cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 33   34   35   36   37 
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NIM. A1011141243, RAMALIAH TUSTURI AMAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK  Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, yang berkaitan dengan nafsu seksual dan perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh yang dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang. Setiap tahunnya tindak asusila ini semakin meningkat dan korbannya kebanyakan adalah Anak. Adanya Peraturan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak yang mengalami tindak pidana kesusilaan.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Empiris yaitu pendekatan melihat kenyataan dilapangan. Masalah yang diteliti oleh penulis yaitu Mengapa pemberian restitusi terhadap korban anak tindak pidana kesusilaan dipengadilan negeri pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur didalam  Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab mengapa korban tindak pidana kesusilaan tidak mendapatkan restitusi karena pelaku bukan orang mampu dan ada mediasi antara pelaku dan korban. Dari penelitian ini penulis tidak menemukan adanya putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban.Kata kunci: Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kesusilaan
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RUKO DI JALAN TANJUNG RAYA II KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR NIM. A01112235, D O D I
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK  Perjanjian sewa menyewa antara pemilik ruko dengan penyewa dalam sewa menyewa ruko, menimbulkan suatu hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian sewa menyewa ruko yang mana secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing – masing pihak, seperti halnya kewajiban pemilik ruko untuk menyediakan ruko kepada penyewa dalam dalam kurun waktu tertentu dan pemilik ruko berhak menerima uang hasil pembayaran dari penyewaan ruko sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sedangkan penyewa berkewajiban untuk membayar uang penyewaan ruko sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan pemilik ruko, dan penyewa berhak menempati ruko dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dalam perjanjian sewa menyewa Ruko di jalan tanjung raya II kelurahan parit mayor kecamatan pontianak timur yang mana, pemilik ruko sebagai pihak yang menyewakan merasa dirugikan atas terjadinya kelalaian pembayaran oleh penyewa ruko yang tidak membayar uang sisa penyewaan ruko.Rumusan masalah: “Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Pemilik Ruko Di Jalan tanjung raya II kelurahan parit mayor kecamatan pontianak timur ?”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Faktor penyebab sehingga pihak Penyewa melakukan wanprestasi terhadap pihak Pemilik Ruko dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Jalan tanjung raya II kelurahan parit mayor Kecamatan Pontianak timur dikarenakan sepi pembeli dan adanya keperluan yang mendesak..Akibat hukum yang yang diberikan pihak Pemilik Ruko kepada pihak Penyewa, bahwa pihak Penyewa harus membayar ganti rugi dan diberikan tenggang waktu untuk melaksanakan kewajibannya agar pembayaran sewa menyewa ruko segera dilunaskan. Upaya yang dilakukan Pemilik Ruko mengenai kelalaian di dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Jalan tanjung raya II kelurahan pontianak timur Kecamatan Pontianak timur antara pihak Pemilik Ruko dan pihak Penyewa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan, bahwa pihak Pemilik Ruko memberikan peringatan dan teguran kepada pihak Penyewa untuk segera kembali melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Key word :Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi,
KEWAJIBAN DEBT COLLECTOR UNTUK MEMILIKI SERTIFIKASI FIDUSIA DI KOTA PONTIANAK NIM. A01111186, MARCO PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKSkripsi ini  berjudul Kewajiban  Debt Collector Untuk Memiliki Sertifikasi Fidusia Di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini digunakan  metode empiris. Debt collector merupakan pihak ketiga  dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen, debt collector digunakan sebagai alat bantu dan upaya terakhir perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan objek pembiayaan yang tertunggak kreditnya. Jika debitur ingkar janji (Wanprestasi) alasan syarat batal maka kreditur dapat menarik kembali barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan  pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt  collector. Dalam hal ini ketika debt collector ingin mengeksekusi objek benda jaminan fidusia kepada debitur maka debt collector wajib memiliki sertifikasi fidusia. Sesuai dengan Pasal 50 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa pegawai dan/atau tenaga alih daya perusahaan pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memilki sertifikasi profesi dibidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pembentukan kepada OJK dan disertai alasan penunjukan.Faktor yang menjadi penyebab debt collector tidak memiliki sertifikasi fidusia ialah karena efisiensi waktu dan biaya yang membuat debt collector tidak memiliki sertifikasi fidusia ketika hendak mengeksekusi objek jaminan fidusia.Akibat hukum bagi debt collector yang tidak memiliki sertifikasi fidusia dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbul suatu ikatan  (verbintensien) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut.Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan banyaknya debt collector tidak memiki sertifikasi fidusia. Hingga sejauh ini pihak OJK telah melakukan upaya seperti menghimbau kepada perusahaan pembiayaan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) ketika bekerja sama. Salah satu cara meningkatkan kualitas dengan cara sertifiaksi fidusia berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 29 Tahun 2014. Regulasi  peraturan tersebut salah satunya mengharuskan debt collector wajib  memiliki sertifikasi fidusia ketika ingin mengeksekusi benda jaminan fidusia.  Kata Kunci: Debt Collector, Sertifikasi, Fidusia
PENEGAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP RESTORAN DI KOTA PONTIANAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH NIM. A1011141120, MUHAMMAD RIFQI FAZLURRAHM AN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKPajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.Dalam rangka merealisasikan peraturan tentang perpajakan restoran maka perlu dikaitkan antara pajak dan administrasi, administrasi perpajakan merupakan instrumen yang efektif untuk merealisasikan keputusan-keputusan pemerintah. Administrasi perpajakan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Pajak memerlukan instrumen hukum dalam merealisasikan Dalam kolerasi terhadap perpajakan, Penegakan hukum administrasi perpajakan bermakna sebagai langkah bagaimana menegakan norma hukum yang terdapat dalam peraturan Pajak restoran.  Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang sifatnya Analisis kualitatif yang diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya deskriptif, berdasarkan data dan informasi yang telah di kumpulkan baik melalui angket dan hasil wawancara. Sehingga membuktikan bahwa penegakan administrasi perpajakan terhadap restoran  di kota pontianak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum optimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar pajak dan penegakan dari sisi hukum administrasi belum sepenuhnya ditegakan oleh petugas dari badan keuangan daerah kota pontianak karena masih banyak para wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.Kata kunci : Pajak Restoran, administrasi perpajakan, penegak hukum, pendapatan asli daerah.
WANPRESTASI PEMESAN DALAM PERJANJIAN JASA PEMBUATAN BALIHO PADA PENGUSAHA CV. DUNIA PRINTING DI KOTA PONTIANAK NIM. A01111168, RIYAN EKA DHARMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK  Pelaksanaan perjanjian antara CV. Dunia Printing dengan Pemesan Baliho sebagai pengguna jasa dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara CV. Dunia Printing dengan Pemesan Baliho dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ), walaupun dilakukan secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemesan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Pembuatan Baliho Pada Pengusaha CV. Dunia Printing Di Kota Pontianak?”. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Dari hasil penelitian dapat diketahui Bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Pemesan Baliho (pengguna jasa) dengan CV. Dunia Printing dilakukan secara lisan  (tidak tertulis) dan Pihak Pemesan wanprestasi dalam pembayaran baliho. Pihak pemesan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan (wanprestasi). Faktor yang menyebabkan adanya pemesan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi adalah dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi, dan adanya keperluan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan kepada pemesan yang wanprestasi yaitu, diberi teguran dan membayar ganti rugi dalam pelunasan pembayaran baliho kepada pengusaha CV. Dunia Printing. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengusaha CV. Dunia Printing terhadap Pihak Pemesan yang terlambat melakukan pembayaran atau wanprestasi adalah ditagih secara terus – menerus dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.  Kata Kunci : Perjanjian Jasa, Wanprestasi
IMPLEMENTASI TARIF PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR NIM. A01109104, KORNELIUS HERMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKIMPLEMENTASI TARIF PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Kubu Raya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah menunjukkan bahwa: Implementasi tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Kubu Raya 1) Penerapan tarif parkir telah diatur tetapi tidak dikelola dengan baik oleh petugas parkir sehingga perlu adanya ketegasan pelaksana kebijakan untuk lebih membina dan mengawasi petugas parkir 2) Penerapan tarif parkir belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pengelola parkir yang menetapkan tarif yang bervariasi 3) Banyak juru parkir yang melakukan pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tetapi ada juga juru parkir yang memberlakukan tarif parkir yang sesuai 4) Banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar. Selain itu pengguna parkir ditagih dua kali oleh petugas akibat tidak adanya karcis.  Kata Kunci: Implementasi, Reribusi dan Parkir
PELAKSANAAN UPACARA ADAT TIWAH MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA NIM. A01112243, STEPANO ANDREAS POLO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK      Pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Dayak Suaid di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan rangkaian upacara-upacara adat guna bertujuan untuk menghormati roh-roh leluhur, menjaga keselamatan dan menciptakan keluarga yang harmonis, serta menyatukan kedua belah pihak keluarga mempelai. Adapun tata cara pelaksanaan adat perkawinan dimulai dengan proses Meminang, kemudian dilanjutkan dengan Pertunangan (Pesuhuh), dan pada Upacara Adat Perkawinan terdiri dari Prosesi Ngambae’ Bini atau Ngambae Laki’, Prosesi Tama’hk Tambaei, Bebilin, Jamuan Makan (Cawis Behimbai), dan yang terakhir adalah Penyerahan bekal penghidupan (Pengingkung Semangat).      Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi mengenai Perubahan Pelaksanaan Adat Perkawinan Dayak Suaid Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan sampai mengambil suatu kesimpulan akhir. Alat pengumpulan data wawancara dan kuesioner kepada Ketua Adat Dayak Suaid, Kepala Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, dan kepala keluarga masyarakat Dayak Suaid di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu serta mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.      Dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan, ada beberapa perubahan yang terjadi pada pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Suaid Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, serta adanya percampuran budaya antar suku. Faktor ekonomi dikarenakan dalam pelaksanan adat perkawinan memerlukan biaya yang tidak sedikit sedangkan masyarakat Dayak Suaid tidak semua keadaan ekonominya menengah ke atas. Faktor masuknya agama juga menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan. Faktor pendidikan yang semakin tinggi tingkat pendidikan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap adat istiadat itu sendiri, serta faktor masuk dan bercampurnya budaya lain.       Akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan adat perkawinan secara utuh adalah perkawinan nantinya akan tidak harmonis, serta mendapat omongan dan sindiran dari masyarakat setempat.      Pelaksanaan adat perkawinan Dayak Suaid perlu dilestarikan dan hal ini tentu saja menjadi kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat Dayak Suaid, Kepala Desa, dan Ketua adat serta pengurus adat Dayak Suaid di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.   Kata kunci : Adat, Adat Perkawinan, Dayak Suaid.
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 MENINGKATKAN KEBRSIHAN SUNGAI PONTIANAK BARAT NIM. A11112165, MUHAMMAD IMRON
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

RINGKASAN SKRIPSISejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Demikian pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan.Dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), pasal 36 ayat (2) dan pasal 58 ayat(2) Undang-undang nimr 7 tahun 2004 tentang sumber daya air maka pemerintah perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Sungai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.Sungai adalah salah satu urat nadi penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Pontianak karena lewat sungailah dapat menghubungkan kota Pontianak dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak dibelah oleh Sungai Kapuas salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas memiliki banyak anak sungai yang menyebar keseluruh daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan di Kota Pontianak sendiri tersebar menjadi anak-anak sungai kecil yang mengairi wilayah-wilayah di Kota Pontianak.Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah  tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul : “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI KOTA PONTIANAK.” Dimana yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah  Penerapan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Pontianak Sudah Efektif Dilaksanakan ?”Mengingat distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geologi yang berbeda-beda menjadikan aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi. Selain itu, karena kondisi geologi yang relatif muda dan iklim tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun, mengakibatkan tingkat pelapukan terhadap batuan sangat tinggi, demikian pula aktifitas erosi dan sedimentasi di sungai. Selanjutnya karena topografinya yang berbentuk kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya, sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam. Kondisi tersebut menjadikan sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah. Ruang sungai perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengingat air sungai yang tercemar akan menimbulkan kerugian dengan pengaruh ikutan yang panjang. Salah satunya yang terpenting adalah mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem.Bahwa penerapan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Pontianak Belum Efektif Dilaksanakan Terbukti Dengan Masih Adanya Bangunan Liar Tanpa Izin Disekitar Sungai Akibat Faktor Lemahnya Aparat Berwenang Dan Faktor Budaya Di Kota Pontianak Kata Kunci : Efektivitas, Sungai, Pengawasan, Budaya
KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI NIM. A1011141179, WINDY YUNICA PEGGI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK teknologi sudah menjadi hal yang lumrah yang digunakan untuk segala kepentingan bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan alat bukti berupa informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti sudah banyak dijadikan alat bukti di persidangan. Perkembangan teknologi informasi  melahirkan aturan baru di Indonesia yang mana alat bukti berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diaturnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun,  belum di gunakanya rekaman suara sebagai alat bukti pada pembuktian tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Barat padahal banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap melalui rekaman suara. Untuk itu, penulis melakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis kekuatan rekaman suara serta apa yang menjadi  penyebab hakim, jaksa, dan polisi yang menindak tindak pidana korupsi di wilayah pengadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Barat belum menggunakan rekaman suara sebagai alat bukti. Penulis melakukan penelitian menggunakan kajian yuridis sosiologis, dimana kajian yuridis sosiologis tersebut adalah penelitian yang membahas lebih dalam tentang peraturan perudang-undangan dan melakukan wawancara sebagai data penunjang. Bahwa, kedudukan alat bukti elektronik berupa rekaman suara pada tindak pidana korupsi masuk ke dalam alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 26a Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk rekaman suara yang diperoleh dari hasil penyadapan, hanya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan penyadapan. Untuk prosedur penyadapan, belum diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang. Hanya tata cara penyadapan oleh kepolisian yang diatur dalam perkap nomor 5 Tahun 2010 tentang tatacara penyadapan pada pusat pemantauan Kepolisian RI. Mengenai rekaman suara yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menyangkut sumber perolehan harus melalui cara  yang sah dan tidak melanggar undang-undang. kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa rekaman suara dapat diterima sebagai alat bukti yang sah tergantung pada penilaian hakim yang mengadili. Serta alasan belum digunakanya rekaman suara sebagai alat bukti di wilayah pegadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Barat adalah teknologi penyadapan yang belum berkembang, SDM ahli dalam bidang teknologi penyadapan, serta alat bukti lain yang sudah tercukupi.  Kata kunci : tindak pidana korupsi, alat bukti elektronik, rekaman suara, penyadapan
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI ADIL MAKMUR KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A11111122, DESITA ERMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur moral dan etika. Nilai-nilai dasar koperasi dan merupakan aspek pentingyang membedakan antara koperasi dan badan usaha ekonomi lainnya karena dalam koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh semua badan usaha ekonomi lainnya.Nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (self-helf) dan percaya pada diri sendiri (self-reliance) serta kebersamaan (cooperation) dalam lembaga koperasi akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal itu dapat diraih, jika para anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yuaitu pendekatan suatu kesenjangan antara teoro dengan kenyataan menggunakan landasan teori menggunakan hipotesis, menggunakan data primier dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memerikasa kondisi keadaan lapangan berdasarkan data atau fakta-fakta yang diperoleh secara di lapangan dengan pada saat penelitian dilakukan.Dari uraian data pada Bab III tentang pengelolaan data maka penulis menarik kesimpulan, bahwa perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara mengansur (kredit) dari koperasi dengan peminjam belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam membayar pinjaman pada Koperasu Adil Makmur Kecamatan Pontianak Kota. Kata  Kunci : Koperasi, Perjanjian, Simpan Pinjam

Page 35 of 309 | Total Record : 3081

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue