cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,508 Documents
 342   343   344   345   346 
PELAKSANAAN UPACARA ADAT RANUPADA DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT JAWA DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG NIM. A1011221223, ANGGI DIAH CAHYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the implementation of the Ranupada traditional ceremony in the customary marriage of the Javanese community in Jawa Tengah Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. Ranupada is a sacred ritual within the panggih manten procession in which the bride washes the groom's feet using flower-scented water (kembang setaman) as a symbol of respect, loyalty, and the seeking of ancestral blessings. The research question addressed is whether the Ranupada ceremony in Jawa Tengah Village is carried out in accordance with its original customs. This study employs an empirical legal research method of descriptive-analytical nature, with data collected through direct interviews with one traditional elder and three married couples who held their weddings between April 2024 and April 2026. The data were processed qualitatively. The results indicate that the Ranupada ceremony is still performed but has undergone cultural shifts; of the three couples surveyed, only one couple (33.3%) carried out the complete ceremony according to original customs, while two couples (66.7%) performed a simplified version. Contributing factors include economic limitations, globalization and the growing trend of intimate weddings, and difficulty obtaining traditional ritual items such as the Javanese-carved metal bokor. The legal consequence for couples who do not perform Ranupada is not a formal customary sanction but rather social and moral sanctions such as reprimand and social exclusion. Preservation efforts by the traditional elder include education on philosophical values, socialization of cultural preservation, and knowledge-sharing with the younger generation. Keywords: customary law, cultural shift, Javanese customary marriage, Ranupada, traditional ceremony.   Penelitian ini membahas pelaksanaan upacara adat Ranupada dalam perkawinan adat masyarakat Jawa di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Ranupada merupakan prosesi sakral dalam tahapan panggih manten, yaitu mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki menggunakan air kembang setaman sebagai simbol penghormatan, kesetiaan, dan permohonan restu leluhur. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah upacara adat Ranupada di Desa Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan adat aslinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap satu tetua adat dan tiga pasang pengantin yang melangsungkan perkawinan pada periode April 2024 sampai April 2026. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat Ranupada di Desa Jawa Tengah masih dilaksanakan namun telah mengalami pergeseran; dari tiga pasang responden, hanya satu pasang (33,3%) melaksanakan prosesi secara lengkap sesuai adat aslinya, sedangkan dua pasang (66,7%) melaksanakannya dengan penyederhanaan. Faktor penyebab pergeseran meliputi keterbatasan ekonomi, arus globalisasi dan tren intimate wedding, serta sulitnya memperoleh perlengkapan adat seperti bokor logam mulia berukir Jawa. Akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan Ranupada bukan berupa sanksi adat formal, melainkan sanksi sosial dan moral berupa teguran, penilaian negatif, hingga pengucilan. Upaya pelestarian oleh tetua adat meliputi edukasi nilai filosofis adat, sosialisasi pentingnya pelestarian budaya, dan pemberian pengetahuan kepada generasi muda. Kata Kunci: hukum adat, perkawinan adat Jawa, pergeseran budaya, Ranupada, upacara adat.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PE RL I NDUNGAN DAN PE NGE L O L AA N LI NGKUNGAN H I DUP (Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau) NIM. A1011221078, ANJELA LUSIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, seperti penurunan kualitas air sungai, kerusakan tanah, terganggunya ekosistem, serta dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, aktivitas PETI yang masih terus berlangsung menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara efektif, serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan akibat aktivitas PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan akibat aktivitas PETI di Kecamatan Nanga Mahap khususnya di Desa Tembaga, Landau Apin, dan Batu Pahat belum dilaksanakan secara efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor kebudayaan berupa ketergantungan masyarakat terhadap PETI sebagai sumber mata pencaharian. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait meliputi pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan, razia, penertiban, penghentian aktivitas PETI, dan penyitaan mesin dompeng. Namun, upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya serta dampak PETI masih belum optimal sehingga belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan, optimalisasi sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat, serta penyediaan alternatif mata pencaharian guna mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.   Illegal Gold Mining (PETI) in Nanga Mahap District, Sekadau Regency, is still ongoing and has the potential to cause environmental pollution and damage, such as decreased river water quality, soil damage, ecosystem disruption, and impacts on the socio-economic life of the community. The Sekadau Regency Government has the authority to enforce environmental law, as stipulated in Article 5 paragraph (1) letter p of Sekadau Regency Regulation Number 3 of 2015 concerning Environmental Protection and Management. However, the ongoing PETI activities indicate that environmental law enforcement has not been implemented effectively. This study used an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, documentation, questionnaires, and literature studies, then analyzed qualitatively. This study aims to analyze the factors that cause environmental law enforcement due to PETI, based on Article 5 paragraph (1) letter p of Sekadau Regency Regulation Number 3 of 2015, to not be implemented effectively, and to determine the local government's efforts to enforce environmental law due to PETI activities. The research results indicate that environmental law enforcement related to illegal mining (PETI) activities in Nanga Mahap District, particularly in Tembaga, Landau Apin, and Batu Pahat Villages, has not been effectively implemented. This situation is influenced by several factors, including suboptimal law enforcement, limited facilities and infrastructure, low public legal awareness, and cultural factors such as community dependence on PETI as a source of livelihood. Efforts undertaken by the local government and relevant agencies include supervision, environmental quality monitoring, raids, enforcement, cessation of PETI activities, and confiscation of mining machines. However, preventive efforts, such as outreach and education regarding the dangers and impacts of PETI, have not been optimal, thus failing to fully raise public legal awareness. Therefore, improved inter-agency coordination, strengthened oversight, optimized outreach and legal guidance for the community, and the provision of alternative livelihoods are needed to support effective environmental law enforcement and achieve environmental sustainability in Nanga Mahap District, Sekadau Regency. Keywords: Environmental Law Enforcement, Illegal Gold Mining (PETI), Environment, Local Government Sekadau Regency.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK DENGAN PT. GLOPER PRIMA MANDIRI DALAM PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN NIM. A1011221127, CHRISTIAN GENTA BRAJAMUSTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyediaan alat kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, RSUD Landak melakukan kerja sama dengan PT. Gloper Prima Mandiri melalui suatu perjanjian kerja sama pengadaan alat kesehatan. Pelaksanaan kerja sama tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian dengan prinsip hukum perjanjian, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri, kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta implikasi hukum yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian kerja sama, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu RSUD Landak dan PT. Gloper Prima Mandiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai data pendukung dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak serta memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian, terutama terkait hak dan kewajiban, pelaksanaan prestasi, serta pengawasan dan evaluasi kerja sama. Kendala yang ditemukan berkaitan dengan aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dan terlaksana secara efektif dapat diterima. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.   Kata Kunci : Perjanjian, Kerja Sama, Alat Kesehatan, Pengadaan, Rumah Sakit.   The availability of adequate medical equipment is a crucial factor in supporting the quality of healthcare services provided by regional hospitals. To address this need, the Regional General Hospital (RSUD) of Landak entered into a cooperation agreement with PT. Gloper Prima Mandiri for the provision of medical equipment. The implementation of such cooperation requires legal assessment to determine whether the agreement complies with contractual principles, applicable legal provisions, and the obligations established between the parties. This study aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between RSUD Landak and PT. Gloper Prima Mandiri, identify obstacles encountered during its implementation, and examine the legal implications arising from the agreement. This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive approach. The study combines legal analysis of relevant regulations and cooperation agreement documents with empirical data obtained through interviews with related parties. Data were collected through document analysis, literature review, observation, and interviews with representatives of RSUD Landak and PT. Gloper Prima Mandiri as the research informants. The findings indicate that the cooperation agreement between RSUD Landak and PT. Gloper Prima Mandiri has been implemented in accordance with the principles of contract law, particularly regarding mutual agreement, the fulfillment of rights and obligations, and monitoring and evaluation mechanisms. Although several technical and administrative obstacles were identified, they did not substantially hinder the implementation of the agreement. This study concludes that the cooperation agreement has provided a valid legal framework for medical equipment provision and demonstrates the importance of strengthening supervision and evaluation mechanisms to ensure transparency, accountability, and sustainable public service improvement.  Keywords :Agreement, Cooperation, Medical Equipment, Procurement, Hospital  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN NIM. A1011221024, NIKE INDRIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fluctuating open unemployment rate in Sanggau Regency is one of the issues that requires attention from the local government, particularly in relation to limited employment opportunities and the mismatch between job seekers’ competencies and the needs of the labor market. The Sanggau Regency Government regulates efforts to expand employment opportunities through Sanggau Regency Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Manpower Administration, particularly Article 20 paragraph (2). This study aims to analyze the implementation of this provision in expanding employment opportunities in Sanggau Regency. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through document studies and interviews with the Sanggau Regency Manpower and Transmigration Office, business actors, and job seekers. The analysis uses Soerjono Soekanto’s Legal Effectiveness Theory, which consists of legal, law enforcement, facilities or infrastructure, societal, and cultural factors. The results show that the implementation of Article 20 paragraph (2) has not yet been optimal. In 2025, out of 350 registered job seekers, only 53 were successfully placed in employment, while 297 had not yet been placed. The obstacles include limited budgets and training facilities, a limited number of job vacancies, and a mismatch between job seekers’ competencies and labor market needs. Nevertheless, skills training and entrepreneurship programs have had a positive impact by improving skills and encouraging economic independence among the community. Therefore, increased budgetary and facility support, stronger cooperation with the business sector, and adjustments to training programs based on labor market needs are required. Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Manpower, Unemployment, Legal Effectiveness.   Tingginya angka pengangguran terbuka yang fluktuatif di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja dan ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengatur upaya perluasan kesempatan kerja melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 20 ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, pelaku usaha, serta pencari kerja. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 ayat (2) belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2025, dari 350 pencari kerja yang terdaftar, hanya 53 orang yang berhasil ditempatkan bekerja, sedangkan 297 orang belum ditempatkan. Hambatan meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan, terbatasnya lowongan kerja, serta ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Meskipun demikian, pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas, penguatan kerja sama dengan dunia usaha, serta penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketenagakerjaan, Pengangguran, Efektivitas Hukum.    
LARANGAN PRAKTIK AI PASAL 5 AI ACT UNI EROPA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HUKUM INDONESIA NIM. A1012221075, RICHARD RICH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, namun juga menimbulkan risiko hukum apabila digunakan untuk memanipulasi perilaku manusia, mengeksploitasi kelompok rentan, melakukan social scoring, serta menggunakan data biometrik tanpa izin. Oleh karena itu, Uni Eropa mengatur larangan praktik AI tertentu dalam Pasal 5 Artificial Intelligence Act (AI Act). Penelitian ini membahas kaitan larangan praktik AI tersebut dengan tanggung jawab perdata dalam hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan praktik AI yang dilarang dalam Pasal 5 AI Act Uni Eropa serta tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik AI yang dilarang dalam Pasal 5 AI Act memiliki kaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan AI dibebankan kepada pihak yang terlibat, seperti pengembang, penyedia layanan, atau pengguna AI, karena AI belum diakui sebagai subjek hukum di Indonesia. Kata kunci: Artificial Intelligence, EU AI Act, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggungjawab Perdata    The development of Artificial Intelligence (AI) offers numerous benefits in various fields, but it also poses legal risks if used to manipulate human behavior, exploit vulnerable groups, conduct social scoring, and use biometric data without consent. Therefore, the European Union prohibits certain AI practices in Article 5 of the Artificial Intelligence Act (AI Act). This study examines the relationship between this prohibition on AI practices and civil liability under Indonesian law. The purpose of this study is to analyze the regulation of AI practices prohibited under Article 5 of the EU AI Act and civil liability for losses caused by the use of AI under Indonesian law. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual approach and case approach. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the AI practices prohibited under Article 5 of the AI Act are related to the concept of unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code. Responsibility for losses resulting from the use of AI rests with the parties involved, such as developers, service providers, or users, as AI is not yet recognized as a legal entity in Indonesia. Keywords: Artificial Intelligence, EU AI Act, Unlawful Acts, Civil Liability  
TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER DALAM PROMOSI INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL ( STUDI KASUS BINARY OPTION BINOMO) NIM. A1011221068, NUR HASHIMA TRISNA WATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata influencer dalam mempromosikan investasi ilegal melalui media sosial berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang mempromosikan investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Promosi yang dilakukan melalui media sosial dengan informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada influencer adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, influencer tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum atas konten promosi yang disampaikan kepada publik. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Influencer, Investasi Ilegal, Perbuatan Melawan Hukum   This study aims to analyze the civil liability of influencers in promoting illegal investments through social media based on the provisions of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that influencers who promote illegal investments can be held civilly liable if they fulfill the elements of an unlawful act, namely the existence of an act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss incurred. Promotional activities conducted through social media that contain misleading information can cause harm to the public as consumers. Furthermore, the form of civil liability that can be imposed on influencers is the obligation to compensate victims for both material and immaterial damages. Therefore, influencers do not only bear moral responsibility but also legal responsibility for the promotional content delivered to the public. Keywords: Civil Liability, Influencer, Illegal Investment, Unlawful Act.  
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA PENJUAL ATAS PEMALSUAN MEREK PADA PLATFORM SHOPEE NIM. A1012221098, MARIANUS GERE WERO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Penjual atas Pemalsuan Merek pada Platform Shopee.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik yang semakin pesat, khususnya melalui marketplace Shopee, yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan tersebut adalah peredaran barang bermerek palsu yang dijual oleh penjual melalui platform Shopee. Praktik pemalsuan merek merugikan pemilik merek yang sah karena melanggar hak eksklusif atas merek terdaftar, merugikan konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas dan jaminan merek asli, serta mengganggu kepastian hukum dalam perdagangan elektronik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para ahli, serta bahan hukum lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan mengenai transaksi elektronik, serta ketentuan hukum yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Penelitian ini juga menggunakan teori hukum perikatan, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata, perlindungan hukum, kepastian hukum, hak merek dalam hak kekayaan intelektual, dan e-commerce sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan Shopee merupakan hubungan kontraktual elektronik yang lahir dari persetujuan penjual terhadap syarat layanan atau ketentuan penggunaan platform. Pemalsuan merek yang dilakukan oleh penjual menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak eksklusif pemilik merek, kerugian bagi konsumen, sanksi internal platform, serta kemungkinan gugatan perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Tanggung jawab perdata penjual dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, karena penjual secara aktif mengunggah, menawarkan, mempromosikan, dan menjual barang dengan menggunakan merek palsu. Oleh karena itu, penjual bertanggung jawab secara langsung untuk mengganti kerugian, menghentikan penjualan, menghapus produk yang melanggar, menarik barang dari peredaran, serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Pemalsuan Merek, Penjual, Shopee, Perbuatan Melawan Hukum.    This research is entitled "A Legal Analysis of Sellers' Civil Liability for Trademark Counterfeiting on the Shopee Platform." This research is motivated by the rapid development of electronic commerce, particularly through the Shopee marketplace, which not only facilitates buying and selling transactions but also raises various legal issues. One such issue is the circulation of counterfeit branded goods sold by sellers on the Shopee platform. The practice of brand counterfeiting harms legitimate brand owners by violating exclusive rights to registered brands, harms consumers because the goods received do not conform to the quality and guarantees of the original brand, and disrupts legal certainty in e-commerce. The main problem in this research is the civil liability of sellers for brand counterfeiting on the Shopee platform. The research method used is a normative legal method with a descriptive analytical nature. This study utilizes secondary data obtained through a literature review of laws and regulations, books, journals, expert opinions, and other relevant legal materials. The analysis was conducted by examining positive legal provisions in Indonesia, specifically the Civil Code, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, regulations regarding electronic transactions, and legal provisions governing commerce through electronic systems. This research also used the legal theories of contractual obligations, torts, civil liability, legal protection, legal certainty, trademark rights in intellectual property rights, and e-commerce as the basis for the analysis. The results indicate that the legal relationship between sellers and Shopee is an electronic contractual relationship arising from the seller's agreement to the platform's terms of service or terms of use. Trademark counterfeiting by sellers results in legal consequences in the form of violations of the brand owner's exclusive rights, losses to consumers, internal platform sanctions, and potential civil lawsuits or criminal liability if the elements specified by law are met. The seller's civil liability can be based on unlawful acts, as the seller actively uploads, offers, promotes, and sells goods using another party's trademark without permission. Therefore, the seller is directly responsible for compensating for losses, stopping sales, removing infringing products, recalling goods from circulation, and providing compensation to the injured party.   Keywords: Civil Liability, Trademark Counterfeiting, Seller, Shopee, Unlawful Acts.    
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK AIRPODS PALSU DI TOKOPEDIA NIM. A1011221091, MUHAMMAD ATHA ZENOBIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development of Electronic Commerce (e-commerce) in Indonesia offers transaction conveniences but conversely triggers the proliferation of illegal goods, such as counterfeit Apple AirPods on the Tokopedia platform. Sellers exploit information asymmetry, digital manipulations (e.g., duplicating active serial numbers and cloning iOS pop-up animations), and promotional features like "Flash Sale" to deceive buyers. This study aims to analyze the legal qualification of violations committed by merchants selling fake AirPods on Tokopedia under the Consumer Protection Act and to examine the efforts and accountabilities undertaken by Tokopedia in mitigating the financial losses suffered by consumers. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that merchants selling counterfeit AirPods on Tokopedia strictly violate Article 8 paragraph (1) and Article 9 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, due to trading products with hidden defects that do not comply with quality standards and honest information. Meanwhile, Tokopedia fulfills its legal obligations under the E-commerce Regulation and the ITE Law through private regulations and an internal sanction system. These repressive measures keep Tokopedia within the protection of the Safe Harbor doctrine. Consumer rights restoration via the Resolution Center acts as an effective first-line defense, although its preventive efficacy remains hindered by merchants' semantic manipulations and the ease of creating new accounts. Keywords: Consumer Protection; Counterfeit AirPods; E-commerce; Tokopedia; Safe Harbor Perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) di Indonesia membawa kemudahan transaksi, namun memicu maraknya peredaran barang ilegal, salah satunya produk Apple AirPods palsu di platform Tokopedia. Penjual memanfaatkan asimetri informasi dan rekayasa digital (seperti duplikasi nomor seri dan manipulasi animasi pop-up pada sistem iOS) serta fitur promosi "Diskon Kilat" untuk mengecoh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha yang menjual AirPods palsu di Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mengkaji upaya dan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tokopedia dalam mengatasi dampak kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha (penjual) AirPods palsu di Tokopedia secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f serta Pasal 9 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang cacat tersembunyi. Sementara itu, Tokopedia selaku penyelenggara platform telah memiliki regulasi privat berupa Kebijakan Anti Pemalsuan dan sistem sanksi internal sebagai pemenuhan kewajiban hukum berdasarkan PP PMSE dan UU ITE. Tindakan represif ini menempatkan Tokopedia di dalam perlindungan doktrin Safe Harbor, membebaskannya dari tanggung jawab renteng. Pemulihan hak konsumen melalui Pusat Resolusi menjadi garda terdepan (first-line defense) yang efektif, meskipun efektivitas preventifnya masih terhambat oleh manipulasi semantik penjual. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; AirPods Palsu; E-commerce; Tokopedia; Safe Harbor
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA NON PROSEDURAL NIM. A1011201241, PERDIANUS DARUSMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Pekerja migran Indonesia merupakan bagian penting dari tenaga kerja di luar negeri yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, pelindungan hukum bagi pekerja migran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap layanan kesehatan, hak-hak sosial, dan perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja migran, implementasi pelindungan hukum dalam praktik, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur pelindungan pekerja migran, implementasinya masih belum optimal. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kerjasama bilateral khusus berskema perlindungan kemanusiaan lintas batas negara, mempercepat pembahasan RUU perubahan ketiga UU PPMI terkait klausul amnesti, kolaborasi dengan jaringan pengamanan sosial non pemerintah dan pengembangan program pelatihan bagi calon pekerja migran. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pelindungan hukum bagi pekerjamigran Indonesia dan melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif. Kata kunci: pekerja migran, pelindungan hukum, non-prosedural, Indonesia   This study aims to analyze the legal protection of the rights of Indonesian migrant workers who work in a non-procedural manner. Indonesian migrant workers are an important part of the overseas workforce that makes a significant contribution to the Indonesian economy. However, legal protection for migrant workers still faces various challenges, especially in access to health services, social rights, and protection against violence in the workplace. Using a qualitative approach, this study analyzes laws and regulations related to the protection of migrant workers, the implementation of legal protection in practice, and offers recommendations to improve legal protection for migrant workers. The results of the study show that although there are regulations that regulate the protection of migrant workers, their implementation is still not optimal. The recommendations submitted include increasing bilateral cooperation specifically with cross-border humanitarian protection schemes, accelerating the discussion of the third amendment bill to the PPMI Law related to the amnesty clause, collaboration with non-governmental social security networks and the development of training programs for prospective migrant workers. It is hoped that the results of this research can contribute to improving the legal protection system for Indonesian migrant workers and protecting their rights more effectively. Keywords: migrant workers, legal protection, non-procedural, Indonesia
PEMBATALAN TRANSAKSI GAME ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR NIM. A1011221296, AURELIA SEPTA WULAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital technology has increased online game transactions that may be carried out by minors. This condition raises legal issues when transactions are made without parental consent, particularly because legal capacity constitutes one of the subjectiverequirementsfor avalidagreement.Thisstudyaimstoanalyzethecancellation of online game transactions conducted by parents in relation to transactions made by minors and to examine the legal force of suchcancellation. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed normatively and qualitatively through legal interpretation and by relating legal norms to online game transactions. The findings show that online game transactions constitute electronic agreements that are principallysubjecttoArticle1320oftheIndonesianCivilCode.Whenatransactionismade by a minor who lacks legal capacity, the agreement contains a defect in a subjective requirementandisthereforevoidableratherthanautomaticallyvoid.Parentsorguardians may seek cancellation to protect the child's interests. The mechanism may begin with a cancellation or refund request to the service provider, followed by non-litigation dispute resolution and, where necessary, litigation before a court. The legal force of cancellation dependsonitslegalbasisandtheabilitytoestablishthatthetransactionwasactuallymade by the minor without parental consent. Keywords: minor, civil law, annulment of contract,electronic transaction, online game transaction   Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya transaksi game online yang dapatdilakukanolehanakdibawahumur.Kondisitersebutmenimbulkanpersoalanhukum ketika transaksi dilakukan tanpa persetujuan orang tua, terutama karena kecakapan merupakan salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan transaksi game online yang dilakukan oleh orang tua terhadap transaksi anak di bawah umur serta menganalisis kekuatan hukum pembatalannya. Penelitianmenggunakanmetodehukumnormatifdenganpendekatanperundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif melalui penafsiran dan pengaitan norma hukum dengan persoalan transaksi game online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi game online merupakan bentuk perjanjian elektronik yang pada prinsipnya tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila transaksi dilakukan oleh anak yang belum cakap hukum, terdapat cacat pada syarat subjektif sehingga perjanjian bersifatdapatdibatalkan,bukanbataldemihukum.Orangtuaatauwalidapatmengajukan pembatalan untuk melindungi kepentingan anak. Mekanismenya dapat ditempuh melalui permohonan pembatalan atau refund kepada penyedia layanan, penyelesaian sengketa non-litigasi, dan gugatan ke pengadilan apabila upaya sebelumnya tidak berhasil. Kekuatan hukum pembatalan bergantung pada dasar hukum dan kemampuan membuktikan bahwa transaksi benar dilakukan oleh anak tanpa persetujuan orang tua. Kata Kunci: anak di bawah umur, hukum perdata, pembatalan perjanjian, transaksi elektronik, transaksi game online

Page 344 of 351 | Total Record : 3508

 342   343   344   345   346 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue