Jurnal Fatwa Hukum
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Articles
3,081 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 247/PID.B/2009/PN.PWT TENTANG PENCURIAN 3 BIJI KAKAO PT.RUMPUN SARI ANTAN OLEH MBOK MINAH DI DESA DARMAKRADENAN JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[NIM. A1012141084, ARISA MELINDA.H]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke III (tiga), menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya.Salah satu hasil pembangunan bidang hukum adalah diterbitkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yan sewenang-wenang di lain pihak.Begitu pula dalam tindak pidana pencurian yang penulis angkat sebagai permasalahan ini. Yang mana seorang terdakwa pencuri 3 (tiga) biji kakao harus mendapatkan putusan hakim yang dianggap begitu berat terdakwa jalani.Berdasarkan pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahwa tindak pidana pencurian akan mendapat hukuman penjara paling lama 5 (lima tahun) atau denda paling banyak Rp. 60,- (enam puluh rupiah).Mengacu pada pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu terdakwa jalani.Sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat dan berguna dalam hal penegakan hukum. Kata kunci: Pencurian, Kakao, Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA KAFE ATHA DALAM PEMBAYARAN UPAH LEMBUR PADA PEKERJA KAFE DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA ]]>
<![CDATA[NIM. A1011131204, WELDA KHAIRUNNISA]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Upah lembur adalah upah yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu lembur. Pembayaran upah lembur adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada pihak pekerja atas bentuk balas jasa terhadap pekerja yang telah melakukan pekerjaan pada waktu lembur yang telah ditetapkan. Upah lembur di atur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 Tentang Pengupahan yaitu upah lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja atau pada saat istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pembayaran upah lembur bertujuan untuk memenuhi hak – hak pekerja yang telah melakukan kewajiban nya.Adapun metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu data sekunder dan penelitian lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik penyebaran angket untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.            Pembayaran upah lembur wajib dilakukan oleh pengusaha untuk memenuhi kewajiban dari pengusaha sekaligus hak bagi pekerja. Namun, masih ada beberapa pengusaha yang terlambat dalam melakukan pembayaran upah lembur kepada pekerja. Akibatnya adalah hak pekerja pun tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pengusaha dan pekerja. Upaya hukum yang dapat pekerja lakukan adalah melaporkan keterlembatan pembayaran upah lembur yang dilakukan oleh pengusaha kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kata Kunci : Upah Lembur, Pembayaran Upah Lembur]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN MEMELIHARA KEBERSIHAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2014 (STUDI DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA) ]]>
<![CDATA[NIM. A01110136, JERRY HARIANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan disekitar kita. Permasalahan yang sering timbul terkait kebersihan dalam hidup bermasyarakat adalah sampah. Di Kabupaten Kubu Raya tepat nya Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa kontainer, Dinas Kebersihan di tunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak untuk menangani problematika tertib kebersihan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Dinas Kebersihan telah melakukan upaya membatasi prilaku masyarakat untuk melakukan tindakan yang baik dan benar dalam penanganan sampah rumah tangga, salah satunya adalah dengan membuat papan himbuan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).Di Kabupaten Kubu Raya tepat nya Di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, penulis masih melihat kejanggalan-kejanggalan mengenai tertib kebersihan, salah satu contoh adalah masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan membuang sampah diluar jadwal yang telah ditentukan. Apakah ini salah dari masyarakatnya yang kurang sadar dan patuh akan peraturan ataukah ini salah dari pihak pemerintah yang menyediakan fasilitas yang kurang memadai atau kurang tegas penegakan hukumnya. Terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membuang sampah yang diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya nomor 31 tahun 2014 serta ingin mengetahui apakah sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya nomor 31 tahun 2014 ini sudah dilaksanakan atau belum.Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian Empiris/Sosioligis dengan jenis pendekatan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menganalisa suatu masalah dengan berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada penelitian ini dilakukan yang berdasarkan pada angket (kuisioner) yang disebarkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya, dan Petugas kebersihan setempat selaku penyelenggara implementasi, serta peran masyarakatnya itu sendiri.Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi kurang patuh pada peraturan sebagai berikut : 1. Kurangnya penegakan hukum yang tegas, 2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah, dan 3. Tingkat kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang masih sangat rendah dalam menaati peraturan terkait jadwal pembuangan sampah.       Upaya yang dilakukan oleh lakukan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya serta Petugas Kebersihan setempat dalam menegakan peraturan yang telah dibuat dan dalam membatasi tindak prilaku masyarakat adalah dengan memberi teguran, sanksi/denda bahkan sampai pembekuan surat izin usaha. Saran yang perlu diperhatikan yaitu hendaknya Dinas Kebersihan Kabupaten Kubu Raya memfasilitasi masyarakat dengan sarana dan prasarana yang memadai agar timbul kesadaran masyarakat dalam melakukan tindakan yang baik dan benar dalam penangangan sampah rumah tangganya, serta saran kepada warga masyarakat untuk lebih patuh, sadar dan taat pada kebersihan lingkungan yang lebih terpenting dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar kita semua elemen masyarakat sekitar dapat menikmati udara yang segar dan pemandangan yang nyaman. Kata Kunci : Kepatuhan Masyarakat, Kebersihan, Lingkungan.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[NIM. A11111078, RIZKI NURAKHMAD]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[ Penelitian tentang âKejahatan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologiâ dengan tujuan Untuk mendapatkan data dan informasi anggota POLRI yang menyalahgunakan Psikotropika di wilayah hukum Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anggota POLRI menyalahgunakan Psikotropika di Kota Pontianak.Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis/ empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa jumlah kasus kejahatan penyalahgunaan psikotropika semakin meningkat setiap tahunnya dengan uraian tahun 2014 terjadi 27 kasus, tahun 2015 terjadi 27 kasus dan tahun 2016 dari januari sampai april terjadi 35 kasus, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan psikotropika dikalangan anggota Polri semakin meningkat. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan penyalahgunaan psikotropika adalah karena berbagai alasan antara lain karena broken home yang menyebabkan jiwa mereka labil dan lemahnya pengawasan dari atasan maupun keluarga membuat mereka tergoda untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan psikotropika. Kata Kunci : Penyalahgunaan, Kejahatan, Psikotropika]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINGKAT PENYIDIK DI POLRESTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1012131198, BROLIN PRAWIRA RAJAGUKGUK]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan tidak maksimalnya penyidikan berkas korupsi di Kota Pontianak oleh penyidik Polresta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara terstruktur kepada petugas kepolisian unit penyidik di Polresta Kota Pontianak dan petugas lembaga pengadilan tipikor wilayah Kota Pontianak yang digunakan sebagai data pendukung atau data pelengkap. Penelitian ini dilakukan di Direktorat kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Pengadilan Negeri Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dan tidak maksimalnya penyidikan berkas korupsi di Kota Pontianak oleh penyidik Polresta, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan dalam institusi kepolisian, faktor anggaran penyidikan, faktor masyarakat, dan faktor pendukung lainnya terkait masalah pembuktian dalam kasus korupsi.KATA KUNCI: Penyidikan, Tindak Pindana Korupsi, Polresta]]>
<![CDATA[WANPRESTASI PEMILIK HOUSE OF LAUNDRY DALAM MENGANTARKAN CUCIAN PELANGGAN YANG TELAH DICUCI DI KELURAHANSAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR ]]>
<![CDATA[NIM. A11111216, ADHIES ADITIA]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Perjanjian antara pemilik House Of Laundry dengan pelanggan laundry di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur merupakan bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian. Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan antara pemilik laundry dengan pelanggan. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum berupa pemenuhna hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemilik House Of Laundry adalah mencuci pakaian pelanggan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dengan menerima upah dari pelanggan, sedangkan hak dan kewajiban dari pelanggan adalah membayar dan menerima hasil cucian sebagaimana yang diperjanjikan. Namun pada kenyataannya, perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemilik House Of Laundry terkait dengan penyerahan pakaian yang telah dicuci dengan beberapa alasan, yakni banyaknya pesanan yang ingin 1 (satu) hari selesai, banyaknya cucian dan listrik yang sering padam. Dalam perjanjian yang telah disepakati, bahwa pihak pemilik House Of Laundry berkewajiban menyerahkan pakaian pelanggan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sedangkan pelanggan membayar biaya laundry sebesar Rp. 10.000.- kepada pemilik House Of Laundry. Tidak dipenuhinya prestasi oleh pemilik House Of Laundry, selanjutnya pihak Pemilik House Of Laundry dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Akibat dari wanprestasi yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kedua belah pihak khususnya pihak pelanggan, sehingga pihak pelanggan dapat menuntut pemenuhan hak terhadap pihak pemilik House Of Laundry untuk memenuhi prestasinya sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengantar barang sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Adapun upaya hukum yang dilakukan pihak pelanggan terhadap pemilik House Of Laundry adalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan serta meminta kepada pihak pemilik House Of Laundry untuk membebaskan biaya laundry. Keyword : Perjanjian, Wanprestasi]]>
<![CDATA[HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA ]]>
<![CDATA[NIM. A01112265, ESKI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Kasus tindak pidana penipuan online yang terjadi dikota Pontianak saat ini masih marak terjadi. Jenis dari penipuaan yang dialami oleh para korban berupa uang dan barang dan bentuk penipuan yang di gunakan para pelaku penipuan online sangat beragam seperti jualbeli online dan udian berhadiah. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban dari penipuan online mengalami kerugian.Berdasrkan data dari Polresta Pontianak kota yang terjadi dikota Pontianak dari januari 2014 sampai dengan bulan november 2016, sebanyak 13 kasus dimana dari 13 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat masih dalam proses lidik. Dalam proses melakukan penyelidikan penyidik banyak mengalami hambatan.Hambatan utama yang dialami oleh penyidik adalah kurang penyidik yang berpengalaman dibidang ITE dan keterbatasan alat yang dimiliki penyidik khusus untuk menangani kasus tindak pidana penipuan online. Upaya yang telah dilakukan pihak Polresta dalam menangani kasus tindak pidana penipuan online adalah upaya repersif dan preventif (pencegahan).Sebagai penutup berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat dan berguna dalam hal pengungkapan pelaku kasus penipuan online yang terjadi dikota Pontianak. Kata Kunci: Hambatan, Penyidik dan Penipuan Online]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH PENYEDIA JASA HOME LAUNDRY MODIS TERHADAP KERUSAKAN PAKAIAN MILIK PENGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1011141045, AYURI KHALISHAH MEIDYNA]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[ Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, merupakan perjanjian yang mana salah satu pihak menghendaki dari pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan berupa jasa tertentu sesuai dengn keahlian, untuk mencapai tujuan yang mana para pihak yang lain bersedia membayar upah atas pekerjaan yang dilakukan pihak tersebut.Bentuk perjanjian jasa tertentu adalah perjanjian jasa laundry antara penyedia jasa Home Laundry Modis dengan pengguna jasa. Bentuk perjanjian secara lisan yang kemudian dituangkan di dalam nota pembayaran. Nota pembayaran berisi kesepakatan antar pihak serta biaya laundry yang harus dibayar pengguna jasa..Adapun rumusan masalah dalm penelitian ini adalah “Apakah Penyedia Jasa Home Laundry Modis telah melaksanakan ganti rugi terhadap kerusakan pakaian milik pengguna jasa?”Karena dalam pelaksanaannya penyedia jasa telah melakukan kelalaian yang menyebabkan rusaknya pakaian milik pengguna jasa, namun belum melaksanakan ganti rugi. Dengan terjadinya hal ini pihak penyedia jasa Home Laundry Modis telah melakukan wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentudalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Menggunakan pendekatan Desktiptif Analisis, yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.Bahwa faktor yang menyebabkan penyedia jasa Home Laundry Modis belum melaksanakan ganti rugi terhadap kerusakan pakaian milik pengguna jasa dikarenakan kerusakan tersebut terjadi akibat rusaknya mesin laundry saat proses pencucian ataupun dikarenakan pengguna jasa tidak memberitahu terlebih dahulu bahwa bahan pakaiannya mudah rusak. Akibat hukum penyedia jasa adalah penyedia jasa harus melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah tertulis di dalam nota.Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa yang pakaiannya mengalami kerusakan adalah dengan musyawarah terlebih dahulu dengan penyedia jasa agar diberikan ganti kerugian yang sesuai sebagaimana tertulis di dalam nota atau setidaknya menerima ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang dialami.Kata Kunci : Perjanjian Jasa Tertentu, Wanprestasi, Ganti Rugi.]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (RESIDIV) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1011141116, DINI ANGGRAENI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu pengulangan kejahatan (residiv) seperti mencuri dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan data dari putusan Pengadilan Negeri Ngabang pengulangan kejahatan (residiv) yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berjumlah 10 kasus dalam kurun waktu dua tahun. Dari tahun 2016 terdapat 2 kasus pengulangan kejahatan (residiv), pada tahun 2017 terdapat 8 kasus pengulangan kejahatan (residiv). Kasus yang dilakukan anak tersebut yaitu mencuri dalam keadaan memberatkan. Tingkat pendidikan anak yang melakukan kejahatan tersebut rata-rata SMP hingga SMA maupun yang putus sekolah, latar belakang keluarga mereka pun dari yang mampu hingga yang tidak mampu dan umur rata-rata anak yang melakukan pengulangan kejahatan (residiv) antara 12-18 tahun. Skripsi ini memuat rumusan masalah : “faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya pengulangan kejahatan (residiv) yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak di Tinjau dari Aspek Kriminologi?. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antar teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer, dan data sekunder. Metode deskriptif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis data berdasarkan keadaan atau fakta-fakta tampak sebagaimana adanya di lapangan pada saat penelitian ini dilakukan. Anak yang usianya masih muda memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Dalam melaksanakan pembinaan anak, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat khususnya Negara. Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian yang serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat. Pihak Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS), dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah melaksanakan upaya penanggulangan secara optimal terhadap terjadinya pengulangan kejahatan (residiv) yang dilakukan oleh anak, namun pada kenyataannya di lapangan masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan hal tersebut dapat menggangu ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Kata Kunci : Pengulangan Kejahatan (Residiv), Anak Di Bawah Umur]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK OLEH ORANG TUA PASANGAN KAWIN MASYARAKAT ETNIS MADURA DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA ]]>
<![CDATA[NIM. A1012131194, RINO NOVALIANDO]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11.642 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, karena hal tersebut menjadi bagian dalam pelaksanaan ibadah. Setiap orang yang merasa diri dan dinilai telah mampu serta sudah waktunya untuk melangsungkan perkawinan, tentu menjadi hal yang tidak perlu untuk ditunda-tunda. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa aturan yang mengikat, salah satunya adalah tentang batasan usia yang dibolehkan untuk menikah, bagi calon pasangan kawin.Jika syarat ketentuan usia belum terpenuhi, maka ada syarat khusus yang harus ditempuh yakni mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Namun kenyataan yang dijumpai adalah masih ada mereka yang menikah namun masih di bawah umur, akan tetapi tidak mengajukan permohoan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Disinilah salah satu sisi terjadinya permasalahan hukum dalam bidang perkawinanPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa semua fakta tersebut guna untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan teknik dan alat pengumpul data adalah dengan komunikasi langsung dan tidak langsung serta dengan populasi dan sampel.Rumusan Masalah : Mengapa Orang Tua Pasangan Kawin Masyarakat Etnis Madura Tidak memanfaatkan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Pasangan Nikah Yang Belum Cukup Umur ?Tujuan Penelitian Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pemanfaatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Untuk mengungkapkan faktor penyebab orang tua pasangan kawin masyarakat etnis Madura di Kecamatan Pontianak Utara tidak memanfaatkan dispensasi kawin di Pengadilan agama Untuk mengungkapkan akibat tidak dimanfaatkannya permohonan dispensasi kawin oleh orang tua pasangan kawin.Hasil Penelitian : Bahwa orang tua/wali pasangan kawin di bawah umur di Kecamatan Pontianak Utara belum memanfaatkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak, terkait dengan pernikahan putra putri mereka yang masih di bawah umur. Adapun faktor penyebab belum dimanfaatkannya permohonan dispensasi kawin tersebut lebih dikarenakan faktor ketidaktahuan mereka serta budaya masyarakat yang turun temurun. Bahwa akibat dari tidak dimanfaatkannya permohonan dispensasi kawin oleh orang tua pasangan kawain di bawah umur, maka perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum serta tidak tercatat sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Dispensasi kawin, Orang tua, Pengadilan Agama]]>
