cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2025): Dinamika" : 25 Documents clear
STRATEGI USAHA OLEH TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN Pramulya, Diwan; Supena, Cecep Cahya
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi usaha oleh tenaga kerja mandiri pemula dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha pemula mencakup keterbatasan pengetahuan dalam perencanaan bisnis, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Padaherang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hastrategi usaha oleh tenaga kerja mandiri pemula di Kecamatan Padaherang melibatkan pelatihan keterampilan teknis, pendampingan dalam perencanaan bisnis, dan penerapan pemasaran digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya dukungan kelembagaan masih menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam implementasi strategi usaha, diperlukan peningkatan akses terhadap modal, pelatihan literasi keuangan, dan dukungan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM yang dikelola oleh tenaga kerja mandiri pemula di Kecamatan Padaherang. Kata kunci: Strategi usaha,Tenaga Kerja Mandiri Pemula, UMKM 
IMPLEMENTASI NEW PUBLIC SERVICE (NPS) TERHADAP KUALITAS LAYANAN SAMSAT KELILING DI BALARAJA KABUPATEN TANGERANG Firdiyani, Fitria; Kurniawan, Irvan Arif; Ulfa N, Siti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18408

Abstract

Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip New Public Service (NPS) terhadap kualitas layanan SAMSAT Keliling di Kantor SAMSAT Balaraja. Tujuh prinsip New Public Service (NPS) yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu: melayani warga negara, bukan customer; mengutamakan kepentingan publik; berfikir strategis, bertindak demokratis; menyadari akuntibilitas; melayani ketimbang mengarahkan; dan menghargai manusia yang menjadi acuan utama dalam menciptakan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Studi ini menerapkan metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei, dengan partisipasi 100 responden pengguna layanan SAMSAT Keliling.  Regresi linier sederhana digunakan sebagai teknik analisis data untuk menguji hubungan antara penerapan prinsip New Public Service (X) dengan kualitas layanan (Y). Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,4315 atau 43,15% mengindikasikan bahwa penerapan prinsip New Public Service (NPS) berpengaruh terhadap kualitas layanan SAMSAT Keliling sebesar 43,15%. Selanjutnya berdasarkan nilai koefisien variabel dengan nilai (Sig.) sebesar 0.000 < 0.05 maka hasil pengujian menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, menandakan adanya pengaruh yang signifikan antara implementasi prinsip New Public Service (NPS) terhadap kualitas layanan SAMSAT Keliling di Kantor SAMSAT Balaraja dan masing-masing rata-rata presentase dari setiap variabel sebesar 80,39% dan 78.24%. Dengan kata lain, prinsip New Public Service (NPS) pada kualitas layanan SAMSAT Keliling telah terlaksana dengan sangat baik.
PENERAPAN PRINSIP ETIKA DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR Wardani S, Nur Nisa Nila; Nurlinah, Nurlinah; Syamsu, Suhardiman
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana etika pelayanan publik diterapkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara proporsional. Penelitian ini juga menggunakan software Nvivo 12 Pro untuk menganalisis terkait hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Makassar telah memenuhi standar yang diharapkan. Proses pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen seperti KTP dan akta kelahiran, serta layanan lainnya umumnya berjalan efisien dan akurat, memenuhi kebutuhan administratif masyarakat. Standarisasi prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti misalnya optimalisasi layanan online dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman pegawai untuk meningkatkan pelayanannya terutama terkait etika terhadap masyarakat sebagai sasaran dalam pelayanan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING DI INDONESIA Putri, Henny Nurhasanah; Dompak, Timbul; Salsabila, Lubna
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18553

Abstract

Salah satu kejahatan keuangan yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara adalah pencucian uang.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia mencegah pencucian uang.  Data dikumpulkan dari laporan PPATK, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan para profesional di bidang hukum dan keuangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis dokumen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan penting dengan menetapkan undang-undang seperti UU No. 8/2010, membentuk organisasi seperti PPATK dan OJK, dan berkolaborasi secara internasional dengan organisasi-organisasi seperti FATF dan APG.  Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah seperti perkembangan teknologi keuangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, kelangkaan sumber daya manusia, dan teknologi pemantauan.  Menurut temuan studi ini, kerangka kerja anti-pencucian uang di Indonesia harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kerja sama lintas sektor, dan pendekatan yang terintegrasi.
KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN EKONOMI POLITIK DALAM KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN Waluyo, Surryanto Djoko
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18223

Abstract

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang layak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan ini mencerminkan peran negara dalam redistribusi sumber daya, intervensi pasar, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari dinamika politik, termasuk kepentingan aktor-aktor negara dan non-negara, serta tantangan anggaran dan efektivitas pelaksanaannya. Secara ekonomi, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang, tetapi juga memunculkan tantangan dalam pembiayaan dan keberlanjutan fiskal. Artikel ini menganalisis kebijakan makan bergizi gratis dalam konteks ekonomi politik, dengan menyoroti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
ANALISIS PENDEKATAN COLLABORRATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI INDONESIA Rusliadi, Rusliadi; Hasriadi, Hasriadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.17625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Kabupaten Pasangkayu dipilih karena prevalensi stunting yang tinggi dan adanya inisiatif kolaboratif antar berbagai aktor. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dinamika hubungan antar aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh kepercayaan antar aktor, komunikasi yang efektif, dan dukungan regulasi yang jelas. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan perbedaan kepentingan antar aktor. Studi ini juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola kolaboratif yang dapat diterapkan di wilayah lain, seperti penguatan kapasitas lokal dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini mencakup pengembangan model kolaborasi yang lebih adaptif untuk konteks lokal, yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan penanggulangan stunting. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori administrasi publik dengan memberikan wawasan empiris tentang implementasi tata kelola kolaboratif di sektor kesehatan masyarakat.
DAYA TANGGAP BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN DI KANTOR BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA Wafa, M Zaki; Trimurni, Februati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18425

Abstract

Pendekatan New Public Management membentuk pemerintah daerah mengindetifikasi kebutuhan pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan. Melalui daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya menjalankan proses pemerintahan daerah dan ajang demokrasi 5 tahunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya, kemampuan SDM Bappeda Kabupaten Pidie Jaya merespon usulan pembangunan masyakarat dan partisipasi dari pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya menjadi tujuan utama pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan responsivitas lembaga publik menurut Agus Dwiyanto.  Hasil penelitian menujukkan bahwa daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya terjawab melalui pelaksanaan proses Musrenbang yang memberikan perwakilan masyarakat atau kepala desa mewakilkan usualan masyarakat desa. Keterbatasan waktu menjadi kendala utama karena tidak semua usulan pembangunan dapat tersampaikan oleh perwakilan masyarakat. Demi mendukung argumentasi usulan yang telah disampaikan, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya merespon secara inklusif melalui pemutakhiran data atau informasi antar SKPK, mempertimbangkan pendanaan daerah, dan mempertimbangkan visi dan misi Bupati Pidie Jaya atas kepentingan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG Septula, Dayang Rekha; Aswin, Aswin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18153

Abstract

Setiap organisasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan organisasi lain, sehingga membentuk identitas yang membedakannya. Budaya organisasi dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dengan menciptakan motivasi yang tinggi bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh organisasi. Budaya organisasi perlu memiliki nilai, norma, dan pedoman yang harus dilaksanakan. Nilai dan keyakinan tersebut akan tercermin dalam perilaku karyawan sehari-hari di tempat kerja. Permasalahan yang terjadi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung antara lain kecenderungan kerja individualistis, miskomunikasi yang mengakibatkan inefisiensi dalam bekerja, dan pendelegasian tugas. Permasalahan ini bermula dari belum sepenuhnya diterapkannya budaya organisasi berdasarkan karakteristik fundamentalnya. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus yang melibatkan seluruh 50 karyawan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung antara lain kurangnya kolaborasi dalam bekerja, yang membatasi potensi inovasi dan mengurangi efisiensi dalam penyelesaian tugas, keterlambatan, dan pendelegasian tugas yang menghambat kinerja individu. Upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan mendorong komunikasi yang terbuka, membentuk tim kerja yang solid, menyelenggarakan pelatihan kerja sama tim, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta menetapkan prosedur kerja yang jelas agar setiap karyawan memahami peran dan tanggung jawabnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, komunikasi yang terbuka harus didorong untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan kolaborasi harus ditekankan agar tugas lebih strategis dan efisien waktu.
DARI KARTINI KE POSTMODERNISME: EVOLUSI PEMIKIRAN FEMINISME Yuliani, Dini
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18570

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi evolusi pemikiran feminisme dari Raden Ajeng Kartini hingga feminisme postmodern, menyoroti bagaimana kedua pendekatan ini berkontribusi pada perjuangan hak-hak perempuan. Kartini, sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sebagai jalan menuju kebebasan dan kesetaraan gender. Sementara itu, feminisme postmodern, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Judith Butler, memperkenalkan konsep dekonstruksi dan pluralitas identitas, menantang metanarasi dan memperluas pemahaman tentang kompleksitas pengalaman perempuan. Artikel ini membandingkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pemikiran Kartini dengan inovasi dari feminisme postmodern, serta mengkaji implikasinya bagi gerakan feminisme masa kini. Hasil analisis menunjukkan bahwa menggabungkan pendekatan praktis Kartini dengan wawasan teoretis postmodernisme dapat menciptakan gerakan feminisme yang lebih inklusif, relevan, dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEJAR PAKET C DI PKBM NEGERI 23 JAKARTA PUSAT Aulia, Nur Nabila; Cholifihani, Muhamad; Rustanto, Agung Edi; Mariam, Siti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18254

Abstract

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan non-formal, salah satunya program kesetaraan yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 23 Jakarta Pusat. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan program tersebut adalah masih adanya keterbatasan sumber daya serta tantangan dalam komunikasi antara pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program kesetaraan paket C dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, penyajian, pengkodean, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah, pengelola, dan peserta didik sudah berjalan cukup baik meskipun penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan tepat waktu. Dari sisi sumber daya, masih terdapat kekurangan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen tinggi yang berdampak positif terhadap keberlangsungan program. Struktur birokrasi yang sederhana mendukung fleksibilitas pelaksanaan, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas manajerial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program kesetaraan paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 23 Jakarta Pusat berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya dan manajerial. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Kejar Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue