cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Surya
Contact Email
surya_gayo85@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
resam.jh.stihmat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh tengah,
Aceh
INDONESIA
RESAM Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
ISSN : 24432407     EISSN : 2615207X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RESAM Jurnal Hukum terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan April dan Oktober. Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan secara online (early view) dan versi cetaknya akan diedarkan pada setiap terbitan.
Arjuna Subject : -
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bener Meriah Nofil Gusfira; Suhartini Suhartini
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i1.40

Abstract

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaan hukum adatnya diakui. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh  Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh menyatakan ada beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung guna mendapatkan data primer. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah Muhsin Efendi; Pantriandi Nuswantoro
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.49

Abstract

AbstrakRetribusi Parkir adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat yang didalam pelasanaanya terdapat beberapa permasalahan diantaranya petugas parkir enggan mengunakan atribut yang disediakan oleh pemerintah, pungutan tidak sesuai dengan qanun. Tujuan Penelitian mengetahui Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan Umum, metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan berfikir Kritis terhadap Situasi dan Fenomena sosial yang tergambar Relevan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dikatakan belum Optimal, Karena masih terdapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir dan kebocoran hasil Retribusi sehingga target Pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat objek parkir baru yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Bener Meriah belum optimal dikarenakan Jumlah SDM Pengawas yang masih Minim, belum adanya petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Pengawasan, kurangnya Anggaran dan kelengkapan Sarana dan Prasarana serta Jadwal Pengawasan yang belum ditetapkan secara baku. AbstracParking Charges are Regional Original Income (PAD) that comes from the community, which in the service there are several problems, including parking attendants who are reluctant to use the attributes provided by the government, fees are not in accordance with the qanun. The research objective is to know the Supervision of Parking Levy Management on the side of a public road, this research method uses a qualitative descriptive data approach in the form of words and sentences with critical thinking towards situations and social phenomena that are depicted as relevant to the problem being studied. The results of the research show that the Management of Parking Charges by the Department of Transportation of Bener Meriah Regency is said to be not optimal, because there are still problems in the Management of Parking Retribution activities and leakage of Levy results so that the income target each year is not achieved, and there are still new parking objects that do not want to cooperate with the third. The supervision carried out by the Transportation Agency, Bener Meriah Regency is not optimal due to the lack of Supervisory Human Resources, the absence of Implementation instructions and Supervision Technical instructions, lack of Budget and completeness of Facilities and Infrastructure as well as the Supervision Schedule that have not been set standard.
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah Nurlaila Nurlaila
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.44

Abstract

ABSTRAKMasyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah melalui lembaga adat Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat Sarak Opat dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui perangkat adat Sarak Opat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil penelaahan kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dan kemudian diuraikan dalam sebuah tulisan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat sarak opat dimulai dari pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung, kemudian Kepala Kampung memanggil sarak opat, untuk menyelidiki dan melakukan musyawarah penyelesaian terhadap perselisihan/sengketa pidana yang terjadi, faktor masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui lembaga adat sarak opat diantaranya adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin, adanya rasa kekeluargaan dan biaya terjangkau dari segi ekonomi.ABSTRACTThe Gayo community in Central Aceh Regency through the Sarak Opat customary institution consisting of Reje, Imem, Petue and Rayat resolves problems that occur in society. The purpose of this research is to find out how the settlement of criminal cases by the Sarak Opat customary institution and what factors cause some people to choose to settle criminal cases through the Sarak Opat traditional apparatus. This research uses a qualitative descriptive approach, where the results of the literature review and field research are analyzed and then described in a paper. The results showed that the settlement of criminal cases by the traditional Sarak Opat apparatus started from the party concerned reporting to the village officials, then the Village Head summoned the Sarak Opat, to investigate and carry out deliberations to resolve criminal disputes / disputes that occurred, community factors chose to settle criminal cases through Sarak Opat traditional institutions include a sense of obedience and respect for leaders, a sense of kinship and affordable costs from an economic perspective.
Pengaruh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Terhadap Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Alzikri Fakhrurraji; Afdalul Magfirah
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v5i2.53

Abstract

ABSTRAKReformasi 1998 mendorong terjadinya desentralisasi yang lebih luas. Banyak daerah mengusulkan untuk terjadinya pemekaran. Salah satu yang lahir adalah Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Pemekaran melahirkan pertanyaan  apakah dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan melihat pengaruh pemekaran kabupaten (x)  pembangunan (y). Hasil penelitian menunjukkan pemekaran berpengaruh seignifikan terhadap kesehatan, pengetahuan dan hidup layak Masyarakat Kabupaten Bener meriah, hal ini terlihat dari  Kesehatan terus mengalami peningkatan. Pendidikan mengalami peningkatan seperti infrastruktur, jumah tenaga pengajar hingga tingkat partisipasi sekolah. Selanjutnya Pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan pengeluaran, kepemilikan tanah.ABSTRACTThe 1998 reforms led to broader decentralization. Many regions have proposed pemekaran. One of those that was born was Bener Meriah Regency through Law Number 41 of 2003. The expansion raises the question of whether it can have an influence on the welfare of the community. The method used in this research is quantitative method. By looking at the effect of district expansion (x) development (y). The results showed that the expansion had a significant effect on health, knowledge and a decent life for the people of Bener Regency. This was evident from the continuous improvement in health. Education has increased such as infrastructure, the number of teaching staff to the level of school participation. Furthermore, community income increases, expenditure ability, land ownership.
Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Nanda Zunafriesma
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i1.57

Abstract

Kabupaten Aceh Tengah memasuki masa fase Zona orange dalam penyebaran Pandemi Virus Covid-19. Hal ini dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penangganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan disiplin dan penegakan hokum protocol kesehatan di Aceh diteruskan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Adapun yang diatur dalam regulasi tersebut yaitu menekankan bahwa masyarakat diwajibkan menerapkan protok kesehatan khususnya masker. Penelitian ini bersifat normative. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Protokol kesehatan khususnya pemakaian masker menjadi penting dalam masa pandemic Covid-19 mengingat penyebarannya melalui udara.
Pengawasan Objek Wisata Pulau Seumadu dari Pelanggaran Syari'at Islam oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Sufi, Sufi; Faizah, Husnul; Iryani, Lisa
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.54

Abstract

Pelanggaran syariat Islam masih sering terjadi di objek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe di objek wisata Pulau Seumadu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan langsung dilaksanakan dengan menempatkan personil Satpol PP dan WH di lokasi wisata Pulau Seumadu dan melakukan patroli rutin ketika menyambut hari besar keagamaan. Adapun pengawasan tidak langsung dengan mengandalkan laporan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam menangani pelanggaran konsep pariwisata islami yaitu melakukan pencegahan (preventif) dengan memberikan sosialisasi tentang ruang lingkup syariat Islam. Sementara upaya penindakan (represif) dilakukan jika ditemukan pelanggaran berupa sanksi di tempat, penahanan, persidangan, dan pembinaan sesuai pedoman operasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe.
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Aktifitas Ad Tracking Di Ruang Siber Marzuki, Al Araf Assadallah
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.61

Abstract

Perlindungan data pribadi khususnya dalam pemanfaatan ad tracking guna untuk melakukan preferensi iklan terhadap pengguna belum di atur secara eksplisit, hal ini dikarenakan mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis data pribadi dalam perundang-peraturan khususnya dalam transaksi informasi teknologi belum mengatur mengenai pengklasifikasian data pribadi, sehingga diharapkan preferensi iklan dapat dimasukkan kedalam bentuk klasifikasi bentuk perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu Pertama, untuk menghormati hak privasi setiap orang tanpa tindakan memata-matai. Kedua, pengguna banyak menghabiskan lebih banyak uang untuk membelanja di situs ecommerce, dan pengguna tidak menginginkan preferensi iklannya terlihat di publik. Dan ketiga, agar data pribadi dalam preferensi iklan tidak digunakan untuk kepentingan iklan politik yang dimana pengguna tidak mengetahui bahwa data pribadi mereka digunakan sebagai preferensi iklan dalam kampanye politik.
Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster Handoyo, Iqbal Septiaji; Azkia, Tsania Nurul; Fitriono, Riska Andi
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.59

Abstract

AbstactIndonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. This is a blessing. However, on the other side of the grace and wealth of marine wealth there are taboos in it. Of course this violates the Constitution of the Republic of Indonesia, which uses this fishery wealth for the prosperity of the people. In addition, a new sub-theme appears that discusses how to take preventive and repressive measures to this fishery case. So that the prosperity of the people is achieved.Keywords : Criminology, Crime, and fisheries
Effectiveness of the Implementation of Additional Criminal Execution Replacement Money in Corruption Crimes Achmad Surya; Firdaus Diezo
RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v8i2.63

Abstract

In the process of recovering state financial losses, the Prosecutor's Office has an obligation to return state finances due to corruption. The purpose of this study is to examine the implementation of the additional criminal execution of substitute money and its obstacles by the Central Aceh District Attorney against corruption cases. This type of research is empirical normative research by analyzing primary data and secondary data. Data collection techniques used are direct interviews with informants and document studies. Furthermore, the collected data is processed by qualitative analysis. The execution of additional criminal compensation by the Central Aceh District Prosecutor's Office has been carried out well and effectively. Obstacles to the Central Aceh District Attorney's Office in carrying out additional criminal executions of replacement money, namely: First, the difficulty of tracing the assets of the suspect/defendant in an effort to recover state financial losses. Second, convicts of criminal acts of corruption prefer to undergo a subsidiary sentence of imprisonment/corporate law rather than paying replacement money.
Strategi Komunikasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subhan AB; Sumiyatun Sumiyatun; Viana Safrida; Muhsin Efendi
RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v8i2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak di sat reskrim polres aceh tengah dan menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan strategi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA Polres Aceh tengah, yaitu : 1) Sosialisasi langsung kepada masyarakat. 2). Bekerjasama dengan Dinas PPA Aceh Tengah dalam mengidentifikasi target khalayak dan melakukan survey (riset lapangan). Faktor Penghambat PPA Polres Aceh tengah Dalam Mencegah Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu kondisi psikologi dalam kondisi masih marah, kecewa, cemas, iri hati, bingung, maupun pikiran kalut, baik komunikator maupun komunikan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kondisi sosial budaya manusia berada pada tingkat keanekaragaman budaya, ras, norma, kebiasaan, bahasa, gaya hidup, postur tubuh, dan warna kulit, keanekaragaman.

Page 3 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum More Issue