Articles
161 Documents
<![CDATA[ANALISIS JURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ATAS SIKAP KONTRADIKTIF TERHADAP IDEOLOGI NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT ]]>
<![CDATA[Parningotan malau]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i1.1197
<![CDATA[Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Hak atas status kewarganegaraan dimanatkan Pasal 28D ayat (4) dinyatakan sebagai hak asasi manusia (HAM, human rights) yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Ketentuan kewarganegaraan ini dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Menurut Pasal 2 UU Kewarganegaraan, yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, melalui permohonan pewarganegaraan. Sehubungan dengan penerimaan ideologi oleh warga di dalam negaranya, maka orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis pula tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sedangkan pemohon kewarganegaraan yang diperoleh melalui pewarganegaraan diwajibkan mengucapkan ikrar sumpah atau menyatakan janji setia, mengakui, tunduk, dan setia kepada Pancasila.Permasalahan muncul ketika negara menuai badai ideologis oleh WNI sendiri (dengan contoh kasus) yang menunjukkan sikap kontradiktif terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap tersebut menjadi antitesis, sebab di alam demokrasi moderen kebebasan menyatakan pendapat adalah juga hak asasi yang dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM, sebagai perwujudan dan ciri negara hukum (rechtsstaat). Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur atau memberikan sanksi terkait status kewarganegraan, ketika warga (masyarakat) menyatakan sikap kontradiktif (menolak, tidak tunduk) kepada asas tunggal Pancasila sebagai ideologi negara. Penelitian ini akan menjawab hal yang mendasari warga negara dengan status kewarganegaraan yang melekat padanya harus tunduk kepada Pancasila. Juga, diperbolehakannya warga negara menyatakan/ memberi pendapat/pikiran yang bersifat kontradiktif terhadap Pancasila meski dalam persfektif kebebasan menyatakan pendapat atau pikiran dijamin oleh konstitusi. Metode Penelitian ini menggunakan penelitia hukum (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Lenny Husna]]>;
<![CDATA[Agus Riyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.361 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1418
<![CDATA[Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi Chicago sejak tahun 1950. konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah ruang udaranya. Akan tetapi menyadari resiko yang besar dari transportasi udara dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa hal konvensi membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus patuh pada jalur-jalur penerbangan yang diatur dalam enroute charts International Civil Aviation Organization (ICAO) serta siapa yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas penerbangan disuatu kawasan melalui penetapan Flight Information Region (FIR). Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dikuasai dan dikendalikan Singapura,hal ini di karenakan kita dinilai belum mampu mengelola FIR sendiri untuk ruang udara diatas Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian FIR penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendelegasian tersebut tentu menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia yaitu Dibidang Keamanan masyarakat Kepualauan Riau dan dibidang ekonomi, Perdagangan dan investasi. Karena itu perlu adanya “political will”dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Ahmad Iffan]]>;
<![CDATA[Raihana -]]>;
<![CDATA[Asrizal -]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1362
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan internasional dan nasional mengenai pembagian landas kontinen dan wilayah ZEE di selat malaka dan perjanjian negara indonesia dan malaysia dalam pembagian wilayah ZEE dan landas kontinen di selat malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis dan pengaturan United Nation Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) 1982, Hukum Nasional Republik Indonesia dan juga kerjasama antar negara yang berbatasan dengan selat malaka dalam pengaturan pembagian wilayah zee dan landas kontinen di selat malaka dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari website atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini adalah diketahui adanya pengukuran awal landas kontinen yang disepakati merugikan Indonesia dari sudut pandang pengukuran yang di tarik dari garis pangkal dan juga hasil penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian mengenai batas landas kontinen di selat malaka antara Indonesia dan Malaysia yang sudah sangat lama dan perlu dilakukan perbaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. dan fakta menunjukkan bahwa negara Indonesia belum pernah melakukan hubungan bilateral ataupun perjanjian terkait batas ZEO di selat malaka antara negara Malaysia dan Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Desi Sommaliagustina]]>;
<![CDATA[Yulia Fatma]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1371
<![CDATA[ABSTRACT This research is motivated by the increasing number of people doing electronic trade. One of them is trading women's products electronically in Pekanbaru City. Electronic trading often creates obstacles such as payment procedures, legal protection, electronic signatures, and dispute resolution mechanisms that occur in the future. Electronic trading must also comply with positive law. Even though there are a number of obstacles in trading electronically, this type of trade still has an interest. Besides that ignoring technological developments will have a negative impact in the future, so that openness and proactive and anticipatory nature are alternatives that can be chosen in facing the dynamics of technological development including trade developments such as electronic commerce or commonly referred to as electronic commerce or e-commerce. This is because Indonesia has become part of the global e-commerce market. The focus of this research is 1). What is the legal protection of consumers in the trade of women's products in Pekanbaru City? 2.) What is the legal settlement if a dispute arises by the parties in the electronic trade in women's products in Pekanbaru City? The purpose of this study is to find out how the legal protection of consumers in the trade of women's products electronically in Pekanbaru City and to find out how to resolve their laws in the event of a dispute by parties in the trade of women's products electronically in Pekanbaru City. The results showed that legal instruments in Indonesia have provided legal protection to consumers even though they are not yet fully like the UUPK and the ITE Law, but there are still consumers who do not understand the UUPK and the ITE Law. And there are still consumers who do not understand their rights and obligations as consumers. The dispute resolution mechanism available is either through justice or outside the court. Keywords: Legal protection; e-commerce; dispute resolution.]]>
<![CDATA[UNIFIKASI DAN KODIFIKASI TERHADAP JUAL-BELIDALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ukas -]]>;
<![CDATA[Lenny Husna]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1389
<![CDATA[Dalam globalisasi, perdagangan internasional merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan aktivitas ekonomisetiap negara tidak dapat terpisah dari negaralain, apalagi setelah meratifikasi Uruquay Roundpada tahun 1994. Bahkan masyarakat suatu negara tertentu,mau tidak mau akan berhubungan dengan masyarakat negara laindalam menjalankan kegiatan jual belinya. Halini menjadi semakin penting dengan adanya saling ketergantungan antara negara maupun masyarakatnya dengan negaralain ataupun masyarakat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.Jual beli barangatau produk internasionalhampir tidak bisa dihindari lagi oleh pelaku ekonomidalam hal transaksi barang/produk disuatu negara. Masalah dikemudian hari mengenai jual-beli internasional ini karena melibatkan berbagai unsur, antara lain adalah sistem ekonomi masing–masing negara, kebijakan ekonomi dan politiksuatu negara, dan yang paling banyak mendapatkan perhatian diantara kalangan ilmuwan juga kemungkinan adanya perbedaan budaya dan kebiasaan masing-masing dari sistem hukum yang berbeda di suatu negara tersebut.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SUKABUMI ]]>
<![CDATA[M. Rendi Aridhayandi]]>;
<![CDATA[Asep Sobur]]>;
<![CDATA[Yuyun Yulianah]]>;
<![CDATA[Mumuh M. Rozi]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1391
<![CDATA[Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mengelola tanah, maka diperlukan aturan main dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, suatu potensi dan menjaga kelestarian lingkungannya. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Sukabumi harus mendaya gunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi daerah yang tangguh dan kompetitif, yaitu dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian diperlukan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Sukabumi.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI KEBIASAAN KETATANEGARAAN DAN PUTUSAN HAKIM ]]>
<![CDATA[M Rizqi Azmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1408
<![CDATA[Dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menuntut adanya perubahan terhadap suatu konstitusi dari suatu negara tersebut. Adanya perubahan pola pikir dari suatu masyarakat yang diiringi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, akan menyebabkan beberapa aturan lama dari suatu konstitusi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi kehidupan kekinian.Suatu konstitusi pada pokoknya adalah suatu landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya. Disebabkan karena tingkatannya yang lebih tinggi dan juga karena merupakan landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka para pembentuk konstitusi biasanya menetapkan cara-cara perubahan baik dengan Kebiasaan Ketatanegaraan dan Putusan Hakim.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH) ]]>
<![CDATA[Ukas .]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i1.1205
<![CDATA[Masalah-masalah lngkungan hidup antara lain adalah pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran, antara lain pencemaran laut, oleh sebab itu berbagai rezim hukum yang mengatur pengendalian pencemaran laut yang dapat berperan pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah kelautan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian, pengelolaan pencemaran laut dilaksanakan melalui antara lain pendekatan perlindungan mutu air, penanggulangan, pencemaran, dan perusakan laut. Perlindungan mutu air ini harus dilakukan melalui penelitian data mutu air laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Bank Mutu Air Laut yang disngkat BMAL dan kerusakan laut, dengan melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut, mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan antara lain pengelolaan limbah. Pengendalian pencemaran laut dilakukan melalui penggunaan Peraturan Perundangan-undagann dan instrument-instrumen lainnya yang berpayung pada Undang-Undang Perlindungan dan Peengelolaan Lingkungan Hidup (LUPPLH) seperti pengaturan baku mutu air laut, kreterian baku kerusakan laut, peraturan izin melakukan dumping dan pengawasan. Hal-hal tersebut di atas sejalan dengan Stockholm 1972 dalam suatu konfrensinya di Rio de Jeneiro yang menyadarkan pada pencinta lingkungan hidup untuk menegakkan dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang berwawasan lingkungan.]]>
<![CDATA[PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>;
<![CDATA[Parningotan Malau]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.614 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v8i1.1896
<![CDATA[Consumers who are Muslim basically have concerns to buy food that does not have an official halal logo from the institution that has the right to issue. Indonesian consumers who are predominantly Muslim will be more focused on the halal logo listed on a packaging product. However, the logo must first be submitted to BPJPH by the entrepreneur. After the entrepreneur gets the halal certificate, then the halal logo can be placed on the product label. Researchers in this writing use this type of normative legal research. In the type of research the writer uses normative law as it support. After the establishment of the BPJPH based on the provisions of the presidential regulation in accordance with Article 5 of the UUJPH, the authority of the BPJPH is clearly stated in Article 6. The procedures specified in the explanation of UUJPH, the researcher can also elaborate on the procedure of obtaining Halal certificate which starts with: the request is submitted by the applicant to get a halal certificate to BPJPH. After that the document inspection is carried out by BPJPH, then testing and the inspection is carried out by LPH which has accreditation from BPJPH in collaboration with MUI. Furthermore, the fatwa trial was conducted by MUI to legalize the halal status of a product in the form of a Decision on Halal Product Determination signed by MUI.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DALAM PERUSAHAAN PERKEBUNAN ]]>
<![CDATA[Masitah pohan]]>;
<![CDATA[Rahma Yanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.97 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v8i1.1677
<![CDATA[A balanced position between employers and workers in practice is very rarely fulfilled due to a number of welds and the reality encountered. In addition, equality of position between employers and workers is also not realized, if there is no equality of ability between the two parties. If the ability of the parties is not balanced, the conditions that occur are those who have, ability and strong capital, such as the employer will force his will on workers who have weak abilities and positions. The research objectives raised are First, To know about out workes/ laborer interv in the implementation of the work agreement. Second, To know about. Secound, To find out the arrangement of work agreements of future plantation companies based on a balanced bargaining position for the parties. The research method used in the preparation of this dissertation is to apply normative or doctrinal legal research, with comparative law analysis and study approaches by emphasizing comparisons with legal provisions governing work agreements in several common law and civil law countries, as the basis of methodology legal research. Data collection tools come from the study of documents on secondary data. The balanced position between workers and workers is certainly directly proportional to the protection of workers. For this reason, regulations are needed that can accommodate the interests of the parties concerned.]]>
