cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 14   15   16   17   18 
UPAYA PEMILIK KAMAR KOS PADA PENYEWA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI JALAN KARANGAN KOMPLEK UNTAN NIM. A1011131165, WILSA PAHLAWANITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos, bentuk perjanjian sewa menyewa di buat secara lisan (tidak tertulis) dimana masing-masing pihak baik pemilik maupun penyewa harus memiliki kesadaran untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya atas dasar itikad baik. Namun masih ada kelalaian yang dilakukan penyewa yaitu berupa keterlambatan dalam pembayaran uang sewa. Tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab penyewa melakukan wanprestasi, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa yang lalai dan mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan pemilik kos kepada penyewa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis.Di dalam pelaksanaan sewa menyewa kamar kos di Jalan Karangan Komplek Untan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Laut, Kalimantan Barat ini masih ada pihak penyewa yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Terjadinya wanprestasi ini disebabkan terlambatnya penyewa membayar uang sewa kamar kepada pemilik kos, faktor penyebabnya yaitu terlambatnya kiriman uang dari orang tua dan adanya keperluan lain yang mendesak sehingga penyewa belum bisa melaksanakan kewajibannya.Akibat bagi pihak penyewa yang tidak melaksanakan prestasinya ialah mendapat teguran secara lisan apabila penyewa belum juga membayar, ia dapat dikenakan denda sesuai dengan kebijakan pemilik rumah kos masing-masing. Upaya yang dilakukan oleh pemilik rumah kos terhadap penyewa yang wanprestasi adalah dengan cara melakukan penagihan secara langsung dengan harapan si penyewa dapat memenuhi kewajibannya yang harus dipenuhinya dan apabila sudah diperingati namun belum juga membayar, pemilik rumah memberikan sanksi yaitu berupa denda kepada penyewa dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa Kamar Kos, Upaya, Wanprestasi  
IMPLEMENTASI FUNGSI REKRUTMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK UNTUK MENEMPATKAN KADER PARTAI DALAM JABATAN POLITIK (STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LANDAK 2017) NIM. A1011131151, HENDY CEU ADINATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Landak tahun 2017 pada bulan Februari merupakan implementasi dari Pasal 201 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Kabupaten Landak menjadi salah satu peserta Pemilukada karena masa jabatan bupatinya akan berakhir pada bulan September 2016.Melalui studi sosio-legal, penulis menganalisa sistem dan model penetapan bakal calon kepala/wakil kepala daerah dari kader partai oleh partai politik dengan metode kualitatif, meliputi teknik wawancara dan studi dokumentasi, dalam kaitannya dengan Pemilukada di Kabupaten Landak tahun 2017 dengan dasar hukum Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 2 tahun 2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen partai politik cenderung menggunakan sistem survival seperti yang dikemukakan oleh Barbbara Geddes yaitu rekrutmen yang didasarkan oleh faktor balas jasa, sumber daya pelamar dan patronase politik.Oligarki dan pragmatisme partai politik juga mewarnai proses penjaringan calon, aspirasi dari PAC, DPC sampai DPD masing-masing parpol kurang direspon dan ditanggapi positif oleh DPP nya, dan justru DPP nya merekomendasikan untuk mendukung kader dari PDI Perjuangan karena menilai figur yang diusung partai di tingkat bawah tidak memiliki peluang untuk menang lantaran kalah survei. Putusan DPP bersifat final dan mengikat bagi Dewan Partai di tingkat bawah. Bahkan partai yang sebenarnya adalah oposisi di pemerintahan pusat seperti Partai Gerindra juga ikut mendukung dikarenakan adanya lobi di tingkat pusat antara elit PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan pertimbangan sumber daya (mahar) dan balas jasa setelah terpilihnya kader PDI PerjuanganSistem rekrutmen yang oligarkis dan pragmartis mengakibatkan terabainya fungsi rekrutmen partai di tingkat bawah dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini hanya dapat diperbaiki dengan adanya reformasi di dalam tubuh partai politik dari tingkat pusat sampai tingkat akar rumput, penguatan ideologi partai politik, mendorong civil society yang kuat, merubah AD/ART partai politik dengan ketentuan yang memprioritaskan kader partai sendiri dan memberlakukan batasan maksimal dalam berkoalisi.  Kata kunci      : Rekrutmen Politik, Kader Partai, Partai Politik, Pragmatisme Politik, Oligarki Partai Politik, Pemilukada Kabupaten Landak
WANPRESTASI PENJUAL TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A01111095, HELENA LAMTIUR SIMANGUNSONG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Wanprestasi Penjual Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah “Bagaimanakah Tinjauan Wanprestasi Penjual Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Jual beli Tanah Kavling Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. Penulisan ini menggunakan metode penulisan Empiris dan pengumpulan data menggunakan teknik deskriptif analisis. Penulisan menggunakan bahan dari gagasan yang bersifat rasional berdasarkan ajaran Hukum Perdata. Keberadaan tanah memang sangat dibutuhkan oleh manusia serta seluruh makhluk di muka bumi ini. Sebagai tempat bernaung sekaligus juga sebagai tempat pengembangan usaha dalam mempertahankan kehidupan, untuk masa-masa yang akan datang.Berbagai macam cara dilakukan orang agar tanah memiliki nilai ekonomis, tentunya sesuai dengan tata letak pertanaman yang nilai strategis, beradasarkan posisi kewilayahan objek tanah. Dalam hal ini cara yang paling dominan dalam memiliki tanah adalah dengan cara jual beli.Dalam proses hubungan hukum dalam hal jual beli tanah kavling, penjual tanah sangat menghendaki adanya keuntungan  yang diperolehnya. Namun ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli yang dalam pelaksanaanya justru terjadi wansprestasiTentu saja hal tersebut menimbulkan kerugian dan kekacauan bagi pihak pembeli tanah kavling.  Sehingga menimbulkan persoalan hukum  baru dan cara penyelesaian tersendiri guna mengatasi masalah wanprestasi jual beli tanah kavling.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan mengambarkan serta menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa semua fakta tersebut guna untuk memperoleh suatu kesimpulan.Tujuan penelitian: untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tanah kavling. Untuk mengungkap faktor penyebab pihak penjual tanah kavling tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pembeli tanah kavling. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penjual  tanah kavling atas wanprestasi yang dilakukannya kepada pembeli tanah kavling. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang ditempuh oleh pembeli tanah kavling terhadap penjual tanah kavling yang tidak melaksanakan perjanjian. Hasil Penelitian : Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pihak penjual dengan pihak pembeli tanah kavling, yang tertuang dalam perjanjian jual beli secara lisan, dimana pihak penjual ternyata wanprestasi. Bahwa faktor penyebab penjual tanah kavling tidak melaksanakan kewajibannya pada pihak pembeli karena pihak penjual kehabisan biaya untuk pemecahan dan balik nama. Bahwa akibat pihak penjual adalah dituntut agar melakukan kewajiban. Bahwa upaya yang dilakukan pembeli terhadap penjual yang wanprestasi adalah melakukan teguran  serta berupaya  menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Kata Kunci : Wanprestasi, Tanah Kavling, Jual Beli.
PENGAWASAN KETENTUAN PASAL 29 JO PASAL 34 PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENERTIBAN PUNGUTAN JURU PARKIR TIDAK SESUAI TARIF ATAS KENDARAAN RODA DUA (Studi Di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak) NIM. A11108086, EFFRI KANITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum/khusus atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diatur melalui Peraturan Daerah, contohnya misalnya perparkiran.Pemerintah Kota Pontianak beserta jajaran seringkali melaksanakan komitmennya untuk terus mengawasi perparkiran. Melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bersama jajaran Sabhara Polda Kalbar biasanya menjaring puluhan juru parkir yang tengah menjalankan profesinya di sejumlah lokasi berbeda di Kota Pontianak. Razia ini dilakukan karena ada keresahan dan laporan masyarakat terkait masalah perparkiran yang semrawut di bahu jalan Kota Pontianak.  Misalnya, beberapa kendaraan seringkali parkir sembarangan. Selain itu, belum juga adanya data mengenai jumlah parkir tidak resmi, menjadi perihal yang harus di atasi. Sebab persoalan parkir adalah retribusi daerah yang harus dimaksimalkan, bukan untuk kepentingan segelintir orang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Bentuk penelitian yaitu penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian Lapangan (Field Research), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan dan dijelaskan dalam sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakana dalam kesempatan berharga ini adalah bahwa peraturan yang berlaku mengenai tarif parkir di tepi jalan umum khususnya bagi kendaraan bermotor roda dua berbiaya tarif parkir sebesar Rp.1000,- sekali parkir, namun masih banyak juru parkir yang melakukan tindakan tidak resmi atas tarif berlaku berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan bahwa pungutan tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku disengaja karena alasan kerelaan pengguna jasa parkir sedangkan dilain pihak ditarget untuk meningkatkan penghasilan dan untuk membayar setoran kepada pihak tertentu. Kata Kunci : Pengawasan, Retribusi Jasa Umum, Kendaraan Roda Dua
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CV.BINA SARANA TERHADAP KELAKUAN INSTRUKTUR KURSUS MENGEMUDI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIKOTA PONTIANAK ABDUL ALIM NIM. A1011141069
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya peluang usaha yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satunya bisnis usaha di bidang kursus mengemudi mobil CV.Bina Sarana. Banyaknya masyarakat yang ingin belajar mengemudi diakarenakan salah satunya mendapatkan sertifikat hasil kelulusan dari CV.Bina Sarana hal tersebut menjadi nilai tambah di masyarakat untuk lebih memilih kursus menemudi daripada belajar sendiri. Namun pada saat belajar mengemudi mobil resiko kecelakaan itu bisa saja terjadi saat pelatihan seperti menabrak pengguna jalan lain dan hal tersebut menimbulkan kerusakan pada mobil kursus maupun kendaraan pengguna jalan lain dan sebaliknya. Dengan adanya kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut muncul kemudian masalah akan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ini, sedangkan didalam perjanjian kursus mengemudi antara CV.Bina Sarana dengan instruktur  kursus sama sekali tidak dicantumkan  bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas kerugian tersebut.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Apakah CV.Bina Sarana sudah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kecelakaan oleh instruktur ?”. Adapun metode peneltian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesengajaan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis,kerangka konsep,data sekunder dan data primer. Pendekatan deskriptif yaitu uatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang,berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Bahwa Pihak CV.Bina Sarana Kota Pontianak,belum bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang dialami oleh korban yang mobilnya ditabrak oleh peserta kursus pada saat menjalani latihan mengemudi. Faktor penyebab pengusaha CV.Bina Sarana belum bertanggung jawab penuh karena pihak CV.Bina Sarana merasa dirugikan sebab ada kesalaha atau kelakuan  instruktur yang tidak mematuhi peraturan dari CV sendiri. Akibat hukum bagi pihak CV. Bina Sarana yang melakukan Wanprestasi adalah membayar kerugian yang diderita oleh isntruktur kursus yang diakibatkan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga(korban mobil yang ditabrak).Upaya yang dilakukan oleh instruktur terhadap Pihak CV.Bina Sarana yang belum bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat kesalahannya, kursus mengemudi dilakukan secara kekeluargaan dengan meminta bantuan anti rugi terhadap kerugian  mobil yang ditabrak.Kata Kunci : Perjanjian Jasa Tertentu,CV.Bina Sarana Belum Bertanggung Jawab Penuh
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013 NIM. A1011141192, SITI JULEHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Begitu pesatnya perkembangan industri pangan olahan dan pangan siap saji yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat dari semakin beragamnya jenis pangan olahan ini beredar dipasaran. Dari beragamnya peningkatan produksi tersebut, tidak bisa dihindari ketatnya persaingan antar pelaku usaha pangan olahan dan pangan siap saji, tidak menutup kemungkinan akan beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat (mutu) kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah lewat undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Konsumen Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. Yang Menjadi Masalah Penelitian Ini Yaitu Masih Banyak Pelaku Usaha Pangan Olahan Di Kota Pontianak Yang Mengabaikan Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Pada Produk Pangan Olahan Dan Siap Saji. Tentunya hal tersebut sangat merugikan konsumen.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan disertai dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data penunjang dalam penulisan skripsi. Metode penelitian hukum Normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Hasil penelitian menunjukan bahwa masih tidak efektif serta meratanya pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan dinas/instansi terhadap pelaku usaha pangan olahan dan siap saji, seharusnya tidak hanya pelaku usaha saja yang diberikan pengetahuan tentang kewajiban yang harus dipenuhinya, tetapi konsumen yang sehari-hari berada di pasar juga harus diberikan pengetahuan tentang hak-haknya, dengan demikian konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk pangan olahan, sekaligus sadar jika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.Pemerintah melakukan pengawasan lansung dilapangan, memberikan penyuluhan, monitoring dan pengawasan kepada pedangang/ pelaku usaha yang diketahui melakukan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tetapi perlindungan hukum bagi konsumen belum terpenuhi secara keseluruhan.   Keyword : Perlindungan Hukum, Konsumen, Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK-ANAK PENJUAL KORAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 NIM. A1012141037, YEYEN OKAWA RAZAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Atas Hak Kesejahteraan Sosial Anak-Anak Penjual Koran Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Hak Kesejahteraan Sosial Anak-Anak Penjual Koran Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Pemerintah Dearah Setempat” dengan hipotesis yaitu “Bahwa Saat Ini Anak – Anak Penjual Koran Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Kesejahteraan Sosial Sebagaimana Mestinya Dari Pemerintah Daerah Setempat Dikarenakan Belum Adanya Solusi, Minimnya Anggaran Dan Belum Mempunyai Program Untuk Menertibkan Pekerjaan Anak”. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Yuridis Empiris. Penulisan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpulan data yaitu wawancara, kuisioner dan dokumen dari data primer dan data sekunder. Dan yang menjadi populasi adalah anak-anak penjual Koran di perempatan jalan lampu merah Kecamatan Sungai Raya serta pihak berwenang dan terkait. Sedangkan sampelnya dipilih berdasarkan keanekaragaman populasi, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yaitu dengan jumlah total 23 orang yang terdiri dari 3 orang kepala pihak yang berwenang, orang tua anak-anak penjual Koran terdiri dari 10 orang, dan anak-anak penjual koran di Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya berjumlah 10 orang. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa, perlindungan hukum atas hak kesejahteraan sosial anak-anak penjual Koran Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum mendapatkan perlindungan hukum adalah benar. Dalam pelaksanannya perlindungan hukum atas hak kesejaheraan sosial menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang ada di tempat penelitian masih belum diterapkan. Hambatan-hambatan yang ada dalam perlindungan hukum atas hak kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor individual, factor ekonomi, factor keluarga, factor pendidikan dan factor eksternal yaitu factor aparat penegakan hokum dan pemerintah dalam hal perlindungan hokum atas hak kesejahteraan sosial. Key Words: perlindungan hukum; kesejah teraansosial
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT DI DESA EMPUNAK TAPANG KELADAN KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG PADA KANTOR PERTANAHAN SINTANG. NIM. A1011141130, WINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang  bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Namun di wilayah Kalimantan Barat masih banyak tanah-tanah  yang  belum sama sekali diajukan permohonan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan, atau sama sekali belum memiliki sertifikat hak milik. Termasuk di Desa Empunak Tapang Keladan, KecamatanKetungau Hulu, Kabupaten Sintang dengan luas wilayah ± 117 KM² atau 11.700 hektar dengan jumlah penduduk ± 355 Kepala Keluarga. Di DesaEmpunak Tapang Keladan, Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, masyarakat hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Maka penulis merumuskan  suatu  masalah Faktor apa yang menyebabkan pemilik hak atas tanah di Desa Empunak Tapang Keladan belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Sintang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian dengan memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.Hasil Penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh tentang pendaftaran tanah  pada masyarakat Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu ialah semuanya belum mendaftarkan tanahnya Ke Kantor Pertanahan Sintang. Faktor yang menjadi penyebabnya ialah masalah biaya, jarak yang jauh, persyaratan yang dianggap masyarakat sangat rumit dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Sintang.Akibat yang ditimbulkan dengan belum di daftarkannya tanah milik maysrakat Desa Empunak Tapang Keladan sering kali terjadi sengketa tanah, yakni pihak lain menjual tanah yang bukan miliknya sehingga sangat merugikan pemilik tanah yang sebenarnya dan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan.Upaya yang dilakukan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang dan instansi terkait belum maksimal, karena sampai saat ini belum pernah dilakukannya sosialisasi arti pentingnya pendaftaran tanah di Desa Empunak Tapang Keladan dan pada tahun 2018 ini pihak BPN  Kabupaten Sintang akan mensertifikatkan 20 rb bidang tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sintang dengan model sistem PRONA (Proyek Nasional Agraria) yaitu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan Desa Empunak Tapang Keladan sebagai sasaran utamanya. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum,UUPA
PENYELENGGARAAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH BADANPENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSANAGAMA KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A01110078, NUR SYAMSUL HUDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakatmenyebabkan pemerintah, Kementerian Agama berinisiatifmelaksanakan program Kursus Calon Pengantin. Programini diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga yangbaik. Tingginya angka perceraian, terutama pada usiaperkawinan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasuskekerasan dalam rumah tangga merupakan sebabdikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga SuratEdaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009.Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuantentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin,sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melaluikursus calon pengantin.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “BagaimanaKonsekuensi Bagi Calon Pengantin Yang Tidak MengikutiKursus Calon Pengantin yang Diselenggarakan Oleh BadanPenasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)di Kecamatan Pontianak Tenggara?”. Tujuan penelitian iniadalah sebagai berikut, untuk mendapatkan data daninformasi tentang penyelenggaraan kursus calon pengantinyang dilaksanakan oleh BP4 kecamatan PontianakTenggara, untuk mengungkapkan faktor penyebab calonpengantin tidak mengikuti penyelenggaraan kursus calonpengantin, untuk mengungkapkan akibat hukum bagipasangan suami istri jika tidak mengikuti kursus calonpengantin, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukanoleh BP4 Kecamatan Pontianak Tenggara dalammemberikan bimbingan kepada calon pengantin.Adapun hasil penelitian adalah Bahwa konsekuensi bagicalon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantinyang diselenggarakan oleh Badan Penasehatan PembinaanDan Pelastarian Perkawinan Kecamatan Pontiank Tenggaradikenakan Sanksi Administratif berupa Akta Nikah belumdikeluarkan.Bahwa faktor penyebab adanya calon pengantin yangtidak mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan faktorkehamilan, alasan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, faktorkesehatan atau sakit. Bahwa akibat hukum yang timbul bagicalon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantindikenakanya itu tidak dikeluarkan akta nikah bagi pasanganterkecuali jika mengikuti kursus calon pengantin yang telahdi jadwalkan ulang oleh pihak BP4. Bahwa upaya yangdilakukan oleh BP4 Kecamatan Pontianak Tenggara denganmenegur secara lisan terhadap pasangan yang tidak megikutikursus calon pengantin.Kata Kunci : Kursus Calon Pengantin, BP4
WANPRESTASI PEMBORONG DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN RUMAH DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Perjanjian Pemborongan Antara Ferry Aditya Dan Aryadi) NIM. A1011141052, ALBERTINA EKTIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Keberadaan rumah memang telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Bahkan rumah juga memiliki arti penting bagi setiap manusia. Sehingga dengan berbagai macam cara dilakukan orang agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak sesuai dengan standarisasi hidup masing-masing, serta sebagai bukti tampilan strata sosial manusia. Namun tentu tidak semua orang memiliki kemampuan karya dalam membangun rumah, sehingga dibutuhkan bantuan keahlian dari orang lain guna mewujudkan impian tersebut. Dalam proses hubungan hukum dalam pemborongan pengerjaan pembangunan rumah, terikat akan sebuah perjanjian secara lisan yang harus dipatuhi ke dua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban antar pemilik rumah dengan pihak pemborong. Namun kenyataannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong, meskipun pihak pemilik rumah telah melaksanakan semua kewajibannya kepada pihak pemborong. Tentu saja tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik rumah. Sehingga muncul persoalan hukum baru dan perlu cara penyelesaian tersendiri guna mengatasi masalah wanprestasi dalam hal perjanjian pemborongan rumah.Metode Penelitian : Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Bentuk penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Rumusan Masalah : Apakah Pemborong Telah Melaksanakan Perjanjian Pemborongan Pada Pemilik Rumah Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan? Tujuan Penelitian : (1) Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemilk rumah dengan pihak pemborong. (2) Untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak pemborong wanprestasi dalam perjanjian pemborogan rumah.(3) Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemborong yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rumah.(4) Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pemilik rumah terhadap pemborong yang wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rumah. Sedangkan teknik dan alat pengumpul data adalah dengan komunikasi langsung dan tidak langsung serta dengan populasi dan sampel.Hasil Penelitian : Bahwa hubungan hukum telah terjadi antara pemilik rumah dengan pihak pemborong, yang hanya tertuang dalam secara lisan. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut pihak pemborong tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, sedangkan upah kerja telah lunas dibayar oleh pemilik rumah. Bahwa akibat hukum dari tindakan tersebut, pihak pemborong telah melakukan wanprestasi. Bahwa dalam penyelesaian masalah wanprestasi itu, pihak pemilik rumah hanya melakukan teguran serta ingin berupaya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Pemborongan, Rumah.

Page 16 of 309 | Total Record : 3081

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue