cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 13   14   15   16   17 
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOBIL YANG DI SEWA PADA PEMILIK RENTAL CV FADZRUL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012131025, MUHAMMAD FADZAL MUDZAQQI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia zaman sekarang. Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari darat, laut bahkan udara, Salah satu transportasi yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat adalah transportasi darat seperti mobil. Rental Cv Fadzrul, rental CV Fadzrul beralamat di Jalan Danau Sentarum, Komp.Zai Khatulistiwa C-5, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota.Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tanggung Jawab Pihak Penyewa Atas Kerusakan Mobil Yang Di sewa Pada Pemilik Rental CV Fadzrul Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Di Kota Pontianak. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Penyewa Tidak Bertanggung Jawab Dalam Kerusakan Mobil Pada Pemilik Rental Cv Fadzrul Di Kota Pontianak?” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana ditemukan di lapangan. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah, Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara pemilik rental Cv Fadzrul dan dengan penyewa, Untuk mengungkapkan faktor penyebab Penyewa mobil tidak  bertanggung jawab jawab terhadap kerusakan mobil sewaan pada rental Cv Fadzrul, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Penyewa yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan mobil sewaan pada rental Cv Fadzrul, .Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik rental Cv Fadzrul terhadap penyewa mobil yang melakukan kerusakan mobil sewaannya. Dalam perjanjian sewa menyewa  mobil antara penyewa dan pemilik rental Cv Fadzrul Pontianak ini dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak bertanggung jawabnya penyewa terhadap kerusakan mobil karena tidak mempunyai dana simpanan, Karena uang untuk mengganti rugi digunakan untuk kepentingan yang lebih penting dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. akibat hukum bagi pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan mobil adalah dengan mengganti rugi seluruh biaya kerusakan mobil. upaya yang dilakukan pemilik rental  Cv Fadzrul Pontianak terhadap penyewa yang tidak bertanggung jawab adalah dengan memberikan peringatan,dan secara musyawarah kekeluargaan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penyewa, perjanjian sewa menyewa, Wanprestasi
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KEC. SUI.RAYA, KAB. KUBURAYA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI NIM. A11110011, RICKY HEBRON ANDRIANUS NAINGGOLAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.764 KB)

Abstract

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi yang sangat pesat berkembang. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan media, dalam hal ini aturan hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Media hukum yang dimaksud ialah yang menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan prilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan pada permasalahan hukum di pengadilan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding) tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sajakah faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan Kriminologis, pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern(berasal dari dalam diri manusia), yaitu faktor kepribadian (dalam diri anak), dan faktor biologis, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor agama, dan perkembangan teknologi. upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak adalah tindakan preventif dengan cara non penal dengan cara memberikan bekal agama kepada anak dan penyuluhan hukum. Upaya penanggulangan dengan melalui cara penal yaitu pemberian sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Sudut Kriminologi
PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM NIM. A1012141158, EDI SUJONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini bejudul “ Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004Tentang Ketertiban Umum”. Latar belakang dalam permasalahan ini ialah masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan pasal 22 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2005, dimana pasal 22 tersebut mengatur tentang “Setiap orang dilarang bermain layang-layang dalam wilayah daerah, kecuali untuk kegiatan festival dan budaya kota Pontianak, kegiatan festival atau budaya yang diizinkan sebagaimana dimaksud dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat, dan sejenisnya”. Akan tetapi pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang bermain layang-layang dengan mengunakan tali dari bahan kawat, karena dampak dari permainan layang-layang sangatlah besar yang mana penggulung tali kawat tersebut bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang akibat gesekan kawat yang terkena leher.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaiamana Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004Tentang Ketertiban Umum Dalam Kaitannya Dengan Larangan Bermain Layang-Layang Di Kota Pontianak”.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2005 belum berfungsi secara efektif dalam penerapannya, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengawasi permainan layang-layang yang mengganggu ketertiban umum.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dimasyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu baik dari responden maupun informan, dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dalam masalah penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah kota Pontianak nomor 15 tahun 2005 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum belum berfungsi secara efektif dalam penerapannya, dan belum efektifnya pasal 22 Peraturan Daerah kota Pontianak nomor 15 tahun 2005 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Kata Kunci: Pemerintah, Penegak Hukum, Larangan Bermain Layang-Layang
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN KOPERASI JASA JATI MULYA DI KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM. A1011131224, RIRIN NURIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Manusia merupakan makluk sosial yang dalam menjalani kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang lain, Demikian juga dalam melaksanakan suatu usaha pekerjaan memerlukan suatu kerja sama dengan orang lain, hal inilah yang dilakukan Koperasi Jasa Jati Mulya bersama dengan pihak peminjam dalam menjalankan usahanya mengadakan suatu kerja sama dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang, adapun judul skripsi “WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN KOPERASI JASA JATI MULYA DI KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN”Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan anggota wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Koperasi Jasa Jati Mulya Dikelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. dikarenakan dalam penelitian ini orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi.Dalam proses pembayaran pihak koperasi akan mencatat setiap pembayaran ke buku peminjaman uang koperasi tersebut dan memberikan kwitansi kepada anggota yang meminjam pada saat membayar, sebagai bukti bahwa anggota sudah melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya meski sudah ada perjanjian atau kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota yang meminjam masih ada juga anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada.Faktor penyebab anggota Koperasi Jasa Jati Mulya Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam bahwa sampai saat ini belum ada penarikan barang jaminan atas anggota yang terlambat di karenakan alasan dan bukti menunjukan bahwa permasalahan yang dialami anggota karena usaha yang mengalami kerugian dan ada juga yang harus membayar cicilan kredit yang sudah jatuh tempo yang mengharuskan anggota tersebut untuk membayar terlebih dahulu cicilan tersebut.Akibat hukum bagi anggota koperasi yang wanprestasi dikenakan sanksi dengan anggota diharuskan mengganti kerugian yang dialami koperasi tersebut dan menyerahkan jaminan yang sudah di jelaskan dalam kesepakatan.Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota koperasi dengan upaya memberikan teguran terhadap anggota koperasi agar memenuhi kewajibannya dalam pengembalian uang pinjaman dan sekira teguran tersebut tidak juga terselesaikan masalah ini maka jalan terakhir adalah menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi, Koperasi.
TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH WARGA KOMPLEK GRIYA KORPRI TERHADAP PT.GERBANG 12 SELAKU DEVELOPER YANG MEMBANGUN PERUMAHAN DI ATAS TANAH GARAPAN WARGA KOMPLEK GRIYA KORPRI NIM: A1012141088, TRIFELDA RICKY ANUGERAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.992 KB)

Abstract

Pada umumnya tanah dapat dijadikan lahan bisnis dan berbagai usaha lainnya. tentulah dalam hal ini dapat menimbulkan masalah yang dimana seseorang atau kelompok memiliki keinginan untuk menguasai atau memanfaatkan lahan tanah yang ada. Hal ini terjadi di jalan sungai raya dalam kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya tepatnya berada di belakang perumahan Komplek Griya Korpri jalur II Gang Beringin IB RT. 06/RW. 007. Dimana PT. GERBANG 12 selaku Developer/Pengembang telah melakukan pengerjaan pembangunan perumahan diatas tanah garapan warga setempat yang dimana status tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara yang dilihat dari sertifikat  rumah warga. Hal ini yang menjadi faktor ketertarikan peneliti dalam meneliti tentang proses penyelesaian masalah lahan tanah yang berlangsung untuk pembangunan perumahan serta pemberian ganti rugi atas tanah garapan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini disusun untuk  mengetahui  apa faktor penyebab tuntutan ganti rugi warga yang belum terpenuhi oleh pihak PT.GERBANG 12 selaku Developer/Pengembang yang telah melakukan pengerjaan pembangunan perumahan diatas  tanah garapan warga. memenuhi syarat izin lokasi sebelum melakukan pembangunan haruslah diperhatikan yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Selain dalam perijinan lokasi, sebelum melakukan pengerjaan pembangunan perumahan harus memperhatikan sekitar lingkungan yang akan dibangun perumahan apakah akan menimbulkan kerugian atau tidak bagi masyarakat sekitar. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Oleh sebab itu pihak warga selaku penggarap  tanah yang mengalami kerugian kerusakan tanam tumbuh yang disebabkan dari pengerjaan pembangunan perumahan diatas tanah garapan mereka melakukan upaya non litigasi atau musyawarah secara kekeluargaan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita.Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti, yakni Seharusnya PT.GERBANG 12 selaku Developer/Pengembang memberikan penjelasan dan keadilan serta meningkatkan koordinasi kepada warga sekitar sebelum melakukan pengerjaan pembangunan perumahan yang berlokasi dibelakang perumahan warga yang telah digarap serta memberikan keterangan kepada warga terhadap ganti rugi yang belum terpenuhi.   Kata Kunci : Pemanfaatan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN DI KELAS 3 (III) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PONTIANAK NIM. A1012131033, IRNA ALVINISSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak merupakan Rumah Sakit Negeri tipe B pendidikan yang berlokasi di jalan Dr. Soedarso no 1 Pontianak. Adapun judul skripsi ini adalah :“Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pelayanan Rawat Inap Pasien Di Kelas 3 (III) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak”.Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Pasien Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Tidak Melaksanakan Pembayaran Biaya Pelayanan Rawat Inap Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Di Sepakati ?”, Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1.Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pembayaran biaya pelayanan rawat inap pasien kelas III pada RSUD Dokter Soedarso Pontianak, 2.Untuk mengungkapkan faktor penyebab pasien kelas III belum melaksanakan kewajiban dalam pembayaran biaya pelayanan rawat inap pada RSUD Dokter Soedarso Pontianak, 3.Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pasien kelas III rawat inap yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran biaya pelayanan rawat inap terhadap RSUD Dokter Soedarso Pontianak, 4.Untuk menggungkapkan upaya dilakukan pihak RSUD Dokter Soedarso terhadap pasien kelas III yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pelayanan rawat inap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskritif yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana ditemukan saat penelitian.Perjanjian biaya pelayanan rawat inap pasien kelas 3(III) dengan pihak RSUD Dokter Soedarso dilakukan secara lisan (tidak tertulis), yang berupa lembaran persetujuan umum dan Pelaksanaan pembayaran biaya pelayanan rawat inap dikelas (III) ini dilakukan saat  pasien keluar dari rumah sakit dengan diberikan jangka waktu 7 hari dalam melunasi keseluruhan biaya pelayanan rawat inap meliputi biaya kamar menginap, tindakan medis dan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.Dalam kenyataannya pasien rawat inap kelas III belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar biaya pelayanan rawat inap terhadap pihak RSUD Dokter Soedarso Pontianak, dikarenakan faktor penghasilan tidak tetap dan tidak mempunyai dana yang cukup.  Akibat bagi  pihak pasien rawat inap kelas III ini yang belum  membayar biaya pelayanan biaya rawat inap adalah menimbulkan kerugian yang diderita bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak. Upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Dokter Soedarso Pontianak adalah dilakukan secara musyawarah, dengan melakukan teguran dan peringatan berupa surat penagihan untuk pihak pasien kelas III atau pihak yang bertanggung jawab dalam melunasi seluruh biaya pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak. Kata Kunci : Perjanjian, Pembayaran Biaya Pelayanan Rawat Inap , Pasien Kelas III , Di Rumah Sakit, Pontianak.
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PEMBAYARAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT MUSIK FULL BAND DAN SOUND SYSTEM PADA PEMILIK JB STUDIO DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011131034, ALEXIS EKA CHANDRA M
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

JB Studio merupakan studio musik sekaligus tempat penyewaan alat musik full band dan sound system yang di sediakan bagi penyelenggara even musik atau masyarakat umum yang memerlukan barang tersebut. Namun pada faktanya banyak penyewa alat musik full band dan sound system yang wanprestasi dalam pelunasan pembayaran penyewaan alat musik full band. Tentu saja hal ini sangat menimbulkan kerugian bagi pemilik studio musik full band dan sound sytem atau JB Studio. Sehingga menimbulkan persoalan hukum baru dan cara penyelesaian tersendiri guna mengatasi masalah wanprestasi sewa-menyewa alat musik full band dan sound system.Rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan pihak penyewa alat musik full band dan sound system wanprestasi pada pemilik JB Studio di Kota Pontianak? Metode penelitian : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana yang telah terjadi pada saat penelitian di laksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.Tujuan penelitian : (1) Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat musik full band dan sound system antara pemilik alat musik full band dan sound system atau JB Studio dengan pihak penyewa, (2) Untuk mengungkapkan faktor penyebab penyewa tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal melunasi biaya sewa tepat waktu, (3) Untuk mengungkapkan upaya hukum yang di lakukan oleh pemilik alat musik full band dan sound system atau JB Studio terhadap penyewa yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan biaya sewa tepat waktu dan akibat hukum terhadap pihak penyewa.Hasil penelitian : Bahwa sesuai data dan informasi yang diperoleh pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat musik full band dan sound system dilakukan secara lisan dan berkewajiban membayar uang sewa yang telah ditentukan. Yaitu dalam perjanjian tersebut penyewa alat musik full band tidak menjalankan tanggungjawab yang semestinya, atau tidak membayar lunas uang penyewaan alat musik full band dengan alasan tidak suksesnya acara dan tidak adanya sponsor. Akibat tersebut pemilik merasa di rugikan, penyewa telah melakukan wanprestasi serta menimbulkan kerugian bagi pemilik alat musik full band. Dalam penyelesaian masalah wanprestasi penyewa alat musik full band hanya memberi teguran atau somatie serta menempuh dengan cara kekeluargaan. Keyword : Perjanjian Sewa-Menyewa, Alat Musik Full Band, Wanprestasi
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN PORNOGRAFI DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012131130, ALDER
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN POROGRAF ”. Masalah yang diteliti “mengapa tindak pidana prostitusi hukumannya berbeda dengan antara PERDA nomor 3 tahun 2004 pasal 5 dengan pasal 296 KUHP ?”. Metode yang digunakan metode normatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan teori.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah masih adanya praktek prostitusi di daerah kabupaten Sambas yang belum sesuai dengan peraturan daerah yang ada karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Luasnya wilayah Kabupaten Sambas dengan SDM yang belum memadai,Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, Masih kurangnya sosialisasi dari POLRES maupun lembaga yang terkait  kepada masyarakat. Dan upaya yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh pihak POLRES maupun Lembaga terkait Kabupaten Sambas melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahaya melakukan hubungan prostitusi bisa menyebabkan penyakit AIDS.Rekomendasi atau saran yang penulis sampaikan adalah seharusnya di Kabupaten Sambas dilakukan Prona kembali agar masyarakat yang masih melakukan praktek prostitusi  diberikan pemahaman dan perlu ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat dan dijelaskan kepada masyarakat bahayanya melakuan praktek prostitusi  bisa mendapatkan penyakit AID maupun AIDS. Kata kunci : Prostitusi
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN GRESIK ANTARA PEMBELI DENGAN PT. DUA AGUNG SELAKU DISTRIBUTOR CABANG PUTUSSIBAU NIM. A1011141095, DHEANITA KUSRYAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain. Hal ini terlihat dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu kerjasama antara para pihak yang saling membutuhkan. Salah satu untuk memenuhi keperluan hidupnya yaitu mengadakan perjanjian jual beli yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : Faktor apa yang menyebabkan perjanjian jual beli semen gresik antara pembeli dengan PT. Dua Agung selaku distributor belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis, yang menjelaskan peristiwa sesuai dengan fakta lapangan yang dilakukan penelitiannya oleh penulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa perjanjian antara pembeli dengan PT. Dua Agung Cabang Putussibau dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli semen gresik tersebut masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban yang dilaksanakan oleh PT. Dua Agung Cabang Putussibau adalah menyerahkan pesanan semen gresik yang dibeli pembeli dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli adalah membayar keseluruhan harga semen gresik dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pembeli terhadap PT. Dua Agung Cabang Putussibau. Faktor yang menyebabkan pembeli tidak melaksanakan pelunasan pembayaran adalah karena usaha pembeli yang macet dan terminnya belum cair. Akibat hukum bagi kelalaian pembeli tersebut adalah dengan membayar ganti rugi dan dengan memberi peringatan penagihan. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Dua Agung Cabang Putussibau adalah menegur atau memberi peringatan penagihan kepada pembeli supaya pembayaran tersebut segera dilunasi, dan dengan meminta ganti rugi yang sesuai ataupun dengan cara musyawarah mufakat.  Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, semen gresik, PT. Dua Agung Cabang    Putussibau, Pembeli.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KOTA PONTIANAK NIM. A1011141242, IKA APRILIANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

 Sebagai salah satu jasa pengiriman, PT. Pos Indonesia (Persero) harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sebab bagaimanapun juga pihak PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab atas hukum akan keselamatan dan keamanan sampainya kiriman barang-barang ke tempat tujuan. Dalam penggunaan jasa pengiriman paket seperti barang dan dokumen tidak selamanya berjalan lancar. Adakalanya pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan isi dari perjanjian sehingga mengakibatkan wanprestasi diantara kedua belah pihak. Umumnya, permasalahan yang sering terjadi adalah adanya keterlamabatan paket, kerusakan, dan kehilangan paket. Perbuatan ini baik dilakukan tidak sengaja bahkan dengan sengaja dalam arti lalai menjalankan tugasnya terhadap pengiriman paket.Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi mengenai kerugian terhadap konsumen yang mengalami kerugian, masih banyak konsumen yang tidak mendapatkan haknya.Mengenai permasalahan penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif sosiologis yang merupakan dasar penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsure sosiologis dengan melakukan penelitian melalui undang-undang serta dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Pontianak dan beberapa pengguna jasa yang pernah mengalami kerugian dalam pengiriman paket melalui PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menemukan penyelesaiannya.Berdasarkan hasil penelitian PT. Pos Indonesia (Persero) di dalam beberapa kasus telah mengganti rugi kerugian yang di alamai konsumen. Namun, masih banyak pengirim selaku konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan ganti rugi dalam permasalahan pengiriman paket. Padahal pihak perusahaan jasa pengiriman telah memiliki peraturan tertulis terkait dengan ganti rugi di dalam pengiriman. Diharapkan kedepannya PT. Pos Indonesia dapat memperbaiki pelayanan terutama di dalam permasalahan ganti rugi. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengiriman Paket

Page 15 of 309 | Total Record : 3081

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue