forefront of an effort to realize the ideals of the Indonesian nation as enshrined in the 1945 Constitution. The teaching profession should receive special attention and appreciation from the government, with no exceptions. appoint him as a civil servant without going through the stages of the test and not being generalized to other workers.This type of research used in this study is to examine normative law. The research method used refers to the legislation. In this paper, using library data collection techniques (Library Research).The objectives of this research can be described as follows: To find out whether the application of the concept of Government Employees with Work Agreements (PPPK) in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, especially Article 99 paragraph 1 has provided legal protection for the teaching profession and To find out how should the concept of implementing government employees with work agreements (PPPK) provide legal protection to the teacher profession after the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020. Keywords: Government Employees With Work Agreements (PPPK), Teacher Profession, Constitutional Court Decision Number 9/Puu-Xviii/2020.

PENGGUNAAN APLIKASI K POLISI DAN PENGARUHNYA BAGI ANGKA KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BAU BAU TAHUN 2019 Cahyawati, Dwi Putri; Burhanuddin, Nizam; Tangkari, Zainal Ria Candra
Al-Qisth Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.2.156-178

AbstrakSalah satu terobosan dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bau Bau adalah pemanfaatan kemajuan teknologi melalui aplikasi K Polisi. Dengan keberadaan aplikasi K Polisi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kepolisian melalui fitur Tombo Darurat, E-Lapor, dan Surat kehilangan. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat menungkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Peneltian ini dimaksudkan untuk meneliti dampak dari penggunakan aplikasi K Polisi terhadap penganggulangan kejahatan di wilayah hukum kepolisian resort Bau Bau pada tahun 2019. Untuk meneliti hal tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat korelasi berupa dampak penggunaan aplikasi K Polisi terhadap penurunan tingkat kejahatan di di wilayah hukum kepolisian resort Bau Bau pada tahun 2019 sebesar 16,9%, dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun faktor penghambat belum efektifnya penggunaan aplikasi K Polisi di antaranya adalah adanya lebih dari satu aplikasi, masih lemahnya sosialisasi aplikasi K Polisi kepada masyarakat, adanya kendala dalam hal pendanaan, dan masih minimnya sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat dalam mengoperasionalkan aplikasi K Polisi.Kata Kunci: K Polisi, Pengaruh, Kejahatan, dan, Kepolisian Resort Bau Bau. AbstractOne of the breakthroughs in carrying out the main police duties carried out by the Bau Bau Resort Police is the use of technological advances through the K Polisi application. With the existence of the K Polisi application, public can easily access police services through the Emergency Tombo, E-Report, and Letter of Loss features. The existence of this application is expected to improve the quality of carrying out police duties. This research is intended to examine the impact of using the K Polisi application on crime prevention in the jurisdiction of the Bau Bau Resort police in 2019. For examination, this research uses empirical legal methods, as a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. As the results of the study, it was found that there was a correlation in the form of the impact of using the K Polisi application on a decrease in crime rates in the jurisdiction of the Bau Bau Resort Police in 2019 by 16.9%, compared to the previous year. The inhibiting factors for the ineffective use of the K Polisi application include the existence of more than one application, the waek socialization of the K Polisi application to the community, there are constraints in terms of funding, and the lack of supporting facilities and infrastructure for the community in operating the K Polisi application.Keywords: K Polisi, Impact, Crime, and Bau Bau Resort Police.

DINAMIKA KEPARTAIAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA Sodikin, Sodikin
Al-Qisth Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.2.179-204

Sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam hal sistem kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah memberikan bukti bahwa dinamikan kepartaian pada masa tersebut adalah sistem multi partai. Permasalahan adalah bagaimana dasar hukum adanya partai politik pada masa pemerintahan tersebut dan sistem kepartaian dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengurai permasalahn tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pemeirntah HIndia Belanda melarang kegiatan organisasi politik. Adanya dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi sosial. Melalui peraturan tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi tersebut, maka lahirnya beberapa organisasi sosial seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan lainnya yang kemudian organisasi tersebut menjadi organisasi politik, sehingga dikenal pada masa itu dengan partai politik. Berbagai aliran ideologi yang berkembang pada saat itu melahirkan banyak partai politik. Di sinilah awal mulanya di Indonesia hingga sekarang ini dikenal menganut sistem multi partai.Kata Kunci: Sejarah Hukum, Multi Partai, dan Ketatanegaraan.The history of Indonesian constitutionalism in terms of the party system during the reign of the Dutch East Indies has provided evidence that the party dynamics at that time was a multi-party system. The problem is what is the legal basis for the existence of political parties during the reign and the party system in constitutional life. To unravel these problems, this study uses a descriptive-normative approach. The results of the study show that the emergence of political parties during the colonial government did not have a strong legal basis, because the Dutch East Indies government prohibited the activities of political organizations. The existence of a legal basis made by the Dutch East Indies government was freedom of opinion and social organization. Through the regulation on freedom of opinion and organization, several social organizations were born such as Budi Utomo, Islamic Trade Unions, and others which later became political organizations, so they were known at that time as political parties. Various ideological currents that developed at that time gave birth to many political parties. This is where it started in Indonesia until now it is known to adhere to a multi-party system.Keywords: History of Law, Multi-Party, and State Administration.

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE Astuti, Budi; Daud, Muhammad Rusdi
Al-Qisth Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.2.205-244

Abstrak Penggunaan transportasi online di Indonesia, khususnya Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2011. Meskipun pada awal kemunculannya banyak mendapat berbagai tantangan, namun saat ini fenomena penggunaan transportasi online (taksi online) menjadi hal yang umum. Di sisi lain, sebagai sarana pengangkutan orang maupun barang, transportasi online masih perlu pengaturan yang jelas dan yang menjamin kepastian hukum. Hingga saat ini regulasi terkait transportasi online cenderung mengakibatkan terjadinya reduksi norma maupun konflik dalam upaya mencari formulasi dan penegakan hukumnya. Secara khusus, penelitian ini hendak menjawab 2 (dua) permasalahan: Pertama, bagaimana konsep pengaturan transportasi online di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan?; dab, Kedua, bagaimana norma dan bentuk transportasi online yang menjamin kepastian hukum dan dapat diterima pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan (approach) secara yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. Dalam hal ini penelitian didasarkan pada upaya pembentukan hukum dan penerapan hukum, khususnya yang terkait dengan mencari format aturan hukum dalam pengaturan transportasi (taksi) online yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tetapi juga memberikan kenyamanan bagi konsumen. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan transportasi online di Indonesia masih belum memiliki memberikan kepastian hukum, sehingga perlu ditetapkan sebuah badan usaha yang kelak diakui keberadaannya oleh pemerintah dan jelas keberadaannya dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kata kunci : transportasi, online, kepastian hukum Abstract The use of online transportation in Indonesia, especially Jakarta and several other cities in Indonesia, has started since 2011. Even though at the beginning of its appearance there were many challenges, currently the phenomenon of using online transportation (online taxis) is becoming common. On the other hand, as a means of transporting people and goods, online transportation still needs clear regulations that guarantee legal certainty. Until now, regulations related to online transportation tend to result in a reduction of norms and conflicts in an effort to formulate and enforce the law. In particular, this research wants to answer 2 (two) problems: First, how is the concept of online transportation arrangements in Indonesia in accordance with the laws and regulations in the field of transportation?; dab, Second, what are the norms and forms of online transportation that guarantee legal certainty and can be accepted by business actors. This study uses a juridical-normative approach that emphasizes written legal norms by prioritizing written legal principles and sources. In this case the research is based on efforts to establish law and apply the law, especially those related to seeking legal rule formats in online transportation (taxi) arrangements that can provide legal certainty for business actors but also provide convenience for consumers. The research concludes that online transportation arrangements in Indonesia still do not provide legal certainty, so it is necessary to establish a business entity whose existence will be recognized by the government and whose existence is clear in the applicable statutory provisions, such as in the Road Traffic and Transportation Law. Keywords: transportation, online, legal certainty

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Merdiansa Paputungan

Contact Email
merdiansa.paputungan@umj.ac.id

Phone
+6281381364816

Journal Mail Official
aqlawreview@umj.ac.id

Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Merdiansa Paputungan

Contact Email merdiansa.paputungan@umj.ac.id

Phone +6281381364816

Journal Mail Official aqlawreview@umj.ac.id

Editorial Address Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Merdiansa Paputungan

Contact Email
merdiansa.paputungan@umj.ac.id

Phone
+6281381364816

Journal Mail Official
aqlawreview@umj.ac.id

Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA