cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,740 Documents
Political Analysis of Indonesia's 2026 Fiscal Policy: The Dilemma of Self Assessment and TNI Involvement in Tax Supervision Wahyu Wiji Utomo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2578-2592

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah dilema kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2026 antara penguatan penerimaan negara dan pemeliharaan kepercayaan publik dalam sistem perpajakan self-assessment, khususnya setelah diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 yang memfasilitasi koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan perpajakan. Penelitian ini mengkaji implikasi politik, kelembagaan, dan tata kelola dari keterlibatan militer dalam administrasi perpajakan sipil. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus, dengan analisis dokumen, studi pustaka, dan analisis tematik dalam kerangka Slippery Slope Framework, kapasitas negara, hubungan sipil–militer, dan good governance. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antarlembaga dapat memperkuat kapasitas administratif, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan terkait kepatuhan pajak sukarela, supremasi sipil, kepastian hukum, akuntabilitas, dan legitimasi fiskal. Kontribusi penelitian ini adalah kerangka analitis terintegrasi yang menghubungkan pengawasan perpajakan, good governance, kepercayaan publik, ketidakpastian kelembagaan, sentimen pasar, dan daya saing investasi. Implikasinya adalah kebijakan perpajakan harus mengutamakan kejelasan hukum, akuntabilitas kelembagaan, perlindungan wajib pajak, dan kepatuhan sukarela untuk memastikan tata kelola fiskal yang berkelanjutan dan kepercayaan publik. 
Identitas Suku Ngalik Sebagai Orang Asli Papua: Studi Etnografi di Kota Jayapura Robi Mitra; Pawennari Hijjang; Muhammad Basir
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2448-2462

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkotaan dan strategi masyarakat suku Ngalik dalam mempertahankan identitasnya di wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari hingga April 2026 di dalam masyarakat suku Ngalik di wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tipe etnografi (penarikan sampel secara purposive sampling). Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Selanjutnya, analisis data yang bersifat deskriptif dengan memaparkan hasil analisis etik dan analisis emik serta kaitannya dengan perkotaan dapat mempengaruhi identitas suku Ngalik dan strategi orang suku Ngalik dalam mempertahankan identitasnya di wilayah Kota Jayapura. Adapun hasil dalam penelitian disimpulkan bahwa Kota Jayapura dapat mempengaruhi perubahan bahasa, mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih berkualitas, peluang kerja lebih besar, dan dapat merubah gaya hidup. Masyarakat suku Ngalik membuat strategi untuk mempertahankan identitasnya di Kota Jayapura dengan cara membentuk komunitas, mengadakan acara budaya, menggunakan bahasa lokal dalam lingkungan keluarga maupun komunitas, dan menggunakan simbol-simbol orang gunung
Analisis Perilaku Pekebun Terhadap Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Dharmasraya Septa Wahyuda; Muhammad Makky; Efa Yonnedi; Juniarti Juniarti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2642-2661

Abstract

Perkebunan kelapa sawit rakyat berperan penting dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya, namun penerapan tata kelola yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pekebun terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pengetahuan pekebun terhadap aspek ekologi perkebunan kelapa sawit, serta perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan pada Mei–Agustus 2025 dengan pendekatan mixed methods. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 100 pekebun yang ditentukan dengan rumus Slovin, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekebun dan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekebun belum mengetahui keberadaan, tujuan, dan manfaat ISPO sehingga belum ada pekebun rakyat yang tersertifikasi. Pekebun lebih menyadari dampak lingkungan yang bersifat langsung, seperti pencemaran udara akibat pembakaran lahan (97%), dibandingkan dampak jangka panjang seperti penurunan kualitas air tanah (38%) dan keanekaragaman hayati. Sebagian besar pekebun telah membuka lahan tanpa bakar (87%), menggunakan bibit bersertifikat (76%), dan memanfaatkan lahan bebas konflik (100%), tetapi penggunaan pupuk organik (57%) dan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara organik (25%) masih terbatas. Dari sisi ekonomi, kelapa sawit dinilai meningkatkan pendapatan (94%) dan menyerap tenaga kerja lokal (97%). Perilaku pekebun dipengaruhi oleh tingkat persepsi dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga sosialisasi, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan pekebun diperlukan untuk mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan
Evolusi Strategi Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Penanganan Transboundary Haze Pollution: Dari AATHP Menuju ACC THPC Sahlawati Sahlawati; Siti Dzuhra; Munzal Satria Wahyudi; Ibnu Phonna Nurdin; Katong Ragawi Numadi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2518-2533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana evolusi strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam penanganan polusi kabut lintas batas dari AATHP menuju ACC THPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sangat penting untuk menjadi kerangka kerjasama dalam upaya menyelesaikan permasalahan kabut asap lintas batas. Semua lembaga dituntut untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan kabut asap lintas batas. Pada 2026, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang masuk dalam Alert Level 3. Ketika sudah memasuki level tersebut, maka prosedur yang harus dipenuhi antara lain monitoring, penilaian, dan respon darurat bersama. Prosedur tersebut dapat dilakukan dengan cara menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, dan langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, respon darurat nasional, pemadaman api yang dilakukan melalui operasi berskala luas, intensifikasi kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta, dan komunitas lokal, kepada Sekretariat ASEAN sebagai kantor interim ACC THPC. ACC THPC belum beroperasi penuh, namun demikian segala upaya respon cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan pada 2026 dilakukan sudah sejalan dengan respon jika suatu negara sudah berada pada Alert Level 3. Dari AATHP menuju ACC THPC didukung dengan permasalahan kebakaran hutan di Indonesia saat ini, salah satu langkah yang diperlukan adalah dengan beroperasi secara penuh ACC THPC sesegara mungkin.
Digital Transformation in Inclusive Public Policy Governance in Archipelagic Regions: A Case Study of Anambas Islands Regency Afni Wulandari; Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2403-2408

Abstract

Digital transformation in governance has become a strategic agenda in efforts to improve the quality of public services, transparency, and bureaucratic accountability. However, its implementation in archipelagic regions faces far more complex challenges compared to mainland areas. This article aims to critically analyze the dynamics of digital transformation in Anambas Islands Regency as a representation of archipelagic regions in Indonesia. Using a qualitative approach based on literature review and policy analysis, this study finds that digital transformation in Anambas is still at an early stage and tends to be administrative-procedural in nature, not yet reaching substantive transformation in governance. Limited infrastructure, low human resource capacity, and a top-down policy approach are the main inhibiting factors. This article emphasizes that without a paradigm shift in governance and the strengthening of a collaborative approach, digital transformation risks becoming merely a symbolic project that does not provide significant impact on improving the quality of public services.
Peran Media Sosial Dalam Membangun Model Kepemimpinan Partisipatoris Pada Pelayanan Publik Di Era Digital Di Provinsi Banten Deni Permana; Nur Rizka Oktovia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2593-2604

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja birokrasi Pemerintah Kota Serang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi publik ditinjau dari pengalaman dan persepsi pengguna layanan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam realitas pelayanan sebagaimana dialami masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat sebagai pengguna layanan, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta studi dokumentasi terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi publik. Analisis data difokuskan pada empat dimensi kinerja birokrasi, yaitu efektivitas pelayanan, efisiensi pelayanan, responsivitas aparatur, dan akuntabilitas pelayanan. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami kualitas kinerja birokrasi secara komprehensif dari sudut pandang masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi Pemerintah Kota Serang secara umum dipersepsikan cukup beragam oleh masyarakat, tergantung pada pengalaman pelayanan yang mereka alami. Efektivitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pelayanan administrasi publik. Efisiensi pelayanan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme pelayanan yang diterapkan. Responsivitas aparatur berkontribusi pada terbentuknya hubungan pelayanan yang lebih komunikatif dan manusiawi, sementara akuntabilitas pelayanan berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja birokrasi pelayanan administrasi publik tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga pada tingkat kepuasan, kepercayaan, dan penerimaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Serang dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Personal Selling dalam Akuisisi dan Pengembangan Hubungan Klien: Studi Kasus Magis Creative Agency Rohmiati Soenaryo; Nadira Fairus Syafra; Wiwien Wirasati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2463-2476

Abstract

Persaingan dalam industri creative agency menuntut perusahaan tidak hanya menghasilkan gagasan kreatif, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang berkelanjutan dengan klien. Dalam konteks bisnis business-to-business (B2B), personal selling memungkinkan terjadinya komunikasi langsung, pemahaman kebutuhan, penyesuaian solusi, pembentukan kepercayaan, dan pemeliharaan hubungan. Namun, kajian mengenai personal selling pada creative agency masih perlu dikembangkan, khususnya mengenai keterkaitan antara proses akuisisi dan pengembangan hubungan klien. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi personal selling dalam akuisisi dan pengembangan hubungan klien pada creative agency, dengan studi kasus Magis Creative Agency. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal selling di Magis Creative Agency berlangsung melalui enam tahapan, yaitu prospecting and qualifying, pre-approach, presentation and demonstration, overcoming objections, closing, serta follow-up and maintenance. Tahapan tersebut tidak hanya digunakan untuk memperoleh klien, tetapi juga menjadi rangkaian komunikasi yang berlanjut dalam pengembangan hubungan setelah kerja sama berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa personal selling pada creative agency memiliki karakteristik konsultatif, berbasis nilai, adaptif, dan relasional. Kebaruan penelitian terletak pada pemahaman personal selling sebagai proses komunikasi relasional yang menghubungkan client acquisition dan client relationship development dalam konteks creative agency. Secara praktis, temuan ini memberikan pemahaman bagi creative agency mengenai pentingnya mengintegrasikan strategi akuisisi dengan pengelolaan hubungan klien secara berkelanjutan
Retorika Kehumasan Anggota DPR RI terhadap Isu Tunjangan Rumah di Media Sosial Adhvidya Adhvidya; Annisa Ratu
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2619-2634

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesalahan retorika dalam pernyataan anggota dewan berdasarkan teori retorika Aristoteles yang mencakup ethos (kredibilitas komunikator), pathos (daya emosional pesan), dan logos (argumentasi rasional), serta prinsip-prinsip komunikasi kehumasan dalam merespons kritik publik. Rumusan masalah difokuskan pada identifikasi elemen retoris yang tidak efektif dan analisis kaitannya terhadap konteks kehumasan. Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif terhadap data digital berupa teks, video, audio, dan visual lain yang tersebar di media sosial. Analisis akan diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola retoris, tema dominan, serta representasi komunikasi verbal dan non-verbal yang muncul dalam respons anggota dewan. Kerangka teori yang digunakan menggabungkan pendekatan klasik Aristoteles dengan kajian kontemporer mengenai retorika kehumasan dan etika komunikasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons anggota DPR terhadap isu tunjangan rumah memperlihatkan kegagalan pada retorika kehumasan yaitu runtuhnya kredibilitas komunikator karena ketidakpekaan sosial (ethos), kemudian ketiadaan empati saat merespon kekecewaan masyarakat (pathos), dan yang terakhir ketidaktepatan logika saat berargumentasi (logos)
Digital Transformation Of Personnel Administration Services In Kerinci Regency: A Literature Review From The Perspective Of Public Sector Human Resource Management Iqbal Arief Pratama; Hanifah Nilau Putri; Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2548-2560

Abstract

Digital transformation in personnel administration is part of public administration reform and requires changes in work processes, employee competencies, and organizational governance. This study analyzes personnel service digitalization in Kerinci Regency from a public sector human resource management perspective. It adopts a qualitative literature review and document analysis using scholarly literature, regulations, and government publications. Digital Era Governance and electronic Human Resource Management provide the analytical framework. Reports on digital services for periodic salary-related decrees and civil servant leave indicate a transition from physical submissions to electronic procedures. The literature synthesis identifies three dimensions: administrative processes, digital employee capabilities, and organizational governance. Available evidence is insufficient to establish measurable improvements in efficiency or user satisfaction. The study proposes an integrated framework for assessing local government personnel administration innovation. 
Grassroots Movements and Environmental Knowledge Systems: A Political Ecology Perspective On Education Adinda Putri Jamal; Bambang Wahyu Nugroho; Rasya Raditya Hariana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2409-2423

Abstract

This article analyzes agroecological education in the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) as a political-ecological knowledge system that plays a role in the production of collective identity, ecological capacity, and the articulation of agrarian demands. Based on a literature review and analysis of secondary documents, this study uses a political ecology perspective to examine how the movement's education integrates three dimensions: (1) a critical curriculum that challenges narratives of agribusiness and technocratic modernization, (2) a praxis-based pedagogy grounded in fieldwork that combines empirical validation and intergenerational knowledge transmission, and (3) the formation of political-ecological subjects through rituals, cadre courses, and the internalization of collective values. The results show that the integration of these three dimensions enables MST schools to function not only as technical educational institutions, but also as arenas of political and ecological reproduction that strengthen the movement's position in contemporary agrarian conflicts. These findings support the argument that agroecology in the context of social movements is moving towards structural transformation, transcending technocratic co-optation, and contributing to the expansion of the discourse on food sovereignty and policy recognition. This research enriches the literature on political ecology and agrarian movements by positioning education as a strategic instrument in the production of counter-knowledge systems and collective organizing. Further implications include the relevance of education.