cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 55   56   57   58   59 
Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Citra, Amelia; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.53493

Abstract

ABSTRACTFinancial institutions frequently employ debt collectors to execute fiduciary guarantees, heightening legal risks and fostering unlawful actions, including violence, endangering collateral owners. This study investigates debt collectors' role in fiduciary guarantee execution under Republic of Indonesia Law No. 42/1999. Utilizing normative legal research, it reveals execution hurdles stemming from community legal unawareness. Debtors' legal ignorance complicates debt repayment and execution, harming creditors and debtors alike. While not prohibited, debt collectors must comply with regulations, such as Indonesian National Police Chief Regulation No. 8/2011, to maintain legal order. Arbitrary actions may incur criminal sanctions, emphasizing the need for adherence to legal protocols in fiduciary guarantee execution.Keywords: Debt collector; Execution Parate; FiduciaryABSTRAKFakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan sering melibatkan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, meningkatkan risiko hukum dan tindakan melawan hukum, termasuk penggunaan kekerasan yang dapat membahayakan harta dan nyawa pemilik objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Debt collector Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Debitur yang kurang paham hukum mengalami kesulitan dalam pelunasan utang dan eksekusi, merugikan kreditur dan debitur. Meskipun tidak dilarang, debt collector harus patuh pada regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, untuk menjaga ketertiban hukum. Tindakan semena-mena dapat berujung pada sanksi pidana.Kata Kunci: Debt collector; Parate Eksekusi; Fidusia
Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya Hasan, Winda Lestari; Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42386

Abstract

AbstractThe granting of power is an agreement that a person gives power to another person, to receive and carry out an affair. This research aims to specify and explain the responsibilities of someone who is given power in exercising their power. This study used a normative juridical approach, by analyzing qualitative descriptive data. The result revealed that the responsibility of the power of attorney consists of two aspects, namely aspect of freedom of contract and aspect of legislation that regulates the obligations of a power of attorney.Keywords: liability; authorization; negligence AbstrakPemberian kuasa ialah sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa ke orang lain, guna menerima serta menjalankan suatu urusan. Penelitian berikut bertujuan guna mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari seseorang yang diberikan kekuasaan dalam menjalankan kuasanya. Jenis penelitian berikut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dari penerima kuasa mencakup dua aspek yakni aspek kebebasan berkontrak serta aspek perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang penerima kuasa.Kata kunci: tanggung jawab; pemberi kuasa; kelalaian
Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia Noviandra, Nabila; Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42305

Abstract

AbstractIndonesia, as one of the countries pursuing economic development, continues to strive to improve the quality of its economy, one of which is to become a country aware of the development of digital technology in the industrial revolution 4.0. Of course, in the process of economic development, one of which is increasing the ease with which the community can obtain credit through the existence of a fiduciary guarantee institution, where the regulation regarding fiduciary guarantees is one of those affected by the technological advances of the industrial revolution 4.0. Dynamic policy changes are required to keep up with the times so that people can accommodate their needs. The goal of this paper is to investigate the impact of the Fourth Industrial Revolution on fiduciary guarantees, as well as the challenges associated with the digitalization of fiduciary policies. As a result, the most recent fiduciary policy has accommodated the most recent technology in order to keep up with the 4.0 industrial revolution.Keywords: fiduciary policy; digitalization; industrial revolutionAbstrakSebagai salah satu negara yang berupaya untuk melakukan pembangunan ekonomi, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ekonominya, salah satunya adalah menjadi negara yang sadar akan perkembangan teknologi digital revolusi industri 4.0. Tentunya, dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, salah satunya adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan kredit dengan adanya lembaga jaminan fidusia, yang mana peraturan mengenai jaminan fidusia ini merupakan salah satu yang terdampak dari adanya kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 ini. Penyesuaian kebijakan yang dinamis untuk mengikuti perkembangan jaman memang diperlukan supaya masyarakat dapat terakomodir kebutuhannya. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami dampak oleh karena perubahan revolusi industri 4.0 terhadap digitalisasi kebijakan fidusia dan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi kebijakan fidusia. Hasilnya bahwa kebijakan fidusia yang terbaru sudah mengakomodir teknologi yang terbaru guna mengikuti revolusi industri 4.0.Kata kunci: kebijakan fidusia; digitalisasi; revolusi industri
Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdata Zulkarnayn, Muhamad Ilham; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.63726

Abstract

ABSTRACT A son born out of wedlock can inherit from his biological father and mother, considering the patrilineal kinship system adopted by his family. The research aims to understand the inheritance rights of an illegitimate son in the patrilineal kinship system and the inheritance rights of an illegitimate child after Supreme Court Decision No. 1037/K/SIP/1971. The qualitative research method explains complex issues. Findings indicate that in the patrilineal kinship system, an illegitimate son often faces inheritance discrimination despite having equal legal rights, with acceptance varying between cultures such as Bali and Batak. Court decisions strengthen the inheritance rights of illegitimate children, recognizing their legal relationships with parents and promoting inclusion and justice in the legal system.Keywords: Inheritance; Illegitimate ChildrenABSTRAKAnak laki-laki yang lahir dari luar perkawinan dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya dan ibunya, dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh keluarganya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal dan Kedudukan hak waris anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah yang kompleks. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki luar kawin sering menghadapi diskriminasi hak waris meskipun secara hukum memiliki hak yang sama, dengan penerimaan yang bervariasi antara budaya seperti Bali dan Batak. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memperkuat hak waris anak luar kawin, mengakui hubungan hukum mereka dengan orang tua, meningkatkan inklusi dan keadilan dalam sistem hukum.Kata Kunci: Hak Waris;  Anak Luar Kawin
Penerapan Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fellisia, Mega; Aminah, Aminah
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.59667

Abstract

ABSTRACTThe passage discusses amendments to PPAT's working area in paragraph (1) of Article 12, adding a new paragraph (3). This redefines Article 12, expanding PPAT's jurisdiction to cover an entire provincial area. It emphasizes that temporary and Special PPATs must work within their designated government areas, forming the basis for appointments. The research scrutinizes how PPAT executes its responsibilities and authority, broadening its scope to a provincial level, using normative methods. Findings suggest that the effectiveness of Government Regulations requires supplementary Ministerial Regulations. This warrants further examination by the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency, involving PPAT Organizations, Notaries, and Banks for compliance and efficiency.Keywords: Work Area; PPATABSTRAKPerluasan daerah kerja PPAT yang diatur dalam Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi menjadi Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi; Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT dalam perluasann daerah kerja menjadi satu wilayah provinsi. Penelitian ini menggunakann metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan keberlakuan dan penerapan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih memerlukan Peraturan Menteri dengan kajian lebih lanjut antara lain dengan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepalaa Badann Pertanahann Nasional, Organisasi PPAT dann Notaris, serta atas  praktek pada Bank.Kata Kunci: Daerah Kerja; PPAT
Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual Dewi, Nur Ismayanti; Silviana, Ana
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42414

Abstract

AbstractThe newest brands that are in development are not only two-dimensional signs but also appear in the form of: holograms, sounds, aromas, textures and even flavors, however, there are no regulations regarding aroma in Indonesia. Therefore, this study aims to determine the legal protection of aroma as a brand in intellectual property rights and to compare legal regulations to non-traditional brand aromas. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of this study is that the renewal of aroma as a brand in the perspective of intellectual property rights in Indonesia is very important for Indonesia because Indonesia has not carried out any reforms related to aroma regulations to obtain protection in the field of intellectual property and in terms of the legal views of brands in each country. has initiated the spirit of fragrance protection in various countries in the world. fragrance protection in countries that already have aroma regulations and apply them where these countries are members of the World Intellectual Property Organization.Keywords: legal protection; brand; aromaAbstrakMerek terbaru yang ada didalam perkembangannya tidak hanya berupa tanda dua dimensi tetapi juga muncul berupa: hologram, suara, aroma, tekstur bahkan rasa akan tetapi, belum adanya aturan tentang aroma di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual dan perbandingan peraturan hukum terhadap aroma merek non tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembaharuan aroma sebagai merek di dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia. Karena Indonesia belum melakukan pembaharuan terkait aturan aroma untuk mendapatkan perlindungan di bidang kekayaan intelektual dan dalam hal pandangan hukum merek pada masing-masing Negara telah memprakarsai semangat perlindungan aroma di berbagai Negara di dunia. perlindungan aroma pada negara-negara yang sudah mempunyai aturan aroma dan menerapkannya dimana negara-negara tersebut tergabung di dalam World Intellectual Property Organization.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; aroma
Peran Notaris Dalam Perizinan Pendirian Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta Hadibrata, Natalia Ekawati; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42477

Abstract

AbstractLaundry is known as one of the rapidest growing businesses in Jebres District, Surakarta City. The presence of laundry makes it easy for people who live around such as residents, workers, especially students, because it can reduce the burden of homework they have without spending much energy and the price is affordable. As a business, laundry in its establishment requires a permit. The existence of permit is certainly associated to the role of Notary. The lack of knowledge that opening a business must have a permit, most of laundry in Jebres sub-district still not licensed. The analysis conducted during this thesis is an empirical study conducted from interviews with several experts in their fields and reference review. The conclusion obtained throughout this study is that the role of the Notary public in granting licensing for the concern of a business, which is a laundry business. In terms of the management of the business license, the laundry business owner has not been distributed properly bevause of lack of literacy of the law. Relating the licensing of the establishment of a laundry business, it’s hoped the notary can provide education such as counseling on laundry that does not carry out its obligations.Keywords: laundry; notary public; permissionAbstrakUsaha laundry dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang berkembang pesat di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kehadiran laundry memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar seperti warga, mahasiswa, pekerja, terutama mahasiswa, karena dapat mengurangi beban pekerjaan rumah yang dimiliki tanpa menghabiskan banyak tenaga dan harganya dapat dijangkau bagi masyarakat. Laundry merupakan penyediaan jasa yang dilakukan terhadap proses pencucian pakaian. Laundry merupakan sebuah usaha, yang dalam pendiriannya membutuhkan izin. Adanya perizinan tentunya berkaitan dengan peran Notaris. Minimnya pengetahuan bahwa membuka usaha harus memiliki izin, maka banyak sekali laundry di kecamatan Jebres yang masih belum berizin. Dampaknya usaha tersebut tidak terlindungi secara hukum dan tidak sah. Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi empiris yang dilakukan dari wawancara dengan beberapa ahli dalam bidangnya dan tinjauan pustaka. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah peran Notaris dalam pemberian perizinan berdirinya suatu usaha, yang merupakan usaha laundry. Dalam hal pengurusan izin usaha itu belum dilakukan dengan baik oleh pemilik usaha laundry karena kurang meleknya/kepahaman mengenai hukum, keengganan berurusan dengan hukum atau dapat dikatakan kurangnya kesadaran untuk membuat perizinan pendirian usaha laundry. Terkait dengan perizinan pendirian usaha laundry, diharapkan notaris dapat memberikan edukasi seperti penyuluhan terhadap laundry yang tidak melaksanakan kewajibannya.Kata kunci: laundry; notaris; perizinan
Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Insfrastruktur Jalan Tol Trans Jawa Wicaksono, Fikri Arif; Turisno, Bambang Eko
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42308

Abstract

AbstractLand is increasing, for development. Land acquisition is acquired from land rights holders based compensation given to rights holders, accordance with the legal basis of Article 18 Law No. 5 1960. The aim is to analyze the compensation mechanism received by the Sambongsari Village residents applies principle of justice, obstacles faced by the community.occurs in the provision of compensation to solve the problem. Method is empirical juridical law research with reference to writing, direct observation for granting compensation certificates through deliberation, the form of determining compensation in compensation process must apply the principles of land acquisition, such as justice principle, good faith, legal certainty, propriety, well-being. Based on the study results, there’re no obstacles in compensation land acquisition for construction toll road in SambongsariVillage.Keywords: justice; land; procurement; infrastructure; lawsAbstrakKebutuhan lahan semakin meningkat, untuk pembangunan. Perolehan lahan diakuisisi dari pemegang hak atas tanah berdasarkan ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak, sesuai landasan hukum Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah mekanisme ganti rugi yang diterima oleh warga Desa Sambongsari menerapkan prinsip keadilan, kendala yang terjadi pada pemberian ganti rugi dan cara penyelesaian masalahnya. Metode yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan mengacu pada tertulis, observasi langsung serta wawancara pemberian sertifikat ganti rugi melalui musyawarah, bentuk penetapan ganti rugi dalam proses pemberian ganti kerugian harus menerapkan asas pengadaan tanah, seperti asas keadilan, itikad baik, kepastian hukum, keseimbangan, kepatutan, dan  kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada kendala dalam proses ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Tol Di Desa Sambongsari, Weleri Kabupaten Kendal.Kata kunci: keadilan; tanah; pengadaan; infrastruktur; hukum
Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian Sadtyafitri, Murti; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.44153

Abstract

ABSTRACTThe ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.Keywords: Legal Age; Agreement; Notary.ABSTRAKKecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.Kata Kunci: Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT.G/2017/PN.Btg) Kurnaliah, Kurnaliah; Aminah, Aminah
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.52313

Abstract

ABSTRACTThe creditor and the debtor can make an agreement in the receivables agreement made using the notary's authentic deed, namely the deed of debt recognition. This study examines the Legal Strength of the Deed of Debt Recognition when a dispute occurs in court in case Number 04 / PDT.G / 2017 / PN.Btg. In analyzing the author using a normative juridical type of research and is descriptive analytical and its legal basis refers to the Civil Code on the Law of Agreements and Law number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The judge's consideration in this judgment is that the deed of recognition of the debt is valid and has legal force and is binding on the parties.Keywords: Deed of Recognition of Debt; Covenant; Dispute.ABSTRAKPihak kreditor dan pihak debitor dapat membuat kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik Notaris yaitu akta pengakuan hutang. Penelitian ini mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang pada saat terjadi sengketa di Pengadilan dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis serta landasan hukumnya mengacu pada KUHPerdata tentang Hukum perjanjian dan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini  adalah akta pengakuan hutang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: Akta Pengakuan Hutang; Perjanjian; Sengketa.

Page 57 of 65 | Total Record : 648

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue