cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 1   2   3   4   5 
PERBEDAAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM PERUMUSAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Verdy Suhendar; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.852 KB)

Abstract

Abstrak - Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan tindak pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pengaturan sanksi hukuman terhadap tindak pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perbedaan  tindak pidana homoseksual antara KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: ketentuan di dalam KUHP kurang maksimal karena hanya menghukum pelaku homoseksual yang dilakukannya terhadap orang yang belum dewasa saja tetapi apabila dilakukan dengan orang dewasa maka tidak dapat dihukum, sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah dapat menghukum pelaku homoseksual yang dilakukan terhadap sesama dewasa maupun terhadap orang yang belum dewasa. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk perubahan secara menyeluruh terhadap KUHP Pasal 292, dan perlunya penjelasan mengenai pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual dan disarankan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat agar masyarakat lebih memahami isi peraturan yang ada di dalam Qanun tersebut menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjaring pelaku homoseksual yang ada di Aceh.Kata Kunci : Homoseksual, KUHP, Hukum Jinayat. Abstract - This thesis aims to explain the differences in the crime of homosexuality in the formulation of the Code of Penal (Penal Code) and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat, as well as setting penal sanctions against criminal acts of homosexuality in the formulation of the Code of Penal (Criminal Code) and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat. Based on the results of the writing of this thesis, it is known that the difference in the crime of homosexual between the Criminal Code and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on the Law Jinayat, namely: the provisions in the Criminal Code less than the maximum because only punish homosexuals were committed against minors alone but when conducted with adults it cannot be punished, while in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat has a maximum because it could punish homosexuals committed against fellow adult and against minors. Suggested to the Government of Indonesia to conduct thorough changes to the Article 292 of Criminal Code in order to punish homosexuals in Indonesia to the maximum.  As well as the need for a clearer explanation about the sanctions for perpetrators homosexual. Further recommended to the Government of Aceh to improve dissemination to the public of Qanun Aceh 6 of 2014 concerning the legal jinayat public understanding of the rules contained in the Qanun so that it can be one effective way to recruit homosexuals in Aceh.Keywords : Homosexual,KUHP, Law Jinayat
STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA Maulana Arif Fadli; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.762 KB)

Abstract

Abstrak - Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan pemberantasan human trafficking di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari subjek hukum, objek hukum, penjara minimum dan maksimum, serta perlindungan pelapor, saksi dan korban serta hal-hal yang dilarang. Perbedaannya terletak di lamanya masa ancaman penjara maksimum, banyaknya jenis ancaman pidana di masing-masing perundang-undangan. Kelebihan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah lebih konkritnya tentang siapa itu subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, penjara maksimum lebih tegas, semua pasal ancaman pidana terdapat ancaman pidana minimum, jenis ancaman pidana lebih banyak, terdapat ancaman pidana pokok dan pidana tambahan untuk badan hukum. Sedangkan kekurangannya ialah, tidak mengatur wilayah perpanjangan, serta tidak mengatur tentang adanya Dewan Anti Perdagangan Orang.Kata Kunci : Indonesia, Komparatif, Malaysia, Perdagangan. Abstract - The research shows that the similar norms on the elimination of human trafficking in Indonesia and Malaysia legally, minimum existence and maximum prisons, and also the protection of whistleblowers, witnesses and victims and prohibited items. The difference lies in the duration of the maximum prison threat, the number of criminal threats in each legislation. The advantages of setting up trafficking in persons are more concrete about who is the subject of the law in the crime of trafficking in persons, the maximum prison more firmly, all articles of criminal penalty there is a minimum criminal threat, more types of criminal penalties, there are additional criminal and criminal penalties for the legal entity. While the drawbacks are, do not regulate the extension area, and does not regulate the existence of the Anti-Trafficking Council of Persons. Keywords : Comparative, Human, Indonesia, Malaysia, Trafficking.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa) Agung Kurniawan Basri; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.28 KB)

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan upaya penyelesaian terhadap pelaku pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.Hasil penelitian menunjukkanpara pelaku melakukan itu semua dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Hambatan dalam memproses penyelesaian pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotoryaitukurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor palsu, kurangnya ketelitian  dari pihak kepolisian dan jaringan kejahatan. Upaya penyelesaian meliputi penyelesaian secara pre-emtif, preventif dan secara represif.Disarankan kepada Satuan Lalu Lintas Polres Langsa agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemahaman Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang asli dan juga memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian polres Langsa tentang tata cara membedakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan palsu.Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan, STNKB. Abstract - The purpose of this study is to describe the factors that resulted in a conviction of forgery of Motor Vehicle registration number, obstacles in the process of resolving the crime of falsification of Motor Vehicle registration number and resolution efforts against counterfeiting of Motor Vehicle registration number. The results showed that the actors did it all caused by economic factors, environmental factors and factors of interest in motor vehicle demand in the market that does not comply with the people's purchasing power. Barriers faced by members of the Traffic Unit in the process of completion falsification of Motor Vehicle registration number includes the lack of understanding of most people's Motor Vehicle registration number is false, the lack of thoroughness of the police and criminal networks. The resolution attempts against criminal counterfeiting Letter Number of motor vehicles includes the completion of the pre-entif, preventive and repressive.Suggested to Langsa Police Traffic Unit in order to educate more people about the understanding of Motor Vehicle registration number of the original and also provide training to police officers on procedures Langsa Police Vehicle registration number to distinguish genuine and fake motor.Keywords : The Crime Of Falsification, Motor Vehicle Registration Number.
PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Rini Mihartika; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.925 KB)

Abstract

Abstrak - Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Selain pidanatambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barangtidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidanakorupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, bagaimana penerapan denda pengganti kurungan dan bagaimana terpidana memilih Pidana Denda dan akibat hukum bagi yang tidak membayar denda.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa.Pidana Denda pengganti Kurungan dilaksanakan pada waktu dijatuhkan pidana denda oleh hakim yang diputus sekaligus dan ditentukan berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Dan bilamana terpidana tidak dapat membayar pidana denda maka dapat digantikkan dengan kurungan Maksimum 1 Tahun.Disarankan Denda jangan dikonversi dengan kurungan tapi dilakukan saja perampasan barang agar pada akhirnya denda terbayar,karena filosofi denda bukanlah untuk memperkaya negara maupun memiskinkan terpidana, hanya sebagai penjera.Kata Kunci : Penerapan pidana, denda pengganti kurungan. Abstract - Based on article 18 section (1) of  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 and  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 about The Eradication of Corruption, it states that besides  the additional criminal law mentioned in Kitab Undang-undang Hukum Pidana, there  is confiscation of tangible or intangible property which is obtained by corruption act, including the convict's corporation where the corruption is done, and also the price of propertyas replacement.The purpose of this essay is to explain the execution of criminal penalties for corruption, the implementation of fines as substitute to imprisonment and how the convict chooses the criminal fines and legal consequences for those who do not pay fines.Data in this essay is obtained by library research and field research. The library research was conducted to obtain data that is theoretical, while the field research was conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants.Based on the research, the implementation of criminal penalties for corruption committed by the prosecution and execution can be carried out by the prosecutor if the clerk had sent a copy of the decision letter to the prosecutor. The fines as subtitute for imprisonment carried out at the time imposed by the  judge who terminatesand at the same time determines how many days imprisonment will be served in casethefines  penalty is not paid. And if the convict can’t pay the fine, it can be subtituted with a imprisonmentfor maximum 1 year.It is advised to not convert the fines toimprisonment penalty but rather conduct confiscation until the convict eventually pays off the fines, because the philosophy of imposing fines is not to enrich or impoverish the state nor to impoverish the convict. It is just as a deterrent.Keywords : Penalty application, penalty substitute fines. 
TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Bayhaqi Febriyan; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.623 KB)

Abstract

Abstrak - Artikel  ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis kampanye hitam yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017, menjelaskan hambatan Panwaslih Banda dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu kampanye hitam serta upaya Panwaslih dan kepolisian kota Banda Aceh dalam menangani perkara tindak pidana pemilu kampanye hitam (black campaign).Data diperoleh melalui penelitian Kepustakaan dan lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kampanye hitam yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 yaitu fitnah, menghasut orang lain dan menghina. Panwaslih Kota Banda Aceh menampung dan menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran pilkada dari masyarakat. Namun demikian tidak semua kasus Black Campaign yang terjadi dapat terselesaikan secara tuntas karena terdapat hambatan yaitu, kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, keterbatasan waktu yang dinilai terlalu singkat dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Panwaslih dan Kepolisian lebih ditekankan pada upaya pencegahan terhadap tindak pidana kampanye hitam yaitu, sosialisasi Pilkada  dan pendidikan politik bagi para pemilih khususnya pemilih pemula dan pemangku adat.Disarankan kepada pihak Panwaslih dan kepolisian untuk meningkatkan kerja sama serta sosialisasi dalam penyamaan persepsi tentang tindak pidana pemilu sehingga semua pihak dapat singkron menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pemilu.Kata Kunci : Kampanye Hitam, Kepala Daerah. Abstract - This journal aims to explain the types of black campaign that occurred during the provincial election of Banda Aceh in 2017, describes the obstacles Panwaslih in resolving criminal election smear campaign and efforts Panwaslih the city of Banda Aceh in handling lawsuits of election campaign criminal black (black campaign). Data in writing this essay obtained through empirical legal research.Results of collection and discovery of data and information through field studies on the basic assumption used in addressing the problems in this thesis research. The data is then analyzed and compiled descriptively to explain the research problems.. The results of the study explained that there was some kind of smear campaign conducted in local elections in the city of Banda Aceh in 2017, namely defamation, inciting others and insulting. Panwaslih Banda Aceh to accommodate and follow up the findings and reports of electoral violations from the public. However, not all cases that occurred Black Campaign can be solved completely because there are obstacles, namely, the lack of evidence such as the absence of witnesses to be questioned, the limitations period is considered too short in the collection of evidence and the transfer of the case to the police.As for the efforts made by Panwaslih and police are more emphasized on prevention efforts against crime namely black campaign, election socialization and political education for voters, especially first time voters and indigenous stakeholders. It suggested for Panwaslih and police to improve cooperation and dissemination in the perception of the criminal election so that all parties can be synchronized to apply the provisions of the Crime of Election.Keywords : Black Campaign, Regional Head.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar) Zia Zakiri; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.963 KB)

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, serta hambatan–hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak kepolisian secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan represif yaitu dengan melakukan penanganan ketika kejahatan tindak pidana perdagangan orang terjadi. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah korban yang masih malu dan takut melapor serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap praktek-praktek perdagangan orang.Disarankan agarmasyarakat lebih berhati-hati dan tidak takut untuk melaporkan praktek perdagangan orang, dan kepada penegak hukum untuk lebih banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta disarankan kepada pihak pengadilan agar menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang.Kata Kunci : Tindak pidana, perdagangan, orang.. Abstract - This research purposed to explain factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons, law enforcement, human trafficking crime, and the obstacles to law enforcement crime of trafficking in persons. Based on the survey, results revealed that the factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons are environmental factors, economic, education, and socio-cultural factors. The law enforcement of human trafficking crime committed by the police preventively is to disseminate and repressive that is by handling when the crime occurred human trafficking. Obstacles in law enforcement is a human trafficking crime victims who are still ashamed and afraid to report as well as a lack of public awareness of the trade practices of people. It is highly recommended for the public to be more careful and not be afraid to report when they see the practice of trafficking in persons, and for the law enforcement authorities, to be more disseminating information and education to the general public because people are not aware of these crimes, and suggested to the court to make a decision in accordance with the stipulated in the aforementioned aprovision.Keywords : Crime, traffficking, human.
PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Muhammad Herza; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.444 KB)

Abstract

Abstrak - Pasal 352 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku penganiayaan ringan , padahal pasal tersebut bersifat alternative yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukuman karena memuat kata “atau. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Hambatan, Pelaksanaan Sanksi. Abstract - Article misdemeanour assault, namely article 352 paragraph (1) of the criminal code states that misdemeanor assault shall be punished by  a maximum imprisonment of three months or a fine of up to IDR 4,500. However, in reality. Judges often only sentences the defendant with imprisonment sentence. Although the article provides a alternative punishment as it contains the word ‘’or’’. The purpose of ths study was to identify and explain the consideration of the judges in imposing imprisonment rather than fine penalty against the perpetrators of misdemeanour assault and to identify and explain the obstacles in the implementation of fine penalty against the convict.Keywords : Consideration of  judges, Obstacles, the implementation of penalty. 
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT TRAWL Aris Munandar; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.356 KB)

Abstract

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tindak pidana  penggunaan alat tangkap pukat trawl tidak dilimpahkan ke pengadilan, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penggunaan pukat trawl dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penggunaan pukat trawl.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan tindak pidana penggunaan alat tangkap pukat trawltidak dilimpahkan ke pengadilan adalah karena kasusnya diselesaikan oleh Lembaga Adat dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perikanan di Kabupaten Aceh Barat. Hambatan penanggulangantindak pidana tersebut yaitu faktor kurangnya kesadaran hukumdariparanelayan, sarana dan prasarana tidak memadai, anggaran, keadaan geografis alam. Upaya untuk penanggulangannya yaitu melakukan upaya secara preventif berupasosialisasi, memberikan himbauan, penyuluhan hukum dan pembinaan secara khusus serta upaya represif  dengan pemusnahan alat tangkap pukat trawl.Disarankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepolisian Perairan Kabupaten Aceh Barat untuk menambahsarana dan prasarana, kepada Panglima Laot agar terus memberikan himbauan kepada para nelayan yang menggunakan pukat trawl, serta para instansi terkait untuk bekerjasama guna tercipta penegakan hukum yang efektif.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pukat Trawl Abstract - This research aimed to explain the reason for the crime of using trawl not transferred to the court, the obstacles in tackling criminal offense of using trawl and the efforts in tackling criminal offense of using trawl. The results showed that the reason for the crime of using trawl not transferred to the court is because it is settled by the customary institution and the absence of Civil Servant Investigators in the fisheries sector in Aceh Barat regency. Obstacles in tackling such crime were the lack of legal awareness of the fishermen, inadequate facilities and infrastructure, budgetary issues, and natural geographical circumstances. The preventiveefforts to overcome that problem were providing socialization, providing counseling, and also legal counseling and coaching in particular and repressive effortssuch as destructing the trawl.It is suggested that the Department of Marine and Fisheries and Aquatic Police of Aceh Barat add facilities and infrastructure, Panglima Laot (Sea Commander)  continue to provide an appeal to the fishermen in order not to use trawl, as well as relevant institutions continue to work together to create an effective law enforcement.Keywords : Criminal Acts, Trawl
TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Sri Muharani; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.643 KB)

Abstract

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, alasan hakim memutuskan hukuman yang relatif ringan dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan.Hasil penelitian diketahui bahwa, faktor-faktor terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keluarga yang tidak rukun, faktor internal, faktor pemahaman agama yang kurang, faktor jarak tempat tinggal dan ketidakpahaman hukum.Alasan hakim memutuskan hukuman yang relatif ringan adalah pidana tersebut telah cukup memberikan efek jera, pertimbangan rasa keadilan dan opini masyarakat, pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan saja tapi juga bersifat mendidik, efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan, adanya perdamaian antara pihak, si pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan fakta-fakta lain dalam persidangan. Upaya hukumyang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah upaya preventif dan upaya represif. Disarankan kepada masyarakat dapat proaktif ikut dalam penanggulangan masalah tersebut, aparat penegak hukum dapat lebih sering melakukan sosialisasi,pegawai Kantor Urusan Agama diharapkan lebih teliti dalam memriksa data para calon mempelai, dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dijatuhkan lebih berat agar efek jera terhadap si pelaku bisa dirasakan.Kata Kunci : kejahatan, asal-usul perkawinan. Abstract - The purpose of this study to explain the factors the occurrence of a crime against the origin of marriage in the District Court Jurisdiction of Banda Aceh, the reason the judge memetuskan relatively mild punishment and legal efforts are being made to prevent the occurrence of a crime against the origin of marriage.The survey results revealed that, factors of the crime against the origin of marriage in the District Court Jurisdiction Banda Aceh are not pillars of family factors, internal factors, factors that are less religious understanding, the distance factor and the lack of legal residence. The reason the judge memetuskan a relatively light sentence because the judge considers the criminal punishment is adequate to provide a deterrent effect, the judges look at and consider the sense of justice and public opinion, punishment not merely retaliation but also didactic, effectiveness and usefulness of the imposition, the peace between the parties, that the first-time offender with a criminal offense and other evidence in the trial. Legal efforts to prevent crimes against the origin of marriage is the preventive and repressive efforts.Suggested to the society can proactively participate in the response to the problem, law enforcement officers can more often socialize, employees of the Office of Religious Affairs is expected to be conscientious and double check the data of the prospective bridegroom, the criminal responsibility of the perpetrators imposed heavier so that the deterrent effect against the perpetrator could be felt.Keywords : the origin of marriage, crime.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 20014 TENTANG HUKUM JINAYAT Kholidah Siah; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.191 KB)

Abstract

Abstrak - Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pihak yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam Jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat adalah korban. Jarimah pemerkosaan ini merupakan delik aduan. Dalam hal tidak mencukupi alat bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Kepada penyidik, jaksa dan hakim disarankan untuk lebih mempelajari tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.Kata Kunci : pembuktian, jarimah, pemerkosaan Abstract - This thesis aims to explain as to who is responsible in finding preliminary evidence in jarimah rape by Qanun Jinayat. The results showed that the incumbent to find preliminary evidence in jarimah rape by Qanun Jinayat is the victims. Jarimah rape is an offense warranting complaint. In the case of insufficient evidence, then the victim can file an oath as additional evidence. It is suggested to the legislators in this Qanun, to be more considering that legislation to be made, so as to satisfy the justice expected. To the investigator, prosecutor and judge are advised to learn more about Qanun Jinayat and Qanun of Procedures of Jinayat.Keywords : evidence, criminal, rape.

Page 2 of 44 | Total Record : 434

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue