NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online ]]>
<![CDATA[Hartono, Laksamana Varelino Zeustan]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41327
<![CDATA[AbstractBehind many conveniences provided by E-commerce, there are legal problems from the civil law sector. This study aims to analyze the validity of the agreement and the legal relationship between the parties in online buying and selling transactions. This study uses a normative juridical method, with a normative approach. The results show that online transaction is a legal relationship in the form of an engagement caused by an agreement in which the buyer uses his social media account to make an online agreement with the seller's account. Applying the Article 1320 of Civil Law to the context of online transaction, it can be concluded that the basic nature of electronic contracts in online transaction that violates the legal terms of the agreement is not found.Keywords: obligation; contract law; e-commerceAbstrakDibalik banyaknya kemudahan yang diberikan E-commerce, terdapat permasalahan hukum dari sektor hukum perdata terkait keabsahan perjanjian dan hubungan hukum para pihak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa keabsahan perjanjian dan hubungan hukum antar para pihak dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jual beli online merupakan hubungan hukum yang berupa perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kesepakatan yang mana pihak pembeli menggunakan akun media sosialnya untuk membuat kesepakatan secara online dengan pemilik akun penjual mengenai pembelian suatu barang atau hak yang dapat dimiliki. Penerapan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata kepada konteks jual beli online, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya sifat dasar dari kontrak elektronik pada jual beli online yang melanggar syarat sahnya perjanjian.Kata kunci: perikatan; hukum perjanjian; e-commerce]]>
<![CDATA[Penanganan Konflik Hubungan Industrial yang Terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Nugrahela, Aisha Rifki]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41612
<![CDATA[AbstractTermination of Employment Relations (PHK) is a problem that is highlighted by the current government. This study aims to analyze the problems and settlement of industrial relations of PT PT. Jawa Peni with employees through mediation at the Semarang City Manpower Service and also to find out the obstacles experienced by the mediator, as well as the methods used by the mediator to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical juridical method. The specification of the research that uses is analytical descriptive. The method in data collection is by using primary data and secondary dataa. The results of the study indicate that The employees ask for their severance pay in accordance with the years of service at the company PT. Jawa Peni. Both parties receive a recommendation from the industrial relations mediator of the Semarang City Manpower Office with a request from the company to pay severance pay for workers in three times installments, and provide awareness to all parties to understand the applicable regulations, mediators provide opportunities for employers and workers to consult on industrial relations, consolidate with companies and workers, empower workers/labor unions, conduct guidance on company regulations and work agreements together.Keywords: mediation; employment; industrial relationsAbstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah yang disorot oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan penyelesaian hubungan industrial PT. Jawa Peni dengan karyawan melalui cara mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh mediator, serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam riset ini menggunakan deskriptif analitis. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak karyawan meminta hak pesangonnya sesuai dengan masa kerja di perusahaan PT. Jawa Peni. Kedua belah pihak menerima anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan permintaan dari perusahaan akan mencicil pembayaran pesangon untuk pekerja yang dicicil dalam 3 kali pembayaran, memberikan kesadaran pada semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, mediator memberikan waktu kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial, mengadakan konsolidasi dengan perusahaan dan pekerja, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja/buruh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.Kata kunci: mediasi; ketenagakerjaan; hubungan industrial]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan ]]>
<![CDATA[Putro, Edoardo Biyakto]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.44840
<![CDATA[ABSTRACTBankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.Keywords: Insolvency; Bankrupt; Mortgage; SeparatistABSTRAKKepailitan terjadi ketika debitor wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.Kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Pada Usaha Waralaba (Franchise) ]]>
<![CDATA[Janusafitri, Nanda]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.57461
<![CDATA[ABSTRACTThe article discusses the protection and legal action that can be taken in cases of infringement of trademarks, especially those used in franchise ventures. The purpose of this writing is that the franchisors, as the grantors of the right to make use of a trademark in conducting franchise business cooperation, can know the protection and legal action that can be taken in case of infringement of the trademark according to applicable law. This research method uses a normative juridic approach. The results of this study explain that there are two types of legal protection: preventive protection and repressive protection. Then, if there is a violation of the trademark, legal action can be reached through two routes. The first is litigation. Secondly, the non-litigation route is in accordance with Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.Keywords: Legal protection; trademarks; franchise.ABSTRAKArtikel ini membahas tentang perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap merek terutama yang digunakan pada usaha waralaba. Tujuan penulisan ini yaitu agar para Franchisor sebagai pemberi hak untuk melakukan pemanfaatan atau penggunaan atas suatu merek dalam melakukan kerjasama bisnis waralaba dapat mengetahui perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap merek sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua perlindungan hukum. Yaitu, perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap merek, upaya hukum dapat ditempuh melalui 2 jalur, pertama yaitu jalur gugatan. Kedua, jalur non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Waralaba.]]>
<![CDATA[Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan Dengan Hak Ingkar Notaris ]]>
<![CDATA[Yolanda, Oppie]]>;
<![CDATA[Pujiono, Pujiono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42748
<![CDATA[AbstractThe Supreme Court Decision No. 49/PUU-X/2012 has invalidated article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office regarding the authority of the Regional Supervisory Assembly in terms of granting approval regarding the presence of notaries in a legal process requested by law enforcement to the need for the minuta deed and/or notary protocol which is part of the notary's duty to maintain the confidentiality of its clients. The methods carried out in this study are normative juridical. The results of the discussion in this study are the authority of the MPD after the decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 limited to article 70 UUJN and changes in the regulation of the Notary Office after the Decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 which abolished the authority of the MPD in giving approval, has been replaced by the MKN contained in Article 66 paragraph (1) of the PUUJN.keyword: notary; constitutional court; denial rightsAbstrakPutusan Mahkamah Agung No, 49/PUU-X/2012 telah membatalkan bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemberian persetujuan terkait kehadiran notaris dalam suatu proses hukum yang diminta oleh penegak hukum hingga kebutuhan atas minuta akta maupun protokol notaris yang mana perihal itu merupakan bagian dari tugas notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Prosedur pada kajian ini, yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan pada kajian ini ialah kewenangan MPD pasca putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terbatas pada Pasal 70 UUJN serta Perubahan aturan Jabatan Notaris sesudah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 melakukan penghapusan wewenang MPD dengan menyetujui sudah tergantikan oleh MKN yang termuat di Pasal 66 ayat (1) PUUJN.Kata kunci: notaris; mahkamah konstitusi; hak ingkar]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya ]]>
<![CDATA[Nugroho, Rifqi Dwiakta]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42558
<![CDATA[AbstractA notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.Keywords: notary; notary protocol; responsibilityAbstrakNotaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.Kata kunci: notaris; protokol notaris; tanggung jawab]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan ]]>
<![CDATA[Amal, Hifdul Lisan]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.65741
<![CDATA[ABSTRACTNotaries, who previously only drafted authentic deeds outside the land sector, are now authorized to draft deeds related to land matters without transferring PPAT functions. This research explores the ideal implementation of a Notary's duties and authority under the 2014 UUJN and proposes solutions for the roles of Notaries and PPATs. Using a normative juridical method, the study highlights that the relationship between a Notary's authority to draft land deeds and the requirements for appointment as a PPAT emphasizes that a Notary, while authorized to draft land deeds, does not automatically become a PPAT without fulfilling the educational and examination requirements set by the National Land Agency (BPN). To address inconsistencies between regulations and practice, revisions to UUJN 2014 and consistent law enforcement are recommended.Keywords: Notary; Land Dee; PPAT.ABSTRAKNotaris yang sebelumnya hanya membuat akta autentik di luar bidang pertanahan, kini juga berwenang untuk membuat akta terkait pertanahan tanpa pengalihan fungsi PPAT. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep ideal pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris menurut uujn 2014, dan solusi implementasi tugas dan kewenangan notaris dan PPAT. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kewenangan notaris membuat akta tanah dan syarat pengangkatan sebagai ppat menegaskan bahwa Notaris, meskipun memiliki kewenangan membuat akta tanah, tidak otomatis menjadi PPAT tanpa memenuhi syarat pendidikan dan ujian yang ditetapkan BPN. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, perlu revisi UUJN 2014, penyusunan Peraturan Presiden, dan penegakan hukum yang konsisten guna menyelaraskan tugas dan kewenangan Notaris dan PPAT.Kata Kunci: Notaris; Akta Pertanahan; PPAT.]]>
<![CDATA[Status Harta Bawaan Akibat Perceraian dalam Perkawinan Patrilineal Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Christiana, Stefani Avelia]]>;
<![CDATA[Prananda, Rahandy Rizky]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50422
<![CDATA[ABSTRACTMarriage is a form and way of life with a bond that is most common for all humans with provisions regulated by the rule of law. Problems arise when a person is subject to customary law because customary law does not determine the age limit for a person to be able to marry. This research aims to provide an explanation of the status of inherited property in the divorce of patrilineal marriage of minors. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The results obtained from this research are that in underage marriages that are carried out in the event of a divorce, the property of the female party is under the authority of the male party and his family.Keywords: Underage Marriage; Patrilineal; PropertyABSTRAKPerkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan dengan suatu ikatan yang paling lazim bagi seluruh manusia dengan ketentuan yang diatur oleh aturan hukum. Permasalahan timbul apabila seseorang tunduk pada hukum adat karena dalam hukum adat tidak menentukan batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai status harta bawaan dalam perceraian perkawinan patrilineal anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan pihak perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.Kata Kunci : Perkawinan Bawah Umur; Patrilineal; Harta ]]>
