Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam

JSHI
Website

Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

ISSN : 23560150 EISSN : 26146878 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.

Arjuna Subject : -

Articles 170 Documents

4 5 6 7 8

Questioning Waria’s Subject Position in Social and Religious Lives; Nahdlatul Ulama Activists and Waria Santri Religious Practice Partnering Program at the Pesantren Waria Al-fatah Yogyakarta Hary Widyantoro
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v3i2.684

Artikel ini mendiskusikan dinamika para aktifis dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama melakukan proses berpikir kembali tentang posisi subjek waria dalam kehidupan sosial agama, lalu menggagas ide tentang program Pendampingan Praktek Keagamaan Waria bekerja sama dengan santriwaria. Permasalahan LGBT sendiri dalam kehidupan sosial. Agama telah menjadi isu yang menyita perhatian banyak aktifis, peneliti, dan akademisi, seperti Scott Kugle dan Kecia Ali. Program yang digagas para aktifis ini adalah salah satu gerakan yang menjawab permasalahan waria sebagai bagian dari LGBT sebagai fenomena globai, yang terinspirasi oleh argumen bahwa Islam sebagai agama rahmat untuk semua umat manusia. Maka, program ini menjadi tandingan terhadap asumsi dominan bahwa waria adalah penyimpangan dan dilarang agama. Studi ini menemukan bahwa proses berpikir yang dilakukan para aktifis ini bermula dari kritisisme terhadap ide "gender binary," lalu sampai pada pemikiran bahwa ada kekosongan hukum terkait fiqh yang berbicara soal waria, dan pengkategorisasian waria sebagai mukhanats. Proses ini selanjutnya membawa mereka kepada gagasan untuk menjalankan progam pendampingan ini, di mana diskusi tentang waria dalam kehidupan sosial-agama dilakukan.

HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA Suharto Suharto
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v1i2.320

This article aims to discuss the inheritance rights of adopted children based on the view of Islamic law in Indonesia. There are three results of this library research; 1) the adopted child whose maintenance responsibility of everyday life, including the cost of living, health care costs, education costs, and so forth switches from biological parents to the adoptive parents. In addition, adopted children's lineage is not disconnected from biological parents. They do not inherit each other.2) Besides fulfilling the requirements specified in the legislation, legality of adopted children, should also be based on the determination of the Religious Court. 3) Inheritance right of adopted children is obtained through the wajibah escrow agency, and maximum amount is 1/3 (one third) of his adoptive parents legacy.Keywordsinheritance right, adopted children, parent, Islamic law Artikel ini bertujuan untuk membahas hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam di Indonesia. Ada tiga hasil studi pustaka ini;1) anak angkat adalah anak yang pemeliharaan tanggung jawab kehidupan sehari-harinya, termasuk biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih dari orang tua biologis kepada orang tua angkatnya. Selain itu, nasab anak angkat tidak terputus dari orang tua kandungnya dan mereka tidak saling mewarisi. 2) Legalitas anak angkat, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang juga harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama. 3) Warisan hak anak angkat diperoleh melalui agen wasiat wajibah, dengan jumlah maksimum adalah 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkat tuanya.

IMPLEMENTASI PENANGGALAN JAWA ISLAM SISTEM ABOGE DALAM UPACARA RITUAL DI DESA SUKODONO TAHUNAN JEPARA hudi hudi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v3i1.525

Penanggalan atau Kalender Jawa Islam hingga kini masih digunakan oleh masyarakat Jawa, salah satunya di daerah desa Sukodono Tahunan Jepara. Dalam realitasnya kalender tersebut berbeda dengan kalender Hijriyah, apalagi yang menggunakan penanggalan Jawa Islam yang masih sistem Aboge. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Sukodono Tahunan Jepara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implimentasi penanggalan Jawa Islam sistem Aboge dalam penetapan upacara ritual di desa Sukodono Tahunan Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang berfungsi untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang.Hasil dari penelitian tersebut bahwa penggunaan penanggalan Jawa Islam sistem Aboge hanya untuk pelaksanaan upacara ritual saja, bukan untuk pelaksanaan ibadah seperti puasa, maupun shalat hari raya. Upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sukodono di balai desa adalah Suronan, Maulid Nabi Muhammad SAW, Arang??arang Kambang, Barian Tandur, Nisfu Sya??ban, Lailatul Qadar, Hari raya Fitri, Barian Apem, Sedekah Bumi, serta Hari Raya Adha. Keywords: Penanggalan Jawa, Falak, Aboge, Ritual, Sukodono.

Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi`i Nur Irawati
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain dapat berlaku menjadi mawquf (benda yang dapat diwakafkan). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benda-benda tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai mawquf sebagaimana yang disyaratkan dalam mazhab Syafi‘i Sementara benda-benda tersebut beberapa ada yang lenyap apabila ditasarrufkan dan tampak asing ditelinga masyarakat awam. Pertanyaan itu yang menjadi obyek penelitian penyusunan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode library research. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa wakaf benda bergerak sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 memiliki status hukum yang berbeda dalam pandangan Fiqh mazhab Syafi’i yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam: pertama kelompok benda yang tidak boleh diwakafkan, antara lain: uang, logam mulia, surat berharga dan hak sewa yang berupa. Kedua, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual sah menjadi benda wakaf

Menggagas Fiqh Muyassar; Studi Analisis Komparatif Konsep Tatabbu‘ Rukhas dalam Perspektif Ushul Fiqh Lima Madzhab alfa syahriar
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v4i1.774

Adalah syariat Islam sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah Swt untuk umat manusia sarat dengan kemudahan dalam menjalankannya. Pada kenyataannya kemudahan tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku dalam beragama, paling tidak ada dua kecenderungan yakni, pertama, tasahul, yaitu kecenderungan menggampangkan syari’at. Kedua, tasyaddud, kecenderungan bersikap keras, kaku dalam menjalankan syari’at. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun metode penerapan konsep kemudahan dalam menjalankan syariat Islam, dengan fokus pembahasan pada analisis konsep tatabbu‘ rukhas dalam perspektif lima madzhab yakni, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan Dzahiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research, untuk memecahkan persoalan-persoalan antara lain: pertama, hakikat tatabbu‘ rukhas. Kedua, status validitasnya dalam perspektif Ushul Fiqh lima mazhab. Ketiga, metode penerapan tatabbu‘ rukhas dalam ranah ibadah dan muamalah. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa konsep tatabbu‘ rukhas sebagai sebuah sistem dalam menerapkan hukum Islam berdasar pada pendapat dari lima madzhab yang dipandang paling mudah, dapat ditemukan pembenarannya dalam disiplin Ushul Fiqh.

Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Zainuddin Zainuddin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat termasuk perbuatan yang tidak dapat diterima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain. Perbuatan tersebut sebagai tanda kerusakan mental dan moral manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki beberapa alasan untuk dilakukan. Pertama, mencari dasar hukum tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif. Kedua, perbedaan hukuman perkosaan anak di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan library research yang bersifat kualitatif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sebagai berikut bahwa: dalam hukum Islam tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinahan, sedangkan dalam hukum positif permasalahan tindak pidana perkosaan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 287 dan lebih khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum atas tindakan tersebut dalam hukum Islam berbeda dari ketentuan dalam hukum positif, bahwa hukum positif dengan penjara dan denda, sedangkan hukum Islam memberikan sanksi dera dan rajam, sedangkan persamaan dari keduanya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama melarang tindakan perkosaan anak terlebih di bawah umur dan termasuk kategori tindak pidana yang sangat berat.

MAQASID AL-SYARI‘AH DALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI Fathur Rohman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Imam al-Shatibi adalah seorang ahli usul fiqih yang berhasil menggabungkan ide-ide maqasid-nya dengan teori usul fiqih lama. Dalam al-Muwafaqat, ia telah melakukan perubahan terhadap sistem perumusan hukum islam yang selama ini dinilai statis dan mati. Adapun teorinya yang berkaitan dengan maqasid, al-Shatibi membagi maqasid itu sendiri menjadi dua, yakni : maksud shari’ dan maksud mukallaf. Inti dari pembahasan yang panjang lebar dalam bab kedua kitabnya al-Muwafaqat tersebut adalah bahwa tujuan allah menetapkan shari’at di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Untuk itu, maka manusia harus melaksankan shari’at itu demi mendapatkan kesejahteraan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat.

Tinjauan Maqasid Al-Syari‘ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami Budiman Budiman Budiman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang izin poligami dalam perspektif maqasid al-syari‘ah. Karena maqasid al-syari‘ah menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam Kontemporer dalam hal menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum Islam. Kajian ini dilakukan dalam ranah studi pustaka dan bersifat deskriptif-analitik. Sumber data primer kajian ini berasal dari buku-buku yang membahas KHI dan buku-buku lain yang terkait, yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa izin poligami dalam Pasal 56 dan 57 KHI telah memenuhi unsur-unsur dalam maqasid al-syari‘ah yang berupa pertimbangan hifdz al-din (pemeliharaan agama), hifdz nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz nasl (pemeliharaan keturunan) atau dalam istilah lain disebut dengan hifdz al-‘irdh (pemeliharaan kehormatan) yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori dharuriy.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Grameen Bank Ahmad Fauzan Mubarok
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program dan langkah yang dilakukan Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan, berikut juga mendeskripsikan penerapan system perbankan yang dilakukan oleh Grameen Bank, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap program pengentasan kemiskinan Grameen Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library research) termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode triangulasi (gabungan) dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Grameen Bank mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan para perempuan di Bangladesh melalui kredit yang disalurkan dan pendidikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat; menerapkan sistem kredit bergilir tanpa agunan dengan mengutamakan calon nasabah perempuan; dan ditinjau dari Hukum Islam terdapat beberapa hal yang sesuai antara Hukum Islam dengan praktek Grameen Bank, serta ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia Bambang Hermawan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep ahli kitab dan argumentasi hukumnya menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab, dan keterkaitannya dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa pemahaman tentang ahli kitab menurut Quraish Shihab adalah komunitas yang memiliki kitab yang terbatas pada orang Yahudi dan Nasrani. Adapun argumentasi yang digunakan adalah surat al-Maidah: 5 dan surat al-Bayyinah:1. Terkait dengan perkawinan beda agama, antara hasil pemikiran Quraish Shihab dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ditemukan adanya pertentangan.

Page 6 of 17 | Total Record : 170

4 5 6 7 8

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. jepara,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. jepara, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. jepara,

Jawa tengah

INDONESIA