cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tiara Sugih Hartati
Contact Email
tiara.hartati@kpk.go.id
Phone
+6288223612523
Journal Mail Official
jurnal.integritas@kpk.go.id
Editorial Address
Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Integritas: Jurnal Antikorupsi
Published by Komisi Pemberantasan Korupsi
ISSN : 2477118X     EISSN : 26157977     DOI : https://doi.org/10.32697/integritas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit sejak 2015, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS (p-ISSN: 2477-118X; e-ISSN: 2615-7977) merupakan jurnal yang menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan subyek yang berelasi dengan korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS terbit dua nomor dalam setahun ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, peneliti, praktisi, penyelenggara negara, pegiat antikorupsi, dan masyarakat pada umumnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 233 Documents
 12   13   14   15   16 
Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia Firmansyah, Vicky Zaynul; Syam, Firdaus
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.817

Abstract

The weakness of state administrative law frequently creates opportunities for corruption. This research offers the eradicating corruption effort by strengthening state administrative law to optimize the bureaucracy. The method uses normative legal research, examines statutory law and the role of state administrative law. Various efforts to streghten state administrative law namely, implementing the principles of good governance and a closed system of bureaucracy for the state administrators, such as in carrying out duties and responsibilities; strengthening the law; improving state institutions, integrity, as well as ethics of state administration; building public awareness and participation; and establishing anti-corruption institutions in the regions.   Abstrak Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan theory of planned behavior dan fraud triangle. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya hukum administrasi negara sering menimbulkan peluang terjadinya praktik korupsi. Penelitian ini menawarkan upaya pemberantasan korupsi dengan penguatan hukum administrasi negara melalui optimalisasi birokrasi. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan mendeskripsikan peran dari hukum administrasi negara sebagai alternatif jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus diaktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara yaitu, penerapan prinsip-prinsip good governance dan closed system birokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara; menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; penguatan hukum; perbaikan lembaga negara; meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara; membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat; serta pembentukan lembaga anti korupsi di daerah.
Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia Aslam, Nibraska
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.818

Abstract

Corruption is a crime that vulnerable to happen on public service sectors, including State-Owned Entreprise as one of the public service actors. This study utilizes the juridical-normative method with legislation approach. Several policies possibly applied to minimize cases of State-Owned Enterprise corruption, namely: The Board of Directors oversees the routine habits of State-Owned Enterprise employees, functioning of the State-Owned Enterprise internal supervisory unit, enabling the public to participate in the framework of external supervision through the electronic public service mechanism. In addition, it is necessary to socialize the Pancasila Ethics to BUMN employees as the moral basis for state administration.   Abstrak Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan pencegahan korupsi yang terjadi di sektor BUMN. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kesimpulan yang didapat adalah adanya praktik korupsi yang terjadi di BUMN disebabkan oleh prinsip Good Corporate Governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN, antara lain: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme electronic public service. Selain itu, perlu mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara.
Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia Skandiva, Razananda; Harefa , Beniharmoni
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.826

Abstract

Indonesia has ratified UNCAC through Law Number 7 of 2006. However, not all corruption crimes in UNCAC were adopted into regulations related to corruption in Indonesia. One of the several corruption crimes is foreign bribery. This research will use theoretical and conceptual approach related to foreign bribery which is actually Indonesia's obligation to prevent legal vacuum. The purpose of this study is to show the urgency of criminalizing foreign bribery into regulations related to corruption in Indonesia. Researchers found that without the criminalization of foreign bribery, it will be difficult for Indonesian jurisdictions to protect Indonesian corporations doing business abroad.   Abstrak Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign bribery. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.
Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi Van F.C, Lucky Lhaura; Suci, Afred; Simabura, Charles; Yandra, Alexsander; Sadjati, Emy; Faridhi, Adrian; Widayat, Prama
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.840

Abstract

Studies about the politization of academic senate at higher education institutions in corruption control and prevention system are scarce. Framed by collective action, power balance, and bureaucratic transparency theories, this research aims to examine the effect of power imbalance due to double position of structural and academic senate leaders, and the dominance of ex-officio elements regarding to conflict of interests and corruptive behavior. The result reveals, the conflict of interests elicited by the power imbalance generated corruptive behavior in HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption.   Abstrak Studi terkait politisasi senat akademik dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi masih sangat jarang dilakukan. Sehingga, penelitian ini bertujuan menguji dampak ketidakseimbangan kekuasaan akibat praktik rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik, dan dominasi unsur ex-officio dalam komposisi senat akademik terhadap konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi. Teori yang digunakan adalah teori tindakan kolektif, keseimbangan kekuasaan dan transparansi biro-krasi, Pengumpulan data dilakukan secara daring dan dianalisis menggunakan teknik des-kriptif, t-test, ANOVA, mediasi dan moderasi Hayes PROCESS. Hasil penelitian menyimpulkan, konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan kekuasaan menyebabkan munculnya perilaku koruptif di perguruan tinggi, khususnya di ranah kebijakan. Sedangkan di ranah praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi dua perbuatan korupsi yang paling sering terjadi di perguruan tinggi.
Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Wijayanti, Anis; Kasim, Azhar
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.858

Abstract

Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated effort and commitment to eradicating corruption. This descriptive research uses literature review to find out the implementation of Stranas-PK from the collaborative governance’s perspective. The results show that the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas-PK, NGO’s report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact.   Abstrak Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor non-pemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi.
Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Dalilah, Elih; Juwono, Vishnu
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.861

Abstract

Compliance of reporting Public Official’s wealth (LHKPN) continues to increase. However, the accountability of the LHKPN is still low. This study aims to evaluate policy implementation in the program dimension, especially related to output and outcome achievement. The results indicate that LHKPN is successful in achieving operational indicators, efficient use of resources, and has positive implications for some public officials. Meanwhile, in the outcome indicator, LHKPN has not been able to establish the integrity of public official. KPK needs to encourage national regulations accompanied by strict sanctions, investigation using artificial intelligence (AI) and involving the community in the LHKPN investigation.   Abstrak Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun, akun-tabilitas LHKPN masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terutama pada pencapaian output dan outcome (dimensi program). Penelitian menggunakan paradigma post positivism dengan metode kualitatif. Sumber data berupa wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pada dimensi program, LHKPN berhasil dalam pencapaian indikator operasional, penggunaan sumber daya yang efisien, dan memiliki implikasi yang positif pada sebagian penyelenggara negara. Pada indicator outcome, LHKPN belum mampu membentuk integritas penyelenggara negara. KPK perlu mendorong regulasi lingkup nasional yang mengatur kewajiban LHKPN lebih terperinci disertai dengan sanksi yang tegas, dan meningkatkan kualitas SDM pemeriksa LHKPN berbasis investigasi, pemeriksaan menggunakan machine learning, artificial intelligence (AI), serta melibatkan masyarakat dalam forum konsorsium investigasi LHKPN. 
Implementasi Bantuan Sosial pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi dan Akuntabilitas
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v8i1.796

Abstract

The Covid-19 virus has spread worldwide at an alarming rate, infecting millions who are expecting government assistance during the pandemic. This research aimed to evaluate the distribution process of the social assistance provided by the Indonesian government during the Covid-19 pandemic. A quick online survey was conducted on 279 respondents from 12 provinces in Indonesia. Furthermore, interviews were also conducted with seven informants to strengthen the quick survey's results, a form of triangulation method. The results show that most respondents felt that the distribution of social assistance during the pandemic was not transparent and on target, partly due to separate budget allocations between several ministries, inaccurate data and unintegrated data. Strengthening the role of local government and increasing the involvement of community organizations as well as the flexibility to adjust the form and mechanism of social assistance, are the recommendations of this study.
Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v8i1.854

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that requires extra effort to deal with. KPK takes extra steps in dealing with corrupt behavior, namely by taking preventive actions through educational institutions. In higher education, KPK collaborates with related stakeholders to implement anti-corruption education for college students. This study explores the initial perception of college students toward civic and anti-corruption education. Qualitative with a case study approach has been used as the method of this study. The findings show that the majority of college students perceive that civic and anti-corruption education is very important to study and relevant to the condition of the nation currently.
Regional head corruption and industrial growth: Evidence from Mojokerto Regency and City
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v8i1.857

Abstract

There is a difference of opinion amongst experts regarding the impact of corruption on industrial growth. Many people believe that corruption will hinder industrial growth, but several studies (especially in Asia) have found that corruption is the grease for the wheel of business. This study seeks to examine the relationship between business and corruption by using case study methods and quantitative content analysis techniques on conditions in Mojokerto Regency and City, two regions in which industry is an important development sector. In the last four periods, the former Regent and Mayor of Mojokerto have been reported as being involved in corruption cases. Using secondary data from Badan Pusat Statistik, we examine the relationship between corrupt governments in the Regency and City of Mojokerto on industrial growth using secondary data from Badan Pusat Statistik (BPS). By using quantitative analysis on several parameters of industry growth (such as the number of workers, investment value, number of firms and number of products), we find that the regional heads who were involved in several corruption cases in both Mojokerto Regency and Mojokerto City could not bring about positive change in industrial growth during their tenure, instead overseeing some decline in both regions.
Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v8i1.862

Abstract

The majority of corruption in the regions in Indonesia is carried out on Regional Budget funds, which the main source of Regional Budget revenue comes from Central Government transfers. Based on the characteristics of their use, transfer funds can be classified into General Purpose Transfers (DTU) and Specific Purpose Transfers (DTK). This study was conducted to see the influence of DTU and DTK on the probability of corruption in the regions. The method used is Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression because there is an overdispersion problem and excess zero in the dependent variable. With a sample of 519 Regency and City Governments in Indonesia in the 2010-2019 period, DTU was found to have a positive relationship to the level of corruption. The flexibility in managing the DTU budget is the cause that triggers an increase in corruption in the regions. Meanwhile, DTK shows a negative relationship with the level of corruption. The local government does not have the flexibility to use the DTK budget for other programs, and the supervision in the realization of the DTK program is also tighter.

Page 14 of 24 | Total Record : 233

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 2 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 1 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 9 No. 2 (2023): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 9 No. 1 (2023): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 2 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 1 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 6 No. 2 (2020): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 6 No. 1 (2020): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2-2 Tahun 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): INTEGRITAS Volume 04 nomor 1 Tahun 2018 Vol. 3 No. 2 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 3 No. 1 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 2 No. 1 (2016): INTEGRITAS Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 1 No. 1 (2015): INTEGRITAS Volume 01 Nomor 1 Tahun 2015 More Issue