cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,508 Documents
 340   341   342   343   344 
ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM E-COMMERCE MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2025 NIM. A1012221030 , THEN SULANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the significant disparity between the rapid accessibility of digital platforms for children and the inadequacy of age verification systems and consumer protection measures. This study aims to analyze the legal protection for children in e-commerce transactions pursuant to Government Regulation Number 17 of 2025 regarding the Governance of Electronic Systems in Child Protection, as well as the legal consequences arising for involved parties regarding electronic transactions conducted by minors. Employing a normative juridical approach with a descriptive-analytical research design, this study utilizes primary, secondary, and tertiary leg`al materials obtained through library research, which are subsequently analyzed using qualitative methods. The findings indicate that child protection in e-commerce under Government Regulation Number 17 of 2025 is primarily realized through the preventive obligations of Electronic System Providers (PSE) to implement reliable systems, such as age verification and parental control features, which are enforced through public administrative sanctions. The legal status of electronic contracts concluded by minors is vernietigbaar (voidable), wherein the right to rescission may be extinguished due to culpa in vigilando (lack of parental supervision). Furthermore, the legal liabilities are distributed proportionally: merchants remain liable for damages caused by hazardous products, while e-commerce platforms may be held accountable under the tort of unlawful acts (onrechtmatige daad) if their technical system failures—particularly concerning Cash on Delivery (COD) transaction mitigation—are proven to have misled merchants and harmed child consumers. Keywords: Child Protection; E-Commerce; Legal Consequences. Penelitian ini dilatarbelakangi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara pesatnya aksesibilitas anak terhadap platform e-commerce dengan lemahnya sistem verifikasi usia dan perlindungan konsumen bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak dalam transaksi e-commerce berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, menggunakan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam transaksi e-commerce menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 diwujudkan melalui kewajiban preventif PSE untuk menerapkan keandalan sistem seperti verifikasi usia dan fitur kontrol orang tua yang diawasi oleh sanksi administratif publik. Akibat hukum perikatan elektronik yang dilakukan oleh anak dapat dibatalkan (vernietigbaar), di mana hak pembatalan tersebut dapat hapus karena kelalaian pengawasan orang tua. Di sisi lain, akibat hukum bagi pelaku usaha (merchant) tetap berupa tanggung jawab ganti rugi atas produk berbahaya, sedangkan platform e-commerce dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum jika kegagalan sistem teknologinya terbukti menyesatkan pelaku usaha dan merugikan konsumen anak, khususnya pada mitigasi transaksi fisik seperti metode Cash on Delivery (COD). Kata kunci: Perlindungan Anak, E-Commerce, Akibat Hukum.
PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN ARISTOTELES (STUDI PUTUSAN NO.71/PID.SUS/2021/PN SKM) NIM. A1012221197 , FLORIDA OCTAVIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm yang menjatuhkan pidana penjara 1 bulan kepada pelaku yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pada kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, ditinjau dari aspek teori keadilan Aristoteles. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer berupa Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm dan data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, buku serta jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan menururt Aristoteles, baik dari aspek keadilan distributif yaitu ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku yang berupa culpa latta, akibat yang ditimbulkan yaitu kematian korban serta sanksi yang 1 bulan pidana penjara yang diberikan. Begitu pula dari aspek keadilan korektif yang tidak juga terpenuhi yaitu belum mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu serta gagal memenuhi fungsi pemidanaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim belum mampu mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahnya fungsi pemidanaan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kelalaian, Keadilan Aristoteles, Keadilan Distributif, Keadilan Korektif. This study analyzes the judge's considerations in Judgment Number 71/Pid.Sus/2021/PN Skm, which imposed a one-month prison sentence on a perpetrator whose negligent operation of a motor vehicle caused a traffic accident resulting in a fatality. The primary issue examined is the judge's reasoning in sentencing the perpetrator—specifically in a case of negligence causing a fatal traffic accident—when viewed through the lens of Aristotle's theory of justice. This research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and casebased approaches. Primary data consists of Judgment Number 71/Pid.Sus/2021/PN Skm, while secondary data comprises relevant legislation, books, and journals. Data collection was conducted through literature review, and data analysis utilized a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the judge's reasoning in the ruling failed to reflect Aristotelian principles of justice. Regarding distributive justice, there was an imbalance between the perpetrator's degree of fault— characterized as *culpa lata* (gross negligence)—the resulting fatality, and the imposed one-month prison sentence. Similarly, the requirements for corrective justice were not met; the ruling failed to restore the disrupted social balance or fulfill the intended functions of sentencing. The study concludes that the judgment failed to reflect substantive justice and sentencing proportionality, thereby creating the potential for legal uncertainty, undermining the function of sentencing, and eroding public trust in the judicial system. Keywords: Judge's Considerations, Negligence, Aristotelian Justice, Distributive Justice, Corrective Justice.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN NIM. A1011211198, APRILLIALOS ILAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of the prudential principle (prudential principle) is a legal obligation that banks must implement when granting credit to maintain bank health, minimize credit risk, and protect customers and third parties. In practice, deviations that lead to legal violations are still found, one example being the Central Jakarta District Court Decision Number 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst concerning the use of third-party funds as cash collateral in providing financing facilities without the owner's valid consent. This study examines the legal responsibilities of banks in applying the prudential principle in granting such credit. This research is a normative legal study using regulatory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials, in the form of laws and court decisions, supported by secondary legal materials in the form of banking law literature, were analyzed qualitatively using prescriptive methods to obtain legal arguments for the research problem. The results indicate that the use of third-party cash collateral is essentially not prohibited as long as the agreement is valid and complies with applicable legal provisions. However, in the case studied, the bank failed to adequately apply the prudential principle by continuing to bind the funds as collateral, knowing they belonged to a third party whose legal relationship was limited. This ranged from weak verification of the collateral's legality to the retention of the collateral, which was ultimately declared null and void. The bank's legal liability was constructed as direct corporate fault, not merely vicarious liability, with cumulative liability in the form of joint and several liability compensation, legal cancellation of the financing agreement and collateral binding, and restitutive recovery of third-party funds. This study concludes that the prudential principle functions not only as a risk management instrument but also as a legal obligation that determines the validity of legal relationships arising from its violation, in order to ensure legal certainty and protection for third parties in the provision of credit. Keywords: Prudential Principle; Credit Provision; Bank Liability; Third-Party Collateral; Cash Collateral. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan bank dalam pemberian kredit guna menjaga kesehatan bank, meminimalkan risiko kredit, serta melindungi nasabah dan pihak ketiga. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan yang menimbulkan sengketa hukum, salah satunya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst terkait penggunaan dana milik pihak ketiga sebagai cash collateral dalam pemberian fasilitas pembiayaan tanpa persetujuan sah dari pemiliknya. Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur hukum perbankan, dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum atas permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan cash collateral milik pihak ketiga pada dasarnya tidak dilarang sepanjang disertai persetujuan sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam perkara yang diteliti, bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara memadai karena tetap mengikat dana tersebut sebagai jaminan meskipun mengetahui statusnya sebagai milik pihak ketiga yang penggunaannya dibatasi hubungan hukum tertentu, mulai dari lemahnya verifikasi legalitas agunan hingga pengikatan jaminan yang akhirnya dinyatakan batal demi hukum. Tanggung jawab hukum bank dikonstruksikan sebagai kesalahan langsung korporasi (direct corporate fault), bukan sekadar vicarious liability, dengan konsekuensi kumulatif berupa ganti rugi tanggung renteng (para terggugat), pembatalan demi hukum atas perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan, serta pemulihan restitutif dana pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang menentukan keabsahan hubungan hukum yang timbul dari pelanggarannya, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam pemberian kredit. Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian; Pemberian Kredit; Tanggung Jawab Bank; Agunan Pihak Ketiga; Cash Collateral.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA NIM. A1011191308, DON JUAN HORRISSONA LAHAGU
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual abuse against children constitutes a form of criminal offense that inflicts physical, psychological, social, and financial damage on victims. Within the Indonesian legal framework, child victims of criminal offenses are entitled to restitution as a mechanism to compensate for the losses they have experienced. Nevertheless, the realization of restitution rights in practice has not yet been fully effective. This raesearch seeks to examine the legal standing of restitution for child victims of sexual misconduct perpetrated by adults and to identify the factors that prevent victims from obtaining restitution. This study adopts a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials employed comprise primary, secondary, and tertiary legal sources, which are examined through a descriptive qualitative analysis. The findings reveal that restitution represents a legal entitlement of victims intended to compensate for both tangible and intangible losses arising from criminal conduct. Requests for restitution may be filed during the investigation and prosecution phases, as well as before a court decision is rendered, involving law enforcement authorities, prosecutors, judges, and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, the enforcement of restitution remains hindered by numerous challenges, including regulatory issues, limitations within law enforcement institutions, prosecutorial and judicial constraints, factors related to LPSK, and circumstances concerning victims and their families. This condition is illustrated in Decision Number 444/Pid.Sus/2022/PN Mempawah, where no restitution order was granted despite the victim being a child who suffered losses due to an indecent act committed by an adult. This study concludes that restitution is a crucial instrument for safeguarding and rehabilitating child victims of sexual abuse. Accordingly, efforts should be directed toward strengthening the role of LPSK, increasing the responsibility of law enforcement officials in informing victims about their restitution rights, streamlining restitution procedures, and enhancing legal protection for child victims of sexual violence. Keywords: Restitution, Child Victim, Indecent Acts, Legal Protection, Sexual Violence.   Perbuatan cabul terhadap anak ialah satu diantara rupa kejahatan seksual yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Dalam sistem hukum Indonesia, anak jadi korban perilaku kejahatan perlu mendapatkan restitusi jadi bentuk pemulihan atas kekurangan yang dialami. Namun demikian, dalam implementasinya hak restitusi masih tidak dijalankan dengan maksimal. Riset ini tujuannya untuk menganalisa kedudukan restitusi pada anak menjadi target perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa serta menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan anak korban tidak mendapat restitusi. Riset ini mempergunakan teknik riset hukum normatif mempergunakan ancangan UU (statute approach), ancangan konseptual (conceptual approach), dan ancangan kasus (case approach). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Perolehan riset memperlihatkan bahwasannya restitusi memiliki kedudukan jadi hak hukum korban yang bermaksud guna mengembalikan kerugian keuangan maupun immateriil disebabkan perilaku kejahatan. Penyusunan restitusi bisa di laksanakan pada fase menyelidiki, menuntut, sampai sebelum pemutusan hakim dijatuhkan dengan melibatkan kepolisian, jaksa, hakim, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tetapi, melaksanakan restitusi masih menjalani beragam rintangan, diantara faktor regulasi, faktor kepolisian, faktor jaksa, faktor hakim, faktor LPSK, serta faktor korban dan keluarganya. Hal tersebut nampak di Putusan No 444/Pid.Sus/2022/PN Mempawah yang tidak termasuk amar restitusi meskipun korban ialah anak yang mengalami kerugian disebabkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. Berlandaskan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya restitusi ialah instrumen krusial dalam Perlindungan dan pemulihan anak korban perbuatan cabul. Maka sebab itu, diperlukan penguatan peran LPSK, peningkatan peran aparat penegak hukum dalam menginformasikan hak restitusi, penyederhanaan mekanisme pengajuan restitusi, serta optimalisasi perlindungan hukum pada anak korban kejahatan seksual Kata Kunci : Restitusi, Anak Korban, Perbuatan Cabul, perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI PERUMAHAN KHUSUS MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201013, MUHAMMAD MAULI SYAHRUM
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to direct the development carried out by the community in Pontianak City, the Pontianak City Government issued regulations governing Building Construction, namely Regional Regulation Number 10 of 2018, establishing regulations related to the arrangement of building construction in the Pontianak City area. This Regional Regulation was issued by the Pontianak City Government and ratified on December 26, 2018. This regulation is included in the construction, civil, architectural, building, and infrastructure categories. Pontianak City Mayor Regulation Number 51 of 2017 concerning Building Permits. This Regional Regulation aims to regulate the procedures for construction, maintenance, and arrangement of building construction to comply with applicable standards, as well as maintain the beauty and safety of the city environment. The purpose and objective of issuing the Regulation of the Mayor of Pontianak City Number 51 of 2017 concerning Building Permits is to be a reference in issuing Building Permits (IMB) and the realization of buildings that are erected by fulfilling administrative requirements and technical building requirements in accordance with their functions, in order to realize functional buildings, in accordance with building layouts that are harmonious and in harmony with their environment, which are organized in an orderly manner to guarantee the technical reliability of buildings, as well as the realization of legal certainty in the implementation of buildings as regulated in the Regulation of the Mayor of Pontianak City Number 51 of 2017 concerning Building Permits. Despite government support for developing financing programs for low-income households (MBR) through mortgage loans, the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP), Interest Difference Subsidies (SSB), Down Payment Assistance Subsidies (SBUM), and Savings-Based Housing Financing Assistance (BP2BT), many MBR still face difficulties in realizing their dream of owning a home. This is due to unsupportive requirements, such as irregular income. The implementation of Ministerial Regulation No. 26/PRT/M/2016 concerning subsidized housing for low-income households is expected to help, but in reality, some individuals still exploit government subsidies for personal gain. Keywords: Building Permit, Subsidized Housing, Low-Income Communities Dalam rangka mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Pontianak, maka Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan aturan yang mengatur tentang Bangunan Gedung yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, menetapkan regulasi terkait penataan bangunan gedung di wilayah Kota Pontianak. Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan disahkan pada tanggal 26 Desember 2018. Perda ini termasuk dalam kategori konstruksi, sipil, arsitek, bangunan, dan infrastruktur. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembangunan, pemeliharaan, dan penataan bangunan gedung agar sesuai dengan standar yang berlaku, serta menjaga keindahan dan keamanan lingkungan kota. Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menjadi acuan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terwujudnya bangunan yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan sebagaimana diatur Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dukungan Pemerintah dalam rangka mengembangkan program pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kredit KPR, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis tabungan (BP2BT) melalui program diatas masih banyak kesulitan MBR dalam merealisasikan keinginan memiliki rumah hal ini disebabkan syarat-syarat yang tidak mendukung program seperti penghasilan tidak tetap. Dalam rangka pelaksanaan Permen No 26/PRT/M/2016 tentang perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan bisa membantu, namun pada kenyataannya masih ada pihak atau oknum yang memanfaatkan subsidi dari pemerintah untuk memperkaya diri. Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Rumah Subsidi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME NOVEL DI APLIKASI WATTPAD NIM. A1012221013, SUTINAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan platform digital berbasis User Generated Content seperti Wattpad memudahkan penulis dalam mempublikasikan novel, tetapi juga membuka ruang bagi maraknya tindakan plagiarisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap plagiarisme novel di Wattpad serta menelaah tanggung jawab hukum platform dalam mencegah dan menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel yang dipublikasikan di Wattpad telah memperoleh perlindungan hukum secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun penegakannya masih menghadapi kendala berupa sifat delik aduan, anonimitas pelaku, dan lemahnya pengawasan preventif. Di sisi lain, Wattpad sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat menerapkan mekanisme notice and takedown dengan perlindungan Safe Harbor Policy, sehingga tanggung jawabnya cenderung pasif-reaktif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan teknologi pencegahan berbasis kecerdasan buatan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta di ruang digital.   Kata kunci: hak cipta, plagiarisme, novel, Wattpad, perlindungan hukum   The rise of user-generated content (UGC) platforms like Wattpad has made it easier for authors to publish novels, yet it has also created an environment where plagiarism flourishes. This study aims to analyze copyright legal protections against novel plagiarism on Wattpad and examine the platform's legal liability regarding the prevention and handling of such infringements. Employing a normative-descriptive legal research method, the study utilizes statutory and conceptual approaches based on a literature review of primary and secondary legal sources. The findings indicate that novels published on Wattpad automatically receive legal protection under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; however, enforcement faces obstacles such as the nature of the offense (requiring a formal complaint), the anonymity of perpetrators, and inadequate preventive oversight. Meanwhile, as a Private Electronic System Provider, Wattpad implements a "notice and takedown" mechanism under a Safe Harbor Policy, resulting in a liability model that tends to be passive and reactive. Consequently, regulatory updates and the strengthening of AI-based prevention technologies are essential to ensure legal certainty for creators in the digital space. Keywords: copyright, plagiarism, novel, Wattpad, legal protection
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel TENTANG WANPRESTASI NIM. A1012221127, DEKA JULIAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of e-commerce in Indonesia has led to an increase in legal disputes, particularly those related to defaults in delivery service partnerships using Cash on Delivery (COD) systems. In practice, discrepancies often occur between agreed obligations and their implementation, such as late deliveries, lost goods, and non-receipt of transaction proceeds. This results in losses and encourages legal recourse. Based on these conditions, the research question is how the judge's legal reasoning in Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel relates to default disputes between the parties. This research uses a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The purpose of this research is to analyze the judge's legal reasoning in deciding default cases and to determine the legal consequences of these decisions for the disputing parties. The research results show that the judge's legal considerations in the decision were based on the existence of a valid agreement and evidence of negligence on the part of the defendant in fulfilling its obligations. The judge declared the defendant to have committed a breach of contract and granted the plaintiff's claim in part, particularly regarding compensation, but rejected the other claims, taking into account the evidence and the principles of justice and proportionality. The legal consequence of the decision is that the defendant is required to pay compensation and court costs, while the plaintiff receives legal protection for the losses suffered. Keywords: breach of contract, judge’s consideration, agreement, e-commerce   Perkembangan e-commerce di Indonesia membawa dampak pada meningkatnya sengketa hukum, khususnya terkait wanprestasi dalam kerja sama jasa pengiriman dengan sistem Cash On Delivery (COD). Dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban yang diperjanjikan dengan pelaksanaannya, seperti keterlambatan pengiriman, barang hilang, hingga tidak diserahkannya dana hasil transaksi. Hal ini menimbulkan kerugian dan mendorong penyelesaian masalahnya melalui jalur hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel terkait sengketa wanprestasi antara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah didasarkan pada adanya perjanjian yang sah serta terbuktinya kelalaian pihak tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, khususnya terkait ganti rugi, namun menolak tuntutan lainnya dengan mempertimbangkan bukti serta asas keadilan dan proporsionalitas. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah tergugat diwajibkan membayar ganti rugi dan biaya perkara, sementara penggugat memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami. Kata kunci: wanprestasi, pertimbangan hakim, perjanjian, e-commerce
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012221007, ELSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers of refill drinking water depots in Sungai Raya Dalam, as well as to identify the obstacles and efforts involved in ensuring the effectiveness of such protection. The research employs an empirical legal research method utilizing both a statute approach and a field approach. Data were gathered through literature review and field research via interviews and observations. The findings indicate that from a normative standpoint, legal protection is comprehensively regulated under Law No. 8 of 1999 and Ministry of Health regulations. However, implementation remains suboptimal due to inadequate gallon sanitation, weak routine government oversight, and limited consumer legal awareness. Enhancing periodic supervision, strict sanctions, and public education are crucial for effective consumer protection.    Keywords: Refill Drinking Water Depot, Sungai Raya Dalam, Consumers, Legal Protection.    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Sungai Raya Dalam, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan depot air minum isi ulang sebagai alternatif penyediaan air minum yang praktis dan ekonomis, namun di sisi lain masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar higiene dan sanitasi, kurang optimalnya pengawasan pemerintah, serta masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan lapangan (field approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 8 Tahun 1999 dan Permenkes terkait, namun implementasinya belum optimal akibat kebersihan galon dan sarana sanitasi yang belum maksimal, lemahnya pengawasan berkala, serta minimnya pemahaman hak konsumen. Kata Kunci: Depot Air Minum Isi Ulang, Sungai Raya Dalam, Konsumen, Perlindungan Hukum.
ANALISIS YURIDIS PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS WEB STREAMING ILEGAL NIM: A1012221026, INGGRIT DELIA NATASYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Film piracy through illegal streaming websites in Indonesia is a problem that harms the film industry and copyright holders and violates Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 on Copyright. This study aims to analyze the role of the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) in addressing film piracy through illegal streaming websites and the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical legal research method with a sociological approach. Data were obtained through interviews and document studies and were analyzed qualitatively. The results show that Komdigi plays a role in monitoring digital content, blocking access to illegal streaming websites, and providing digital education and literacy. However, its implementation has not been optimal due to juridical obstacles in the form of complaint-based offenses and limited authority, technical obstacles such as mirror sites and limitations of blocking systems, social obstacles including low public legal awareness, and jurisdictional obstacles resulting from the use of servers located abroad. Therefore, strengthened regulations, improved digital literacy, and inter-agency cooperation are needed to enhance the effectiveness of addressing film piracy in the digital space. Keywords: Film Piracy, Copyright, Illegal Streaming Websites, Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi). Pembajakan film melalui situs web streaming ilegal di Indonesia merupakan permasalahan yang merugikan industri perfilman dan pemegang hak cipta serta bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan pembajakan film melalui situs web streaming ilegal serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi berperan dalam pengawasan konten digital, pemutusan akses (blocking) situs web streaming ilegal, serta edukasi dan literasi digital. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena menghadapi hambatan yuridis berupa delik aduan dan keterbatasan kewenangan, hambatan teknis berupa mirror sites dan keterbatasan sistem pemblokiran, hambatan sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan yurisdiksi akibat penggunaan server di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan kerja sama antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penanganan pembajakan film di ruang digital. Kata Kunci: Pembajakan Film, Hak Cipta, Streaming Ilegal, Peran Kemkomdigi.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SPANDUK OLEH KONSUMEN DI PERCETAKAN MITRA JAYA LESTARI DI PONTIANAK NIM. A1011201080, MONIKA ANGGRAINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A verbal agreement between a printing company and a customer regarding a banner order still has legal consequences for the parties involved. Problems arise when a consumer unilaterally cancels an order after the banners have been printed, causing the printing company to incur losses. To address this issue, the implementation of regulations protecting the rights of printing businesses is crucial to ensuring legal certainty and a sense of security in contractual transactions mutually agreed upon by both parties. This study relies on an empirical legal research method by combining perspectives from legislation and social realities in the field. The information gathered is divided into two categories: primary data from interviews with research subjects and secondary data from legal documents. All facts and literature were collected through direct observation and literature review, then evaluated using descriptive qualitative analysis. Based on the results of the analysis, a customer’s unilateral decision to cancel a transaction after the banner has been printed is classified as a breach of contract, which carries legal consequences in the form of liability for damages. This study also shows that unilateral cancellation is contrary to the principles of contract law. The printing company make provision forfeiting down payment as a form of business protection, but this provision often causes debate when consumers do not understand the legal consequences of the agreed contract. Keywords: Unilateral cancellation, agreement, breach of contract, compensation, banner printing. Perjanjian pemesanan spanduk antara percetakan dan konsumen yang dilakukan secara lisan tetap menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Permasalahan muncul ketika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen setelah spanduk selesai di cetak, yang membuat pihak percetakan mengalami kerugian. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemberlakuan regulasi pelindung hak-hak pelaku usaha percetakan menjadi krusial demi menciptakan jaminan kepastian hukum sekaligus rasa tenteram dalam transaksi kontraktual yang disepakati bersama oleh kedua pihak. Penelitian ini mengandalkan metode penelitian hukum empiris dengan memadukan sudut pandang perundang-undangan dan realitas sosial di lapangan. Informasi yang dihimpun terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer/utama dari sesi tanya jawab bersama subjek penelitian serta data sekunder/pendukung dari dokumen perundang-undangan. Seluruh fakta dan bahan pustaka tersebut dikumpulkan lewat kegiatan observasi langsung dan kajian literatur, lalu dievaluasi secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, keputusan sebelah pihak dari pelanggan untuk membatalkan transaksi setelah spanduk tuntas dicetak diklasifikasikan sebagai pelanggaran janji atau wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi. Penelitian ini juga menunjukan bahwa tindakan pembatalan sepihak bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian. Percetakan menetapkan ketentuan hangusnya uang muka sebagai bentuk perlindungan usaha, namun ketentuan tersebut seringkali menimbulkan perdebatan ketika konsumen tidak memahami konsekuensi hukum perjanjian yang telah disepakati. Kata Kunci: Pembatalan sepihak, perjanjian, wanprestasi, ganti rugi, percetakan spanduk.

Page 342 of 351 | Total Record : 3508

 340   341   342   343   344 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue