cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fiqh Sunnah Dan KHI Misbahul Munir
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.822 KB) | DOI: 10.34001/istidal.v4i2.776

Abstract

Kajian tentang hak kewarisan janda talak dalam tinjauan Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan gambaran tentang adanya persamaan dan saling keterkaitan satu sama lain. Fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq merupakan salah satu kitab yang dijadikan rujukan KHI, disamping juga mengadopsi dari kitab-kitab Fiqh, dan hukum yang baku di masyarakat. Kajian ini menggunakan metode yuridis normative comparative. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi dari pelbagai sumber meliputi sumber primer dan sekunder. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa janda memiliki hak dengan ketentuan bagian seperempat jika tidak ada anak, atau seperdelapan jika ada anak. Ketentuan tersebut berlaku bagi janda talak raj‘i yang masih dalam masa iddah, karena dianggap hubungan suami istri masih eksis, sedang janda talak ba'in tidak memiliki hak waris karena dianggap hubungan suami istri telah putus.
Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nur Anisah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.264 KB) | DOI: 10.34001/istidal.v5i1.854

Abstract

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dengan prosedur yang tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya, kecuali adanya syarat bagi yang berbeda kewarganegaraan harus mempunyai izin dari kedutaan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara.
Tinjauan Kritis Hasil Keputusan Bahs Al-Masail Al-Diniyyah Al-Maudu‘iyyah Muktamar NU XXX Tentang NU dan Demokrasi di Indonesia Syamsul Maarif
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.7 KB) | DOI: 10.34001/istidal.v5i1.860

Abstract

Kajian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait wacana demokrasi yang menjadi hasil keputusan Bahtsul Masail Diniyah Mawdhuiyah Muktamar XXX Nahdlatul Ulama (NU) di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori analisis wacana kritis Van Dijk. Ada tiga elemen penting dalam menganalisis wacana kritis, yaitu teks, kondisi sosial, dan  konteks sosial. Kajian ini dapat disimpulkan bahwa NU merupakan salah satu organisasi keagamaan yang berkomitmen untuk menerima sistem demokrasi di Indonesia. Bagi NU, demokrasi diterjemahkan sebagai tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat berdasarkan nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam untuk mewujudkan rahmat bagi semua alam. Oleh karena itu, NU menganggap demokrasi itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Jilbab; Antara Tuntutan Syariat Dan Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab Dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi IAIN Kediri) Muhammad Alim Khoiri
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.593 KB) | DOI: 10.34001/istidal.v5i1.864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola sekolah dan motivasi terselubung oleh mahasiswa IAIN Kediri. Data yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan, kemudian diproses dan dianalisis secara deskriptif, yang menyediakan interpretasi terhadap objek yang telah dijelaskan dalam bahasa yang relevan dengan arah penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa variasi madzhab yang diadopsi oleh mahasiswa IAIN Kediri dalam berjilbab. Dalam hal jenis dan model, beberapa dari mereka mengenakan jilbab longgar, jilbab lebar ditambah jilbab, jilbab standar dan jilbab slang. Namun mayoritas mahasiswa IAIN Kediri lebih suka memakai jilbab standar. Sementara dari sisi afiliasi madzhab, mereka mengikuti beberapa madzhab. Di antara mereka adalah madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Tetapi mayoritas dari mereka lebih condong ke madzhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan motivasi mahasiswa IAIN Kediri dalam mengenakan jilbab bervariasi. Beberapa dari mereka murni karena alasan teologis (baca; agama), antropologis (budaya) dan psikologis (kenyamanan pribadi).
Urgensi Maqasid Syari’ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi Moh Nasuka
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9066.968 KB) | DOI: 10.34001/istidal.v3i2.685

Abstract

Tujuan berumah tangga adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, damai, tenang, dan tenteram. Namun dalam realitanya tidak sedikit problematika yang dihadapi dalam kehidupan keluarga di era globalisasi ini. Dampak globalisasi sangat cepat dan luas dalam berbagai bidang diantaranya bidang perdagangan, tekonologi informasi dan komunikasi, sosial, budaya, agama, hukum, politik, dan bidang lainnya. Untuk menghadapi serangan budaya globalisasi ini, diperlukan ketahanan diri yang dibentuk dalam ketahananan keluarga dan kekuatan iman yang diaplikasikan dalam kehidupan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tujuan, ciri-ciri keluarga sakinah dan berbagai problematikanya, globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga, pentingnya membangunan keluarga sakinah, juga memberikan sumbangan pemikiran urgensi maqagid syarl’ah dalam membangun keluarga sakinah.
Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga Faiqul Hazmi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.738 KB) | DOI: 10.34001/istidal.v5i1.986

Abstract

Perencanaan keuangan keluarga sebagai proses yang sistematis, menyeluruh, dan terencana untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta  tujuan  investasi  seseorang  untuk mencapai tujuan keuangan keluarga dalam  jangka  pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, hal tersebut sangat penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Diperlukan nilai nilai dasar Islami sebagai panduan dalam perencanaan keuangan keluarga Pertama Semua yang dimiliki baik harta benda, jiwa raga dan nyawa pada hakikatnya adalah milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah, posisi manusia adalah penjaga atas amanah yang diberikan Allah. Kedua Manusia dijadikan Allah sebagai Khalifah (Wakil) Tuhan di bumi, Dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan manusia yang layak, berperadaban dan dilakukan dengan cara yang adil. Ketiga, perjuangan untuk mencari kekayaan tidak seharusnya mengorbankan tugas dan kewajiban agama. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan hidup adalah ujian menuju kehidupan yang kekal.
Yurisdiksi Hukum Islam dan Implementasinya ; Telaah Konsep Dzimmi dalam Masyarakat Hukum pada Piagam Madinah Umar Faruq Thohir
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v2i2.643

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan konsep dzimmi dalam Piagam Madinah dan kontekstualisasinya dengan kondisi kekinian. Kajian mengarah pada persoalan yurisdiksi hukum Islam terkait keberadaan komunitas dzimmi dalam sebuah negara Islam atau dengan penduduk mayoritas Muslim. Kajian yang dihasilkan adalah bahwa diskriminasi terhadap minoritas dzimmi dalam hukum Islam disebut sebagai perbuatan yang tak berdasar pada dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi. Dalam Piagam Madinah, Nabi tidak membedakan antara mu'min dan kafir, semua tunduk terhadap Piagam Madinah. Karenanya, fiqh klasik amat tidak memadai, apalagi jika mempertahankan sikap ketatnya terhadap ahl al dzimmah. Fiqh klasik mesti direformasi dan merujuk kepada semangat awalnya sebagai komitmen untuk membangun toleransi, kesepahaman dan kesetaraan antara penganut agama. Konsep ummat yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah cikal-bakal munculnya suatu paham politik baru di kalangan warga Madinah (khususnya), yakni kesadaran paham bernegara, mengintegrasikan warga Ansar Muhajirin dan kaum Yahudi serta kelompok-kelompok lain dalam satu ikatan persatuan dan perdamaian serta keselarasan hidup, yang tunduk terhadap Peraturan Piagam Madinah.
Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Terhadap Peran Pemberdayaan Zakat Secara Produktif Oleh Penyuluh Agama Islam Masamah Masamah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1371

Abstract

Pasal 27 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 memberikan pesan mendalam, bahwa semestinya zakat berpotensi untuk memberdayakan umat secara produktif, sehingga kemandirian umat akan dapat diwujudkan. Dan tentunya hal itu dibutuhkan peran Penyuluh Agama, yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penyuluh Penyuluh Agama Islam (POKJALUH) Fungsional Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode studi lapangan dengan menggunakan sumber data utama dari para Penyuluh Agama Islam. Hasil kajian menyebutkan bahwa pemberdayaan zakat secara produktif oleh PAIF telah dilakukan secara perseorangan maupun komunal yang secara efektif berperan untuk memberi semangat para muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS
Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab Zahrotun Nafisah; Uswatun Khasanah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1320

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep kafa’ah menurut M. Quraish Shihab, untuk kemudian dikomparasikan dengan konsep kafa’ah menurut pemikiran Ulama Empat Mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik mendokumentasikan data-data yang tersedia pada sumber data baik primer berupa kitab karya M. Quraish Shihab dan kitab-kitab karya Ulama Empat Mazhab, maupun sumber data sekunder berupa karya-karya ilmiah lain yang terkait. Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa konsep kafa’ah merupakan aspek penting yang dianjurkan dalam pernikahan. Sementara itu, konsep kafa’ah menurut M. Quraish Shihab sebagai penunjang dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, sedangkan menurut pendapat Ulama Empat Mazhab, konsep kafa’ah dimaksudkan sebagai antisipasi atas hal-hal yang dimungkinkan akan mendatangkan kerugian bagi pihak istri.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF ASAS LEGALITAS RUU-HUKUM PIDANA DAN ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM Mohamad - Khasan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1315

Abstract

KUHP tengah mengalami proses revisi yang sangat penting. Salah satu isu pentingnya adalah formulasi asas legalitas hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara yuridis-normatif formulasi asas legalitas dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP). Sebagai pembanding, juga dideskripsikan asas legalitas hukum pidana Islam. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, Asas legalitas dalam RUU-HP merupakan hasil rekonstruksi terhadap asas legalitas yang ada dalam KUHP. Konstruksi baru asas legalitas didasarkan pada beberapa nilai dan prinsip filosofis, yaitu dekolonialisasi KUHP sesuai dengan budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia, harmonisasi, modernisasi, dan demokratisasi hukum. Kedua, Hukum pidana Islam bersumber dari nas-nas keagamaan, oleh karenanya nilai-nilai dan norma-norma agama mendominasi formulasi asas legalitasnya. Namun demikian pengaruh norma agama tidak selalu berimplikasi negatif terhadap asas legalitas, bahkan sebaliknya, menunjukkan formulasi asas legalitas yang lebih dinamis, fleksibel, dan progresif

Page 7 of 17 | Total Record : 170