cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12, No 3 (2025): Dinamika" : 25 Documents clear
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA MAKASSAR Saharuddin, A; Rusliadi, Rusliadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22631

Abstract

Implementasi ETLE tidak hanya melibatkan kepolisian sebagai aktor utama penegakan hukum, tetapi juga menuntut kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan melalui integrasi sanksi administratif berupa pemblokiran STNK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ETLE di Kota Makassar dari perspektif collaborative governance dengan menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, dan outcome kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian terdiri atas operator ETLE dan pengendara di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada indikator collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETLE di Kota Makassar telah membentuk kolaborasi lintas sektor yang relatif efektif, ditandai oleh kejelasan pembagian peran, integrasi sistem penegakan hukum dan administrasi pajak, serta komitmen kelembagaan yang berkelanjutan. ETLE berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan lalu lintas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan pada aspek partisipasi publik dan inklusivitas kebijakan, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, penguatan aspek partisipatif dan keadilan sosial menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan dan legitimasi kebijakan ETLE.Kata Kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Collaborative Governance, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Kolaborasi Lintas Sektor
Desain Pengembangan Smart Governance Tourism dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran Rosihan Anwar, Asep Nurdin; Garvera, R Rindu; Hidayat, Eet Saeful; Sidik, Dede Syahril; Oktarimayunda, Sisi Kurli; Azhar, Muhammad Naufal; Putri, Adelia Riani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22144

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan desain pengembangan smart governance tourism dalam mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangandaran. Smart governance tourism dipahami sebagai tata kelola pariwisata yang memanfaatkan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta partisipasi multi-aktor untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan daya saing destinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan terkait pariwisata dan KEK. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata di Pangandaran masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara digital, infrastruktur teknologi belum merata, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Selain itu, budaya organisasi pemerintah daerah masih cenderung birokratis dan kurang adaptif terhadap inovasi digital, sehingga menghambat implementasi smart governance. Penelitian ini merumuskan kebutuhan integrasi sistem digital lintas sektor, penguatan budaya organisasi adaptif, peningkatan kolaborasi pemerintah–swasta–masyarakat, dan penyusunan roadmap strategis sebagai elemen utama dalam desain smart governance tourism. Hasil penelitian berkontribusi pada pengembangan model tata kelola pariwisata cerdas yang kontekstual untuk mendukung percepatan KEK Pangandaran. Kata kunci: smart governance tourism, budaya organisasi, KEK Pangandaran, digitalisasi pariwisata, tata kelola publik.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUTON Darmin, La Ode Dwiyan Pramono; Nurhayati, Nurhayati; Bolo, Amrul; B, Jasir; Ilham, Ilham
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21674

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu agenda prioritas dalam reformasi yang diarahkan pada peningkatan mutu dan kualitas. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam Teknik pengumpulan data terdisi dari 3 aspek yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisi data dalam penelitian ini dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini mengunakan teori Zeitmal,Berry tentang kualitas pelyanan publik yang terbagi dalam 5 dimensi yaitu  Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangibles (berwujud) belum optimal di tunjukan dengan fasilitas pelayanan masih kurang memadai ruang sempit dan digunakan bersama. Kemudian untuk alat perekaman biometrik sudah modern, tetapi masih sering terkendala teknis software. pada dimensi reliability (keandalan) masih belum sepenuhnya optimal di tunjukan dokumen seperti kartu keluarga dan akta kelahiran dalam penerbitan masih mengalami kendala jaringan internet. Dimensi responsiveness (ketanggapan) sudah baik, ditunjukkan dari petugas tanggap terhadap keluhan dan gangguan teknis. Dimensi assurance (jaminan) ditunjukkan dari masih adanya keluhan masyarakat terkait keterlambatan masih terjadi, terutama dari pegawai luar daerah.. sementara itu, dimensi empathy (empati) sudah baik, ditunjukkan dari sikap pelayanan yang ramah, jelas, dan tanpa diskriminasi. Petugas peka terhadap kebutuhan khusus seperti lansia, disabilitas, dan warga terpencil.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.
PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT Purnawan, Rd. Ade; Santika, Eka; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Fadilah, Resmi Afifah; Wahid, Aji Abdul
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22561

Abstract

Permasalahan yang terjadi di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut yaitu mengenai pelaporan keuangan, dimana masih terdapat laporan aset yang tidak memberikan infornasi yang relevan dan juga andal. Apabila aset tidak dilakukan pencatatan secara lengkap maka akan sulit untuk diidentifikasi, karena laporan keuangan akan dijadikan rujukan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data primer yaitu sumber utama dari penyebaran kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian mencakup 75 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersebar di Kabupaten Garut. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan Sampel Jenuh yaitu sebesar 75 SKPD. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dengan kontribusi sebesar 81% sementara 19% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah; Kualitas Laporan Keuangan; Satuan Kerja Perangkat Daerah.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG andani, diah; Dinarwati, Sri
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21862

Abstract

Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang, serta menganalisis faktor pendukung, kendala, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai Disdukcapil yang terlibat dalam layanan digital dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Disdukcapil Kabupaten Subang mencakup penerapan layanan daring melalui aplikasi dan website, pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat), serta penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pengurusan dokumen, dan menurunkan antrean masyarakat. Transformasi digital juga membawa perubahan pada struktur organisasi, pola kerja, dan budaya aparatur, sehingga organisasi menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Kendala yang ditemui antara lain keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, literasi digital masyarakat yang belum merata, serta kendala teknis infrastruktur jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga reformasi organisasi yang mengintegrasikan aspek teknis dan sosial dalam meningkatkan pelayanan publik. Temuan ini memperkuat teori organisasi modern dan teori sistem sosio-teknikal, yang menekankan pentingnya keselarasan antara manusia, struktur, dan teknologi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi digitalisasi pelayanan publik di tingkat kabupaten maupun daerah lainnya di Indonesia.Kata Kunci : Transformasi Digital, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, Organisasi Publik, Digital Governance.
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BALAI RW: STUDI KASUS KELURAHAN PAGESANGAN KOTA SURABAYA Retnowati, Aprilia; Anisyukurlillah, Rosydatuzzahro
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.20985

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW Kelurahan Pagesangan. Pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW adalah pelayanan administrasi kependudukan yang berlokasi di masing-masing Balai RW Kelurahan Pagesangan. Studi sebelumnya menunjukkan hambatan pada keterbatasan sumber daya hingga sarana. Namun kebaruan terletak pada analisis efektivitas operasional desentralisasi layanan yakni di Balai RW. Penelitian menggunakan pendekatan kualittaif deskriptif melalui wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan indikator untuk tolak ukur efektivitas seperti Sumber daya, Dana, Sarana dan Prasarana; Jumlah dan Mutu; Batas Waktu; dan Tata Cara. Hasil menunjukkan Administrasi Kependudukan di Balai RW berjalan efektif dan efisien dengan dukungan sistem digital yang mempercepat dokumen selesai dalam waktu 24 jam. Pemerintah lokal juga menjamin layanan bebas biaya melalui dukungan operasional. Namun kendala pada terbatasnya akses akun resmi bagi petugas non-struktural dan kurangnya fasilitas pendukung. Pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW Kelurahan pagesangan memiliki integrase regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan adaptabilitas petugasmelalui pembelajaran praktis berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik.Kata Kunci : Pelayanan Administrasi Kependudukan, Balai RW, Efektivitas Pelayanan, Desentralisasi Layanan
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA Apriani, Fajar; Nurrahman, Muhammad Arif; Hariati, Hariati; Aini, Ina Yatul; Habhibulla, Asmara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22675

Abstract

Akses terhadap keadilan sangat penting bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga akses mereka dalam berbagai bidang terbatas. Keterbatasan mereka seringkali menimbulkan keraguan untuk dapat secara mandiri mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah pada unit penyelenggara pelayanan publik, termasuk unit bidang peradilan di Pengadilan Negeri. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Kehakiman Umum Nomor 1692 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pelayanan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan fokus penelitian berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Edward III yang terdiri dari empat parameter: komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Teknik observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian digunakan untuk memperoleh data, serta wawancara terhadap Kepala Subbagian Umum dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) layanan prioritas Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Kota Samarinda bisa diakses dan dipergunakan seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, yang meliputi penyediaan infrastruktur, prosedur hukum dan paradigma aparatur pengadilan yang responsif, aman dan dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas.Kata Kunci : Penyandang disabilitas; Difabel; Disabilitas; Pelayanan inklusif; Layanan pengadilan.
EVALUASI DAMPAK PROGRAM RUMAH SINGGAH DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN BANYUMAS Agustina, Alfriansa; Kusumaningsih, Oti; Saputra, Anggara Setya
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22235

Abstract

Artikel ini membahas evaluasi dampak Program Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas yang dirancang untuk mengatasi masalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINSOSPERMASDES), Satpol PP, pengelola rumah singgah, masyarakat, dan penghuni rumah singgah. Evaluasi mengacu pada kriteria Finterbusch dan Motz, yang meliputi dampak terhadap individu, masyarakat, organisasi, kelompok, lembaga, dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rumah singgah berkontribusi positif dalam perubahan perilaku PGOT, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas fasilitas, kurangnya penerimaan dari keluarga penghuni, serta belum maksimalnya program pelatihan keterampilan. Dari sisi dampak sosial, program ini diterima cukup baik oleh masyarakat yang turut mendukung melalui sumbangan kebutuhan pokok dan kegiatan amal. Dari sisi organisasi dan kelompok, kerjasama antar lembaga terkait seperti DINSOSPERMASDES, Satpol PP, dan relawan sudah berjalan cukup efektif, meskipun diperlukan penguatan koordinasi dan penambahan kapasitas rumah singgah. Pada tingkat sistem sosial, program ini berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan lokal melalui peningkatan anggaran dan evaluasi rutin, namun proses reintegrasi PGOT ke keluarga dan masyarakat masih menjadi tantangan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fasilitas, penguatan pelatihan keterampilan yang lebih aplikatif, serta sinergi pemerintah dan swasta untuk menjamin keberlanjutan program di masa depan.Kata Kunci : Evaluasi, PGOT, Program Rumah Singgah.
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR sukmawati, sukmawati; Aini, Nur; Rijal, Rijal
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan lima indikator kinerja menurut Robbins (2016), yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas kepala kantor, kepala subbagian umum, kepala seksi, serta staf ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas operasional KPPN Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN di KPPN Biak Numfor secara umum tergolong baik. ASN telah menunjukkan kualitas kerja yang sesuai standar, mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu, serta efektif dalam memanfaatkan sumber daya organisasi. Kuantitas pekerjaan dan kemandirian pegawai juga menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan gangguan jaringan internet yang dapat memengaruhi kelancaran pelaporan dan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, ASN di KPPN Biak Numfor telah menjalankan tugas dengan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, mencerminkan implementasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi birokrasi yang baik.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, KPPN Biak Numfor
STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN CIAMIS Muflihah, Ani Himayatul; Meila, Devita Puspita; Marliani, Lina; Putra, Rifki Agung Kusuma
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22562

Abstract

Rendahnya kualitas pelayanan perizinan masih menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Pelayanan perizinan yang berbelit, kurang transparan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pelayanan terpadu menunjukkan perlunya strategi peningkatan kualitas pelayanan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur DPMPTSP, observasi langsung terhadap proses pelayanan perizinan, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis strategi mengacu pada lima dimensi strategi pengembangan organisasi menurut Osborne dan Plastrik, yaitu pengembangan struktur, sistem dan prosedur, infrastruktur, budaya organisasi, serta kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah menerapkan berbagai strategi peningkatan kualitas pelayanan perizinan, seperti penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan infrastruktur pelayanan, belum optimalnya integrasi sistem, serta perlunya penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi secara terpadu dan berkelanjutan agar kualitas pelayanan perizinan dapat memenuhi harapan masyarakat dan prinsip pelayanan publik yang prima.Kata Kunci : Strategi Pelayanan, DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Perizinan

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2025): Dinamika Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue