Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2021)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia ]]>
<![CDATA[Herpita Wahyuni]]>;
<![CDATA[Suranto Suranto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat deforestasi di Indonesia dengan melihat implikasi dan upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi yang tentunya memberikan dampak baik terhadap pengurangan emisi atau pemanasan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur atau studi kepustakaan dalam menjawab hasil penelitian. Hasil temuan menemukan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia masih tinggi. Deforestasi merupakan permasalahan yang memerlukan strategi dalam penguranganya, salah satunya dengan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD+ berhasil menurunkan deforestasi setiap tahunnya karena adanya pendekatan dan kerjasama yang lebih dalam mengupayakan deforestasi serta pengurangan emisi atau pemanasan global. Dengan adanya REDD+ ini, beberapa daerah berusaha melakukan transformasi kebijakan untuk mendukung misi perbaikan ekologis dan deforestasi di kawasannya, sebagaimana terjadi di wilayah Pulau Kalimantan maupun di Nusa Tenggara Barat. ]]>
<![CDATA[Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender ]]>
<![CDATA[Ika Arinia Indriyany]]>;
<![CDATA[M. Dian Hikmawan]]>;
<![CDATA[Wahyu Kartiko Utami]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9376
<![CDATA[Ketimpangan gender merupakan sebuah masalah dalam kehidupan sosial masyarakat diseluruh dunia. Perempuan selalu di posisikan pada suatu kondisi sub-ordinasi karena identitas dan historisitas peradaban manusia yang selalu menempatkan perempuan menjadi yang kedua. Dengan hadirnya bentuk negara dan relasi antar warga negara yang dijamin oleh negara tanpa terkecuali, memungkinkan perempuan agar dapat menempati ruang publik ini secara setara. Riset ini mengulas dinamika dan artikulasi kesetaraan gender diranah perguruan tinggi, dengan pendekatan fenomenologis, riset ini berupaya memaknai dan melihat aktualisasi kebijakan kampus dalam mendorong persfektif gender menjadi agenda dalam mengembangkan kampus yang bersfektif gender. Hasil dari riset ini menunjukan bagaimana dinamika perempuan dalam mencapai kesetaraan gender pada ruang lingkup perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana ]]>
<![CDATA[Alma Arif]]>;
<![CDATA[Megandaru W. Kawuryan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10071
<![CDATA[Sejak 2015, pemilihan kepala daerah serentak dilakukan untuk memilih gubernur dan walikota/ bupati yang akan mengakhiri pekerjaannya. DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah pada tahun 2017 juga melakukan pilkada serentak dan berakhir pada tahun 2022. Permasalahan yang muncul ketika kewajiban regulasi tentang pilkada, presiden dan wakil presiden dilakukan serentak pada tahun 2024. Antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, berdasarkan peraturan tersebut, Gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh gubernur sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur sementara untuk mengurus Provinsi DKI Jakarta tentunya akan menimbulkan persoalan yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan, dampak dan akibat jika Gubernur DKI Jakarta diisi oleh gubernur sementara dan berusaha memberikan solusi dan alternatif dari permasalahan tersebut. Paradigma pragmatis dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pilkada di DKI sebaiknya dilakukan pada tahun 2022 untuk menghindari waktu kepemimpinan pejabat pelaksana gubernur yang panjang.]]>
<![CDATA[Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro ]]>
<![CDATA[Hendra Try Ardianto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10075
<![CDATA[Artikel ini menyoroti bagaimana dinamika gerakan aktivis dakwah di tengah percaturan politik kampus. Lokus dari percaturan politik ini adalah seputar perebutan posisi ketua di organisasi intrakampus, baik organisasi kerohanian maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dengan mengandalkan pada metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data dari aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi politik kampus, seperti aktivis dakwah, aktivis mahasiswa sekuler, dan pihak representasi perguruan tinggi. Temuannya menunjukkan bahwa kuatnya dominasi KAMMI sebagai representasi kelompok Tarbiyah dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di organisasi intrakampus bukan terjadi karena kelompok keislaman lain yang meredup dan meninggalkan aktivitas dakwahnya. Sebaliknya, kelompok aktivis dakwah non-Tarbiyah juga terbukti aktif dalam berbagai aktivitas dakwah, mulai dari kaderisasi, forum pengajian, bahkan diskusi seputar politik kontemporer di kampus. Kesimpulannya, posisi dominasi status quo yang disandang KAMMI bukan sekadar karena mereka aktif meramaikan masjid dan mengelola organisasi kerohanian, namun juga karena politik eksklusi yang mereka lakukan kepada kelompok lain, baik eksklusi secara kultural maupun struktural.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Wellem Levi Betaubun]]>;
<![CDATA[Nur Jalal]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8618
<![CDATA[Parliamentary Treshold sebagai syarat memperkuat sistem presidensial menjadi tajuk diskursus publik maupun ilmiah sejak penerapan sistem multipartai di Indonesia. Ada dugaan yang menjelaskan bahwa untuk membantu berjalannya sistem politik agar stabil maka diperlukan menyederhanakan jumlah partai politik melalui penerapan parliamentary threshold agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, apakah partai politik tidak akan bertumbuh, apakah jumlah partai politik akan berkurang, dan lantas apakah hipotesis ini benar? Tujuan tulisan ini menganalisis isu naiknya angka parliamentary threshold yang diguangkan oleh elit-elit parpol di parlemen demi penyederhanaan sistem kepartaian untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan historis institusionalisme sebagai pisau analisisnya. Studi pustaka menjadi model memperoleh data dan dianalisis kemudian disimpulkan. Artikel ini berpendapat parliamentary treshold tidak memberikan kondisi yang cukup untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Pada praktiknya, sistem multipartai adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dalam dinamika partai politik di Indonesia. Begitu juga tumbuh kembangnya partai politik berjalan seiring dengan perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Alexander Arie Sanata Dharma]]>;
<![CDATA[Azhar Kasim]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10372
<![CDATA[Minimnya transparansi pada awal wabah Covid-19 menciptakan misinformasi di ruang publik. Terbentuk infodemi berupa kelimpahan informasi yang membuat masyarakat kesulitan menentukan sumber yang sahih. Penggunaan media sosial membentuk peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku publik selama pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberdayakan media sosial sebagai strategi komunikasi publik. Diperlukan informasi yang tepat untuk mengenali posisi media sosial pemerintah dalam infodemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh konteks menyeluruh dari perspektif open government yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi sehingga posisi media sosial pemerintah dan infodemi Covid-19 dapat diidentifikasi sehingga mendukung strategi pemanfaatan yang lebih optimal dalam penanganan pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan berbagai praktik pemanfaatan media sosial pemerintah secara umum dan pada konteks Covid-19 di berbagai negara sebagai bahan kajian literatur. Hasil dari studi literatur memperlihatkan bahwa transparansi berkaitan dengan pemanfaatan media sosial pemerintah secara optimal, partisipasi memiliki relevansi dengan sentimen publik mengingat partisipasi memiliki kontribusi pada berkembangnya infodemi, sedangkan ruang lingkup kolaborasi adalah medium interaksi level akar rumput guna mendorong perubahanke arah yang lebih baik. Pemerintah direkomendasikan untuk menayangkan konten secara cepat dan tepat pada platform dengan keberterimaan tinggi, memanfaatkan artificial intelligence, memoderasi komentar buruk (toxic), serta mendorong partisipasi ke arah kolaborasi antara berbagai pihak.]]>
<![CDATA[Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Sahrul Pora]]>;
<![CDATA[Zuly Qodir]]>;
<![CDATA[Titin Purwaningsih]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8965
<![CDATA[Pascareformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu diwarnai dengan penggunaan isu politik identitas. Isu ini sengaja dilakukan agar dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat mayoritas yang memiliki kesamaan identitas dengan sang kandidat, baik itu agama maupun etnis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (selanjutnya HT-Zadi) bisa tampil sebagai pemenang, padahal agama dan etnisitas Hendrata Thes merupakan minoritas di kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan HT-Zadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terpilihnya Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah karena terdapat beberapa strategi yang digunakan mulai dari membentuk tim yang solid dan kuat di setiap desa, door to door dan kampanye melalui media sosial. Faktor lain yang juga mempengaruhi karena efek dari pemerintahan masa lalu yang belum bisa memenuhi janji politiknya. Untuk menangkal isu politik identitas yang sangat masif yang digunakan oleh lawan politiknya, para tim sukses beserta kandidat meyakinkan para pemilih dengan program-program unggulan HT-Zadi baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang akan diimplementasikan jika mereka terpilih.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Resya Famelasari]]>;
<![CDATA[Juwita Hayyuning Prastiwi]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10198
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada kajian tentang akomodasi isu gender dalam pemerintahan dan tata kelola tambang di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua alasan, pertama bahwa sejak tahun 2018 Bojonegoro dipimpin oleh bupati perempuan dan kedua, Bojonegoro juga merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi. Kepemimpinan Anna Mu’awanah di Bojonegoro menarik untuk dikaji, mengingat isu gender diangkat sebagai salah satu visi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Melalui metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan perspektif feminisme sebagai pisau analisis, penelitian ini memperoleh hasil antara lain bahwa transisi kepemimpinan Suyoto ke Anna Mu’awanah tidak menampakkan perubahan signifikan, terhadap transformasi kebijakan perempuan dan tata kelola tambang. Suyoto sebagai bupati laki-laki, ternyata lebih banyak menghasilkan produk kebijakan pro-perempuan dan pengendalian dampak tambang seperti peraturan daerah Dana Abadi Migas, sebaliknya Anna belum memiliki satupun peraturan daerah terkait tata Kelola tambang. Dalam konsep keterwakilan politik, kepemimpinan Anna Muawanah dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan formalistik dan simbolik. Meskipun dalam penunjukan pimpinan dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Bojonegoro, Anna banyak memilih perempuan, namun kebijakan Anna yang spesifik mempertimbangkan perempuan belumlah banyak. Kalaupun ada, secara kualitatif kebijakan tersebut tampak lebih memasukkan kebutuhan gender praktis dibandingkan kebutuhan gender strategis. ]]>
<![CDATA[Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang ]]>
<![CDATA[Reza Triarda]]>;
<![CDATA[Ratnaningsih Damayanti]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9350
<![CDATA[Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya besarannya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menarik untuk dikaji. Umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. Sayangnya, jenis-jenis pajak daerah terlalu kaku sehingga menyulitkan bagi kabupaten/kota dalam berinovasi demi meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD lahkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah masing-masing. Dengan mempergunakan dokumen-dokumen keluaran Pemerintah Kota Malang antara tahun 2012-2019 yang dianalisis secara kuantitatif, tulisan ini menemukan hasil bahwa perkembangan ekonomi telah merubah potensi daerah. Beberapa sektor pajak seperti BPHTB, PBB, dan PPJ tidak dapat lagi dijadikan sebagai sektor yang diandalkan apabila masih dikalkukasi dan dikelola dengan pemahaman lama. Terdapat faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Malang, seperti suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi makro, nilai tukar rupiah terhada dolar, dan lain-lain yang juga berpengaruh pada realisasi pajak daerah. Perkembangan ekonomi Kota Malang telah menghasilkan primadona baru dalam pajak daerah, yaitu hotel dan restoran. Sayangnya Pemerintah Kota Malang masih terlalu berfokus pada BPHTB, PBB, dan PPJ sehingga belum mengoptimalkan potensi pajak hotel dan restoran.]]>
