Garuda - Garba Rujukan Digital

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS RIEZKY KABAH DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESI GURU NIM. A1011211020, ERISA BORNEO PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Social media platforms such as TikTok have increasingly become influential virtual public spaces for shaping opinions, behavior, and even the reputation of individuals and groups. However, the convenience and widespread reach of these platforms have also given rise to various legal challenges, one of which is the increasing occurrence of online defamation. This study aims to analyze unlawful acts from a civil law perspective based on relevant theories of civil liability in the case involving Riezky Kabah and PGRI concerning alleged defamation through the TikTok platform. In addition, this study examines the forms of material and immaterial losses arising from the alleged defamation suffered by the affected party. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach. The approaches used include the statutory approach and the conceptual approach. The data consist of secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research. The data were analyzed qualitatively to examine legal liability for defamation of teachers through social media based on the applicable laws and regulations. The results of the study indicate that a TikTok video that generalizes teachers as evil and corrupt individuals fulfills the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Such conduct causes immaterial losses in the form of damage to the reputation, honor, and credibility of the teaching profession, as well as material losses in the form of expenses incurred for reputation restoration and legal proceedings. Therefore, the perpetrator may be held civilly liable to provide proportional compensation, both financially and through non-financial remedies, such as a public apology and clarification. Keywords: Defamation; Unlawful Act; Civil Liability; Material and Immaterial Losses; Social Media. Platform media sosial seperti TikTok kini menjadi ruang publik virtual yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini, perilaku, dan bahkan reputasi seseorang atau suatu kelompok. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban perdata yang relevan pada kasus Riezky Kabah dengan PGRI terkait pencemaran nama baik melalui platform TikTok. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan bentuk kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus Riezky Kabah dengan PGRI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran nama baik guru melalui media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unggahan video TikTok yang menggeneralisasi guru sebagai pihak yang jahat dan melakukan korupsi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian imateriil berupa kerusakan reputasi, kehormatan, dan kredibilitas profesi guru serta kerugian materiil berupa biaya pemulihan nama baik dan upaya hukum. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi secara proporsional, baik dalam bentuk finansial maupun pemulihan nonfinansial berupa permohonan maaf dan klarifikasi publik. Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Perbuatan Melawan Hukum; Pertanggungjawaban Perdata.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 NIM. A1011221271, HELI ELISTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the implementation of industrial business licensing in Pontianak City based on Government Regulation Number 28 of 2025 concerning Risk-Based Business Licensing, identify the obstacles encountered in its implementation, and examine the efforts made by the local government to improve its effectiveness. This research employed an empirical juridical method using both statutory and field approaches. Data were collected through library research and interviews with the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Pontianak City, the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade of Pontianak City, and five industrial business actors, and were analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of industrial business licensing has been carried out through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system in accordance with Government Regulation Number 28 of 2025. However, several obstacles remain, including the limited understanding of business actors regarding licensing requirements, inaccurate selection of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), and technical issues in using the OSS-RBA system. The local government has addressed these issues through socialization, guidance, assistance, and supervision to improve business compliance with risk-based licensing regulations. Keywords: Business Licensing, Risk-Based Licensing, OSS-RBA, Industrial Business, Pontianak City. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, serta lima pelaku usaha industri, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha industri telah dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan komitmen perizinan, ketidaksesuaian pemilihan KBLI, dan kendala teknis dalam penggunaan sistem OSS-RBA. Upaya pemerintah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko. Kata Kunci: Perizinan Berusaha, OSS-RBA, Usaha Industri, Kota Pontianak.

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PERGERAKAN ANGKUTAN PENUMPANG TRAVEL TANPA IZIN DIKECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK NIM. A1012221101, KEVIN SAMUDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Landak terhadap travel tanpa izin di Kecamatan Ngabang. Maraknya travel tanpa izin (travel gelap) menunjukkan kesenjangan antara regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan implementasinya di lapangan. Di satu sisi travel tanpa izin memudahkan akses transportasi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan risiko seperti rendahnya standar keselamatan, tidak adanya perlindungan hukum, serta kerugian bagi pelaku usaha transportasi legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, aparat kepolisian, pelaku usaha travel tanpa izin, serta masyarakat pengguna jasa di Kecamatan , kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terdiri atas preventif, berupa sosialisasi, edukasi pelaku usaha, pemeriksaan administrasi kendaraan, dan koordinasi dengan Kepolisian; serta represif, berupa pemeriksaan kendaraan di lapangan, pendataan, operasi gabungan, dan pemberian teguran/pembinaan, namun keduanya belum dilaksanakan secara khusus sehingga belum optimal. Pelaksanaannya juga terkendala oleh belum adanya regulasi teknis karena perizinan mengharuskan bentuk PT/CV sementara pelaku usaha umumnya beroperasi mandiri, keterbatasan personel dan anggaran, sulitnya mengidentifikasi kendaraan berpelat hitam dengan pola operasional door to door yang fleksibel, rendahnya kesadaran hukum, serta tingginya kebutuhan masyarakat akan travel yang dinilai lebih praktis dibanding angkutan umum resmi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pengawasan kebijakan transportasi, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan dan penertiban angkutan tanpa izin. Kata kunci: pengawasan, travel gelap, Dinas Perhubungan, angkutan tanpa izin, transportasi darat This study aims to analyze the oversight conducted by the Landak Regency Transportation Agency regarding unlicensed shuttle services (*travel gelap*) in Ngabang District. The prevalence of these unlicensed services highlights a gap between existing regulations—specifically Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation—and their implementation in the field. While unlicensed shuttle services facilitate public access to transportation, they also pose risks such as substandard safety, a lack of legal protection, and financial losses for legitimate transportation operators. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were gathered through interviews, observations, and document analysis involving the Landak Regency Transportation Agency, police officers, unlicensed shuttle operators, and service users in Ngabang District; the data were subsequently analyzed through stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the oversight measures consist of preventive actions—such as public awareness campaigns, operator education, vehicle administrative checks, and coordination with the police—and repressive actions, such as field inspections, data collection, joint operations, and the issuance of warnings or guidance. However, neither approach has been implemented in a dedicated manner, resulting in suboptimal outcomes. Implementation is further hindered by the absence of specific technical regulations (as licensing requires a corporate entity structure like a PT or CV, whereas operators generally work independently), limited personnel and budget, the difficulty of identifying private-plate vehicles with flexible door-to-door operations, low legal awareness, and high public demand for these services, which are perceived as more practical than official public transportation. This study is expected to contribute theoretically to the field of public administration—specifically regarding transportation policy oversight—and practically serve as a basis for local government evaluation in improving the supervision and regulation of unlicensed transportation services. Keywords: oversight, unauthorized shuttle services, Transportation Agency, unauthorized transport, land transportation

PENURUNAN PRAKTIK PELAKSANAAN ADAT MANGOKAL HOLI KALANGAN GENERASI MUDA BATAK TOBA NIM. A1011221257, PETRUS MIDUK YOSAFAT TAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mangokal Holi merupakan salah satu tradisi sakral masyarakat Batak Toba yang melibatkan kegiatan menggali dan memindahkan tulang belulang leluhur ke tempat yang lebih terhormat, seperti tugu atau monumen keluarga yang bersifat permanen. Tradisi ini bukan sekadar ritual pemindahan jasad, melainkan sarana untuk menegaskan kembali kedudukan leluhur dalam struktur kekerabatan (dalihan na tolu) serta wujud penghormatan tertinggi keturunan kepada para pendahulunya. Upacara ini mencerminkan keyakinan masyarakat Batak Toba bahwa ikatan spiritual antara leluhur dan keturunannya yang masih hidup tetap terjaga meskipun sang leluhur telah tiada, sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai kewajiban adat yang sarat makna religius dan sosial. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, eksistensi tradisi ini menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengancam kelestariannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pelestarian pelaksanaan adat Mangokal Holi oleh masyarakat adat Batak Toba di tengah dinamika perubahan sosial saat ini. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu pendekatan yang berbasis pada observasi langsung, pengalaman nyata, serta pengamatan lapangan guna memahami bagaimana tradisi Mangokal Holi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali fakta-fakta empiris di lapangan sebagai dasar untuk memahami dinamika pelaksanaan tradisi tersebut secara lebih mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara Mangokal Holi mengalami penurunan yang signifikan di masa kini. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan zaman yang mendorong pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat, keterbatasan ekonomi yang menjadi kendala utama mengingat besarnya biaya pelaksanaan upacara, serta rendahnya minat dan pemahaman generasi muda terhadap tradisi leluhur mereka akibat kurangnya transmisi pengetahuan adat secara berkelanjutan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, parhata Kota Balige melakukan upaya pelestarian dengan cara memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai makna dan pentingnya upacara Mangokal Holi sebagai bentuk penghormatan serta pengenangan terhadap para nenek moyang. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya Batak Toba agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kata Kunci: Mangokal Holi, Batak Toba, Generasi Muda Mangokal Holi is one of the sacred traditions of the Batak Toba community, involving the excavation and relocation of ancestral bones to a more honorable place, such as a family tugu (monument) of a permanent nature. This tradition is not merely a ritual of relocating remains, but also a means of reaffirming the position of ancestors within the kinship structure (dalihan na tolu) and a manifestation of the highest respect that descendants pay to their forebears. This ceremony reflects the belief of the Batak Toba community that the spiritual bond between ancestors and their living descendants remains intact even after the ancestor has passed away, making its performance regarded as a customary obligation imbued with religious and social significance. However, over time, the existence of this tradition faces various challenges that potentially threaten its sustainability. Based on this background, the research problem formulated in this study is how the Batak Toba indigenous community undertakes efforts to preserve the practice of the Mangokal Holi customary ceremony amid the current dynamics of social change. This research employs an empirical method, namely an approach based on direct observation, real-life experience, and field observation to understand how the Mangokal Holi tradition is practiced in society today. Through this approach, the researcher seeks to gather empirical facts in the field as a basis for understanding the dynamics of the tradition's implementation in a more in-depth and contextual manner. The research results indicate that the implementation of the Mangokal Holi ceremony has experienced a significant decline in recent times. This decline is caused by several factors, including the development of the times that has driven shifts in societal values and lifestyles, economic limitations that have become a major obstacle given the substantial costs required to hold the ceremony, and the low interest and understanding among the younger generation regarding their ancestral traditions due to the lack of sustained transmission of customary knowledge. In response to these conditions, the parhata (customary spokespersons) of Balige City have made preservation efforts by providing education to the younger generation about the meaning and importance of the Mangokal Holi ceremony as a form of respect and remembrance for their ancestors. This effort is expected to serve as a strategic step in maintaining the continuity of Batak Toba cultural values so that they remain alive and can be passed down to future generations. Keywords: Mangokal Holi, Batak Toba, Young Generation

IMPLIKASI YURIDIS CACAT ADMINISTRASI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN NIM. A1011221143, ADELIA KHAIRUNNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ideally, land title certificates provide legal certainty, but in practice, disputes frequently arise due to the issuance of certificates containing administrative defects. This issue was examined utilizing the theory of justice, the theory of legal certainty, and the integrative legal theory through a normative-empirical legal research method with a statutory approach. This study aims to determine the concrete parameters in identifying administrative defects in land title certificates under Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, as well as to examine the legal consequences or juridical implications of canceling such certificates based on Pasal 29 peraturan menteri a quo juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Data collection was conducted through a literature review of both primary and secondary legal materials, which were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method with systematic, grammatical, and teleological interpretation methods. The research findings indicate that the parameters of administrative defects are codified into 17 criteria, which are categorized into five main clusters: formal procedural errors, material substantive errors, overlapping juridical claims, sectoral administrative technical errors, and court judgment interventions; the juridical implication of which grants authority to Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional to internally cancel the certificates to restore the accuracy of land registration data. In conclusion, certificates proven to have administrative defects can be unilaterally canceled by Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional as part of its public supervisory function, subject to a maximum time limit of 5 years from the date of certificate issuance, beyond which cancellation must be pursued through judicial mechanisms; therefore, it is recommended that Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tighten the validation of juridical data at the initial registration stage to prevent the occurrence of maladministration. Keywords: Administrative Defects, Land Certificates, Title Cancellation, Land Cases. Sertifikat hak atas tanah idealnya memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering ditemukan sengketa akibat penerbitan sertifikat yang mengandung cacat administrasi. Masalah ini diteliti menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum, serta teori hukum integratif melalui jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter konkret dalam menentukan cacat administrasi terhadap sertifikat hak atas tanah berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta menguji akibat hukum atau implikasi yuridis pembatalan sertifikat tersebut berdasarkan Pasal 29 peraturan menteri a quo juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa parameter cacat administrasi dikodifikasikan ke dalam 17 kriteria yang terbagi menjadi lima kluster utama, yaitu kesalahan prosedural formal, kesalahan substansi materiil, tumpang tindih yuridis, kesalahan teknis administrasi sektoral, dan intervensi putusan pengadilan, di mana implikasi yuridisnya memberikan kewenangan bagi Menteri ATR/BPN untuk membatalkan sertifikat tersebut secara internal demi memulihkan kebenaran data pendaftaran tanah. Kesimpulannya, sertifikat yang terbukti cacat administrasi dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kementerian ATR/BPN sebagai fungsi pengawasan publik dengan batasan tenggat waktu maksimal 5 tahun sejak sertifikat terbit, yang mana jika waktu tersebut terlampaui maka pembatalan wajib ditempuh melalui jalur peradilan; oleh karena itu disarankan agar Kementerian ATR/BPN memperketat validasi data yuridis di awal pendaftaran guna mencegah terjadinya maladministrasi. Kata Kunci: Cacat Administrasi, Sertifikat Tanah, Pembatalan Hak, Kasus Pertanahan.

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA NOMOR 4/PDT/2019/PT PTK DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI PONTIANAK NIM. A1011221015, PUTRI HOIRUS SALAWIYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sengketa pertanahan masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat dan memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Salah satu sengketa pertanahan yang menimbulkan perbedaan pertimbangan hukum hakim terjadi dalam Perkara Nomor 4/PDT/2019/PT PTK yang merupakan perkara banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ptk. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penenlitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT PTK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disusum secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menilai penerapan hukum . Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara dirinya dengan Tergugat VI dan Tergugat VII serta tidak dapat membuktikan keterlibatan para tergugat dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan terpenuhinya syarat formil gugatan sebelum memeriksa pokok perkara. Ditinjau dari teori tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun akibat hukum dari putusan tersebut adalah dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ptk dan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard, serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Sengketa Pertanahan,Kepastian Hukum,Keadilan,Kemanfaatan Hukum. Land disputes remain a common legal issue in society and require resolution through the judiciary. One such land dispute resolution that raises differences in the judge's legal considerations occurred in Case Number 4/PDT/2019/PT PTK, an appeal case against the Pontianak District Court Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN Ptk. The differences in these decisions raise questions regarding the basis for the judge's legal considerations in deciding the case and the resulting legal consequences. The problem formulation in this study is how the judge's legal considerations in Decision Number 4/PDT/2019/PT PTK. This research is a normative legal study using both a statutory and case-based approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, and legal literature. All legal materials were analyzed qualitatively and systematically compiled according to the research topic to assess the application of the law. The results of the study show that the panel of judges at the appellate level declared the lawsuit inadmissible because the Plaintiff could not prove the existence of a legal relationship between himself and Defendant VI and Defendant VII and could not prove the involvement of the defendants in the alleged unlawful acts. These considerations indicate that the judge prioritized the fulfillment of the formal requirements of the lawsuit before examining the main case. Reviewed from the theory of legal objectives, legal certainty, justice, and legal benefits. The legal consequences of the decision were the cancellation of the Pontianak District Court Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN Ptk and the declaration of the Plaintiff's lawsuit as inadmissible niet ontvankelijk verklaard, and the Plaintiff was sentenced to pay court costs at both levels of court. Keywords: Legal Considerations, Land Disputes, Legal Certainty, Justice, Legal Benefits

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI PETASAN KOREK API DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211066, TEGUH FIRMANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran dan penjualan petasan korek api secara ilegal di tengah masyarakat, meskipun produk tersebut dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli petasan korek api tidak memenuhi syarat objektif keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebab (causa) yang halal, karena petasan korek api tergolong jenis yang tidak termasuk petasan yang dapat diperjualbelikan maupun digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 serta berada di luar cakupan izin resmi yang berlaku di Kota Pontianak. Dengan demikian, perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege) sejak semula. Kebatalan tersebut menimbulkan akibat hukum pada tiga ranah sekaligus, yaitu ranah hukum perdata berupa pengembalian prestasi berdasarkan lembaga pembayaran tidak terutang (onverschuldigde betaling), ranah hukum administrasi berupa potensi pencabutan izin, dan ranah hukum pidana berupa ancaman sanksi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh aparat penegak hukum serta kehati-hatian masyarakat dalam memastikan legalitas produk petasan yang beredar. Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Petasan Korek Api, Keabsahan Perjanjian, Akibat Hukum This study aims to analyze the validity of the sale and purchase agreement of matchstick firecrackers (petasan korek api) in Pontianak City and the legal consequences arising for the parties involved, both sellers and buyers. This research is motivated by the widespread illegal circulation and sale of firecrackers, despite such products being prohibited from trade under prevailing laws and regulations, which gives rise to legal issues concerning the validity of the agreement and consumer legal protection in the event of loss. This is a normative juridical legal research examining secondary data, including legislation, books, journals, and other relevant legal documents, using statutory and conceptual approaches. The results show that the sale and purchase agreement of firecrackers does not fulfill the fourth objective requirement of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely a lawful cause, because matchstick firecrackers do not fall within the category of firecrackers that may be legally traded or used under Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 17 of 2017, and fall outside the scope of the official licenses applicable in Pontianak City. Consequently, the agreement is null and void from the outset (nietig van rechtswege). This nullity gives rise to legal consequences in three areas at once: in civil law, through restitution based on the principle of undue payment (onverschuldigde betaling); in administrative law, through the potential revocation of business licenses; and in criminal law, through sanctions under Emergency Law Number 12 of 1951 and the Indonesian Criminal Code. This study recommends stricter supervision by law enforcement officials and greater public awareness in verifying the legality of firecracker products in circulation. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Firecrackers, Validity of Agreement, Legal Consequences

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ETLE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221081, RAMA WALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini diterapkan sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas guna menciptakan proses penindakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE di Kota Pontianak serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori tindak pidana dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang ditindak melalui ETLE merupakan tindak pidana pelanggaran (overtreding) atau recht delict sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran administratif, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, ETLE. Law enforcement regarding traffic violations has evolved alongside technological advancements through the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). This system has been implemented as part of the modernization of traffic law enforcement to create a more effective, transparent, and accountable enforcement process. This study aims to analyze criminal law enforcement against traffic violations based on ETLE in the city of Pontianak and to identify the obstacles faced in its implementation. This study is a normative-empirical research using a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained through interviews with the Traffic Directorate of the West Kalimantan Regional Police, while secondary data was sourced from legislation, books, journals, and documents relevant to the study. The collected data was then qualitatively analyzed using criminal act theory and law enforcement theory. The research violations enforced through ETLE constitute criminal offenses (overtreding) or recht delict as regulated in Undang-Undang No. 22 of 2009 on Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Challenges include the limitations of the ETLE system in detecting administrative violations, insufficient infrastructure, low public legal awareness, and discrepancies in vehicle ownership data. Keywords: Criminal Law Enforcement, Traffic Violations, ETLE.

WANPRESTASI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR CABANG PONTIANAK UTARA NIM. A1012191222, ZUHANDRE
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Analisis data dalam penelitian ini fokus pada 4 orang responden yang merupakan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Pontianak Utara yang melakukan wanprestasi dalam kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan usaha. Kajian menunjukkan bahwa 75% responden telah menjadi nasabah lebih dari satu tahun, dengan semua perjanjian pembiayaan dilakukan secara tertulis, memastikan kekuatan hukum jika terjadi perjanjian. Sebagian nasabah besar mengambil pinjaman untuk modal usaha, dengan 50% mendapatkan pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000. Semua responden melakukan pembayaran angsuran secara angsuran mingguan dan mengakui pernah wanprestasi. Faktor utama wanprestasi adalah pendapatan usaha yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, disusul oleh adanya pinjaman pada pihak lain dan keperluan yang mendesak. Biaya akibat wanprestasi menambah tekanan kepada kelompok nasabah, dengan tanggung jawab renteng diterapkan, dan jika tidak memenuhi kewajiban, dilakukan penagihan langsung ke rumah nasabah. Upaya hukum oleh PT. PNM untuk menyelesaikan isu wanprestasi saat ini lebih pada komunikasi dengan keluarga nasabah, tanpa perlu membawa masalah ini ke jalur hukum formal. Dari wawancara, Kepala Cabang menekankan bahwa edukasi di awal perjanjian dan pemantauan nasabah diarahkan untuk mencegah wanprestasi. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil dan kurangnya pengelolaan keuangan dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Kata Kunci : Perjanjian pembiayaan usaha, PNM, Wanprestasi. The data analysis in this study focuses on four respondents who are customers of PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, North Pontianak Branch, who have committed default (breach of contract) in fulfilling their business financing installment payment obligations. The findings indicate that 75% of the respondents have been customers for more than one year, and all financing agreements were made in written form, ensuring legal certainty in the event of a dispute. Most customers obtained financing for business capital purposes, with 50% receiving loans exceeding IDR 5,000,000. All respondents made installment payments on a weekly basis and admitted to having experienced default. The main factor causing default was that business income was only sufficient to meet daily living needs. Other contributing factors included outstanding loans from other parties and urgent financial needs. The costs arising from default placed additional pressure on customer groups, as the joint liability system (tanggung renteng) was applied. If customers failed to fulfill their obligations, direct collection efforts were carried out at their residences. PT PNM’s current approach to resolving default issues primarily involves communication with the customers’ families, without the need to pursue formal legal action. Based on the interview results, the Branch Manager emphasized that education at the beginning of the financing agreement and continuous customer monitoring are intended to prevent defaults. These findings indicate that the primary issues stem from the unstable economic conditions of customers and inadequate financial management in fulfilling their responsibilities to repay loan principal and interest. Keywords: Business Financing Agreement, PNM, Default.

PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM MELAKUKAN REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211082, INDIKA PRAMESUARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak terlantar di Kota Pontianak yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi melalui peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Anak terlantar merupakan kelompok yang rentan karena tidak memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran KPAD dalam mengawasi, mengoordinasikan, dan mendukung upaya rehabilitasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan KPAD dalam melakukan rehabilitasi anak terlantar di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak KPAD dan wali anak serta secara tidak langsung dengan anak terlantar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAD berperan sebagai lembaga pengawasan, pendampingan, monitoring, serta penghubung antara anak terlantar dengan instansi yang berwenang dalam memberikan layanan rehabilitasi. KPAD tidak melaksanakan rehabilitasi secara langsung, melainkan melakukan koordinasi dan rujukan kepada lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan anak, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, maupun instansi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, KPAD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, rendahnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana dan sumber daya yang dapat memengaruhi proses rehabilitasi anak terlantar. Dalam hal ini, akibat tidak terpenuhinya hak anak terlantar dapat menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek seperti kebutuhan pendidikan, pola pengasuhan, kasih sayang, serta pengembangan moral dan spiritual anak, sehingga membuat anak berisiko menghadapi hambatan dalam pertumbuhan. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang dilakukan KPAD memberikan kontribusi dalam mendukung perlindungan, pemenuhan hak, dan proses rehabilitasi anak terlantar di Kota Pontianak. Kata Kunci: KPAD, Rehabilitasi Anak, Anak Terlantar, Perlindungan Anak. This research is motivated by the continued existence of neglected children in Pontianak City who require protection and rehabilitation through the role of the Regional Child Protection Commission (KPAD). Neglected children are a vulnerable group because their rights are not optimally. Therefore, the role of KPAD is needed to supervise, coordinate, and support rehabilitation efforts to ensure the fulfillment of children's rights. This research aims to examine the role of KPAD in the rehabilitation of neglected children in Pontianak City and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical method, with data collected through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted directly with KPAD representatives and the children's guardians, and indirectly with neglected children. The data obtained were analyzed qualitatively by relating the findings from the field to the applicable laws and regulations and relevant theories, in order to draw conclusions based on the research questions. The results of the research indicate that KPAD plays a role in supervision, assistance, monitoring, and facilitating connections between neglected children and authorized institutions that provide rehabilitation services. KPAD does not directly carry out rehabilitation but instead coordinates with and refers children to relevant institutions according to their needs, such as the Social Affairs Office, the Education Office, and health institutions. In its implementation, KPAD still faces several obstacles, including limited authority, low levels of family support and public awareness, as well as limited facilities and resources, which may affect the rehabilitation process for neglected children. Furthermore, the failure to fulfill the rights of neglected children may have negative impacts on several aspects, including access to education, parenting and care, affection, and the development of children's moral and spiritual values, thereby putting children at risk of facing obstacles in their growth and development. Nevertheless, the cross-sectoral coordination and cooperation carried out by KPAD contribute to supporting the protection and fulfillment of children's rights, as well as the rehabilitation process for neglected children in Pontianak City. Keywords: KPAD, Child Rehabilitation, Abandoned Children, Child Protection.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA