cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL Rizana Rizana; Andrew Shandy Utama; Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4520

Abstract

This study aims to explain the influence of social media on the dynamics of society according to the perspective of Sociology of Law and the influence of social media on the birth of new forms of legal action in the Law on Information and Electronic Transactions. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. The development of information and communication technology has changed human civilization globally. The development of information and communication technology has made the world borderless, resulting in social dynamics in society. Social media on the one hand is private, but on the other hand it is public media because it can be seen by other people. New forms of legal action in the Law on Electronic Information and Transactions, namely distributing and/or transmitting and/or making accessible electronic information and/or electronic documents that have content that violates decency, which has content of gambling, which has insulting content. and/or defamation, and which contains extortion and/or threats. In addition, new forms of legal action in the Law on Electronic Information and Transactions are spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally.
PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAEARAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Moh. Andika Surya Lebang; Rendi Kastra
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4516

Abstract

Negara Indonesia dan Makau sama-sama menganut sistem hukum kontinental Eropa. Namun demikian, dalam peran kejaksaan dan kejaksaan memiliki perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya. hal ini dapat dilihat pada pembahasan jurnal ini. dengan adanya kajian terhadap peran kejaksaan tersebut, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kejaksaan di negara Indonesia sehinnga dapat membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).
Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam): Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam) Ukas Ukas; Zulkifli Zulkifli
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4514

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997, dimana pemerintah didasarkan bahwa sebenarnya Fundamental ekomoni Indonesia terjadi karena beberapa kebijakan pemerintah di beberapa sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencangkup beberapa sektor kehidupan termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harmonisasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang didalam BAB IV Tentang Kegiatan yang dilarang pada bahagian Monopoli pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan terjadinya praktek Monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap bersalah. Tujuan dari pengajuan penelitian ini nantinya di harapkan untuk: Pertama, Memberikan Pemahaman Kepada Pelaku Usaha Hal-Hal atau Pendekatan Terhadap Pelanggaran Baik Bersifat Perjanjian yang di Larang Maupun Pelanggaran Bentuk Lainnya. Kedua, Memberikan Pemahaman Kepada Pihak (Pelaku Usaha) Tentang Mencegah Praktek Monopoli dan/atau Perjanjian Usaha yang Tidak Sehat Baik yang di Atur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Termasuk Sanksi atas Pelanggaran dari Kedua Pasal Tersebut. Penelitian ini di lakukan dengan jenis Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.
EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA Muhammad Arauf; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4519

Abstract

Pembangunan hukum Nasional ditandai dengan berbagai  kebijakan yang salah satu trendnya yaitu membangun sistem demokrasi dalam bidang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang. kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekataan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber hukum dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah
ALTERNATIF PEMIDANAAN DENDA HARIAN (DAY FINE) DALAM MENGHADAPI OVERCAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA – JERMAN Muhammad Angga Fathurrahman; Tri Pancarini; Ade Reza Rahmat Hidayat; Lenny Husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4507

Abstract

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan negara jajahan. Wetboek van Strafrecht (WvS) tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kokosongan hukum. Aturan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP menyatakan pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Formulasi pasal pidana dalam hukum positif Indonesia memilik kecenderungan pada pidana pokok penjara. Dengan tidak seimbangnya pidana masuk dan pidana keluar mengakibatkan lembaga permasyarakatan mengalami overcapacity. Dengan terjadinya overcapacity lembaga permasyaratan membuat lembaga berwenang ini sulit untuk mampu memberikan hak – hak tahanan secara layak. Problematika ini menjadi ujian bagi penegak dan perumus undang – undang untuk melakukan pembaharuan hukum dengan studi perbandingan hukum pidana. Melalui perbandingan hukum pidana alternatif KUHP Indonesia dengan KUHP Jerman dikenal German Criminal Code menemukan metode alternatif pidana yakni denda harian (day fine) sebagai alternatif pemidanaan sebagai langkah mengantisipasi overcapacity lembaga permasyarakatan.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Zuhdi Arman; Padrisan Jamba
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4521

Abstract

Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 43 tahun 1999 pasal 1 angka (8) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN-PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 DI KEPULAUAN RIAU frim aldisun; Ukas Ukas; Zuhdi Arman Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5511

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang luas wilayahnya terbentang meliputi wilayah daratan, udara dan laut yang telah diakui didunia Internasional, lebih hususnya lagi UNCLOS III 1982. Sebagai Sumber Daya Alam yang lebih luas tentu pengelolaan dan pemanpatannya juga harus lebih terkonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dimana di dalam UndangUndang tersebut kelautan itu memberikan pemahaman tentang penanganan, pengelolaan sumber daya alam itu terutama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanannya, termasuk pengaturan, perncanaan yang bertumpuh pada pengelolaan sumber daya alam kelautan di Kepulauan Riau. Perencanaan kelautan dan perikanan termasuk ruang laut di Kepulauan Riau itu harus benar-benar di kelolah dengan baik dan penuh perencanaan berdasarkan Peraturan tentang Kalautan dan Perikanan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus merupak tumpuh pembangunan yang diperhatikan dengan susngguh-sungguh. Pembanugnan kelauatan dan perikanan di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, tinggal bagimmmana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya yang harus ditingkatkan, agar wilayah kelautanperikanan benar-benar termanfaatkan bagi msyarakat Kepulauan Riau
JCK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Moh. Andika Surya Lebang; Paulinus Soge Paulinus Soge; G. Widiartana G. Widiartana
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5514

Abstract

Penelitian dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial online serta memperoleh data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemnukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial online. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berupa data primer sebagai  data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana. Teori pembuktian pidana, teori kriminologi, teori psikologi hukum digunakan sebagai pisau analisi dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi PSKO jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya bentuk koordinasi antara pihak Kepolisian Polres Sleman dengan pihak Kominfo dan  masyarakat  Kabupaten Sleman perihal upaya penegakan hukum, sehingga menyebabkan  masih banyak PSKO  yang belum berikan tindakan. Salah satu faktor yang menyebabkan wanita menjadi seorang PSKO adalah karena wanita tersebut tidak mampu untuk mengontrol kemampuan dirinya, sehingga mengakibatkan melakukan tindak kriminal. Penyebab lainnya adalah karena didorong dengan faktor kurangnya kasih sayang dari keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk dan adanya himpitan ekonomi.
JCK PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang) Handika Pelu; Jaya S. Sinaga Jaya S. Sinaga; Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun; Raymond P. Fenetiruma Raymond P. Fenetiruma; Marlyn J. Alputila
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5516

Abstract

Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan Indonesia menganut soft bicameral; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.
JCK PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBAIKAN KAPAL padrisan - jamba; Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5517

Abstract

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia bukan hanya dalam bentuk barang emlainkan juga jasa. Di dunia usaha jasa, persaingan akan selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya. Namun ternyata dalam perjalanan bisnis, seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan oleh pengguna jasa, sebagai contoh adalah jasa perbaikan kapal yang juga tidak lepas dari potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

Page 14 of 17 | Total Record : 161

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue