NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Normatif tentang Bank Tanah (Land Banking) Menurut Perpu Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Utami Nur Agustin, Ika Shinta]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh. Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.56749
<![CDATA[ABSTRACTLand banking, or bank tanah, provides a solution when government land ownership is unattainable. It involves acquiring land for future development needs. This study aims to determine the role of land banking within Government Regulation (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perpu CK) and the legal certainty of land banking in land acquisition. Employing a normative juridical approach, research concludes that Article 125, paragraph (4) of the Perpu CK states that land banking aims to execute land planning, acquisition, management, utilization, and distribution. The establishment of a Land Banking Agency is intended to allocate land for national development and public interest, aiming to prevent intermediaries manipulating land prices that could hinder land acquisition or clearance processes for development.Keywords: Land Bank; Agrarian LawABSTRAKBank tanah atau land banking menjadi solusi saat pemerintah tidak bisa memiliki lahan tanah. Bank tanah adalah praktik membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan bank tanah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK) dan kepastian hukum bank tanah terkait pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (4) Perpu CK disebutkan bahwa bank tanah bertujuan untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Dibentuknya Badan Bank Tanah untuk mengadakan tanah bagi pembangunan nasional dan kepentingan umum, dan diharapkan dapat mencegah timbulnya Calo yang memainkan harga tanah yang dapat menghambat proses pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan.Kata Kunci: Bank Tanah; Hukum Agraria]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa’rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja ]]>
<![CDATA[Sari, Ita Purwita]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42383
<![CDATA[AbstractInheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance problems in Indonesia often occur in every region, such as in Toraja, there is a form of inheritance distribution pa'rinding which is the giving of inheritance based on animal sacrifices at the time of the death ceremony of the testator. The problem is how the position of heirs pa’rinding inherits based on Toraja customary inheritance law and whether the decision of the Makale District Court panel of judges Number: 3-PDT.G-2015-PN.MAK regarding the position of heirs pa'rinding is appropriate or not according to customary inheritance law Toraja. This research method uses normative juridical, using secondary data through library research and primary data as complementary data conducted by interviews and qualitative data analysis with deductive conclusions. The position of heirs pa'rinding in Toraja is legally recognized and the heirs who are entitled to pa'rinding are those who are biological children of the heirs including adopted children. Court Decision Number 3-PDT.G-2015-PN.MAK is not in accordance with the provisions of customary inheritance law in Toraja regarding inheritance pa'rinding.Keywords: adat inheritance law; toraja adatAbstrakPermasalahan waris di Indonesia sering terjadi di setiap daerahnya, seperti di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan secara pa’rinding yang merupakan pemberian harta warisan didasarkan oleh pengorbanan hewan pada saat upacara kematian pewaris. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pa’rinding mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja serta apakah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 3-PDT.G-2015-PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa’rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dara primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kedudukan ahli waris pa’rinding di Toraja diakui secara sah keberadaannya serta ahli waris yang berhak melakukan pa’rinding adalah mereka yang merupakan anak kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Putusan Pengadilan Nomer 3-PDT.G-2015-PN.MAK tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris adat di Toraja mengenai pewarisan secara pa’rinding.Kata kunci: hukum waris adat; adat toraja]]>
<![CDATA[Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN ]]>
<![CDATA[Rizaldy, Aldy Ferdinand]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41784
<![CDATA[AbstractThe authority of a Notary, serving as a public official to meet citizens' needs for authentic evidence, undergoes oversight by the Notary Supervisory Council at regional and central levels. However, Constitutional Court Decision No.49/PUU-X/2012 has limited the Notary Regional Supervisory Council's oversight, eliminating its approval requirement in the investigative phase of legal proceedings. This study investigates the legal protection for notaries during investigations post the mentioned decision and analyzes the impact of Article 66 of Law Number 2 Year on the Notary Regional Supervisory Council's position within the legal framework. Using a normative juridical research method with primary data sources from legislation and secondary sources from literature studies, the qualitative data analysis reveals a lack of legal protection for the Notary Regional Supervisory Council after Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012. Consequently, the authority of the Notary Supervisory Council is restricted, preventing it from issuing recommendation letters for the investigative process.Keywords: notary; supervision; legal protection AbstrakMunculnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh adanya keperluan warga negara terkait alat bukti otentik. Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris baik tingkat daerah hingga pusat. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 maka Majelis Pengawas daerah Notaris wewenangnya hanya terbatas pada pengawasan saja, sehingga dalam proses peradilan dalam hal penyidikan tidak membutuhkan disetujui dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi proteksi hukum untuk notaris atas pemeriksaan penyidikan yang dikerjakan oleh penyidik pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Kemudian dalam riset akan melihat eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilihat dari peraturan perundangan. Metode Penelitian yang digunakan ialah studi hukum Yuridis Normatif. Riset ini menggunakan sumber data primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber bahan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan ialah Analisa data kualitatif. Hasil penelitiannya ialah tidak adanya proteksi hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Pejabat Notaris pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012. Hal ini membawa konsekuensi yuridis pada wewenang Majelis Pengawas Notaris yakni tidak berhak mengeluarkan surat rekomendasi lagi untuk proses penyidikan.Kata kunci: notaris; pengawasan; perlindungan hukum]]>
<![CDATA[Efektivitas Tanda Tangan Elektonik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Albaaits, Aushof]]>;
<![CDATA[Turisno, Bambang Eko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.40263
<![CDATA[AbstractThe electornic system is used to explain the existence of an information system which the application of information technology based on telecommunicaton network and electronic media. A digital signature is a.n. electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Sudikno Mertokusumo gives the definition of a certificate as evidence that is signed, which contains events that form the basis of a thing or an engagement, which was made from the beginning intentionally for proof. As a public office holder, a notary has the authority to inaugurate various certificate as long as it is not under the authority of other officials. The theory of this research is the triadism law theory which was initiaded by Gustav Radburch, which contains the principle of justice, and the principle of legal certainty. The theory of legal protection was initiated by Roscue Pound which says “the law is a social engineering tool and the writing method used is normative juridical. The results of this study are that digital signature have benefits are authenticity (guaranteed exstence), integrity (cannot be modified), non-repudiation (cannot be denied its existence), and confidentiality.Keyword: digital signature; certificate; notaryAbstrakSistem elektronik berfungsi untuk menerangkan posisi sistem informasi sebagai implementasi dari teknologi informasi menggunakan media elektronik dan jaringan telekomunikasi. Tanda tangan elektronik dilakukan secara elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan alat bukti yang disertai dengan tanda tangan, sebagai bukti bahwa telah terjadi perikatan. Dalam menjalankan profesinya, Notaris berhak untuk mengesahkan segala akta kecuali akta yang menjadi wewenang lembaga lain. Studi ini menggunakan Teori Triadism Law dari Gustav Radburch, yang di dalamnya memuat asas kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu juga teori dari Roscue Pound mengenai perlindungan hukum yang menerangkan bahwa hukum adalah media rekayasa sosial, dimana metode penelitiannya yaitu yuridis normatif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik berguna sebagai authenticity (terjaminnya keberadaannya), integrity (tidak dapat dimodifikasi), non-repudiation (tidak dapat disangkal keberadaannya), dan confidentiality (bersifat rahasia).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; notaris]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Notaris (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg) ]]>
<![CDATA[Dewi, Tri Buana]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50756
<![CDATA[ABSTRACTNotary can get involved in problem by participating providing false information in an authentic deed. This happens when the appearer comes to the Notary giving information and fake grants in transferring the title of SHM. The method of approach used is normative juridical, which uses qualitative analysis with deductive logic. The data sources used are secondary data and primary data obtained from literature studies. This research found that sanction,liability for notary defendants cannot all be given simultaneously because the una via principle in law and legal protection that can be given to Notaries the prosecution general public and judges must be carried out by obtaining the approval of the MKN and the existence of legal protection from the notary parent organization (INI).Keywords: Accountabilit; Notary; False InformationABSTRAKNotaris dapat terbawa kedalam permasalahan turut serta memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Hal ini terjadi apabila penghadap datang kepada Notaris memberikan keterangan, hibah palsu dalam melakukan balik nama SHM. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggunakan analisis kualitatif dengan logika deduktif. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sanksi, pertanggungjawaban bagi terdakwa Notaris tidak semuanya dapat serta merta diberikan secara bersamaan karena terdapat asas una via dalam hukum. serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN serta adanya perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Keterangan Palsu]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Dewi, Savitri Prastuti]]>;
<![CDATA[Sulistyawan, Aditya Yuli]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52541
<![CDATA[ABSTRACTReceivables payable activities can be carried out Online where debtors required to upload personal data. Personal data is prohibited from being disseminated to public, unless obtaining the consent of owner and creditors obliged to maintain confidentiality. Important to examine how legal protection is given to debtors and what sanctions can be given to creditors if there is breach of personal data that has been provided. This research using the Normative Juridical method, by examining library materials. Based on the results of the study, legal protection, Online have been regulated in Article 26 of OJK Regulation Number 77 of 2016 which regulates the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data.Keywords: Online Loans; Personal Data; Protection.ABSTRAKKegiatan utang piutang saat ini dapat dilakukan secara daring dimana debitur wajib mengupload data pribadi. Secara hukum data pribadi dilarang disebarluaskan kepada umum, kecuali mendapatkan persetujuan pemilik dan kreditur wajib menjaga kerahasiaannya. Hal ini menjadi penting diteliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada debitur dan apa sanksi yang dapat diberikan kepada kreditur jika terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang telah diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasar hasil kajian, perlindungan hukum, layanan pinjaman Online telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Pinjaman Online; Data Pribadi; Perlindungan.]]>
<![CDATA[Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit ]]>
<![CDATA[Dewi, Briliyenti Mustika]]>;
<![CDATA[Handoko, Widhi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42463
<![CDATA[AbstractBankruptcy is a legal event that is feared by the company. The filing of bankruptcy terms in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is considered very easy to implement. Not infrequently many companies go bankrupt because they are unable to fulfill their obligations to creditors. Companies that are declared bankrupt still have hope of being able to rise again by paying their debts to creditors by applying the going concern principle carried out by the Curator. The writing of this article uses a normative juridical method which has the meaning of legal research using a doctrinal approach based on an activity which can examine several existing aspects in order to solve the problem to be studied. The results of this paper are First, the curator encounters the problem of dualism of interest between creditors towards the asets of the bankrupt debtor, Second, the role of the curator according to the Bankruptcy Law is to run a going concern by optimizing debtor asets as much as possible in order to make payments to creditors fairly.Keywords: role; curator; going concern; bankruptcyAbstrakKepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang ditakuti oleh perusahaan. Pengajuan syarat pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap sangat mudah dalam penerapannya. Tak jarang banyak perusahaan pailit karena tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya kepada para kreditor. Perusahaan yang dinyatakan pailit ternyata masih mempunyai harapan untuk dapat bangkit Kembali dengan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan menerapkan prinsip going concern yang dilakukan oleh Kurator. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang mempunyai makna penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada suatu kegiatan dimana dapat mengkaji beberapa aspek yang ada guna menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Hasil daripada penulisan ini adalah Pertama, kurator menemui kendala adanya dualism kepentingan antar kreditor terhadap aset debitor pailit, Kedua peran kurator sesuai Undang-Undang Kepailitan adalah menjalankan going concern dengan mengoptimalkan aset debitor semaksimal mungkin guna melakukan pembayaran kepada para kreditor secara adil.Kata kunci: peran; kurator; going concern; pailit]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce ]]>
<![CDATA[Septihana, Anisa Ribut]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42387
<![CDATA[AbstractThis research is to identify the existence of rule of law for Electronic Signatures because in the 4.0 era technology has become more sophisticated and some of them have relied on the latest technology. The same applies to the scope of a notary. That the electronic signature has the power of perfect proof like an authentic deed. In fact, this provision is contrary to the provisions of article1 paragraph 7 of law number 30 of 2004 concerning Notary Positions concering notary deeds. This case, judges must rely on the principle of lex derogate lex specialis, the power of proving an electronic signature as evidence, so that the power of proving an electronic signature is the same as authentic deed in accordance with the provisions of the ITE Law. Research above, it can be concluded that electronic signatures on authentic deeds are very much needed in this pandemic period. using an electronic signature system can be easily and systematically. Where the system also gets legal protection provided by the State to the Cyber Notary system and applicable laws. A violation of relevance in the field which results in a weak electronic signature in the trial. So it can be concluded that the related articles are: Article 1 paragraph 7 of the Act No. Notary Position. 30 of 2004.Keywords: digital signature; notarial deedsAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peraturan hukum terhadap tanda tangan elektronik, mengingat di era 4.0 teknologi semakin kompleks, beberapa diantaranya mengandalkan teknologi terkini. Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup notaris. Tanda tangan elektronik memiliki kemampuan untuk membuktikan selengkap dan sesempurna kontrak yang sebenarnya. Padahal, ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya akta notaris. Menimbang hal tersebut, penegak hukum disarankan untuk berpedoman pada aturan hukum dalam pengurangan yang diatur dalam undang-undang ITE, sehingga kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sama dengan perbuatan nyata menurut undang-undang ITE. Dapat disimpulkan tanda tangan elektronik dari aksi nyata sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sistem juga menerima perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sistem notaris jaringan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran relevansi ada di area ini, yang mengakibatkan digital signature yang lebih lemah di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta notaris]]>
<![CDATA[Pembatalan Sepihak Akta Pengikatan Jual Beli oleh Notaris akibat Kesalahan Nama Pembeli ]]>
<![CDATA[Hutasoit, Gabriel Utami]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52053
<![CDATA[ABSTRACTThe notary commits a violation by canceling the sale and purchase binding agreement (PPJB) himself and replacing it with a new deed due to an error in the name of the buyer's object. This study aims to evaluate the validity of the cancellation and replacement of PPJB by a notary without any applicable legal procedures, as well as the responsibility of the notary for the legal implications in case Number 35/Pid.B/2022/Pn. but The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that UUJN does not allow a notary to cancel the PPJB deed itself. Violations by a notary can be subject to sanctions in the form of suspension, compensation, and imprisonment if proven.Keywords: Cancellation; Unilateral; PPJB; Notary LiabilityABSTRAKNotaris melakukan pelanggaran dengan membatalkan sendiri akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan menggantinya dengan akta baru karena kesalahan objek nama pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas pembatalan dan penggantian PPJB oleh notaris tanpa prosedur hukum yang berlaku, serta tanggung jawab notaris atas implikasi hukum dalam kasus Nomor 35/Pid.B/2022/Pn. Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa UUJN tidak memperbolehkan notaris membatalkan akta PPJB sendiri. Pelanggaran notaris dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara, ganti rugi, dan pidana jika terbukti.Kata Kunci: Pembatalan; Sepihak; PPJB; Pertanggungjawaban Notaris]]>
<![CDATA[Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Tambunan, Jonathan Hiero]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.57734
<![CDATA[ABSTRACTSupreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.Keywords: Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.ABSTRAKPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui E-court serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui E-court pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.Kata Kunci : Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court]]>
