cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 53   54   55   56   57 
PELAKSANAAN PERJANJIAN MENGANTARKAN PESANAN MAKANAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN SUEB NIM. A1011151059, YEMIMA GLORIA PANJAITAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Kewajiban Mengantarkan Pesanan Makanan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Oleh Pengusaha Rumah Makan Sueb”, dan masalah penelitian adalah Pertama : untuk mendapatkan data/informasi tentang pelaksanaan kewajiban oleh pihak pengusaha rumah makan Sueb terhadap Pelanggan dalam mengantarkan pesanan makanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, kedua : untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak pengusaha rumah makan Sueb tidak melaksanakan berkewajiban mengantarkan pesanan makanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, ketiga : untuk mengungkapkan akibat hukum atas tidak dipenuhinya  berkewajiban oleh pihak pengusaha rumah makan Sueb untuk mengantarkan pesanan makanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, keempat : untuk mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya terhadap pihak pengusaha rumah makan Sueb yang tidak memenuhi berkewajiban dalam mengantarkan pesanan makanan.Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, dan hasil penelitian ini adalah: Pertama: Bahwa pengusaha rumah makan sueb tidak memenuhi kewajibannya mengantarkan makanan untuk keperluan rapat bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, yakni jam 12 Siang, kedua: bahwa faktor yang menyebabkan pihak pengusaha rumah makan sueb tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian adalah karena  kekurangan tenaga untuk menyediankan makana, ada karyawa yang tidak masuk kerja karena sakit, ketiga: bahwa akibat hukum terhadap pihak pengusaha rumah makan sueb yang tidak dapat mengantarkan makanan yang sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian adalah diberikan teguran.Di kemudian hari pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya tidak bersedia bekerja sama (mengadakan perjanjian pesanan makanan) dengan pihak pengusaha rumah makan sueb lagi, dan keempat: bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya terhadap pihak pengusaha rumah makan sueb yang tidak memenuhi kewajiban adalah upaya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, meminta pihak pengusaha rumah makan sueb mengupayakan pada pihak lain agar terpenuhi menu makanan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.     Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Wanprestasi
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING TERKAIT BERKEWAJIBAN BERBAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA NIM. A1012131079, LIBRIA GITA PERDANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penggunaan TKA tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia Indonesia,  dalam jangka waktu tertentu, diharapkan TKA dapat alih teknologi khususnya transfer of knowledge dan telah dikuasai atau sekurang-kurangnya dipahami dengan baik oleh tenaga kerja Indonesia. Keberadaan TKA tidak dapat dihindari harus memperhatikan kepentingan pasar kerja bebas (globalisasi) dan kepentingan nasional (national interest) bahwa dalam pembangunan nasional diperlukan modal/investasi, teknologi, dan tenaga kerja ahli asing, karena tenaga kerja Indonesia belum mampu menyediakan tenaga kerja ahli, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan  pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing supaya investasi tidak terhambat.Apabila keharusan menguasai Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dihapus, maka proses penyaluran alih teknologi akan menjadi terhambat, ini tidak sesuai dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Disamping itu dalam suatu negara hukum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang (UU) sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengkikis nilai budaya dan identitas bangsa Indonesia.Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ” Bagaimana Eksistensi Bahasa indonesia Terhadap Tenaga kerja Asing (TKA) di Indonesia didalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat kewajiban berbahasa Indonesia?”.Metode pendekatan dalam penelitian ini berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia.Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa  regulasi tentang Bahasa Indonesia bagi TKA tetap eksis dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, dimana pada Pasal 26 ayat (1) huruf c disebutkan setiap pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA. Kata kunci: TKA, Peraturan Presiden, dan bahasa Indonesia 
PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH PENGAWAS TENAGA KERJA ASING PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kota Pontianak) NIM. A1011151013, MARSELINA SUNTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia dengan tujuan bekerja sangat perlu dilakukan agar berkurangnya tenaga kerja asing illegal. Tenaga kerja asing illegal dapat merugikan, baik dari segi penghasilan Negara serta dapat merugikan tenaga kerja lokal. Maka diperlukannya pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh Dinas Pengawasan Tenaga Kerja yaitu dengan melakukan pembinaan ke perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat serta apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Pontianak”. Penelitian ini bertujuan memperoleh dan menganalisis data mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing serta mengetahui dan menganalisis upaya yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.Dengan menggunakan metode Deskriptif Analisi, penulis menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang penulis teliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kuantitas serta kualitas pegawai pengawas tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan atau yang diawasi. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar proses pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing
PROSESI PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MELAYU KELUARGA KERATON PADA ISTANA SURYA NEGARA SANGGAU NIM. A1011151120, TRI KUSHERAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Istana Surya Negara Sanggau merupakan kerajaan suku Melayu yang terletak di tengah Kabupaten Kota Sanggau. Pada umumnya wilayah kerajaan sangat kental dengan adanya adat istiadat, salah satunya ialah dalam menyelenggarakan prosesi perkawinan adat. Tiap-tiap daerah memiliki tahapan pelaksanaan perkawinan adat yang berbeda-beda. Hal itulah yang membuat perkawinan adat disetiap daerah unik dan menarik karena memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan keadaan setempat dan kepercayaan nenek moyang yang tentunya tidak dimiliki oleh adat istiadat di daerah lain. Namun seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa perkawinan secara adat sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat sehingga membuat pelaksanaan perkawinan adat mengalami berbagai pergeseran atau perubahan dari tradisi aslinya. Hal tersebut juga terjadi pada prosesi perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran atau perubahan terhadap prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau, mengungkapkan akibat hukum terhadap adanya pergeseran atau perubahan dalam prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau, serta mengungkapkan upaya dari Fungsionaris adat melayu dalam menjaga kelestarian adat istiadat prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap adat istiadat peninggalan nenek moyang khususnya pada keluarga keraton Istana Surya Negara Sanggau agar adat istiadat dapat dijaga dan dilestarikan dengan baik. Serta diharapkan agar skripsi ini dapat dijadikan sebagi panduan bagi keluarga keraton yang ingin melaksanakan perkawinan agar mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat melayu Istana Surya Negara Sanggau.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau masih tetap dilaksanakan, namun telah terjadi pergeseran atau perubahan dari tradisi aslinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor perkawinan campuran, faktor perekonomian, faktor agama serta faktor rumitnya pelaksanaan adat perkawinan. Kata Kunci : Pelaksanaan Perkawinanan Adat Melayu, Fungsionaris Adat.
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PENGEMBALIAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUSAKAN PADA CV TRITAMA RENTAL MOBIL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151155, MELVIANI PRATAMI PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik perorangan saja. Kehadiran jasa rental mobil  di  kalangan  masyarakat  bertujuan  untuk  memperlancar  arus  barang  dan  jasa maupun adanya syarat pemakaian mobil sebagai mobil operasional sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa rental mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang  sangat  pesat  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  maka  di perlukan suatu jasa atau tempat persewaan mobil, salah satunya adalah CV. TRITAMA yang terletak di Jalan.Sutan Syahrir Gang.Rawasari No. 8C. Perjanjian sewa menyewa mobil  ini  dibuat  secara  lisan  dengan  menyerahkan  kwitansi  bukti  penyewaan  yang dimana dalam kwitansi tersebut tercantum jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran, tata cara pembayaran, syarat dan ketentuan sewa-menyewa mobil serta tanggung jawab pihak penyewa jika terjadi kerusakan atas mobil yang disewa. Namun kenyataannya yang kadang kala terjadi pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam pengembalian mobil yang disewa mengalami kerusakan. Biasanya kerusakan yang terjadi yaitu meliputi body mobil yang lecet atau terkikisnya cat mobil akibat pemakaian, patah nya spion mobil akibat kurangnya kehati-hatian penyewa dalam menggunakan mobil . kejadian ini menimbulkan kerugian bagi pihak pengusaha CV.TRITAMA rental mobil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Wanprestasi Dalam Pengembalian Mobil Yang Mengalami Kerusakan Pada CV.TRITAMA Rental Mobil Di Kota Pontianak?” Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara pengusaha CV.TRITAMA rental mobil dengan penyewa, untuk mengungkapkan faktor penyebab penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dengan pihak pengusaha CV.TRITAMA rental mobil, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dengan pihka pengusaha CV.TRITAMA rental mobil, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak pengusaha CV.TRITAMA rental mobil terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : Bahwa masih ada penyewa yang belum melaksanakan perjanjian sewa-menyewa mobil pada pihak pengusaha CV.TRITAMA rental mobil yakni penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan mobil yang disewa. Bahwa faktor penyebab penyewa mobil wanprestasi    pada pihak pengusaha CV.TRITAMA rental mobil yakni penyewa tidak bertanggung jawab atas pengembalian mobil yang mengalami kerusakan dengan alasan penyewa merasa sudah membayar lunas mobil yang disewa. Akibat hukum bagi penyewa mobil yang wanprestasi pada pihak pengusaha CV.TRITAMA rental mobil dalam perjanjian sewa-menyewa mobil atas pengembalian mobil yang mengalami kerusakan adalah penyewa harus ganti rugi atau memperbaiki kerusakan mobil. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengusaha CV.TRITAMA      rental  mobil   terhadap   penyewa   mobil   yang   wanprestasi   dalam perjanjian sewa-menyewa adalah musyawarah secara kekeluargaan dengan memperbaiki kerusakan mobil dan mengganti kerugian akibat kerusakan mobil.  Kata Kunci : Perjanjia Sewa Menyewa, Kerusakan Mobil, Wanprestasi.
FAKTOR – FAKTOR TERTANGKAPNYA PELAKU KAYU OLAHAN ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) OLEH POLISI KEHUTANAN YANG DI ANGKUT DENGAN TRUCK DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN KUBU RAYA MUHAMMAD TONI APRILIANSYAH NIM. A01110127
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor tertangkapnya pelaku kayu olahan ilegal (Illegal Logging) oleh Polisi Kehutanan yang diangkut dengan truck diwilayah hukum Kabupaten Kubu Raya. Hal ini di latar belakangi dengan menurunnya angka kejahatan pengangkutan kayu olahan ilegal.Dalam mengetahui faktor-faktor tertangkapnya kayu olahan ilegal oleh polisi kehutanan yang di angkut dengan truck, maka penulis melakukan metode pendekatan yang di pakai data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis keadaan nyata dan data Illegal Logging di Kabupaten Kubu Raya serta apa saja yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan Dinas Kehutanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tertangkapnya pelaku kayu olahan ilegal (Illegal Logging) oleh Polisi Kehutanan yang diangkut dengan truck di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya antara lain :    1. Sudah memahami modus operandi pelaku pengangkutan kayu olahan ilegal; 2. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat; serta 3. Disiplin dalam tugas pencegahan terhadap kejahatan Illegal Logging. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi/mencegah kejahatan pengangkutan kayu olahan ilegal adalah 1. Upaya Pre-emtif untuk memberikan agar meningkatkan kesadaran para-para pelaku akan pentingnya menjaga hutan serta memanfaatkan hutan dengan benar sesuai prosedur agar tidak merusak hutan; 2. Upaya Preventif melakukan koordinasi dengan masyarakat serta tokoh masyarakat untuk terus mengkampanyekan kejahatan Illegal Logging agar hutan tidak dirusak oleh para pelaku; 3. Upaya Represif menindak pelaku kejahatan dengan tegas apabila terbukti melakukan kejahatan Illegal Logging sesuai peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mereka akan enggan dan mengurungkan niatnya. Kata Kunci : Pengangkutan, Illegal Logging, Polisi Kehutanan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 STUDI KASUS DI POLRES SANGGAU NIM. A01112046, CLAUDYUS BILLYANTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas studi kasus di polresta Sanggau, merupakan judul skripsi yang penulis ambil untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Minimnya pengetahuan tentang tata cara berkendaraan dan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota Sanggau merupakan salah satu tantangan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di kota Sanggau, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi.Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.Berdasarkan hasil dari perolehan data dapat diketahui bahawa Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009, belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan pada Tabel 3.1 sampai 3.8, dimana masih ada anak di bawah umur yang berani mengendarai kendaraan bermotor walaupun belum memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor (SIM, KTP dan STNK), dan mengetahui bahwa apabila belum memiliki SIM dan KTP serta tidak membawa STNK, dilarang membawa kendaraan bermotor. Faktor usia, pemahaman dan kesadaran diri yang kurang dari anak di bawah umur, menyebabkan banyak tejadi pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan. Hal ini dapat diketahui melalui kuesioner yang diberikan kepada 40 orang responden anak di bawah umur (Tabel 3.9 sampai dengan Tabel 3.22) dan hasil wawancara dengan salah satu Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Sanggau. hasil kuesioner pada Tabel 3.22 sampai dengan 3.28) dan hasil wawancara yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, ada yang dibawa sampai ke kantor polisi dan ada yang tidak. Orang tua dari anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di panggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Biasanya ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan, untuk menentukan bentuk pembinaan.Sejatinya hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pendengara kendaraan roda dua yang melakukan pelanggaran, sehingga dikemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Oleh sebab itu perlu pengenalan, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya dan tentang isi dari Undang-Undang No 20 Tahun 2009. Kata Kunci        : Undang-Undang No 20 Tahun 2009, SIM, KTP Dan STNK.
WANPRESTASI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PENGUSAHA HOTEL KAPUAS PALACE KOTA PONTIANAK NIM. A1011151178, SUPRIYANTO SIMBOLON
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perselisihan antara pengusaha dan pekerja dalam dunia bisnis merupakan salah satu problematika yang di alami oleh pengusaha di Indonesia saat ini. Banyak terjadi masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, tidak menutup kemungkinan masalah timbul karena tidak sinkron pendapat dan kurang kecocokan baik satu sama lain. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan melakukan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak pengusaha dan pekerja, maka perusahaan Hotel Kapuas Palace Kota Pontianak membuat perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pengusaha Hotel Kapuas Palace Kota Pontianak”. Memuat rumusan masalah : “Faktor apa yang menyebabkan pekerja wanprestasi dalam perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pengusaha hotel Kapuas Palace Kota Pontianak ?” mengungkapkan akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan pekerja kepada pengusaha, serta upaya yang dilakukan oleh pengusaha Hotel Kapuas Palace terhadap pekerja yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan permasalahan dilapangan dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada sewaktu melakukan penelitian.          Tujuan penelitian : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang peleksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan pengusaha Hotel Kapuas Palace kota Pontianak ; Untuk mengungkapkan faktor penyebab pekerja wanprestasi dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada pengusaha Hotel Kapuas Palace Kota Pontianak ; Untuk mengetahui akibat hukum bagi pekerja yang melakukan wanprestasi terhadap pengusaha Hotel Kapuas Palace Kota Pontianak sesuai perjanjian kerja waktu tertentu ; Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pengusaha Hotel Kapuas Palace Kota Pontianak dalam mengatasi wanprestasi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu.          Hasil penelitian diharapkan supaya pihak pengusaha lebih teliti dalam menerima para calon pekerja, serta lebih sering dan aktif mengontrol para pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Serta di harapkan kepada pekerja sebaiknya melaksanakan tugas dan kewajiban yang mereka peroleh dengan baik, supaya tidak menimbulkan suatu perselisihan antara pengusaha dan pekerja.          Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ada pekerja yang melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam bekerja pada bidang yang telah di tetapkan pengusaha hotel, padahal pekerja telah mengetahui kewajibanya sebagai pekerja, yang telah melakukan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha hotel. Wanprestasi pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu menimbulkan adanya akibat hukum, yaitu pemutusan hubungan kerja disertai ganti rugi. Kata kunci : Perjanjian Kerja, Wanprestasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN KAPAL NELAYAN ASING DALAM KAITAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA NIM. A01110076, HARIS PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan suatu analisis terhadap pelaksanaan pengawasan dalam praktik Illegal Fishing pada wilayah hak berdaulat Republik Indonesia termasuk pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang membuat praktik IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) di wilayah laut Indonesia hingga kini masih marak. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (Illegal Fishing) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing ataupun nelayan lokal yang tidak memenuhi syarat perizinan dan tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku dikhawatirkan  kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Untuk mencegah segala tindak praktik Illegal Fishing yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif, Selain dari ditegakkannya hukum atas kegiatan tersebut Indonesia juga harus lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan di lapangan baik dalam pemeriksaan persyaratan kapal nelayan  sampai kontrol wilayah. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipergunakan yaitu melalui literatur, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yaitu menyangkut tentang pelaksanaan pengasawan dalam kaitan kegiatan Illegal Fishing. Kata Kunci: Pengawasan kapal asing, Illegal Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK MAKARIZO PADA DISTRIBUTOR CV. YABES BORNEO PERKASA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011141270, ANDRY THEONALDO SIAHAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Sehubungan dengan terjadinya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak antara CV. Yabes Borneo Perkasa dengan pihak pembeli diawali dengan perjanjian jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana dengan yang dimaksud adalah keadaan pihak dari CV. Yabes Borneo Perkasa menawarkan produk makarizo kepada pihak pembeli , dengan mengantarkan produk tersebut ke tempat pihak pembeli dan pembeli tersebut mendapatkan produk makarizo dan membayar produk makarizo tersebut dengan stengah harga terlebih dahulu. Perjanjian jual beli tersebut termuat dalam nota pembelian yang di tanda tangani kedua belah pihak. Keterbatasan keuangan dari pihak pembeli inilah yang menimbulkan perkara dalam hal pembayaran produk makarizo kepada pihak CV. Yabes Borneo Perkasa yang merasa dirugikan oleh sebab itu konsumen menunda – nunda untuk pembayaran dengan alasan bahwa produk makarizo yang telah mereka terima sudah mendekati tanggal jatuh tempo pemakaian produk makarizo tersebut padahal pihak pembeli yang tidak sanggup menjual habis atau pemakaian di kebutuhan salon nya tersebutRumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli produk makarizo pada distributor CV. Yabes Borneo Perkasa di Kota Pontianak ? Metode penelitian : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan permasalahan dilapangan sebagaimana yang telah terjadi pada saat penelitian di laksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.Tujuan penelitian : (1) Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli produk makarizo antara pemilik CV. Yabes Borneo Perkasa dengan pembeli di Kota Pontianak, (2) Untuk mengungkapkan faktor penyebab pembeli belum melaksanakan kewajibannya dalam hal melunasi biaya produk makarizo, (3) Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pembeli yang belum melaksanakan kewajibannya kepada CV. Yabes Borneo Perkasa (4) Untuk mengungkapkan upaya hukum yang di lakukan oleh pemilik produk makarizo yaitu CV. Yabes Borneo Perkasa terhadap pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan biaya produk makarizo dan akibat hukum terhadap pembeli.Hasil penelitian : Bahwa terjadinya wanprestasi dalam persoalan antara pihak CV. Yabes Borneo Perkasa dengan pihak konsumen dikarenakan telatnya pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap pihak CV. Yabes Borneo Perkasa dengan tempo pembayaran yang telah di tentukan kedua belah pihak dari sumber data dan informasi yang diperoleh. Dalam pelaksaan perjanjian jual beli produk makarizo dilakukan secara lisan dan kewajiban membeyar biaya produk makarizo yang telah di tentukan tanggal pembayarannya. Dalam penyelesaian masalah wanprestasi tersebut pemilik dari CV. Yabes Borneo Perkasa hanya memberikan berupa teguran dan diselesaikan secara kekeluargaan terhadap pihak pembeli walaupun merasakan dirugikan. Keyword : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

Page 55 of 309 | Total Record : 3081

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue