cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 35   36   37   38   39 
ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN EKSLOITASI SEKSUAL ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1028/PID.SUS/2015/PN.PTK) NIM. A1011141248, MARISSA CLARINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

A B S T R A KSetiap orang yang melakukan tindakan pidana yang merugikan orang lain dan dalam membuktikan orang tersebut maka di butuhkan alat bukti yang kuat. Jika alat bukti yang di temukan sangat kuat maka seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan data putusan pengadilan nomor : 1028/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk yang telah peneliti dapat dengan rincian sebagai berikut terdakwa dijatuhkan putusan bebas dan semua denda perkara dilimpahkan oleh negara. Putusan ini bahkan tidak memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi korban dan masyarakat. Hal ini menunjukan penegakan hukum tidak efektifnya untuk para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak. Dengan dijatuhkan putusan bebas oleh hakim kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dapat menimbulkan dampak negatif berupa kembali terjadi tindak pidana eksploitasi seksual anak bahkan bisa meningkatkan jumlah tindak pidana eksploitasi seksual anak, yang di karenakan putusan hakim yang membebaskan pelaku turut serta melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak tersebut. Judul skripsi ini adalah : “Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Eksploitasi Seksual Anak (Studi Putusan Nomor : 1028/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk)”       Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu “Bagaimana Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Eksploitasi Seksual Anak (Studi Putusan Nomor : 1028/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk)”.       Adapun tujuan skripsi ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengaruh putusan hakim yang ringan dalam putusan perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam putusan nomor : 1028/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan putusan bebas terutama dalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam putusan nomor : 1028/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk, memberikan sumbangsih dalam pemikiran kepada para penegak hukum khususnya hakim dan para penegak hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak.       Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta, dan data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan dan di kuatkan oleh buku-buku dan refrensi yang berhubungan dengan perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak.Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan eksploitasi seksual anak putusan nomor : 1028/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk yaitu, “tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan sistem penegakan hukum tidak memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam memutus perkara tersebut”.       Kata kunci : ANALISA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, HAKIM, TINDAK PIDANA EKPLOITASI SEKSUAL.
KEWAJIBAN PENGUSAHA SUPERMARKET PT. MITRA RITELINDO DALAM MEMBERIKAN WAKTU ISTIRAHAT KERJA BAGI PEKERJANYA DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. A11107083, MUHAMMAD RAUSAN DAMIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKSebagai negara yang sedang membangun, maka Negara Indonesia perlumeningkatkan produksi nasional untuk menambah asset nasional melalui kuantitasdan kualitas kerja yang terjamin hasilnya. Untuk itu pemerintah mengeluarkanperaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang melindungi pihak tenaga kerja maupun pihak pengusaha.Pada dasarnya dalam menerapkan undang-undang tersebut antara pihakpekerja dan pengusaha perlu dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yangsifatnya tertulis agar segala hak dan kewajiban kedua belah pihak terjaminkepastian hukumnya. Hubungan yang berlangsung antara pengusaha dengantenaga kerja supermarket tidak terlepas dari perjanjian yang telah disepakati olehkedua belah pihak.Dengan diaturnya waktu kerja dan waktu istirahat dimaksudkan agartenaga kerja yang bekerja dapat melakukan pekerjaannya seefisien mungkin gunamendapatkan kualitas dan kuantitas kerja yang baik dan memuaskan semua pihak.Sesuai dengan kodratnya, maka tenaga kerja tidak akan mampu melaksanakanpekerjaannya secara terus menerus tanpa istirahat.Namun pihak pengusaha masih belum melaksanakan kewajibannya secarapenuh untuk memberikan hak tenaga kerja terutama untuk waktu kerja dan waktuistirahat kerja yang cukup dan memadai dan atas kelebihan jam kerja tersebut,pihak pengusaha supermarket juga tidak memberikan kompensasi berupapemberian uang lembur kepada tenaga kerja yang bekerja melampaui waktu jamkerja yang berlaku menurut undang-undang.Faktor yang menyebabkan pengusaha belum melaksanakan kewajibannyasecara penuh dikarenakan faktor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya,faktor kurangnya kesadaran hukum dari pengusaha supermarket, faktormerasa rugi untuk memberikan waktu istirahat sebagaimana mestinya, dan faktorkurangnua pengawasan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.Akibat hukum yang dapat dikenakan sekapa pengusaha yang belummelaksanakan kewajibannya kepada tenaga kerja terutama waktu kerja, waktuistirahat dan upah lembur dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pidana karenatelah melakukan pelanggaran.Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tenaga kerja untukmendapatkan haknya secara pebuh akibat pihak pengusaha supermarket belummelaksanakan kewajibannya secara penuh yaitu melalui perundingan yang dapatmelibatkan pihak ketiga dna melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepengadilan Negeri dimana para pihak berperkara.Kata Kunci : Kewajiban Pengusaha, Waktu Istirahat Kerja, Bagi Pekerja
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANGPELINDUNGANKONSUMEN DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011131142, OLGA CHAYYA UTZHUNGI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat masih dimana banyak toko swalayan dan toko sembako yang masih menjual makanan dan minuman kadaluarsa.Tindakan para pelaku usaha yang masih menperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa tersebut, biasanya disebabkan kurangnya pengontrolan dan pengecekan oleh pihak pelaku usaha sebagai penjual terhadap makanan dan minuman yang dijualnya. Disamping itu juga dikarenakan masih kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Kesehatan,  terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa. Akibatnya masih banyak ditemukan makanan dan minuman kadaluarsa disetiap tahunnya.Metode  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data.Hasil  yang  diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa, dengan banyaknya kasus beredarnya makanan dan minuman yang kadaluarsa maka pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang dijual pedagang di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan.Kata Kunci : Sanksi, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen
PERAN KORBAN PEMALSUAN SURAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PONTIANAK NIM. A11111058, RIDHO SEPTIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam Ilmu Hukum, terjadinya kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut salah satunya adalah dari sudut viktimologi yang memfokuskan pada terjadinya kejahatan dari sudut peran korban, karena dalam kejahatan terdapat 2 (dua) pihak paling sedikit yaitu pelaku dan korban. Begitu pula terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak atas tanah dalam proses penerbitan sertipihak hak milik. Tanpa disadarinya, pemilik hak atas tanah selaku korban berperan dalam terjadinya kejahatan pemalsuan, karena tidak memproses lebih lanjut atas bukti hak serta membiarkan tanah miliknya dalam keadaan semak belukar.Pembiaran atas tanah oleh pemilik (baik atas dasar milik adat, hak garap dan lain sebagainya) tanpa disadari olehnya bahwa ia telah memberikan kesempatan atau setidak-tidaknya menimbulkan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan pemalsuan. Korban dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya, namun ditinjau dari victimologi, untuk memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak Korban mempunyai status sebagai partisipan baik secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan.Korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen atau berkontribusi dalam terjadinya suatu kejahatan sebagaimana diatur dalamPasal 263 Kitab Undang-Undanag Hukum Pidana diancam dengan dengan pidana penjara paling lama enam tahun.Pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas persil tanah yang kosong (tanpa penghuni), tidak diketahui siapa yang menjadi pemegang hak garapnya dan tidak terdaftar. Dalam pembuatan SPT sekarang ini tidak lagi melibatkan institusi pemerintah, tetapi cukup dibuat sendiri dan kemudian dimintakan untuk diketahui oleh Kepala Lingkungan setempat atau Ketua Rukun Tetangga (RT).Untuk mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan atas surat asal-usul kepemilikan tanah, maka sudah sebaiknya lebih memberdayakan dan melibatkan secara langsung lembaga-lembaga pemerintah terendah seperti Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Kelurahan dengan meletakan dasar hokum dibuatnya buku tanah alas hak adat atau atas dasar jual beli adat  Kata Kunci       : Hak Atas Tanah, Pemalsuan Surat, Victimologi
PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DI DESA BINA JAYA KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI NIM. A01111185, JHON AGUSTEDY SINGGIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKPewarisan adat memiliki sistem yang berbeda antara adat yang satu dengan adat yang lain, demikian pula pewarisan pada masyarakat adat Dayak Keninjal. Masyarakat Dayak Keninjal di Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dalam pewarisan adat Dayak keninjal harta warisan tidak dibagikan kepada para ahli waris, melainkan para ahli waris ditunjuk salah satu untuk memperoleh harta warisan yang dilaksanakan didalam pokad (musyawarah), hal tersebut berubah dimana pada saat ini harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris namun tidak sebesar yang diperoleh oleh ahli waris yang ditunjuk dalam pokad (musyawarah), kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pewarisan adat masyarakat Dayak Keninjal.     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris dengan pendekatan Deskriftif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau gejala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan dengan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.     Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat Dayak Keninjal untuk memperbaiki dan menyempurnakan hukum adat yang berlaku khususnya dalam hukum pewarisan adat, dan diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi bahan acuan untuk membukukan aturan adat Dayak Keninjal.     Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Dayak Keninjal telah mengalami perubahan dalam pewarisan adat yang mana semua ahli waris mendapatkan harta warisan meskipun tidak sebesar ahli waris yang ditunjuk didalam pokad (musyawarah). Kata kunci: Pewarisan Adat, Dayak Keninjal, Pokad (musyawarah) 
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PONTIANAKDITINJAU DARI KRIMINOLOGI NIM. A1012131005, RAPEN ARDIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKPada dasarnya suatu kejahatan akan selalu ada di mana masyarakat tersebut berada. Hanya saja bentuk dan tindakannya yang terkadang berbeda. Hal ini disebabkan berkembangnya dinamika amsyarakat, dan secara pasti tuntutan secara hukum dalam hal penindakan dan penangananya juga harus berkembang.Fenomena prostitusi online merupakan wujud dari perkembnagan masyarakat yang mengedepankan teknologi informasi yang saat ini sudah melingkari kehidupan manusia hampir di berbagai sisi. Karena manusia sekarang ini seakan hidup di dua alam, yakni alam nyata dan alam maya.Namun yang patut dipahami adalah prostitusi online merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan, di mana telah dirumuskan dalam berbagai peraturanyang dibuat oleh negara. Sehingga dengan demikian setiap yang terlibat dalam aksi dan tindakan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing.Rumusan Masala : “Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi Online Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Kriminologi?”Tujuan Penelitian : (1) Untuk mengetahui pengertian dan pengaturan hukum tentang praktik prostitusi online yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kota Pontianak. (2) Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online di Kota Pontianak. (3) Sebagai sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum dagi siapa saja yang membutuhkan.MetodePenelitian: Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Bentuk penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Hasil Penelitian : Bahwa praktik prostitusi online merupakan suatu tindak pidana kejahatan, oleh karena itu hukum telah mengatur tentang perbuatan tersebut, baik itu yang telah tertuang dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa alasan atau faktor ekonomi menjadi hal yang dominan, untuk mendorong seseorang menjadi PSK  Keywords : Prostitusi, Kriminologi, Online, Kota Pontianak.
PENUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI OLEH PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA PADA PT. PANINDAI-ICHILIFE DI KOTA PONTIANAK NIM. A01112067, WICKY LEONARDO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKPenunggakan pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis   PT. PaninDai-ichiLife di Kota Pontianak mengakibatkan pemegang polis yang bersangkutan tidak mengikuti perjanjian untuk melakukan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran premi sebesar nilai nominal dan periode waktu yang telah disepakati. Jika dalam pelaksanaan perjanjian  tidak  terlaksananya prestasi sesuai dengan yang telah di sepakati  maka para pihak telah wanprestasi.Perjanjian dalam polis asuransi jiwa PT.PaninDai-ichiLife yang terjadi menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, salah satu kewajiban pemegang polis asuransi jiwa PT.PaninDai-ichiLife adalah membayar premi secara berkala sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati dan tepat waktu. Penunggakan pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis dapat membatalkan dan berakhirnya pertanggungan.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta fakta pemegang polis melakukan penunggakan pembayaran premi yang diperoleh dari lapangan melalui pimpinan perusahaan asuransi jiwa PT. PaninDai-ichiLife selaku pemilik agency dan 2 orang manager pada saat penelitian dilakukan.Dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa pada PT. PaninDai-ichiLife di kota Pontianak  wanprestasi dalam hal pembayaran premi di karenakan sebagian besar kebutuhan hidup pemegang polis semakin meningkat, disamping timbulnya keraguan dalam urusan klaim. Pemegang polis sangat menyadari dengan terjadinya penunggakan pembayaran premi ini dapat mengakibatkan polis menjadi tidak aktif lagi, sehingga menyebabkan berakhirnya pertanggungan.Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak PT.PaninDai-ichiLife terkait dengan penunggakan pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis adalah menyampaikan  informasi melalui surat, sms dan agen bahwa premi telah jatuh tempo dan terjadi  wanprestasi dalam melakukan pembayaran premi., pihak PT.PaninDai-ichiLife memberikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran premi selama 30 hari atau melakukan pembayaran melalui pemotongan saldo yang telah terbentuk (jika ada) dan  upaya trakhir yang dilakukan oleh agen penjual adalah menghubungi pemegang polis dan membantu perose pemulihan jika sampai terjadi lapse atau tidak aktif . Kata Kunci: Penunggakan Pembayaran Premi, Pemegang Polis Asuransi Jiwa
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS NIM. A1012141226, DAMAR ERIDHO HARESTRINANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAK   Kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  sebagai  alat  bukti  dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian setelah ditandatangani oleh pejabat pembuat akta/notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/informasi tentang pelaksanaan legalisasi, waarmerking, coppie colatione dan pengesahan atas akta yang dibuat di bawah tangan oleh Notaris dan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisir,  waarmerking,  coppie  colatione  oleh  Notaris.  Metode  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif.Adapun hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan legalisasi, waarmerking, coppie collatione dan pengesahan kecocokan fotokopi, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi syarat-syarat  yang telah ditentukan, maka akta yang dibuat di bawah tangan yang dilegalisasi, waarmerking, coppie collatione dan pengesahan kecocokan fotokopi, Legalisasi, pada Notaris memberikan kepastian tanda-tangan, tanggal dan isi akta. Selain itu, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasir, waarmerking, coppie colatione dan pengesahan fotokopi oleh Notaris yang telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, namun apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi,  Waarmerking,  Coppie  Collatione  dan Pengesahan  Kecocokan  Foto kopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim.  Kata  Kunci  :  Kekuatan  Pembuktian,  Akta  Di  Bawah  Tangan,  Kewenangan Notaris
TANGGUNG JAWAB PELANGGAN ATAS KEHILANGAN ALAT INDOVISION DALAM PERJANJIAN JASA LAYANAN SALURAN TELEVISI PADA PENGUSAHA PT. MNC SKY VISION CABANG PONTIANAK NIM. A1011141176, TRIMAUDYTA YULIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

ABSTRAKPerjanjian jasa layanan saluran televisi yang dilakukan oleh pihak pengusaha PT. MNC SKY VISION dengan pihak pelanggan alat indovision yang terdiri dari 11 orang yang kehilangan alat indovision. Alat yang di serahkan kepada pelanggan berupa remote, ODU (Out Door Unit), decorder dan VC (Viewing Card). Jika perangkat Remote yang hilang, dapat mengganti sebesar Rp.110.000,-/ ODU hilang, pelanggan wajib mengganti dengan biaya sebesar Rp.300.000,-/, untuk decoder sebesar Rp.700.000,-/ sampai dengan Rp. 1.500.000,-/ sesuai dengan tipe decoder, dan jika yang dihilangkan itu VC (viewing card pelanggan dapat mengganti dengan biaya sebesar Rp.220.000,-/ Bentuk perjanjian jasa tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, dan ditentukan dalam perjanjian jasa layanan saluran tv indovision sebesar Rp. 249.900,-/ yang dibayar setiap jatuh tempo perbulan.Yang menjadi rumusan masalah adalah apakah pihak pelanggan telah bertanggung jawab atas kehilangan alat indovision dalam perjanjian jasa layanan saluran televisi pada pengusaha PT. MNC SKY VISION cabang pontianak. Kemudian tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab pelanggan terhadap alat indovision yang dipinjamkan dalam perjanjian jasa layanan saluran televisi. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pelanggan tidak bertanggung jawab atas kehilangan alat indovision, akibat hukum terhadap pelanggan yang belum bertanggung jawab atas kehilanganalat indovision pada PT. MNC SKY VISION. Upaya yang dilakukan pihak pengusaha PT.MNC SKY VISION atas kehilangan alat indovision. Metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan atau fakta – fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan.          Pelaksanaan tanggung jawab pelanggan terhadap alat indovision yang dipinjamkan tidak terlaksana. Faktor yang menyebabkan pelanggan yang meminjam alat indovision tidak bertanggung jawab atas kehilangan alat indovision ialah sebagian besar tidak ada waktu, akibat hukum bagi pelanggan yaitu dikenai denda mengganti dengan biaya sesuai dengan alat yang hilang. Upaya yang dilakukan oleh pengusaha PT. MNC SKY VISION yaitu dengan menghubungi pihak pelanggan. Seperti yang diketahui, dalam hal perjanjian jasa layanan saluran televisi bahwa setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing, dimana hak dan tanggung jawab tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian.Kata Kunci : Perjanjian Jasa Layanan Saluran Televisi, Tanggung Jawab, Ganti Rugi
WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION DALAM PEMBAYARAN PINJAMAN PADA CREDIT UNION LANTANG TIPO DI KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012151220, REXY SOESANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Credit Union Lantang Tipo Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau merupakan Kredit Simpan Pinjam.  Maka dari itu anggota Credit Union Lantang Tipo bisa mengajukan pinjaman kepada Credit Union Lantang Tipo. Pinjaman dilakukan dengan cara membuat perjanjian pinjam meminjam secara tertulis sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati dan berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Masalah dalam penelitian ini adalah : “Faktor Apa Yang Menyebabkan Wanprestasi anggota Credit Union  dalam pembayaran pinjaman pada Credit Union Lantang Tipo Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau”Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian pinjam meminjam antara peminjam dengan Credit Union Lantang Tipo, kemudian untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan Wanprestasi terhadap Manager Kredit Union Lantang Tipo, selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan akibat hukum bagi peminjam yang tidak melaksanakan kewajibannya serta untuk mengungkapkan upaya dari Credit Union Lantang Tipo terhadap peminjam yang Wanprestasi.Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan terakhir.     Dalam perjanjian pinjam meminjam, anggota yang meminjam berkewajiban melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Credit Union Lantang Tipo, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam maka terjadilah wanprestasi.Faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah dikarenakan mata pencaharian anggota dominan adalah petani karet,selain harga karet yang cenderung menurun dan juga terlalu banyak musim hujan, sehingga hasil karet sangat minim dalam hal ini sama artinya dengan pemasukan keuangan berkurang atau berkurangnya pendapatan sehari-hari dan adanya keperluan lain yang mendesak            Akibat Hukum yang ditimbulkan kepada anggota yang wanprestasi adalah Credit Union Lantang Tipo tidak semerta-merta memberikan sanksi kepada anggota tetapi juga memberikan solusi kepada anggota, apabila anggota sudah terlalu lama menunggak maka akan diberikan surat peringatan dan ambil alih agunan. Kata Kunci : PINJAM MEMINJAM, WANPRESTASI

Page 37 of 309 | Total Record : 3081

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue