cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 154   155   156   157   158 
KEWAJIBAN SOPIR MOBIL TAKSI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG RUTE PONTIANAK - NGABANG ANDI WAHYUDI NIM. A1012151155
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul Skripsi : “Kewajiban Sopir Mobil Taksi Dalam Perjanjian Pengangkutan Membawa  Penumpang Rute Pontianak-Ngabang.”Rumusan masalah penelitian adalah : “Apakah Sopir Mobil Taksi Telah Memenuhi Kewajibannya Dalam Mengangkut Penumpang Pulang Pergi Rute Pontianak-Ngabang Sebagaimana Yang Telah Disepakati Dalam Perjanjian Pengangkutan ?”.Adapun   yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah: untuk mendapatkan data dan informasi dalam pelaksanaan perjanjian  antara penumpang dengan pengangkut (Sopir Taksi) dalam perjanjian Pengangkutan, untuk mengungkapkan faktor penyebab pengangkut (Sopir Taksi) tidak memenuhi kewajibannya mengangkut penumpang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak Sopir Taksi yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, untuk mengungkapkan upaya pihak penumpang terhadap sopir taksi yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode empiris, dan hasil penelitian ini adalah: bahwa masih ada Sopir Taksi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjemput penumpang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, bahwa faktor penyebab pengangkut (Sopir Taksi) tidak memenuhi kewajibannya menjemput penumpang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian adalah dikarenakan : Ada keperluan mendesak mengantarkan keluarga yang sakit; dan ada yang karena mobil rusak, bahwa akibat hukum sopir taksi tidak memenuhi kewajibannya menjemput penumpang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian adalah tetap menjemput penumpang untuk pulang ke Pontianak serta membayar ganti rugi, bahwa upaya yang dilakukan pihak penumpang adalah dengan melakukan penyelesaian secara damai, musyawarah dan kekeluargaan, dan pihak penumpang tidak ada yang melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Taksi, Wanprestasi.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR SMA DI KOTA PONTIANAK (PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA) AGUSTINUS KECIHAN MONDAY NIM. A01112211
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Narkoba merupakan jenis obat berat yang digunakan di dunia medis untuk mengobati penyakit berat karena dapat berfungsi sebagai pereda rasa sakit. Penggunaan dan pengedaran obat-obatan ini tidak dapat dilakukan secara bebas karena efek yang ditimbulkan dapat berbahaya sehingga harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berwenang menggunakannya. Akan tetapi, faktanya Narkoba sering disalahgunakan dan dijadikan ladang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh kalangan untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ini. Sasaran dari peredaran obat terlarang ini adalah seluruh kalangan, akan tetapi sasaran favorit para pengedar adalah pelajar, terutama pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) karena masa SMA adalah masa-masa puncak dari pubertas yang memunculkan rasa penasaran dan mencari jati diri melalui pergaulan sehari-hari. Pelajar SMA di Kota Pontianak tidak luput dari peredaran Narkoba, sehingga selain berharap pada lembaga pemerintahan, diperlukan pula peran serta masyarakat Kota Pontianak dalam menangani permasalahan ini, karena peran serta masyarakat disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana dalam pengumpulan data dan bahannya penulis melakukan studi lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara, angket dan turun langsung ke lokasi tempat penelitian ini dilakukan, yakni di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Adapaun jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan fakta yang terjadi sesungguhnya. Adapun ketentuan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah data dan bahan tersebut dikumpulkan, maka penulis akan melakukan teknik analisis deskriptif, yakni analisis dengan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk disusun menggunakan kalimat-kaimat yang mudah dimengerti.Dari penelitian yang dilakukan, didapat hasil bahwa masyarakat Pontianak masih kurang aktif dalam melaksanakan perannya untuk membantu aparat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba, yang mana kurang aktifnya peran masyarakat dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak ini yaitu karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya Narkoba ini, sehingga membuat masyarakat tidak menyadari perannya dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Kata Kunci : Narkoba,Penyalahgunaan, Pelajar
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DI KOTA PONTIANAK WISNU HERU PRATAMA NIM. A1012171203
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hingga saat ini penyebaran covid 19 di Kota Pontianak bukan hanya ada pada kota- kota besar saja, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan social dimana-mana. Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik undang- undang, peraturan presiden, peraturan menteri, surat edaran hingga maklumat kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19). Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Di Kota Pontianak, maka saat ini di seluruh Kota Pontianak sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan Di Kota Pontianak.             Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan.Jenis penelitian, yaitu dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan dilapangan dan selanjutnya diadakan analisis; Sifat penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.             Dari uraian yang telah penulis kemukakan maka sampailah penulis mengambil suatu kesimpulan akhir yaitu bahwa penerapan sanksi denda terhadap kegiatan masyarakat baik orang atau badan hukum yang melanggar protokol kesehatan tanpa melihat di memperdulikan kesehatannya masing-masing, dan ditentukan oleh pemerintah belum diterapkan atau dilaksanankan sanksi denda yang dilakukan oleh peraturan daerah dan  bahwa faktor-faktor penyebab penerapan sanksi denda terhadap orang atau badan hukum yang membuang sampah diluar waktu yang ditentukan. Dikarenakan tidak tegasnya aparatur negara dalam menetapkan sanksi setiap orang atau badan hukum yang membuang sampah diluar waktu yang ditentukan dan adanya protes dari orang atau badan hukum saat dikenakan sanksi tersebut. Kata Kunci : Protokol Kesehatan, Corona Virus, Sanksi Denda.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN PASAL 108 Jo PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUBU RAYA NICODIMUS ALAND PUTRA NIM. A01112278
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pembakaran lahan yang dilaksakan berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kabupaten Kubu Raya.. Penelitian merupakan penelitian Normatif Sosiologis yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang). Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Lapangan dan penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dalam penetian ini menggunakan Teknik Studi Dokumen dan Teknik Penyebaran Angket / Kuisioner. Populasi dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC), Reserse Khusus Polda Kalimantan Barat yang menangani kasus pembakaran lahan, Personil Manggala Agni, Pelaku Pembakaran Lahan dengan penentuan sempel untuk mewakili populasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Bahwa pada tahun 2016 terdapat kasus pembakaran lahan yang berjumlah 3 (tiga) kasus, Tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus pembakaran lahan, pada Tahun 2018 terdapat 7 (Tujuh) kasus, dan Tahun 2019 terdapat 13 (tiga Belas) kasus tindak pidana pelaku pembakaran Lahan di Kabupaten Kubu Raya. Penyebab  kurang maksimalnya upaya penegakan kasus tindak pidana pembakaran lahan, diantaranya: 1) Masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran hutang secara di sengaja, 2) Sulitnya menemukan pelaku ditempat atau tersangka maupun kurangnya keterangan saksi, 3) Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau oleh petugas. Upaya yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan, antara lain sebagai berikut: 1) Menghimbau dan mensosialisasikan tentang penegakan hukum pembakaran lahan kepada masyarakat, 2) Mengoptimalkan kerja penyidik dalam melakukan peyidikan pelaku pembakaran lahan, 3) Melakukan penindakan hukum secara tegas berdasarkan Undang-Undang, 4) Melakukan koordinasi terkait penegakan hukum kepada pelaku pembakaran lahan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Pembakaran Lahan
TANGGUNG JAWAB KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (FINTECHLENDING) RIZKY AZARIO PESSY NIM. A1012181028
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiInformasi (Fintech Lending) adalah inovasi pada bidang keuangandengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberipinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjammeminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksipinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakanoleh Penyelenggara Fintech Lending, bisa melalui aplikasimaupun laman website.Rumusan Masalah : “Bagaimana Tanggung jawab Krediturterhadap Debitur yang mengalami kebocoran data pribadi padaperjanjian pinjam meminjam uang secara online (FintechLending)?” Adapun tujuan Penelitian ini adalah untukmenganalisis tanggung jawab dan akibat hukum kreditur terhadapdebitur yang mengalami kebocoran data pribadi pada aplikasipinjam meminjam uang secara online. Penelitian ini dilakukanmenggunakan metode penelitian Normatif dan Jenis PendekatanKonseptual dan Perundang-undangan yaitu metode pendekatanmelalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip hukumdan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum.Dalam Penyelenggaraan Fintech Lending, seringkaliadanya kebocoran data pribadi Debitur. Diketahui data tersebutdicuri dan dijual secara bebas dalam salah satu forum di Internet.Hal ini tentunya merugikan Debitur yang hak privasinya diketahuioleh orang lain, dan beresiko sebagai modus kejahatan lainnya.berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kebocorandata pribadi dapat dikaitkan beberapa aturan di Indonesia yangmana Kreditur dapat dimintai tanggungjawab atas kebocorantersebut. akibat hukum kreditur atas kebocoran data penggunaadalah kreditur dapat dikenakan sanksi administratif sepertiperingatan tertulis, membayar denda, pembatasan kegiatan usaha,dan bahkan pencabutan izin usaha.Kata Kunci : Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologiinformasi, kebocoran data pribad
PELAKSANAAN KEWAJIBAN BAPAK ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR : 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk) SITI BELIA AULIA NIM. A1011171035
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTanggungjawab dan kewajiban orang tua setelah perceraian menimbulkan kewajiban bagi orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika suatu perkawinan berakhir dikarenakan perceraian, maka anak tetap memiliki hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orangnya hingga anak dewasa. Walaupun pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada pihak Ibu, Bapak masih memiliki kewajiban dalam memberikan biaya nafkah anak-anak mereka. Tetapi kewajiban pemenuhan hak anak pasca perceraian untuk menafkhi anaknya tersebut sebagian besar tidak dilaksanakan oleh Bapak.Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang mempengaruhi Bapak tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak setelah perceraian berdasarkan putusan pengadilan? Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif Analisis yakni meneliti dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Penelitian menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan para pihak yang berperkara selaku responden.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bapak tidak melaksanakan dan melalaikan kewajibannya untuk memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya, ketentuan pemberian nafkah tersebut telah dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang telah berkekuatan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan mengenai hak Isteri yang diceraikan yaitu nafkah Iddah, Mut’ah, serta biaya nafkah anak setelah perceraian berdasarkan fakta-fakta yang disajikan di dalam persidangan. Majelis Hakim memutuskan menghukum dan membebankan kepada Bapak pemberian Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 dan Mut’ah berupa gelang emas seberat 10 gram dengan kadar 22 karat dengan ketentuan harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Dan berkewajiban memberikan nafkah anak setelah perceraian sebesar Rp 2.000.000,00  kepada kedua anaknya setiap bulan sampai mereka mencapai usia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 15% yaitu sebesar Rp 300.000,00 setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Yang mana Bapak hanya memenuhi nafkah Iddah dan Mut’ah kepada Mantan Isteri, namun untuk nafkah terhadap anak setelah perceraian yang dituntut oleh Mantan Isteri tidak dipenuhi oleh Bapak, maka dengan demikian tuntutan Mantan Isteri tidak terwujud. Faktor penyebab Bapak tidak memenuhi pemberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian yang disebabkan karena tidak adanya rasa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.Kata Kunci : Perceraian, Pelaksanaan Kewajiban Bapak, Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 8 ANGKA 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEYLA VANYAYITRA NIM. A1012171126
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Tanjungpura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan disiplin PNS di Lingkungan Universitas Tanjungpura dan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin serta mengetahui upaya dalam mengatasi pelanggaran disiplin tersebut berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Tanjungpura. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena penerapan hukuman disiplin khususnya bagi PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari peneletian ini.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin ringan sudah sesuai berdasarkan pasal 8 angka 9 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Hukuman disiplin yang telah dilakukan berupa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 10 hari kerja, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 11 sampai dengan 15 hari kerja. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran disiplin di Lingkungan Universitas Tanjungpura yaitu melakukan sosialisasi tentang pemahaman PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi/tindakan secara tegas kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Setiap kepala Sub Bidang dan Sub Bagian harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini di lingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan setiap pegawainya. Kata Kunci : Penerapan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Universitas Tanjungpura
WANPRESTASI PEMILIK TERHADAP PENYEWA KEBUN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN KEBUN DI DESA SUNGAI ITIK KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NURUL VARHANIE NIM. A1011181009
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya banyak pemilik lahan menanami lahan kebunnya dengan berbagai macam komoditas pertanian seperti pisang, kelapa, keladi, jeruk sambal, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan pemilik lahan, maka pemilik lahan memilih untuk menyewakan lahan miliknya. Karena minimnya pengetahuan tentang hukum perjanjian yang dimiliki oleh pemilik lahan, maka proses terjadinya kesepakatan perjanjian dilakukan secara lisan yang tentunya praktek taat perjanjian hanya berdasarkan kesadaran dan itikad baik antara pemilik lahan dan penyewa.Adapun rumusan masalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Pemilik Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Kebun Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?”, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan, untuk mengungkapkan akibat hukum atas wanprestasi tersebut, dan untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyewa lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu dengan mengambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pemilik lahan kebun dengan penyewa lahan yang terjadi secara lisan. Bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik adalah karena kalalaiannya dalam menjaga keamanan dan tidak dapat membayar ganti rugi. Bahwa akibat yang diterima oleh pihak pemilik lahan yang dibebankan pihak penyewa ialah membayar ganti rugi dan diberikan tenggang waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Bahwa upaya yang dilakukan penyewa lahan untuk pemenuhan hak pihak pemilik atas kewajiban pemilik lahan di dalam perjanjian sewa-menyewa lahan kebun di Desa Sungai Itik antara Bapak Zulkarnain dengan Ibu Jamalia diselesaikan secara kekeluargaan, bahwa pihak penyewa yakni Bapak Zulkarnain memberikan peringatan dan teguran kepada pihak pemilik yakni Ibu Jamalia untuk segera melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian sewa-menyewaKata Kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa, Wanprestasi
ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERDASARKAN INSTRUKSI MENYERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA WARUNG KOPI DIKECAMATAN PONTIANAK KOTA) RICKY HERIANA NIM. A1012171102
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Mengingat Covid-19 mudah menyebar dan menyerang kesehatan manusia, maka hampir semua negara menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Kesehatan yang ketat pada setiap aktifitas manusia. Bahkan diambil kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak mudah terpapar Covid-19 ini. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan oleh Pemerintah tentu saja berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang salah satunya adalah usaha warung kopi di Kecamatan Pontianak Kota.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Analitis dengan metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa dampak dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro terhadap usaha warung kopi di Kecamatan Pontianak Kota adalah menurunnya tingkat pendapatan usaha warung kopi, beberapa pekerja/karyawan terpaksa diberhentikan karena tidak mampu membayar upah/gaji mereka, bahkan ada beberapa warung kopi yang menutup usahanya karena tidak mampu membayar uang sewa ruko. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha/pemilik warung kopi di Kecamatan Pontianak Kota agar tingkat ekonomi (pendapatan) mereka meningkat walaupun adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro adalah dengan melakukan pemasaran digital dengan menggunakan akses internet, media sosial, dan alat digital lainnya dengan memanfaatkan e-commerce dan melakukan pesan antar (delivery order). Kata Kunci : Dampak, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Warung Kopi.
TANGGUNG JAWAB PT. CIPTA DUPA TAMA TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH LARAS DETIANDRI NIM. A1011181029
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan setelah berlakunya Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana adanya ketentuan kompensasi bagi pekerja PKWT dan jangka waktu PKWT yang berubah menjadi maksimal 5 tahun. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebagai pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, harus mengetahui dengan jelas syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : “apakah pengusaha PT. Cipta Dupa Tama Kabupaten Mempawah sudah bertanggung jawab terhadap pekerja kontrak yang di phk”. Objek penelitian adalah tanggung jawab PT. Cipta Dupa Tama terhadap pekerja kontrak yang di PHK berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan undang undang. Untuk itu akan dianalisis adalah factor-faktor yang menyebabkan pihak perusahaan tidak melaksanakan mekanisme dan prosedur penyelesaian PHK sesuai ketentuan yang berlaku, akibat hokum serta upya hokum yang dapat dilaukan oleh pekerja kontrak agar haknya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, jenis penelitian efektivitas berlakunya hokum terhadap pemenuhan tanggung jawab perusahaan PT. Cipta Dupa Tama dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar ganti rugi bagi pekerjanya.Hasil penelitian yang di dapat adalah perusahaan PT. Cipta Dupa Tama Kabupaten Mempawah belum melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayar ganti rugi kepada pekerja kontrak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Faktor yang menyebabkan perusahaan PT. Cipta Dupa Tama melakukan PHK terhadap pekerja kontrak karena turunnya pendaatan dan efesiensi biaya perusahaan. Akibat hokum PHK terhadap pekerja kontrak sebelum berakhirya jangka waktu perjanjian kerja adalah membayar ganti rugi sejemlah gaji yang seharusnya diterima hingga berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Upaya hukum dari pekerja terhadap PHK sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu adalah melalui perundingan secara bipartit dan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja Kontrak

Page 156 of 319 | Total Record : 3190

 154   155   156   157   158 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue