cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,710 Documents
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Di Luar Negeri Yang Telah Di-Apostille Abdhur Rofie; Syofirman Syofyan; Yussy Adelina Mannas
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2176-2182

Abstract

Apostille, sebagai implementasi Konvensi Den Haag 1961, menghilangkan kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler untuk dokumen publik asing serta menyederhanakan lalu lintas dokumen lintas negara. Indonesia mengaksesi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille. Penelitian ini mengkaji proses otentifikasi akta otentik dari luar negeri ke Indonesia serta keabsahan akta yang telah di-Apostille ketika digunakan dalam sistem hukum Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kerangka konseptual kewenangan, pertanggungjawaban, serta kepastian hukum jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apostille hanya berfungsi sebagai pengesahan formal atas asal dokumen dan tanda tangan pejabat, menggantikan rangkaian legalisasi berjenjang yang sebelumnya berlaku. Namun, penerimaan akta di Indonesia tetap bergantung pada aspek penerimaan substansial, yaitu kesesuaian bentuk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kesesuaian materi dengan hukum Indonesia. Dengan demikian, akta luar negeri yang telah di-Apostille tetap harus memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik menurut hukum nasional untuk memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian substansi sebelum akta digunakan sebagai alat bukti atau dasar perbuatan hukum di Indonesia
Dari Toko Fisik ke Marketplace Digital: Analisis Tata Kelola Transformasi Perdagangan dalam Perspektif Administrasi Publik Finan Sari Lubis; Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2220-2228

Abstract

Transformasi digital dalam sektor perdagangan telah mengubah secara signifikan struktur ekonomi dan tata kelola publik, terutama melalui pergeseran dari model toko fisik menuju marketplace digital yang terintegrasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan relasi antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi perdagangan digital dalam perspektif administrasi publik, dengan menekankan pada aspek tata kelola dan kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkini yang relevan dengan transformasi digital, e-commerce, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi e-commerce berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital, khususnya melalui integrasi UMKM ke dalam platform digital. Namun, proses transformasi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan terhadap platform teknologi. Selain itu, efektivitas transformasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola digital dan kebijakan publik yang adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi perdagangan digital memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif, inklusif, dan berbasis data guna memastikan keberlanjutan serta pemerataan manfaat ekonomi digital.
Paradigma Administrasi Publik Kontemporer: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dari Government Menuju Governance Aufial Hidayat; Afriva Khaidir
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2279-2287

Abstract

Transformasi administrasi publik dari paradigma government menuju governance menjadi salah satu karakteristik utama perkembangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Paradigma governance menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai fasilitator yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paradigma administrasi publik kontemporer pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif transformasi dari government menuju governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis dokumen pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, regulasi, laporan kinerja instansi pemerintah, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap implementasi prinsip-prinsip governance yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, kolaborasi antaraktor, dan digitalisasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan berbagai prinsip governance melalui penguatan pemerintahan nagari, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Namun demikian, implementasi governance masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, kesenjangan akses teknologi informasi, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi dari government menuju governance di Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi pelayanan publik, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan
Kedudukan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Kejaksaan Negeri Padang) Denok Resmini; Aria Zurnetti; Lucky Raspati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2183-2191

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum barang bukti tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Acara Pidana dan Hukum Administrasi Negara, praktik pengelolaannya di Kejaksaan Negeri Padang, serta implikasi hukum dan akibatnya pada beban negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) barang bukti yang ditinggalkan pemiliknya berada dalam status limbo hukum (legal limbo), bukan lagi benda sitaan murni namun belum menjadi barang rampasan negara, akibat kekosongan norma (rechtsvacuum) batas waktu pengambilan dalam KUHAP; (2) praktik pengelolaan dilakukan melalui registrasi ketat berbasis E-Piutang dan CMS serta pemanggilan patut melalui surat P-37, telepon, dan pengumuman media massa, namun penumpukan 199-267 unit kendaraan per tahun tetap terjadi; (3) kondisi ini menimbulkan beban administratif, penyusutan ruang penyimpanan, dan kerugian finansial negara akibat biaya pemeliharaan yang terus berjalan. Sebagai solusi, Kejaksaan Negeri Padang melakukan terobosan hukum progresif dengan mengubah status barang bukti menjadi “Barang Temuan” (res derelictae) melalui penetapan pengadilan setelah penghapusan piutang negara (P-49) atas denda yang daluwarsa, kemudian melelangnya bersama KPKNL dan menyetorkan hasilnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga mengubah beban negara menjadi keuntungan fiskal dan mewujudkan asas kemanfaatan hukum
Peran Human Initiative Dalam Distribusi Bantuan Kepada Palestina Melalui Program Initiative For Children-Empowerment Asfira Chisara Hasan; Hafid Adim Pradana; Gonda Yumitro
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2229-2242

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Human Initiative dalam upaya distribusi bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui program Initiative for Children dan Initiative for Empowerment. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi dokumentasi, diskusi kelompok, dan observasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi program bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Human Initiative di wilayah konflik Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Human Initiative telah berhasil membangun jaringan kemitraan strategis dengan berbagai organisasi lokal dan internasional untuk memfasilitasi distribusi bantuan yang efektif. Meski masih banyak tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan akses, blokade di wilayah Gaza, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, Human Initiative berhasil mengembangkan strategi adaptif untuk memastikan keberlanjutan bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Human Initiative tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan, tetapi juga mencakup upaya pembangunan sistem dukungan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk masyarakat Palestina.
Strategi Pencegahan Stunting Melalui Digitalisasi: Penerimaan Dan Dampak Positif Aplikasi Elsimil Di Nagari Air Bangis Aufial Hidayat; Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2288-2298

Abstract

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah mengembangkan berbagai strategi pencegahan, salah satunya melalui digitalisasi kesehatan menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi aplikasi Elsimil, faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat, serta dampak penggunaannya dalam pencegahan stunting di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas kader kesehatan, bidan desa, calon pengantin pengguna aplikasi Elsimil, aparat nagari, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka analisis Technology Acceptance Model (TAM) dan teori street-level bureaucracy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Elsimil di Nagari Air Bangis berlangsung melalui pola hybrid implementation, yaitu kombinasi antara kebijakan nasional yang bersifat top-down dan adaptasi lokal yang dilakukan oleh kader kesehatan, bidan desa, serta petugas KUA. Penerimaan masyarakat terhadap aplikasi dipengaruhi oleh persepsi manfaat (perceived usefulness) yang tinggi, terutama dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi dan deteksi dini risiko kesehatan sebelum kehamilan, meskipun persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) masih terbatas akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet. Penggunaan aplikasi Elsimil berdampak pada meningkatnya kesadaran kesehatan reproduksi, penguatan mekanisme skrining kesehatan calon pengantin, serta transformasi peran kader kesehatan sebagai fasilitator teknologi. Penelitian ini menemukan pola assisted adoption, yaitu adopsi teknologi yang sangat bergantung pada pendampingan kader kesehatan dalam menjembatani penggunaan aplikasi oleh masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh dukungan sosial, kapasitas aktor lokal, dan kesiapan infrastruktur digital
Diplomasi Kemanusiaan Islamic Relief Worldwide (IRW) Dalam Penanganan Konflik Gaza Tahun 2023-2025 Aisyah Maharani; Marizka Amartya Nurhaliza; Debby Shafira Br Ketaren; Helga Yohana Simatupang
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2192-2201

Abstract

Eskalasi konflik yang terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil Palestina, seperti tingginya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan. Dalam konflik Gaza, Islamic Relief Worldwide (IRW) aktif menjalankan perannya sebagai organisasi nonpemerintah yang berbasis agama dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. Melalui teori diplomasi kemanusiaan oleh Minear dan Smith, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran IRW dalam penanganan konflik Gaza tahun 2023-2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif melalui studi pustaka dari laporan organisasi, jurnal, dan laman website resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IRW menjalankan empat aktivitas utama diplomasi kemanusiaan, yaitu 1) arranging the presence of humanitarian actors, 2) negotiating access to local citizens, 3) engaging in advocacy, dan 4) monitoring assistance programme. Melalui keempat aktivitas tersebut, IRW mampu mempertahankan operasional bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil Palestina meskipun terdapat keterbatasan akses dan situasi keamanan yang tidak stabil bagi para staf IRW dalam menjalankan tugas mereka.
Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Empang Atas Melalui WhatsApp dalam Penyebaran Informasi Laura Fhirni Amanda; Vivin Nila Rakhmatullah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2243-2256

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah desa memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Salah satu media yang digunakan adalah WhatsApp melalui fitur grup untuk menyampaikan informasi mengenai pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, pembangunan desa dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Pemerintah Desa Empang Atas melalui grup WhatsApp “RUANG INFO DESA EMPANG ATAS” dalam penyebaran informasi kepada masyarakat di era digitalisasi berdasarkan model strategi komunikasi Hafied Cangara yang meliputi tahapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 10 orang yang terdiri atas 5 perangkat desa dan 5 masyarakat Desa Empang Atas yang memenuhi kriteria penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Desa Empang Atas telah menerapkan empat tahapan strategi komunikasi Hafied Cangara, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan tahap pelaporan belum diterapkan secara formal karena hasil pelaksanaan dan evaluasi belum didokumentasikan dalam bentuk laporan khusus. Secara keseluruhan, strategi komunikasi melalui grup WhatsApp telah mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat di era digitalisasi, namun penerapan model strategi komunikasi Hafied Cangara belum sepenuhnya optimal karena tahap pelaporan belum dilaksanakan secara formal.
Sponsorship sebagai Media Komunikasi Pemasaran bagi Usaha Penyewaan Peralatan Event Fadhil Ramadhan; Luluatu Nariyoh; Tikka Muslimah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1631-1637

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sponsorship digunakan sebagai media komunikasi pemasaran pada usaha penyewaan peralatan event, khususnya dalam meningkatkan brand awareness, membangun citra usaha, dan memperluas jaringan konsumen. Layanan penyewaan alat menjadi salah satu industri pendukung event yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah kegiatan komunitas, konser, festival, hingga aktivitas komersial. Namun, usaha sewa alat kerap menghadapi keterbatasan dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama ketika tidak memiliki kemampuan promosi besar melalui media berbayar. Sponsorship dipilih sebagai pendekatan strategis karena memungkinkan bisnis berinteraksi langsung dengan audiens melalui dukungan fasilitas, branding visual, dan kolaborasi konten selama event berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada penyedia layanan sewa alat dan panitia acara yang bekerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sponsorship membantu memperkuat eksposur merek, meningkatkan kepercayaan publik, serta membuka peluang kolaborasi lanjutan. Dengan demikian, sponsorship menjadi strategi yang efektif, aplikatif, dan ekonomis untuk bisnis penyewaan alat dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan audiens dan komunitas event.
Pemilu dan Otoritarianisme Baru: Studi Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan di Era Demokrasi Elektoral Aswin Prayogi Wijaya; Siti Fatimah; Muhammad Adib Alfarisi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2308-2314

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik penyelewengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun demokrasi prosedural telah berjalan, substansinya masih terhambat oleh berbagai pelanggaran sistemik. Temuan utama mengungkap dominasi politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, serta ketidaknetralan aparatur negara oleh petahana. Selain itu, manipulasi rekapitulasi suara dan intimidasi saksi mempertegas kerentanan proses demokrasi pada tahapan krusial. Dari aspek hukum, penegakan sanksi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP terbukti lemah serta selektif terhadap elite politik. Secara sosial-budaya, praktik patronase, klientelisme, dan dominasi oligarki kian memperlemah rasionalitas pemilih. Lemahnya pengawasan sistemik dan minimnya literasi politik juga turut menghambat konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kelembagaan pengawasan, penguatan supremasi hukum, serta transformasi budaya politik menjadi strategi mendesak demi mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis di masa depan.