Articles
526 Documents
<![CDATA[THE SUBMISSION OF PUBLIC FACILITIES FOR THE DEVELOPER SUSTAINABILITY ]]>
<![CDATA[Bambang Slamet Riyadi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.288 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16727
<![CDATA[AbstractThis research analyzes the submission of the public facility and social facility by a developer in the city of Depok. This research also analyzes the implication of the submission inconsistencies in the implementation of public facilities and social facilities. This research is normative legal research method covering investigation of legal principles and law norms related to the submission of public and social housing facilities by the developer. The research results show that the developer has submitted the public housing facilities, but has not properly submitted the social facilities namely sport center and the mosque which have ever been promised or informed to the house owners. The deviation of submission give impact on the following project. The community does not trust the DeveloperIntisariPenelitian ini menganalisis penyediaan fasiltas umum dan fasilitas sosial yang dibangun oleh sebuah perusahaan pengembang di kota Depok. Penelitian ini juga menganalisis dampak perubahan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan terhadap keberlangsungan usaha pengembang. Penelitianini adalah metode penelitian hukum normatif yang mencakup asas-asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan oleh suatu pengembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembang telah memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum, namun tidak melaksanakan penyerahan fasilitas sosial berupa pusat olahraga dan masjid sebagaimana telah pernah dijanjikan dan dipublikasikan kepada para pemilik rumah. Penyimpangan tersebut berakibat terhambatnya kelangsungan usaha pengembang, Masyarakat kurang percaya kepada Pengembang.]]>
<![CDATA[PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS ]]>
<![CDATA[S Supriyadi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.477 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15878
<![CDATA[Determination of criminal act as crime and violation in special criminal laws have juridical implications of material and formal juridical. Material juridical implications of the establishment of criminal offenses as crimes and violation in special criminal laws outside the Penal Code deals with the problem of “national principle active”, “trials of crime”, “criminal acts of assistance”, “concursus”, “prosecution expired”, and “shelf implementation of the criminal”. While the formal juridical implications of the establishment of criminal offenses as crimes and violations in the special criminal laws outside the Penal Code relating to arrest and detention issues set out in the Code of Criminal Procedure. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formal. Penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP dan KUHAP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus. Implikasi yuridis materiil dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran berkaitan dengan masalah “asas nasional aktif”, “percobaan tindak pidana”, “pembantuan tindak pidana”, “perbarengan tindak pidana”, “daluwarsa penuntutan”, dan “daluwarsa pelaksanaan pidana”. Implikasi yuridis formal dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran berkaitan dengan masalah penangkapan dan penahanan dalam KUHAP.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI TERHADAP KETERIKATAN PEMERINTAH INDONESIA PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Andi Sandi Ant.T.T.]]>;
<![CDATA[Agustina Merdekawati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.191 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16120
<![CDATA[This research aims to analyse the legal consequences of the repeal of a ratification act by the Constitutional Court in relation with the Indonesian Government’s participation in the ratified or acceded international treaty. This normative legal research employs a collaborative method in data collecting process, viz. literature research to collect secondary data and field research to equip and support the data collected from literature research. The data is analysed using a qualitative descriptive method. We find that there is no correlation between the repeal of a ratification act and the participation of Indonesia in the international forum initiated by the repealed act. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum atas pembatalan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun diaksesi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kolaboratif antara metode penelitian kepustakaan (literature research) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk melengkapi sekaligus menunjang data kepustakaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki korelasi langsung dengan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang dibatalkan tersebut.]]>
<![CDATA[Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Sigit Riyanto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.448 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16234
<![CDATA[Non-refoulement principle protects refugee or asylum seeker from being expelled or returned to places where his life or freedom would be threatened on particular accounts, for instance his race, religion, or nationality. Having been internationally recognized as jus cogens, this principle shall not, under any circumstances whatsoever, be derogated. Konsep non-refoulement melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Sebagai prinsip yang telah diterima oleh masyarakat internasional dan diakui sebagai jus cogens, penyimpangan prinsip non-refoulement atas dasar apapun tidak dapat dibenarkan.]]>
<![CDATA[PENGHENTIAN PENYIDIKAN: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Maria Ulfah]]>;
<![CDATA[Anne Safrina]]>;
<![CDATA[W.M. Herry Susilowati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.507 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.17641
<![CDATA[AbstractThis article discusses the police’s authority to stop ongoing criminal investigation, i.e. by the issuance of an Instruction Letter to Cease Criminal Investigation and how it is at present used in practice. This article is based on a legal reseach conducted on the basis of a legal dogmatic and socio-legal (criminal procedural and administrative law) approach. The research conducted reveals that the police enjoy great discretionary powers when deciding how and when to discontinue criminal investigations. The use of this power is regulated internally outside the purviews of the general public. In practice the police’s discretionary power to decide on the basis of its own wisdom is prone to be used for other social-political or even short term economic interest. IntisariTulisan ini membahas kewenangan diskresioner penyidik dari Kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penggunaannya dalam praktik. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (dogmatis) dan socio-legal di bidang hukum acara pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik menikmati kewenangan diskresioner yang sangat luas untuk menentukan kapan dan bagaimana penyidikan dihentikan. Penggunaan kewenangan ini diatur melalui peraturan-peraturan internal yang pelaksanaannya berada di luar pengawasan masyarakat umum. Dalam praktiknya bagaimana kewenangan ini digunakan atas dasar kebijakan penyidik seringkali dilandaskan pada tujuan mencapai ragam tujuan sosial-politik bahkan tujuan ekonomi jangka pendek. ]]>
<![CDATA[KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tody Sasmitha Jiwa Utama]]>;
<![CDATA[Sandra Dini Febri Aristya]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.624 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15910
<![CDATA[The position of adat court in Indonesia civil legal system has a long history. Distinction of public or private sphere would appear when adat court decisions in contact with national judicial system. Interaction between both systems isn’t ideal, either at the level of norms and practices. Unification policy of judiciary institution is one cause which make adat court was forgotten. Although the Judicial Authority Law opens possibility of resolving civil cases by agreement based mechanism, it requires the various perspectives both of legal-normative regarding the existence of adat court and the law implementation prespective regarding Indonesian civil justice system. Kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan perdata nasional memiliki sejarah panjang. Pembedaan ranah publik or privat muncul ketika putusan pengadilan adat bersentuhan dengan ranah sistem peradilan nasional. Hingga saat ini, interaksi antara keduanya belum ideal, baik pada tataran norma maupun praktek. Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulai ditinggalkan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagaisemangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata. Oleh sebab itu, perlu dikaji dari sisi legal-normatif mengenai keberadaan pengadilan adat dan secara empiris melalui implementasi aturan tersebut dalam sistem peradilan perdata Indonesia.]]>
<![CDATA[ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Marcus Priyo Gunarto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.666 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16143
<![CDATA[Criminal law reform by replacing the old penal code is intended to ensure that the applicable criminal law is consistent with the value of Indonesian nation. Therefore, review and re-establishment of criminal law that is based on the central Indonesian values of socio-political, socio-philosophical, and sociocultural must be conducted. In accordance with the Indonesian nation’s character who put individual and social interest in an equilibrium, a monodualistic balance must be the foundation of the concept of criminal action, criminal responsibility, and punishment. Pembaharuan hukum pidana dengan mengganti KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dimaksudkan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaharuan hukum pidana dilakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang, maka keseimbangan monodualis mendasari pengaturan tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban, pidana dan pemidanaan.]]>
<![CDATA[Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandanganwetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang ]]>
<![CDATA[Agus Sudaryanto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.464 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16257
<![CDATA[The aim of this research is to find out empirical data about inheritance pattern of fisherman in Pandangan Wetan, Kragan, Rembang village. This way, the development of inheritance problem among the Javanish society become to be known. Data collection was carried out by library and field research. The library research has been done as the guidance for the field research and analysis intensified. Subjects of the research are determined by purposive sampling and field data are collected by interview method. There are 18 respondents (ships owner and labor) and 5 key informants (head village, village secretary, TPI leader, youth leader and religious figure) in this research. The data from library and field research were analysed qualitatively. The result of this research indicates that the inheritance pattern of fisherman performed by before and after a person who leaves an inheritance death. There are differencies on the heritage distribution pattern among male and female children on the rich and the poor fisherman. The rich fisherman who has numerous property will give their heritage to male and female children but the poor fisherman tend to give their heritage to female child priority.]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICS OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA: ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.832 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.28664
<![CDATA[AbstractWater is a vital component in the life of all living things. Because water is very important for the life of all living creatures, it takes the rules, both in the form of legislation and norms and traditions of society, so that the benefits can be felt by all parties. This article will discuss the legal politics of water resources management in Indonesia from the perspective of environmental law. The research method used in this research is normative juridical research method. The results of the study explain that the legal politics of water resources management in Indonesia places the State as the ruler of water resources. In its utilization, this water resource is used as much as possible for the people's prosperity. In practice, the state divides its management authority to private parties, thus causing water privatization. This condition shows anthropocentric views still dominate the regulation of water resources. This view is contrary to the ecocentric point of view adopted by environmental law, where water is viewed as an entity that has a certain value, so that in utilizing it should not reduce the value of the water itself. IntisariAir merupakan komponen vital dalam kehidupan seluruh mahluk hidup. Karena air sangat penting bagi kehidupan seluruh mahluk hidup, maka dibutuhkan aturan, baik berupa perundang-undangan maupun norma dan tradisi masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Artikel ini akan membahas mengenai politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia dari perspektif hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah meode penelitian yuridis normatif . Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia menempatkan Negara sebagai penguasa sumber daya air. Dalam pemanfaatannya, sumber daya air ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada prakteknya negara membagi kewenangan pengelolaannya kepada pihak swasta, sehingga menyebabkan privatisasi air. Kondisi ini memperlihatkan pandangan antroposentris masih mendominasi pengaturan sumber daya air. Pandangan ini bertentangan dengan cara pandang ekosentris yang dianut hukum lingkungan, dimana air dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai tertentu, sehingga dalam memanfaatkannya tidak boleh mengurangi nilai air itu sendiri. ]]>
<![CDATA[THE IMPORTANT OF MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION BETWEEN INDONESIA AND OTHER FOREIGN STATES ]]>
<![CDATA[Amelya Gustina]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (758.832 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16043
<![CDATA[The advancement of globalization, cause the high rate of migration people from one nation to another nations. They come for many activities that might cause problems for them in the destination countries that make them arrested or detention. Realizing this condition many country establish consular relation by ratified VCCR 1963. In spite of it, there are still many cases not related to that cconvention. The method used is the juridical-normative with qualitative-descriptive approach. The result of paper reveals that the importance of Mandatory Consular Notification (MCN) is to optimalize the protection of Indonesia citizens in abroad. Kemajuan globalisasi, menyebabkan tingginya tingkat migrasi orang dari satu negara ke negara lain. Mereka datang untuk berbagai aktivitas yang mungkin menyebabkan masalah di negara tujuan yang membuat mereka ditangkap atau ditahan. Menyadari kondisi ini banyak negara membangun hubungan konsuler dengan meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Terlepas dari itu, masih banyak kasus warga tidak terkait dengan konvensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa pentingnya Persetujuan Notifikasi Konsuler (Mandatory Consular Notification/MCN) untuk mengoptimal perlindungan terhadap warga negara kita di luar negeri.]]>
