Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2: Mei 2018"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANGKUTAN TRUK GALIAN C TERHADAP KACA MOBIL PIHAK KETIGA ]]>
<![CDATA[Sayed Muhammad Fakhran]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.141 KB)
<![CDATA[Pasal 60 huruf a dan Pasal 61 Ayat 1 Huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, pengemasan dan pengikatan muatan dalam mobil barang. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pengemasan pengangkutan truk galian C di Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan pengemasan pengangkutan truk galian C tidak sesuai dengan aturan yang ada, penyebab pihak pelaku angkutan truk galian C tidak membayar penuh kerugian yang dialami korban dan penyelesaian yang ditempuh. Untuk memeperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pihak truk tidak menutup bak penampungan yang berisi muatan dengan benar disebabkan karena faktor sosialisasi yang disampaikan oleh dinas perhubungan tidak diterapkan dengan sempurna oleh pihak angkutan truk galian C, faktor kurangnya penegakan hukum terhadap aturan yang dilanggar dan faktor kurangnya kesadaran hukum pihak angkutan truk galian C. Penyebab pihak angkutan truk galian C tidak membayar penuh kerugian yang dialami pihak ketiga adalah kurangnya kesadaran dari pihak truk mengenai tanggungjawabnya, pihak ketiga yang tidak mau menuntut haknya sampai ke pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh terhadap ganti kerugian kepada pihak ketiga akibat dari truk galian C yaitu secara kekeluargaan melalui musyawarah. Disarankan kepada pihak angkutan truk galian C harus menutup bak penampungan dengan sempurna. Kepada Dinas Perhubungan agar memberikan nomor khusus pada setiap bak belakang penampungan angkutan truk galian C, sehingga memudahkan pihak ketiga yang telah dirugikan dalam melapor. Serta dilakukannya razia Berkala pada angkutan truk galian C. Disarankan kepada pihak ketiga agar berperan aktif dalam meminta ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pihak ketiga yang disebabkan pihak angkutan truk galian C, maka bagi perusahaan angkutan truk galian C yang tidak mengganti kerugian harus dikenakan sanksi tegas seperti teguran dari organda.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DIKAITKAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Neza Dwi Andika]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.015 KB)
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab macetnya KUR Mikro pada Bank BRI Unit Kota Binjai dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Binjai ialah lemahnya analisis kredit yang dilakukan dan lemahnya pengawasan kredit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank BRI Unit di kota Binjai terhadap debitor yang mengalami kemacetan KUR meliputi perlindungan hukum preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif. Hasil penelitian juga menunjukkan mekanisme penyelesaian kemacetan KUR dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Bank BRI Unit Kota Binjai menggunakan upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui cara mediasi dan negosiasi. Disarankan untuk lebih mengutamakan prinsip Know Your Customer dalam menganalisis perjanjian kredit terhadap nasabah debitornya. Disarankan juga melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian kemacetan KUR cepat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan monitoring yang ketat dan berkala juga perlu dilakukan agar dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. sehingga dapat menentukan tindak lanjut serta strategi penyelamatan yang paling optimal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH JIWA DAN KECELAKAAN MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA PT. ASYKY SARANA SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Hasrizal Hasrizal]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.767 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian Asuransi Antara Universitas Syiah Kuala dengan PT. AsyKy Sarana Sejahtera Nomor: 011/MOU.UNSYIAH/IX/2015 tentang Kerjasama Penutupan Asuransi Syariah, apakah sesuai dengan Prinsip Syariah dan menjelaskan Hambatan dan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Antara Universitas Syiah Kuala dengan PT. AsyKy Sarana Sejahtera. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Syariah Jiwa dan Kecelakaan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Pada PT.AsyKy Sarana Sejahtera tidak sepenuhnya menggunakan prinsip syariah sesuai yang terdapat dalam fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dimana tidak adanya pembagian secara jelas dua rekening yaitu rekening pemegang polis dan rekening tabarru. Hal ini tidak dimuat di dalam perjanjian kerjasama Penutupan Asuransi Syariah tersebut sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengguanakan akad takaful. Hambatan tidak dilaksanakan prinsip syariah pada perjanjian tersebut adalah tidak dicantumkan dengan jelas terkait pelaksanaannya dan minimnya informasi terkait asuransi syariah. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperjelas pelaksanaan perjanjian asuransi yang sesuai prinsip syariah, dimana adanya pembagian secara jelas dua rekening yaitu rekening pemegang polis dan rekening tabarru. Hal ini harus di harus dimuat di dalam perjanjian kerjasama Penutupan Asuransi Syariah tersebut. Disarankan kepada pihak Universitas Syiah Kuala dan PT.AsyKy Sarana Sejahtera sebagai pihak yang melakukan perjanjian untuk lebih memperhatikan aspek pelaksanaan Perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PENOLAKAN TERHADAP GUGATAN MAWARIS ]]>
<![CDATA[Akmal Akmal]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (555.799 KB)
<![CDATA[Di Indonesia masalah kewarisan ini telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, masalah kewarisan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah mawaris menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di Aceh Peradilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar’iyah, sesuai Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Permasalahan mawaris yang timbul didalam masyarakat seringkali berakhir di pengadilan. Namun adakalanya gugatan ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu maka permasalahannya faktor apakah yang menyebabkan gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar’iyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ditolaknya gugatan waris, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pihak akibat ditolaknya gugatan mawaris serta akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan Majelis Hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim, pengacara dan orang yang berkopetensi di bidangnya, sumber data sekunder meliputi berkas perkara, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ditolaknya gugatan mawaris karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan error in persona. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat yang gugatannya ditolak adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Akibat Hukum yang timbul dari ditolaknya gugatan mawaris Para Penggugat hanya berstatus sebagai pewaris tetapi tidak mendapatkan pembagian harta. Diharapkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah sebagai pihak yang memutus diterima atau ditolaknya gugatan mawaris harus cermat dalam memutuskan sebuah perkara walaupun hakim bersifat pasif dalam Hukum Acara Perdata, tetapi harus berfikir secara logis dan rasional terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan kepada Para Pihak yang berperkara disarankan agar mengikuti setiap putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJAJIAN GALA TANAH PERTANIAN DALAM MASYARAKAT ACEH ]]>
<![CDATA[Seri Rizki]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.793 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian gala tanah pertanian di Gampong Lamtadok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, dan faaktor penyebab masyarakat Gampong Lamtadok masih menggunakan sistem gala dalam menggadaikan tanah pertanian meskipun cenderung merugikan pihak penggadai. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pada masyarakat Gampong Lamtadok pelaksanaan Gala dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yakni gala tanah yang objek galanya berada dibawah penguasaan dan pengelolaan penerima gala, dan gala tanah yang objek galanya tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan pemberi gala. Faktor penyebab masyarakat Gampong Lamtadok masih mengunakan gala-geumala adalah karena, perjanjian gala-geumala tidak mengenal jangka watu sehingga pemberi gala dapat menebus tanahnya kapanpun tanpa harus dikejar waktu, perjanjian gala-geumala mudah untuk dilakukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan dana mendesak dengan cepat. Faktor keuntungan bagi penerima gala juga merupakan salah satu faktor utama masih dilaksanakannya perjanjian gala-geumala. Disarankan kepada Keuchik Gampong Lamtadok untuk lebih berperan dalam mengontrol pelaksanaan perjanjian gala-geumala dalam masyarkat agar tidak merugikan salah satu pihak. Disarankan kepada masyarakat Gampong Lamtadok agar lebih membuka wawasan mengenai aturan hukum, sehingga lebih memahami mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian yang sesuai dengan aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Awalil Putra]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.431 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bagaimana pandangan hukum Perdata dan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Perdata sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Penyewa maupun pemberi sewa yang membatalkan perjanjian dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji. Oleh karena itu kepada yang bersangkutan tidak diberikan hak untuk memiliki atau mengembalikan uang muka. Sedangkan dalam Hukum Islam sewa menyewa dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam pandangan hokum Islam segala sesuatu keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak semestinya tidak diperbolehkan untuk dimiliki. Dalam hal ini perbuatan tersebut dipandang tidak adil bagi penyewa karena pemilik rumah mengambil uang muka sedangkan penyewa belum pernah tinggal di rumah yang ingin disewakannya. Disarankan kepada ahli hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini masyarakat hendaknya diberi pemahaman tentang perjanjian Perdata terutama yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa rumah. Kepada masyarakat juga disarankan agar membuat perjanjian secara jelas dalam bentuk tertulis. Untuk wilayah yang banyak melakukan sewa menyewa rumah disarankan kepada aparatur gampong agar membuat suatu aturan yang sesuai dengan adat setempat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA KECIL MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG) TERHADAP KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Fina Fajrina]]>;
<![CDATA[Yusri Yusri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.832 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang disingkat BKPG. Program BKPG sendiri berasal dananya bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh (APBA). Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha kecil terhadap kelompok simpan pinjam perempuan melalui program bantuan keuangan peumakmue gampong BKPG mengalami keterlambatan dalam pengembalian pinjaman modal kelompok simpan pinjam perempuan.Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha kecil melalui program bantuan keuangan peumakmue gampong Meunasah Blang terkait dengan kelompok simpan pinjam perempuan, hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam perempuan dan penyelesaian wanprestasi.Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitan lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan secara langsung dengan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian usaha kecil melalui kelompok simpan pinjam perempuan mengalami penunggakan dalam pengembalian dana dan pelaksanaanya belum sesuai dengan peraturan gubernur. Faktor internal yaitu keterlambatan pengembalian pinjaman adalah karena penerima pinjaman tidak mampu menjalankan usaha dengan baik pendapatan usaha tidak berhasil dan tidak mencukupi termasuk juga penyalahgunaan dana yang diberikan dan faktor eksternal adalah lemahnya masyarakat membeli pada usaha masyarakat dengan dana BKPG. Dana anggota kelompok yang wanprestasi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Pihak anggota dan ketua kelompok sudah melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah, Tetap membayar ganti kerugian dengan tidak lagi membayar bunga 10%.Disarankan kepada masyarakat peminjam dan pemberi pinjaman untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam mengembalikan pada waktu yang sudah ditentukan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA HELM YANG TIDAK MEMILIKI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ]]>
<![CDATA[Cut Putri Oktaviani]]>;
<![CDATA[Yusri Yusri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.941 KB)
<![CDATA[Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 8 ayat (1) huruf a pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih ditemukan pelaku usaha dalam memperdagangkan helm yang tidak memiliki SNI di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna helm yang tidak SNI, akibat hukum bagi pedagang dalam memasarkan helm yang tidak memenuhi SNI dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pedagang helm yang tidak memiliki SNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui kajian literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna helm yang tidak ber-SNI di Kota Banda Aceh sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen, dikarenakan masih ditemui produk helm yang tidak ber SNI sehingga dapat merugikan konsumen. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah mendesak pelaku usaha mencantumkan label SNI di setiap produk helm, melakukan sosialisai, melakukan uji labotarium terhadap sampel helm. Akibat hukum bagi pelaku usaha adalah dikenakan sanksi admnistratif, pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan sanksi pidana. Upaya pemerintah dalam menanggulangi adalah: upaya pencegahan (preventif) dan penanganan (represif), melakukan pengawasan lapangan, memeriksa sejumlah tempat penjualan helm agar tidak mengedarkan lagi produk helm tidak ber-SNI. Disarankan kepada pelaku usaha dengan adanya sosialisasi wajib mematuhinya agar tidak ada korban dari produk helm yang tidak SNI. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk, serta memperhatikan hak dan kewajibannya. Kepada Disperindang, YaPKA, Balai Riset Standarisasi Industri agar sering melakukan pengawasan lapangan dan mengambil tindakan yang lebih keras kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.]]>
<![CDATA[PENGALIHAN HAK SEWA RUMAH TANPA PERSETUJUAN PEMILIKNYA ]]>
<![CDATA[Syarifah Fadhilah]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.307 KB)
<![CDATA[Pasal 1548 KUHPerdata menentukan bahwa, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Di dalam perjanjian sewamenyewa ketentuan pada Pasal 1559 menerangkan bahwa penyewa tidak boleh mengalihkan rumah yang disewanya kepada pihak lain selama perjanjian berlangsung.Namun dalam praktek di Kota Banda Aceh masih terjadi pengalihan hak sewa menyewa rumah tanpa persetujuan pemiliknya. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengalihan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak ketiga, faktor yang menyebabkan pihak penyewa selaku pihak kedua mengalihkan hak sewanya kepada pihak ketiga, akibat hukum yang timbul dari tindakan pengalihan hak sewa yang dilakukan oleh para pihak dan upaya penyelesaian yang dilakukan. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa masih terjadi pengalihan hak sewa yang dilakukan penyewa kepada pihak ketiga. Pengalihan hak sewa rumah tersebut dilakukan dengan cara pihak ketiga hanya membayar sejumlah uang sesuai dengan sisa masa sewa yang dialihkan oleh penyewa. Faktor-faktor pengalihan hak sewa yang terjadi karena pihak penyewa dipindah tugaskan keluar daerah, menghindari kerugian, keadaan penyewa yang tidak lagi mampu membayar uang sewa dan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perjanjian sewa menyewa. Akibat hukum yang timbul dari tindakan pengalihan hak sewa rumah terhadap para pihak adalah dapat diputuskannya perjanjian oleh pemilik rumah dan dapat dimintai ganti kerugian. Upaya yang dilakukan para pihak adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu kemudian diambil tindakan selanjutnya apakah pihak ketiga boleh tetap tinggal atau pindah dari rumah tersebut. Disarankan kepada para pihak untuk menjamin kepastian hukum dari perjanjian, sebaiknya dibuat secara tertulis dengan jelas di depan para saksi guna mempermudah bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan, diharapkan juga agar lebih memahami aturan di dalam perjanjian serta hak-hak dan kewajibannya, dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan sebaiknya melalui musyawarah.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA’ADAH SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Cinthia Novami]]>;
<![CDATA[Teuku Muttaqin Mansur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.153 KB)
<![CDATA[Perwalian oleh Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 a KUHPerdata. Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian dimana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perwalian Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah sebagai wali terhadap anak asuhnya sekaligus untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami panti sosial asuhan anak Darussa’adah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali. Karya tulis ini juga bertujuan untuk menjelaskan upaya Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah dalam menyelesaikan hambatan-hambatan sebagai wali. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah bertanggung jawab pada anak yang dititipkan oleh orang tua atau wali, Sesuai yang di atur dalam pasal 331 a KUHPerdata. Namun, ada hambatan yang dialami Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah dalam menjalankan tanggungjawabnya, kurangnya tenaga pengasuh dalam panti asuhan, kurangnya fasilitas, seperti tempat tidur, lemari dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak panti asuhan, kurangnya pendekatan dan masih muncul perbedaan yang terdapat pada tingkah laku pada anak-anak panti. Adapula upaya yang dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah sebagai berikut, sebaiknya ada penambahan tenaga pengasuh dalam panti asuhan, diharapkan pada pengurus panti itu harus lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak panti, Panti asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak-anak tersebut. Disarankan hendaknya kepada pengurus Panti Sosial Asuhan Anak agar dapat memadai fasilitas yang dibutuhkan oleh anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak dan permasalahan dalam panti asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.]]>
