Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN WARGA SIPIL DILIHAT DARI YURISDIKSI KONEKSITAS DAN KEADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer III-19 Jaya NIM. A1011221202, SHABILA MEKAR NURTASYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut dualisme peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dalam suatu kondisi tertentu sistem peradilan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku dari dua lingkungan peradilan berbeda. Hal ini dimaksud jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan prajurit militer. Apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dari dua lingkungan peradilan dan memenuhi unsur subjek hukum yang melakukan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan koneksitas. Koneksitas merupakan sebuah jenis peradilan yang dapat dilaksanakan dengan keputusan khusus dan diselenggarakan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan peradilan dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit militer dan warga sipil secara bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif., menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Mimika. Hasil penelitian ini secara normatif peradilan koneksitas telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang pada prinsipnya menentukan bahwa perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan sipil dan militer harus di peradilan umum, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan yang sah. Namun, pada praktiknya dalam kasus pembunuhan di Mimika tidak menerapkan mekanisme tersebut, melainkan dilakukan pemisahan pemeriksaan antara peradilan umum dan peradilan militer. Pemisahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (das sollen) dan praktik penegakan hukum (das sein). Dari perspektif keadilan hukum, pemisahan perkara tidak mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif keadilan masyarakat, perbedaan peradilan berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penerapan yurisdiksi koneksitas dalam praktik belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan konsistensi penegakan hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penegasan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan masyarakat secara menyeluruh. Kata Kunci: Kewenangan, Tindak Pidana Pembunuhan, Peradilan Koneksitas, Keadilan. The Indonesian criminal justice system adheres to a dual system of justice: general courts and military courts. Under certain circumstances, this system can give rise to various legal issues, particularly when a crime is committed by perpetrators from two different judicial systems. This applies when a crime is committed jointly by civilians and military personnel. If the crime is committed jointly by both judicial systems and meets the elements of a legal subject participating in the crime, a conjunctive trial can be held. Conjunctive trials are a type of trial that can be implemented through a special decree and held in a special manner. The purpose of this study is to determine and analyze the judicial authority in trying general crimes committed jointly by military personnel and civilians. The method used in this study is a normative one, employing descriptive analysis with a legislative approach and a case-based approach. The data for this study were obtained through a literature review. Data analysis was conducted qualitatively by examining applicable legal norms and practices in the case of the murder in Mimika. The results of this study, normatively, conjunctive trials are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law No. Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice, which in principle stipulates that cases involving perpetrators from both civilian and military circles must be tried in general courts, unless otherwise determined by a valid decision. However, in practice, in the Mimika murder case, this mechanism was not implemented; instead, the examination was separated between general and military courts. This separation indicates a discrepancy between legal norms (das sollen) and law enforcement practices (das sein). From a legal justice perspective, the separation of cases does not reflect compliance with applicable regulations, thus creating legal uncertainty. From a societal justice perspective, differences in judicial processes have the potential to lead to disparities in decisions and perceptions of injustice in society. Therefore, it is concluded that the application of connected jurisdiction in practice has not been optimal. Therefore, consistent law enforcement, strengthened coordination between institutions, and affirmation of the principle of equality before the law are needed to achieve legal justice and social justice comprehensively. Keywords: Authority, Criminal Crime, Connected Justice, Justice.

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (STUDI DI DESA KERANJI PAIDANG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK) NIM. A1011221032, HARUM REYNOLD PURBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Village road infrastructure is essential to community mobility, local economic activity, access to education and health services, and public services. This study aims to analyze the implementation of village authority in road infrastructure improvement in Keranji Paidang Village, identify the obstacles encountered, and formulate measures to overcome those obstacles. The study employs a descriptive empirical juridical method using a socio-legal approach. Primary data were obtained through purposive in-depth interviews with the Keranji Paidang Village Government, Sengah Temila District, the Landak Regency Public Works, Spatial Planning and Housing Agency, and affected residents. Secondary data were collected through library research on legislation, books, journals, and relevant legal materials. Qualitative analysis was used to compare law in books with law in action. The findings indicate that the implementation of village authority in road improvement remains suboptimal and tends to be incidental. Road damage in five hamlets—Oto Basa, Oto Banyiur, Bagidak, Sabareang, and Tampala—has affected mobility and local economic activities. The main obstacles are overlapping road status and authority between village and regency governments, limited fiscal space due to restrictions on Village Fund utilization, limited technical capacity of village officials, and weak substantive community participation accompanied by inter-hamlet sectoral interests. The study recommends strengthening formal cooperation between village and regency governments, continuous technical assistance, transparent collaborative financing, and stronger inclusive hamlet-level deliberation based on objective data and good governance principles. Keywords: Village Authority; Village Road Infrastructure; Empirical Juridical; Village Fund; Good Governance. Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan elemen penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Desa Keranji Paidang dalam perbaikan infrastruktur jalan desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara purposive terhadap Pemerintah Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak, serta masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mempertemukan law in books dan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan desa dalam perbaikan jalan belum optimal dan masih cenderung bersifat insidental atau tambal sulam. Kerusakan jalan di lima dusun, yaitu Oto Basa, Oto Banyiur, Bagidak, Sabareang, dan Tampala, berdampak terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Hambatan utama meliputi tumpang tindih status dan kewenangan jalan antara desa dan kabupaten, keterbatasan ruang fiskal akibat ketentuan penggunaan Dana Desa, keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, serta rendahnya partisipasi substantif masyarakat dan ego sektoral antardusun. Upaya yang ditawarkan meliputi penguatan kerja sama formal antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, pendampingan teknis berkelanjutan, diversifikasi pendanaan secara transparan, dan penguatan Musyawarah Dusun serta partisipasi masyarakat berbasis data dan prinsip good governance. Kata Kunci: Kewenangan Desa; Infrastruktur Jalan Desa; Yuridis Empiris; Dana Desa; Good Governance.

PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL ANTARA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA BANJAR LESTARI DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA NIM. A1011221226, IQBAL ARIYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is motivated by the occurrence of a tenurial conflict between the Banjar Lestari Village Forest Management Institution (Lembaga Pengelola Hutan Desa/LPHD) and the community in the Padu Banjar Village Forest Area, Simpang Hilir District, Kayong Utara Regency. The conflict arose due to differences in interests and perceptions regarding the control and utilization of the Village Forest area, particularly the clearing of land and planting of oil palm by some community members within the Village Forest area. The conflict was subsequently addressed through a non-litigation mechanism in the form of negotiation involving LPHD Banjar Lestari, the community, the Padu Banjar Village Government, and the Kayong Forest Management Unit (UPT KPH Wilayah Kayong). This research aims to examine the resolution of the tenurial conflict, the factors causing the conflict, the legal consequences of the conflict resolution, and the solutions undertaken to resolve the tenurial conflict between LPHD Banjar Lestari and the community. This research employs an empirical legal research method with a descriptive research approach. The data used consist of field data and literature data. Field data were obtained through interviews and questionnaires administered to parties involved in the conflict, namely the Kayong Forest Management Unit (UPT KPH Wilayah Kayong), LPHD Banjar Lestari, the Padu Banjar Village Government, and 10 community members who had been involved in the tenurial conflict. The data obtained were then analyzed descriptively to describe the conflict situation, the negotiation process, the community's responses to the conflict resolution, and the relationship between empirical findings and the legal provisions and theories applied in this research. The results show that the resolution of the tenurial conflict through negotiation has provided an opportunity for the parties to express their respective interests, opinions, and concerns. All respondents participated in the resolution process and were given the opportunity to express their views; therefore, procedurally, the negotiation process has functioned reasonably well. However, substantively, the conflict resolution has not been fully effective. This is reflected in the respondents' assessments of the outcome of the resolution, with 50% of respondents considering the outcome less successful, while issues concerning boundary certainty and the legal status of land control remain unresolved. The negotiation resulted, among other things, in an agreement that community members would not clear new land or plant oil palm within the Village Forest area, would collect evidence of land control or owners Keywords: Tenure Conflict, Village Forest, Negotiation, Justice, Legal Effectiveness. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik tenurial antara Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Banjar Lestari dengan masyarakat di Kawasan Hutan Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai penguasaan serta pemanfaatan kawasan Hutan Desa, khususnya adanya kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit oleh sebagian masyarakat di dalam kawasan Hutan Desa. Konflik tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berupa negosiasi yang melibatkan LPHD Banjar Lestari, masyarakat, Pemerintah Desa Padu Banjar, dan UPT KPH Wilayah Kayong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik tenurial, faktor penyebab konflik, akibat hukum dari penyelesaian konflik, serta solusi yang ditempuh dalam penyelesaian konflik tenurial antara LPHD Banjar Lestari dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik, yaitu UPT KPH Wilayah Kayong, LPHD Banjar Lestari, Pemerintah Desa Padu Banjar, serta 10 orang masyarakat yang pernah terlibat dalam konflik tenurial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi konflik, proses negosiasi, tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik, serta keterkaitan antara fakta empiris dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tenurial melalui negosiasi telah memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan, pendapat, dan permasalahan masing-masing. Seluruh responden terlibat dalam proses penyelesaian dan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sehingga secara prosedural negosiasi telah berjalan cukup baik. Namun, secara substantif penyelesaian konflik belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut terlihat dari penilaian responden terhadap hasil penyelesaian, di mana 50% responden menilai hasil penyelesaian kurang berhasil dan masih terdapat persoalan mengenai kepastian batas serta status penguasaan lahan. Hasil negosiasi antara lain menyepakati agar masyarakat tidak membuka lahan baru dan tidak menanam kelapa sawit di dalam kawasan Hutan Desa, mengumpulkan bukti penguasaan atau kepemilikan lahan, serta melakukan tindak lanjut melalui LPHD, UPT KPH, dan instansi terkait. Kata Kunci: Konflik Tenurial, Hutan Desa, Negosiasi, Keadilan, Efektivitas Hukum.

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. HANDAI SENTOSA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211172, GILANG OKTA KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perusahaan menjadi langkah yang krusial dalam meningkatkan kinerja operasional dengan lebih efisien, konsisten, dan dapat diandalkan. Fungsi SOP dalam perusahaan adalah membantu meningkatkan tingkat efisiensi dengan memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses bisnis dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam hal biaya. Dengan adanya SOP yang terstandarisasi, perusahaan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi area-area di mana penggunaan waktu dan sumber daya berlebihan, yang pada akhirnya dapat memacu produktivitas dan profitabilitas ke tingkat yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bahwa dalam pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pengangkutan barang oleh PT. Handai Sentosa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan selaku organ internal dalam berjalannya perusahaan. Bentuk pelanggaran standar operasional prosedur PT. Handai Sentosa oleh karyawan diantaranya adalah pengemasan barang yang tidak memadai dan dokumentasi bukti pengiriman yang tidak lengkap. Akibat hukum tidak dilaksanakannya standar operasional prosedur pengangkutan barang oleh karyawan PT. Handai Sentosa Pontianak adalah mendapatkan teguran lisan dan mendapatkan surat peringatan dari pimpinan perusahaan. Upaya hukum yang dilakukan PT. Handai Sentosa terhadap karyawan yang tidak melaksanakan standar operasional prosedur pengangkutan barang adalah dengan melakukan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur, Perusahaan Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the company environment is a crucial step in improving operational performance more efficiently, consistently, and reliably. The function of SOP in a company is to help increase the level of efficiency by ensuring that each stage of the business process is carried out in the most effective and cost-efficient manner. With standardized SOPs, companies have the ability to identify and correct areas where time and resources are used excessively, which can ultimately drive productivity and profitability to a higher level. The method used in this study is an empirical method, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this study was conducted. The results of the study are that in the implementation of standard operating procedures in the transportation of goods by PT. Handai Sentosa, violations were committed by employees as internal organs in the running of the company. Forms of violations of PT. Handai Sentosa's standard operating procedures by employees include inadequate packaging of goods and incomplete documentation of proof of delivery. The legal consequences of not implementing standard operating procedures for the transportation of goods by PT employees. Handai Sentosa Pontianak is getting a verbal warning and getting a warning letter from the company's management. Legal efforts taken by PT. Handai Sentosa against employees who do not implement standard operating procedures for transporting goods are by holding family discussions to resolve the problem. Keywords: Implementation, Standard Operating Procedures, Company

ANALISIS HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA PADI KAYEK KECAMATAN BALAI BATANG TARANG KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012221147, DYAN VISCA SEPTRIASA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

DYAN VISCA SEPTRIASA (A1012221147), Legal Analysis of Village Government in Development Programs in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency. Thesis: Faculty of Law, Law Study Program, Tanjungpura University of Pontianak, 2026. This thesis aims to: one, to analyze the suitability of the implementation of the village development program with the applicable administrative and legal regulations in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency; two, to analyze the impact of low understanding of administration and legal regulations on the quality of village governance and community services in Kayek Padi Village. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type and an empirical juridical approach. The research location was carried out in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency. The research data sources consist of the Village Head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the people of Padi Kayek Village. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles, Huberman, and Saldana models which include data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. Meanwhile, the technique of checking the validity of the data is carried out through source triangulation, technical triangulation, and supporting documentation. After analyzing the data obtained, it can be concluded that: one, the implementation of development programs in Padi Kayek Village in general is in accordance with the applicable administrative provisions and legal regulations, guided by Law Number 6 of 2014 concerning Villages and village planning documents such as RPJMDes and RKPDes. Development programs are also carried out through participatory Village Deliberation (Musdes). However, there are still several obstacles such as limited understanding of village officials, lack of thorough administrative management, and delays in reporting so that the implementation of development has not run optimally. Second, the low understanding of administration and legal regulations has an impact on the quality of village governance and community services, including lack of transparency and accountability, lack of effectiveness of public services, weak coordination between apparatus, and declining level of public trust in village government. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources of village apparatus through training, mentoring, and strengthening legal understanding so that village governance can run more effectively, transparently, and accountably. Keywords: Legal Analysis, Village Government, Village Development Program,Village Governance DYAN VISCA SEPTRIASA (A1012221147), Analisis Hukum Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Skripsi: Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2026. Skripsi ini bertujuan: satu, untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau; dua, untuk menganalisis dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Sumber data penelitian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Padi Kayek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan dokumentasi pendukung. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: satu, pelaksanaan program pembangunan di Desa Padi Kayek pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Program pembangunan juga dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) secara partisipatif. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa, kurang telitinya pengelolaan administrasi, serta keterlambatan pelaporan sehingga pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal. Dua, rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, antara lain belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas, kurang efektifnya pelayanan publik, lemahnya koordinasi antar aparatur, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan pemahaman hukum agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci: Analisis Hukum, Pemerintah Desa, Program Pembangunan Desa,Tata Kelola Pemerintahan Desa

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DARI PRAKTIK JURU PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221177, DION
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena praktik juru parkir liar di Kota Pontianak berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, khususnya dalam bentuk pungutan tidak sah, gangguan kenyamanan konsumen, menurunnya minat pelanggan, serta terganggunya iklim usaha yang aman dan kondusif. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan hukum terkait perlindungan terhadap pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak oleh aktivitas perparkiran ilegal. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar di Kota Pontianak serta menganalisis upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangi praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta data lapangan yang berkaitan dengan praktik juru parkir liar di Kota Pontianak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar merupakan aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum, rasa aman, dan iklim usaha yang sehat. Secara normatif, perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pungutan parkir tanpa izin resmi. Upaya pemerintah telah dilakukan melalui pengawasan, penertiban, dan koordinasi antarinstansi, tetapi masih diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum, sistem pengaduan yang responsif, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum yang nyata. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Juru Parkir Liar, Kota Pontianak, Ketertiban Umum. The phenomenon of illegal parking attendants in Pontianak City has the potential to cause losses for business actors, particularly in the form of illegal levies, disruption of consumer convenience, decreasing customer interest, and disturbance to a safe and conducive business climate. This condition reflects a legal issue concerning the protection of business actors as parties affected by illegal parking activities. The purpose of this research is to analyze the implementation of legal protection for business actors against illegal parking attendant practices in Pontianak City and to examine the efforts of the Pontianak City Government in overcoming such practices. This research uses a normative legal research method with an empirical or sociological approach and is descriptive in nature. The data were obtained from primary and secondary legal materials, including legislation, legal literature, scientific journals, official documents, and field data related to illegal parking attendant practices in Pontianak City. The collected data were then analyzed qualitatively. Based on the research findings, legal protection for business actors against illegal parking attendant practices is an important aspect in creating legal certainty, a sense of security, and a healthy business climate. Normatively, such protection is based on the principle of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Public Order, Peace, and Community Protection, and Pontianak Mayor Regulation Number 79 of 2019 concerning Procedures for Payment and Service Locations of Parking Retribution on Public Roads. However, the implementation of such legal protection has not been optimal, as illegal parking levies without official authorization are still found. Government efforts have been carried out through supervision, control, and inter-agency coordination, yet greater effectiveness in law enforcement, a responsive complaint system, and continuous monitoring are still required to ensure real legal protection for business actors. Keywords: Legal Protection, Business Actors, Illegal Parking Attendants, Pontianak City, Public Order.

PERGESERAN SANKSI BACARAI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK NIM. A1011221033, BUDI SANTOSO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah masyarakat yang masih berpedoman pada ketentuan hukum adat yang digunakan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat dan salah satunya itu adalah adat perceraian (bacarai) yang masih ditaati dan dilaksankan sampai saat ini. Meskipun, adat bacarai masih berlaku hingga saat ini namun ternyata dalam pelaksanannya mengalami perubahan, terutama terkait dengan pemenuhan sanksi yang pada dasarnya harus dipenuhi oleh pihak yang bacarai seperti harus ada tempayan (tampayat) bermotif naga, piring (pingat) retak seribu, dan mangkuk (mangkok) tetapi karena alat praga adat tersebut sudah langka jadi masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dalam pembayaran sanksi menggantikannya dengan sejumlah uang sesuai nominal dari alat praga adat tersebut. Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara nyata mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran sanksi telah mengalami pergeseran disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sulitnya ditemui alat praga adat. Akibat hukum yang diberikan kepada pasangan yang bacarai di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak akan dikenai sanksi sesuai perbuatannya yaitu harus membayar sanksi adat yang disebut tail. Upaya yang harus dilakukan oleh Kepala Adat apabila ingin melestarikan adat bacarai ialah dengan terus menggunakan hukum adat dan melakukan penyuluhan di desa maupun sekelompok masyarakat. Kata Kunci : Masyarakat Adat, Dayak Kanayatn, Perceraian The Dayak Kanayatn indigenous community continues to adhere to customary law provisions as a guide for their social life, including the customary divorce practice (bacarai), which is still observed and implemented today. Although bacarai remains in effect, its implementation has undergone changes, particularly regarding the fulfillment of sanctions. Originally, the divorcing parties were required to provide specific customary items, such as dragon-motif jars (tampayat), "thousand-crack" porcelain plates (pingat), and bowls (mangkok). However, because these customary artifacts have become rare, the Dayak Kanayatn indigenous community in Ambarang Village, Ngabang District, Landak Regency, now substitutes these items with an equivalent amount of money matching the monetary value of the artifacts. This study employs an empirical research method, which describes the conditions as they were at the time of the research, analyzes the data, and draws conclusions. The approach used is descriptive, aiming to provide a realistic overview of a specific condition or phenomenon of the research object to solve problems based on the facts gathered as they naturally appear, which are then analyzed to reach a conclusion. The results of the study indicate that a shift in the payment of customary sanctions has occurred, driven by economic factors and the scarcity of customary artifacts. The legal consequence imposed on divorcing couples in Ambarang Village, Ngabang District, Landak Regency, is a customary sanction known as tail, which must be paid according to their actions. To preserve the bacarai custom, the Customary Chief (Kepala Adat) must continuously enforce customary law and conduct counseling sessions within the village and community groups. Keywords: Indigenous Community, Dayak Kanayatn, Divoc

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI MOVIEBOX NIM. A1011221166, LUTFI ANURDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi digital mempermudah akses terhadap karya sinematografi, tetapi juga menimbulkan pelanggaran hak cipta melalui aplikasi seperti MovieBox yang menyediakan layanan streaming dan pengunduhan film tanpa izin sehingga merugikan pencipta dan pemegang hak cipta secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pembajakan film pada aplikasi MovieBox. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta film di Indonesia diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang lahir secara deklaratif, serta diperkuat dengan penerapan Technological Protection Measures (TPM) dan regulasi digital lainnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi langkah preventif yang dilakukan dengan penerapan Technological Protection Measures dan Digital Rights Management (DRM), pencatatan hak cipta dan perjanjian lisensi yang kuat, dan pengajuan permohonan pemblokiran konten. Represif dilakukan dengan upaya hukum perdata dan upaya hukum pidana dan administratif dilakukan dengan melaporkan pelanggaran ke DJKI. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat perkembangan teknologi digital yang memudahkan pelaku pembajakan berpindah platform. Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Film, MovieBox, Perlindungan Hukum Developments in digital technology have facilitated access to cinematographic works, but have also given rise to copyright infringement through applications such as MovieBox, which provide unauthorized film streaming and downloading services, thereby harming creators and copyright holders economically. This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders and to identify legal remedies available against film piracy on the MovieBox application.The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and expert opinions, and tertiary legal materials related to the research. The legal materials were collected through literature review and then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The research results show that film copyright protection in Indonesia is regulated in Article 40 paragraph (1) letter m, Article 5 paragraph (1), Article 9 paragraph (1), Article 52, Article 53, and Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright through the protection of moral rights and economic rights that are born declaratively, and strengthened by the implementation of Technological Protection Measures (TPM) and other digital regulations. Legal measures that can be taken include preventive steps taken by implementing Technological Protection Measures (TPM) and Digital Rights Management (DRM), recording copyright and strong licensing agreements, and submitting applications for content blocking. Repression is carried out using civil law measures and criminal law measures and administratively this is done by reporting violations to DJKI. However, law enforcement still faces obstacles due to developments in digital technology that make it easier for piracy perpetrators to switch platforms. Keywords: Copyright, Film Piracy, MovieBox, Legal Protection

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221285, NUR INTAN ESTITIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research was motivated by the continued occurrence of freight transportation loading violations in Pontianak City, including vehicles exceeding the Permissible Gross Vehicle Weight (JBI) and Over Dimension Over Loading (ODOL) vehicles. Although these violations have been regulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, law enforcement has not yet been implemented optimally. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement against freight transportation loading violations and to identify the factors causing such enforcement to be less than optimal. This research employed an empirical legal research method using a descriptive socio-legal approach. Data were collected through interviews, field observations, and literature studies, and were analyzed qualitatively. The results indicate that criminal law enforcement against freight transportation loading violations in Pontianak City has been carried out by the Police, Civil Servant Investigators (PPNS) of the Pontianak City Transportation Agency, and PPNS of UPPKB Siantan through supervision, inspections, warnings, traffic citations, travel suspension, and load adjustment. However, law enforcement has not yet been implemented optimally due to the limited number of enforcement personnel, inadequate supporting facilities and infrastructure, limited operational hours for supervision, and the low level of legal culture among freight business operators and drivers. This study also found that some drivers and freight companies deliberately avoided inspections by stopping before reaching the UPPKB Siantan area or using alternative routes outside the operational hours of supervision. Based on these findings, stronger coordination among law enforcement agencies, additional supervisory personnel, improved supporting facilities and infrastructure, more consistent implementation of sanctions, and increased legal awareness among freight transportation companies and drivers are necessary to enhance the effectiveness of criminal law enforcement against freight transportation loading violations in Pontianak City. Keywords : Law enforcement; traffic offenses; freight load violations. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran muatan angkutan barang berupa kendaraan yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) maupun Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Pontianak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran muatan angkutan barang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di Kota Pontianak telah dilaksanakan oleh Kepolisian, PPNS Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dan PPNS UPPKB Siantan melalui pengawasan, pemeriksaan, pemberian peringatan, tilang, penundaan perjalanan, dan penyesuaian muatan. Namun, penegakan hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan personel, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan waktu operasional pengawasan, serta masih rendahnya budaya hukum pelaku usaha dan pengemudi. Penelitian ini juga menemukan adanya perilaku penghindaran pemeriksaan dengan berhenti sebelum kawasan UPPKB Siantan maupun melintasi jalur di luar jam operasional pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penambahan personel pengawasan, penguatan sarana dan prasarana, penerapan sanksi yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum perusahaan angkutan barang dan pengemudi agar penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di Kota Pontianak dapat terlaksana secara lebih efektif. Kata Kunci : Penegakan hukum; tindak pidana lalu lintas; pelanggaran muatan angkutan barang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221126, PUNGKAS NOTO WIBOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Illegal parking practices remain a recurring issue in Pontianak City, potentially disrupting public order, traffic flow, and reducing Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Although enforcement efforts have been undertaken by the Department of Transportation, the Municipal Police (Satpol PP), and the Indonesian National Police, such practices continue to occur, indicating that law enforcement has not yet been implemented optimally. This study aims to analyze the practice of illegal parking in Pontianak City and to examine the law enforcement measures implemented against such practices. This research employs an empirical juridical method with a descriptive research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that illegal parking remains prevalent across various areas of Pontianak City, primarily through unauthorized parking fee collection without official permits and without issuing official parking tickets. Law enforcement has predominantly relied on administrative measures, including guidance, warnings, and enforcement operations. Based on the law enforcement theory of Soerjono Soekanto, the lack of optimal law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Furthermore, the Pontianak City Regional Regulation governing parking administration does not specifically regulate illegal parking attendants, resulting in limited legal authority for law enforcement officers to impose more effective sanctions. Therefore, strengthening the regulatory framework, improving inter-agency coordination, optimizing supervision, and reinforcing criminal law policy as an ultimum remedium are necessary to enhance the effectiveness of law enforcement against illegal parking practices in Pontianak City. Keywords: Law Enforcement, Illegal Parking, Illegal Parking Attendants, Regional Regulation, Pontianak City. Praktik parkir liar merupakan salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan di Kota Pontianak dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian, praktik tersebut masih terus terjadi sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar di Kota Pontianak serta menganalisis penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Kota Pontianak dengan modus pemungutan biaya parkir tanpa izin dan tanpa pemberian karcis resmi. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh pendekatan administratif berupa pembinaan, teguran, dan penertiban. Berdasarkan analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pontianak mengenai penyelenggaraan perparkiran belum mengatur secara khusus mengenai praktik juru parkir liar sehingga aparat mengalami keterbatasan dalam melakukan penindakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pengawasan, serta penguatan kebijakan hukum pidana sebagai ultimum remedium untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Parkir Liar, Juru Parkir Liar, Peraturan Daerah, Kota Pontianak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA