Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201038, AL MIRA RAMADHANTY
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The circulation of counterfeit or unauthorized cosmetics in Pontianak City remains a significant problem that causes both health and economic losses to consumers, as such products fail to meet safety standards and may contain hazardous substances. This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers affected by the circulation of counterfeit cosmetics and to examine the enforcement of laws governing their distribution in Pontianak City. This research employs an empirical legal research method using statutory and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with informants from the Pontianak Regional Center for Food and Drug Control (BBPOM), while secondary data were obtained from legislation, official reports of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), and legal doctrines. Data were collected through field and literature studies and analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings show that Indonesian legislation provides legal protection for consumers; however, law enforcement against the circulation of counterfeit cosmetics in Pontianak City remains suboptimal. In 2024, only 7 of 42 identified cases were processed through criminal proceedings (pro justitia), while the remaining cases were subject to guidance sanctions. The illegal products were found to contain hazardous substances, including mercury and hydroquinone, and had caused health complaints among at least 87 consumers. These findings indicate the need to strengthen law enforcement and increase public awareness to ensure effective consumer protection. Keywords: Legal Protection; Consumers; Counterfeit Cosmetics; Pontianak City; Consumer Protection Law. Peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin edar di Kota Pontianak masih menjadi permasalahan yang merugikan konsumen, baik secara kesehatan maupun ekonomi, karena produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan dapat mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran kosmetik palsu serta penegakan hukum terhadap peredarannya di Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari BBPOM Pontianak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi BPOM, dan doktrin hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, tetapi penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu di Kota Pontianak masih belum optimal. Pada tahun 2024, dari 42 kasus temuan, hanya 7 kasus yang diproses secara pidana (pro justitia), sedangkan kasus lainnya dikenai sanksi pembinaan. Produk ilegal tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon serta menimbulkan keluhan kesehatan pada sedikitnya 87 konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Kosmetik Palsu; Kota Pontianak; Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENAMPUNGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI DESA PADIKAYE KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012221131, MELKY KRISTIAN AGUSTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik persaingan usaha dalam penampungan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Desa Padikaye, Kabupaten Sanggau termasuk kategori persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta untuk menganalisis dampak praktik tersebut terhadap kondisi ekonomi dan posisi tawar petani kelapa sawit. Penelitian dilatarbelakangi oleh ketergantungan petani terhadap penampung TBS sebagai perantara pemasaran hasil panen, yang berpotensi menimbulkan praktik monopsoni, penguasaan pasar, maupun ketergantungan ekonomi yang merugikan petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap tujuh narasumber, yaitu Kepala Desa Padikaye, dua orang penampung TBS, dan empat orang petani kelapa sawit, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Teori Persaingan Usaha, Teori Keadilan, dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan antarpenampung TBS di Desa Padikaye secara umum belum memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat, karena tidak ditemukan indikasi monopsoni, penguasaan pasar yang sistematis, penyalahgunaan posisi dominan, maupun kesepakatan harga antarpenampung. Meskipun demikian, ditemukan kondisi struktural yang berpotensi melemahkan posisi tawar petani, yaitu ketergantungan ekonomi akibat hubungan pinjaman modal, ketimpangan akses informasi harga, hambatan masuk pasar bagi penampung baru, serta ketidaktahuan penampung terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi persaingan usaha tidak sehat apabila tidak diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan transparansi informasi harga, pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta kebijakan yang memperkuat posisi tawar petani guna mewujudkan sistem perdagangan TBS yang adil dan berkeadilan. Kata Kunci: persaingan usaha tidak sehat, penampungan Tandan Buah Segar kelapa sawit, monopsoni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. This study aims to analyze whether the business competition practices among Fresh Fruit Bunch (FFB) collectors of oil palm in Padikaye Village, Sanggau Regency, constitute unfair business competition under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and to examine the impact of such practices on the economic conditions and bargaining power of oil palm farmers. The study is motivated by farmers' dependence on FFB collectors as intermediaries in marketing their harvests, a condition that potentially gives rise to monopsony, market dominance, and economic dependency. This research employs an empirical legal method using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature review and interviews with seven informants, namely the village head of Padikaye, two FFB collectors, and four oil palm farmers, then analyzed qualitatively with reference to Law Number 5 of 1999 and theories of business competition, justice, and legal protection. The findings indicate that competition among FFB collectors in Padikaye Village generally has not fulfilled the elements of unfair business competition, as no indication of monopsony, systematic market control, abuse of dominant position, or price agreement was found. Nevertheless, structural conditions were identified that potentially weaken farmers' bargaining position, namely economic dependency arising from capital loan relationships, unequal access to price information, entry barriers for new collectors, and the collectors' lack of awareness of Law Number 5 of 1999. Such conditions may develop into unfair business competition if left unaddressed. Therefore, price information transparency, periodic oversight by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and policies strengthening farmers' bargaining position are needed to establish a fair FFB trading system. Keywords: unfair business competition, oil palm FFB collectors, monopsony, Law Number 5 of 1999.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN PENGEMASAN ULANG PRODUK PANGAN ROTI YANG DIKLAIM GLUTEN-FREE (STUDI KASUS TOKO ROTI BAKE N GRIND) NIM. A1011221102, VALENSIA DAYANTI FEBRIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the liability of business actors for consumer losses resulting from the repackaging and marketing of bakery products labeled gluten-free in the Bake N Grind Bakery case, as well as the legal remedies available to consumers. The case arose when bakery products marketed as gluten-free were found through laboratory testing to contain gluten. This condition potentially caused losses to consumers, particularly those with celiac disease or gluten intolerance, and raises legal issues concerning the obligation of business actors to provide accurate, clear, and honest information about marketed products. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The analysis is conducted qualitatively based on primary legal materials, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and regulations related to food products, supported by secondary legal materials consisting of books, scientific journals, and relevant literature. The research is also supported by laboratory test results, a written statement from the business actor, and information published through Instagram to describe the chronology and legal facts of the case. The findings indicate that the business actor violated Article 7(b) of Law Number 8 of 1999 by providing inaccurate information regarding the product and Article 8(1)(f) by marketing products that did not conform to the stated gluten-free claim. The business actor also failed to fulfill the compensation obligation under Article 19(1). Consumers may pursue legal remedies under Article 45, including non-litigation and litigation mechanisms, while social media may serve as a non-legal measure to raise public awareness and encourage business accountability. Keywords: Business Actor Liability, Consumer Protection, Food Repackaging, Gluten-free, Legal Remedies. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pengemasan ulang dan pemasaran produk roti yang diklaim bebas gluten (gluten-free) dalam kasus Toko Roti Bake N Grind, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Kasus ini bermula ketika produk roti yang dipasarkan dengan klaim gluten-free terbukti melalui pengujian laboratorium masih mengandung gluten. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya konsumen dengan penyakit celiac atau intoleransi gluten, serta menimbulkan persoalan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dipasarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait produk pangan, serta didukung bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Penelitian juga didukung hasil uji laboratorium, surat pernyataan pelaku usaha, dan informasi yang dipublikasikan melalui Instagram untuk menggambarkan kronologi serta fakta hukum kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha melanggar Pasal 7 huruf b UUPK karena memberikan informasi produk yang tidak sesuai dan Pasal 8 ayat (1) huruf f karena memasarkan produk yang tidak sesuai dengan klaim gluten-free. Pelaku usaha juga belum memenuhi kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1). Konsumen dapat menempuh upaya hukum berdasarkan Pasal 45 UUPK melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, sedangkan media sosial dapat digunakan sebagai upaya non-hukum untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pertanggungjawaban pelaku usaha. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Pengemasan Ulang, gluten-free, Upaya Hukum.

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1012221085, OVIANTY MAYA PRADITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legal awareness is a crucial foundation for creating an orderly, peaceful, and just society. If legal awareness is insufficient, the law will struggle to be implemented effectively and will become merely a textual rule, not a guideline to be followed in daily life. Public legal awareness regarding child protection is crucial because children are an integral part of human survival, the survival of a nation, and the state. The government, society, families, and parents are obliged to provide protection and ensure the fulfillment of children's human rights in accordance with their duties and responsibilities. However, in practice, child protection measures have not guaranteed children the treatment and opportunities appropriate to their needs in various areas of life. This thesis maps, analyzes, and formulates the most effective strategies implemented by the Pontianak Legal Aid Institute to increase legal awareness among the Pontianak City community regarding child protection and the factors that contribute to these obstacles. This research is an empirical legal research. The data collected consisted of primary data from interviews and secondary data from a literature review of laws and regulations, books, journals, and previous research. The data obtained were analyzed using qualitative research methods. The results of the study indicate that in Pontianak City, despite ongoing protection efforts, cases of violence against children remain a crucial and vulnerable issue, requiring additional protection. Factors hindering the increase in public legal awareness regarding child protection, implemented by the Pontianak Legal Aid Institute, encompass several aspects, including cultural factors, legal understanding and knowledge, lack of literacy, and economic and social factors. Strategies implemented include enhancing the role of paralegals, providing guidance to village/sub-district legal aid posts (Posbankum), and training paralegals from Posbankum in villages/sub-districts in Pontianak City. Keywords: Strategy, Public Legal Awareness, Legal Aid Institute Kesadaran hukum adalah salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan adil. Jika kesadaran hukum pada masyarakat tidak cukup, hukum akan sulit berjalan dengan efektif dan hanya menjadi teks aturan semata, bukan pedoman yang ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak menjadi hal yang penting karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Skripsi ini memetakan, menganalisis, dan merumuskan strategi yang paling efektif yang telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak terhadap perlindungan anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan yaitu data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan di kota Pontianak, meskipun upaya perlindungan terus digalakkan, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu krusial dan rentan serta perlu perlindungan ekstra. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak mencakup beberapa aspek, diantaranya Faktor Budaya Hukum (Cultural Factors), faktor Pemahaman dan Pengetahuan Hukum, kurangnya literasi dan Faktor Ekonomi dan Sosial. Strategi yang telah dilakukan dengan Peningkatan Peran Paralegal, pembinaan Posbankum desa/kelurahan, melatih Paralegal yang berasal dari Posbankum di desa/kelurahan Kota Pontianak. Kata Kunci: Strategi, Kesadaran Hukum Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum

KESENJANGAN REGULASI HAK CIPTA PADA KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ANALISIS NORMATIF PELANGGARAN GENERATIVE IMAGE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI NIM: A1011221264, MOHAMMAD DICKY FEBRIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The rapid development of Artificial Intelligence (AI), particularly generative image technology, has created significant legal challenges within the copyright regime. AI systems are now capable of producing visual works that resemble existing copyrighted creations, raising legal questions regarding authorship, ownership, originality, and the protection of economic rights. AI-generated works and the use of copyrighted content as training datasets are not specifically regulated by Indonesian copyright law, Law Number 28 of 2014 on Copyright, which is still predicated on the idea of human authorship. This study aims to analyze the legal status of AI-generated works under Indonesian copyright law and identify regulatory gaps that potentially weaken the protection of copyright holders' economic rights. This study uses statutory, conceptual, and case techniques to conduct normative legal research. The "Ghibli AI Trend" is used as a case study to illustrate the legal issues surrounding AI-generated visual works. The findings indicate that Indonesian copyright law has not adequately addressed issues concerning AI-generated works, including authorship, ownership, training data, and liability. This study uses statutory, conceptual, and case techniques to conduct normative legal research. Keywords: Artificial Intelligence; copyright; economic rights; generative image; regulatory gap. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya teknologi gambar generatif, telah menghadirkan tantangan baru di bidang hukum. Kemampuan AI menghasilkan karya visual yang menyerupai karya yang telah dilindungi hak cipta menimbulkan persoalan mengenai status hukum karya, penentuan pencipta, orisinalitas, serta perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep human authorship sehingga belum mengakomodasi secara eksplisit karya yang dihasilkan AI maupun penggunaan karya berhak cipta sebagai training data. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum karya generative AI menurut hukum hak cipta Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang berdampak terhadap perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Studi kasus yang digunakan adalah fenomena Trend Ghibli AI. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa peraturan hak cipta di Indonesia belum mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama terkait status hukum AI, pemanfaatan data pelatihan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kemajuan teknologi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta, Hak Siar, Hak Ekonomi.

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM PUTUSAN NOMOR 80/PDT.G/2016/PN.PTK TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI JUAL BELI TANAH NIM. A1012141164, SEPTIAN CIPTO NUGROHO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The land sale and purchase agreement carried out by the community should be carried out in good faith so as not to cause a dispute which results in the settlement of the matter in court which of course brings legal consequences for carrying out the trial before the panel of judges to obtain justice for the parties who feel aggrieved. The formulation of the problem from this research is "What are the legal considerations in the Civil Decision Number 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK Is In Accordance with Theory of Legal Purposes?”. Purpose To analyze legal considerations in Decision Number 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK on the dispute over the sale and purchase of land default. To analyze the legal consequences of a court decision in Case Number 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK is related to the Land Purchase Default dispute for the parties. The method that researchers use is the Normative Law research method supported by a case approach (Case Approach). Data obtained from library research. The judge's legal considerations in deciding a decision must be ideal or in accordance with the principles of justice, the principle of legal certainty, and the principle of expediency. The results of the study show that the civil lawsuit filed by the plaintiff was partially granted by the Panel of Judges in the decision by applying the principles of civil justice and providing for the achievement of legal objectives, including legal certainty, benefits and justice for the parties who have been harmed in the dispute. land sale and purchase default. That the legal consequences of the court decision Number 80/PDT.G/2016/PN.PTK brought consequences or legal consequences for the defendant to carry out all decisions in good faith, namely providing compensation and carrying out what had been promised in the land sale and purchase agreement. Keywords: Considerations, Court Decisions, Default Disputes Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat hendaknya dilakukan dengan itikad baik sehingga tidak menimbulkan sengketa yang mengakibatkan diselesaikannya persolah tersebut di pengadilan yang tentu saja membawa konsekuensi hukum dijalankannya peradilan dihadapan majelis hakim untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK Sudah Sesuai Dengan Teori Tujuan Hukum ?”. Tujuan Untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK terhadap sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah. Untuk menganalisis akibat hukum putusan pengadilan dalam Perkara Nomor 80 /Pdt.G/ 2016/ PN. PTK berkaitan sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah bagi para pihak. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu putusan haruslah ideal atau sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa gugatan perdata yang telah diajukan oleh penggugat dikabulkan Sebagian oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut dengan menerapkan asas-asas dalam peradilan perdata serta memberikan pencapaian dalam tujuan hukum antara lain kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak yang telah dirugikan dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah. Bahwa akibat hukum atas putusan pengadilan Nomor 80/PDT.G/2016/PN.PTK membawa konsekuansi atau akibat hukum bagi pihak tergugat untuk melaksanakan segala putusan dengan itikad baik yaitu memberikan ganti kerugian serta melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian jual beli tanah. Kata Kunci : Pertimbangan, Putusan Pengadilan, Sengketa Wanprestasi

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET OLEH LION AIR GROUP NIM. A1011221079, KUSNAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada awal tahun 2019, terjadi lonjakan harga tiket pesawat yang tidak wajar pada berbagai rute domestik, bahkan setelah masa peak season berakhir dan harga avtur justru mengalami penurunan. Hal ini mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan terhadap tujuh maskapai penerbangan, termasuk tiga entitas di bawah Lion Air Group, yakni PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi, yang diduga melakukan perjanjian penetapan harga secara koordinatif yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan semakin serius ketika Lion Air Group menjadi satu-satunya maskapai yang tidak mematuhi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022 dengan tidak melaporkan setiap perubahan kebijakan tarifnya kepada KPPU sebagaimana diwajibkan oleh putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa artikel dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lion Air Group terbukti melakukan dua bentuk pelanggaran, yaitu pelanggaran substantif berupa koordinasi penetapan harga tiket pesawat kelas ekonomi yang memenuhi seluruh unsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, serta pelanggaran prosedural berupa ketidakpatuhan terhadap kewajiban melaporkan setiap perubahan kebijakan tarif kepada KPPU. Atas ketidakpatuhan tersebut, KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan putusan sejak September 2023, mengeluarkan serangkaian pemanggilan sejak Maret 2024, dan akhirnya memutuskan untuk memulai penyelidikan awal terhadap Lion Air Group pada 18 September 2024. Dampak jika KPPU dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan kembali oleh Lion Air Group pada tahun 2024 itu maka konsekuensin paling mendasar yang akan muncul adalah rusaknya tatanan pasar penerbangan domestik secara menyeluruh. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu, memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan menghimbau para pihak yang ada dalam putusan melaksanakan secara sukarela. Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penetapan Harga, Lion Air Group, KPPU In early 2019, there was an unreasonable surge in airfares on various domestic routes, even after the peak season ended, when aviation fuel prices actually decreased. This prompted the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to investigate seven airlines, including three entities under the Lion Air Group: PT Batik Air, PT Lion Mentari, and PT Wings Abadi. They were suspected of engaging in coordinated price-fixing agreements in violation of Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The problem became even more serious when Lion Air Group became the only airline to fail to comply with the Supreme Court's Cassation Decision Number 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022 by failing to report any changes to its fare policy to the KPPU, as required by the ruling. This research uses a normative juridical method with a descriptive nature. The approaches used include a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used are secondary data sourced from primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of articles and internet sources. Data collection was conducted through literature review and qualitative analysis using normative descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that Lion Air Group was proven to have committed two forms of violations: a substantive violation in the form of coordinating the pricing of economy class airfares, which meets all elements of Article 5 of Law No. 5 of 1999, as stipulated in KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and upheld by the Supreme Court, and a procedural violation in the form of non-compliance with the obligation to report any changes in tariff policies to the KPPU. Due to this non-compliance, the KPPU has been monitoring the implementation of the decision since September 2023, issuing a series of summonses since March 2024, and finally deciding to initiate a preliminary investigation into Lion Air Group on September 18, 2024. The impact if the KPPU can prove that there has been a violation committed again by Lion Air Group in 2024, the most fundamental consequence that will arise is the destruction of the domestic aviation market order as a whole. Therefore, efforts that can be taken include strengthening the oversight mechanism for the implementation of the decision, improving coordination with relevant government agencies, and urging the parties involved in the decision to implement it voluntarily. Keywords: Unfair Business Competition, Price Fixing, Lion Air Group, KPPU

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI beIN Sports SELAKU PEMEGANG LISENSI HAK SIAR FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP TERHADAP PENAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA NIM. A1011221020, REZA MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of the digital world, from ARPANET (1969), the TCP/IP protocol (1974), to the World Wide Web (1989), has transformed the Broadcasting landscape from a linear analog model to an interactive digital ecosystem based on on-demand Streaming. This transformation has enabled beIN Sports, as the exclusive licensee for the FIA World Rally Championship (WRC) in the Asia Pacific, including Indonesia, since its 2022 contract with FIA Promoter GmbH, to Broadcast via satellite, cable, and terrestrial Subscription Broadcasting Institution (LPB) Platforms, as stipulated in Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 of 2012. However, illegal Broadcasting practices through pirated IPTV, Discord servers, and Streaming sites like nontonx.com have violated the economic monopoly of Broadcasting rights protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, and have caused significant financial losses due to viewers' preference for free access.This study aims to analyze the legal protection of beIN Sports, as the WRC Broadcasting rights licensee, against illegal Broadcasting in Indonesia and to assess the effectiveness of existing regulations in addressing cross-Platform digital piracy. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, utilizing primary legal materials (the Copyright Law, the Broadcasting Law, and Ministerial Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology No. 41/2012) and secondary legal materials in the form of legal literature, academic journals, and FIA reports on Broadcasting rights. The case study focuses on the illegal Broadcasting of the WRC via a Discord server and the nontonx.com website as a concrete illustration of the economic rights violations of the license.The results show that although the Indonesian Broadcasting and copyright legal framework provides preventive protection (DRM, blocking by the Ministry of Communication and Information Technology) and repressive measures (criminal sanctions under Article 118 of the Copyright Law), its implementation has not been optimal in addressing digital technology challenges such as 5G Streaming and cross-jurisdictional content distribution. Gaps are evident in weak inter-agency coordination, slow response to URL blocking, and low public awareness of the economic losses of sports Broadcasting rights piracy. Therefore, strengthening adaptive regulations that integrate technological oversight, harmonization of FIA international contracts, and consumer education are needed to maintain the sustainability of the legal Broadcasting ecosystem and protect the economic rights of licensees in Indonesia's digital era. Keywords: Legal Protection, License, Copyright, Broadcasting Rights, Economic Rights. Perkembangan dunia digital sejak ARPANET (1969), protokol TCP/IP (1974), hingga World Wide Web (1989) telah mengubah lanskap penyiaran dari model linier analog menjadi ekosistem digital interaktif berbasis Streaming sesuai permintaan. Transformasi ini memungkinkan beIN Sports sebagai pemegang lisensi eksklusif FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP (WRC) di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sejak kontrak 2022 dengan FIA Promoter GmbH, untuk menyelenggarakan penayangan melalui Platform Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) satelit, kabel, dan terestrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012. Namun, praktik penayangan ilegal melalui IPTV bajakan, server Discord, dan situs Streaming seperti nontonx.com menimbulkan pelanggaran monopoli ekonomi hak siar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptadan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta menyebabkan kerugian finansial signifikan akibat preferensi penonton terhadap akses gratis.Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi beIN Sports selaku pemegang lisensi hak siar WRC terhadap penayangan ilegal di Indonesia serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam menangani pembajakan digital lintas Platform. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang memanfaatkan bahan hukum primer (UU Hak Cipta, UU Penyiaran, dan Permenkominfo 41/2012) serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan laporan FIA tentang hak siar. Studi kasus difokuskan pada penayangan ilegal WRC melalui server Discord dan situs nontonx.com sebagai ilustrasi pelanggaran konkret terhadap hak ekonomi lisensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum hak siar dan hak cipta Indonesia telah menyediakan perlindungan preventif (DRM, pemblokiran oleh Kominfo) dan represif (sanksi pidana Pasal 118 UU Hak Cipta), implementasinya belum optimal menghadapi tantangan teknologi digital seperti Streaming 5G dan distribusi konten lintas yurisdiksi. Kesenjangan tampak pada koordinasi antarlembaga yang lemah, respons pemblokiran URL yang lambat, dan rendahnya kesadaran publik terhadap kerugian ekonomi pembajakan hak siar olahraga. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi adaptif yang mengintegrasikan pengawasan teknologi, harmonisasi kontrak internasional FIA, dan edukasi konsumen guna menjaga keberlanjutan ekosistem penyiaran legal serta melindungi hak ekonomi pemegang lisensi di era digital Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta, Hak Siar, Hak Ekonomi.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA LAGU “APA SIH” KARYA RADJA DENGAN “APT” KARYA ROSE’ DAN BRUNO MARS NIM. A1011221248, EZRA GUMANTAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan industri musik di era digital telah membuka akses distribusi karya seni secara global melalui platform seperti Spotify, YouTube, dan TikTok, namun sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta lintas negara di mana batas antara inspirasi dan plagiarisme semakin kabur. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah dugaan pelanggaran hak cipta antara lagu "Apa Sih" karya Band Radja yang dirilis pada 21 Desember 2024 dengan lagu "APT." karya Rosé dan Bruno Mars yang dirilis pada 18 Oktober 2024. Dugaan kemiripan keduanya viral di media sosial Indonesia dan menarik perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan analisis musikologis menunjukkan indeks kemiripan substansial rata-rata tertimbang mencapai 67% yang dinilai melampaui ambang batas kualitatif dalam doktrin hukum hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada perbandingan unsur melodi dan struktur lagu serta konsep video klip guna menilai ada atau tidaknya kesamaan substansial yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hasil analisis menemukan kesamaan substansial yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC 2014. Pada unsur melodi, kemiripan terkonsentrasi pada pola intro vokal repetitif, ritme vokal verse, struktur chorus, riff gitar transisi, dan progresi chord minor, didukung pengakuan terbuka pihak Radja serta penghapusan bagian bermasalah saat merilis ulang di Spotify. Pada unsur video klip sebagai karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, terdapat duplikasi konsep visual yang disengaja meliputi peniruan penampilan karakter dan gimik ikonik milik Bruno Mars. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta mencakup jalur pidana berdasarkan Pasal 113 UUHC, gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, serta mekanisme non-litigasi melalui mediasi, maupun klaim platform digital berbasis Content ID. Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu "Apa Sih" Radja, Lagu "APT." Rosé dan Bruno Mars, Kesamaan Substansial. The development of the music industry in the digital era has opened global distribution access for artistic works through platforms such as Spotify, YouTube, and TikTok, while simultaneously increasing the risk of cross-border copyright infringement where the boundary between inspiration and plagiarism has become increasingly blurred. This research focuses on the alleged copyright infringement between the song "Apa Sih" by Band Radja, released on December 21, 2024, and "APT." by Rosé (BLACKPINK) and Bruno Mars, released on October 18, 2024. The alleged similarities went viral on Indonesian social media and drew the attention of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), with musicological analysis indicating a weighted average substantial similarity index of 67%, which is considered to exceed the qualitative threshold under copyright law doctrine. This research employs a normative legal research method through library study using three approaches: the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The analysis focuses on comparing melodic elements, song structure, and music video concepts to assess whether substantial similarity exists that can be qualified as copyright infringement under Law Number 28 of 2014 on Copyright (Copyright Law). The analysis finds substantial similarity that can be categorized as a violation of Article 9 paragraph (1) in conjunction with Article 9 paragraphs (2) and (3) of the Copyright Law. Regarding melodic elements, the similarities are concentrated in the repetitive vocal intro pattern, verse vocal rhythm, chorus structure, transitional guitar riffs, and minor chord progressions, further supported by Radja's open admission and the removal of the disputed section upon re-release on Spotify. Regarding the music video as a cinematographic work under Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, there is intentional duplication of visual concepts including imitation of character appearances and Bruno Mars's iconic gimmicks. Legal remedies available to the copyright holder include criminal sanctions under Article 113 of the Copyright Law, civil claims before the Commercial Court, and non-litigation mechanisms through mediation, and digital platform-based Content ID claims. Keywords: Copyright, "Apa Sih" Song by Radja, "APT." Song by Rosé and Bruno Mars, Substantial Similarity.

ANALISIS HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIONAL TERHADAP SEBELAS INDICIA OF FORCED LABOUR ILO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK MODERN SLAVERY DI INDONESIA NIM. A1011221259, MUHAMAD NURDI SAFIUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Modern slavery remains one of the most serious human rights violations occurring massively in the contemporary era. The Global Slavery Index 2023 records more than 1.8 million Indonesians living under conditions of modern slavery, positioning Indonesia among the countries with the highest prevalence in the Asia-Pacific region. Bound by the constitutional mandate of Article 27(2) and Article 28D(2) of the 1945 Constitution, Indonesia is obliged to ensure that its national labor regulations effectively respond to forced labor practices. This study analyzes the harmonization of Indonesia's national labor regulations with the ILO's 11 Indicia of Forced Labour as an effort to prevent modern slavery. The research employs a normative legal method using a statute approach and a comparative approach, examining Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The findings reveal that harmonization is partial and unsystematic: of the eleven indicators, only Deception and Physical and Sexual Violence have received full adoption, seven indicators are only partially accommodated because existing regulations operate within an administrative-financial dimension without incorporating the element of coercion, while Restriction of Movement and Retention of Identity Documents face a lacuna legis. Consequently, national regulations have yet to function optimally as an instrument protecting workers from modern slavery. Keywords: forced labour; harmonization of law; Indonesian labor law; modern slavery Modern slavery atau perbudakan modern masih berlangsung secara masif di era kontemporer. Global Slavery Index 2023 mencatat lebih dari 1,8 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi perbudakan modern, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan prevalensi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai negara yang terikat mandat konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Indonesia berkewajiban memastikan regulasi ketenagakerjaan nasionalnya mampu merespons praktik kerja paksa secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia terhadap 11 Indicia of Forced Labour ILO sebagai upaya pencegahan praktik modern slavery. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi bersifat parsial dan tidak sistematis: dari sebelas indikator, hanya Deception dan Physical and Sexual Violence yang memperoleh adopsi penuh; tujuh indikator lain hanya terakomodasi parsial karena regulasi beroperasi dalam dimensi administratif-finansial tanpa unsur pemaksaan (coercion); sementara Restriction of Movement dan Retention of Identity Documents menghadapi lacuna legis. Regulasi nasional dengan demikian belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan pekerja dari praktik modern slavery. Kata Kunci: harmonisasi hukum; hukum ketenagakerjaan Indonesia; kerja paksa; modern slavery

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA