cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
Kinerja Birokrasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Batu Bara Jamaluddin, Yanhar; Hartono, Budi; Rosalina Sirait, Alfrida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1184-1193

Abstract

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Birokrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial bagi keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat. Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ini antara lain teori kinerja, teori birokrasi, termasuk kerangka konseptual Program Keluarga Harapan sebagai program bantuan langsung tunai bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana informan sebagai sumber data adalah para aparatur di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, pendamping, serta masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengutip teori dari Agus Dwiyanto, maka ditemukan bahwa (1) Produktivitas ditemukan tidak konsisten karena masih ada penyaluran bansos yang belum tersalurkan, (2) Daya tanggap masih belum terasah dalam menyikapi setiap permasalahan, (3) Kualitas Pelayanan ditemukan kurangnya pegawai dinas sehingga tidak dapat dihadirkan di semua tempat penyaluran bansos (4) Tanggung jawab diketahui masih belum bisa maksimal dalam pendistribusian bansos, (5) Akuntabilitas diketahui masih ada data yang belum dimutakhirkan dan masih ada data yang belum disebarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Aparatur Birokrasi dalam menyalurkan bantuan tunai Program Keluarga Harapan, sampai batas tertentu, secara umum belum baik. Akibatnya penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan menunjukkan hasil yang belum baik karena kinerja birokrasi yang masih rendah dalam melaksanakan program. Kata Kunci : Birokrasi, Kinerja, Program Keluarga HarapanKata kunci:  Birokrasi, Kinerja, Program Keluarga Harapan
Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 Ritonga, Soritua; Pasaribu, Safran Efendi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.500-503

Abstract

Based on Basic Health Research data for 2019, the stunting rate in Indonesia is 27.67%. According to WHO, a public health problem is considered chronic when the prevalence of stunting exceeds 20%. Villages are required to develop programs or activities related to stunting prevention. So the researchers wanted to know the role of the village government of Aek Mual in preventing stunting, so the researchers conducted research on the role of the village government in preventing stunting in Aek Mual Village, Siabu District in 2023. The technique for selecting research subjects was carried out by purposive sampling, which obtained several subjects, namely village officials. Aek Nausea, mothers who have toddlers and village midwives. Data collection techniques were carried out by direct interviews with informants using interview guidelines. From the results of the study it can be concluded that the role of the village government in preventing stunting, especially health, has been carried out well. Both the allocation of funds and the actions and ideas made by the Aek Mual Village Government have prevented Aek Mual Village from stunting, the village government's efforts such as providing additional food, carrying out toddler sweeping activities, child immunization and providing additional food to pregnant women.
Pengaruh Cultural Determinism dan Kebijakan Hukum Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu Askarial, Askarial; Candra, Anton Afrizal; Marialdo, Ferdy; Fahlewi, Khotma Umniah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.749-761

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh Cultural Determinism dan Kebijakan Hukum terhadap pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian menggunakan mix-method, dengan sampel 50 responden melalui wawancara dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini menemukan bahwa Cultural Determinism memiliki pengaruh signifikan terhadap pernikahan dini (t hitung = 6.319, p 0.05). Selain itu, Kebijakan Hukum juga berpengaruh signifikan (t hitung = 2.318, p 0.05). Secara simultan, kedua faktor tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pernikahan dini (F hitung = 490.443, p 0.05). Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program, seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi angka pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan hukum dan faktor budaya sangat penting dalam mengurangi pernikahan dini. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, pendekatan yang lebih komprehensif melalui pendidikan, intervensi, dan dukungan komunitas diperlukan untuk menanggulangi fenomena ini. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih kolaboratif dalam mengatasi masalah pernikahan dini di daerah ini
Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Lase, Kartini; Telaumbanua, Aferiaman; Zebua, Dedi Irawan; Harefa, Idarni
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.463-469

Abstract

Penelitian ini menganalisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun anggaran 2019-2022 menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian ialah kualitatif. Hasil menunjukkan tingkat efektivitas stabil namun tingkat efisiensi mengalami fluktuasi. Pemerintah Desa Saewe berhasil menjaga efektivitas anggaran secara konsisten, namun efisiensi anggaran cenderung tidak stabil karena fluktuasi dalam penggunaan anggaran. Meskipun pada tahun 2019 dan 2021 mencapai kriteria cukup efisien, tahun 2020 dan 2022 menunjukkan kriteria tidak efisien dan kurang efisien, menandakan penggunaan anggaran tidak optimal.Kata kunci: Kinerja Keuangan, Efektif, Efisiensi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
Quality of Birth Certificate Processing Services Based On Klampid New Generation in Kedung Cowek Urban Village, Surabaya City Atikah, Irma Inas Azzah; Umiyati, Sri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1756-1765

Abstract

lack of public awareness makes the level of birth certificate processing low, the village itself rarely conducts socialisation about the importance of population administration, inadequate facilities in the services carried out run less smoothly. The research objective is to describe and analyse the quality of birth certificate processing services based on Klampid New Generation in Kedung Cowek Village, Surabaya City. The type of research to be used is descriptive research with a qualitative approach So to complete the definition of variables in this study, the authors are guided by the theory revealed by Parasuraman with 5 dimensions of service quality, namely: Tangible (Direct Evidence), Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. The indicators in this study are five dimensions, namely Tangibles, Reliability Dimensions, Responsiveness Dimensions, Assurance Dimensions, Empathy Dimensions. Based on the results of research conducted on the quality of birth certificate services based on klampid new generation in Kedung Cowek City Village, the quality of public services, especially birth certificate services based on klampid new generation, has good quality because there is no delay when uploading files, but when the application is updated from the centre it will hamper online services
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PASAR SENEN, JAKARTA PUSAT Marudut, Febrian; Kurniansyah, Dadan; Ramdani, Rachmat; Purnamasari, Hanny
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.161-167

Abstract

Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Kawasan Pasar Senen melalui RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk mengembangkan Kawasan Senen dan Pergub DKI No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL Liar dan Resmi dikelola oleh Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen. Aparat yang turut mendukung penataan dalam hal penertiban yakni Satpol PP Kelurahan Senen.Penataan PKL di Kawasan Pasar Senen diharapkan dapat mengembangkan kawasan senen sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam melakukan penataan PKL di Kawasan Pasar Senen. Metode penelitian pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pelaksana sudah cukup baik dalam melakukan penataan PKL, hal tersebut dilihat dari peran Kelurahan Senen untuk merelokasi PKL Liar dan melanjutkan kebijakan Penataan PKL Resmi yang dinamakan PKL JP 39. Kecamatan Senen juga memonitoring 10 tempat Lokasi PKL Sementara dan Lokasi Binaan yang ada di Kawasan Senen.
Resilience Building in BIMP-EAGA Region: Memahami Dampak Perubahan Iklim dan Strategi Adaptasi Rifky Setya Anugrah, Akhmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1422-1435

Abstract

Perubahan iklim merupakan fenomena yang terjadi akibat dari pemanasan global (Global Warming) berdampak kepada masyarakat dunia. Adanya perubahan pola curah hujan, tingginya risiko cuaca ekstrem dan kenaikan suhu udara serta peningkatan permukaan air laut adalah dampak langsung dari adanya fenomena perubahan iklim. Indonesia sebagai sebuah negara tropis yang memiliki letak geografis dilintasi garis khatulistiwa tentu tidak lepas dari dampak negatif perubahan iklim yang berakibat pada cuaca ekstrem. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, bahwa kawasan sub regional BIMP-EAGA dihadapkan pada tantangan serius, dampak dari perubahan iklim. Pemerintah mempersiapkan strategi untuk membangun infrastruktur tangguh iklim, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim dan pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.Kata kunci: Ketahanan Iklim, BIMP-EAGA, Adaptasi, Strategi, Kerjasama Sub-Regional
Pembinaan dan Tantangan Anak Binaan selama Menjalani Masa Pidana di LPKA Muzakki, Ahmad Rista; Subroto, Mitro
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.765-768

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika pembinaan dan tantangan yang dihadapi anak binaan pemasyarakatan Indonesia, terutama kelompok rentan, dalam konteks persiapan reintegrasi sosial. Anak-anak binaan pemasyarakatan menghadapi pengalaman sulit seperti pemisahan dari keluarga, ketidakpastian masa depan, dan risiko kesehatan fisik dan mental. Berbagai program pembinaan telah diterapkan, tetapi perlu konsolidasi dan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak binaan pemasyarakatan, terutama yang rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kondisi lingkungan pemasyarakatan yang mendukung anak-anak, pengembangan program pembinaan yang lebih tepat, dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika internal kelompok rentan akan meningkatkan efektivitas pembinaan. Untuk mencapai reintegrasi sosial yang sukses, dibutuhkan dukungan dari lembaga pemasyarakatan khusus anak, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk memastikan anak-anak binaan pemasyarakatan, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, memiliki peluang yang adil untuk memulai kembali hidup mereka setelah pembebasan
Sejarah Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Era Globalisasi Alfiyah, Nasywa; Apriani, Rani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1422-1428

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak yang muncul karena adanya suatu karya intelektual milik seseorang dan dapat mendatangkan keuntungan. Kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum kekayaan yang memiliki sifat abstrak. Pada era globalisasi di mana ekonomi berkembang pesat dan kemajuan dalam bidang teknologi membuat tingkat kejahatan meningkat, khususnya dalam hal pelanggaran hak kekayaan intelektual merek. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah bagaimana sejarah dan bentuk perlindungan hukum terhadap suatu merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era globalisasi saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana sejarah dan bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia dan Internasional terhadap merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada era globalisasi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan. Dari penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pertama dalam hukum internasional terdapat dalam Paris Convention. Kemudian pada tahun 1994 Indonesia meratifikasi persetujuan WTO menjadi undang-undang. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran.
KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATANG PANE III KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA Ritonga, Soritua
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.1-10

Abstract

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Desa Batang Pane III koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih belum optimal dijalankan sehingga banyak terjadi permasalahan khsususnya mengenai pembangunan desa.Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yag baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala.  Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisasian, Hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.

Page 94 of 149 | Total Record : 1482