Articles
488 Documents
<![CDATA[FASAKH PERKAWINAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jumni Nelli]]>;
<![CDATA[Alfi Hasanah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16674
<![CDATA[Perkawinan sedarah apabila dilakukan secara sengaja maka jelas hukumnya merupakan haram menurut ulama wajib ditegakkan had dengan had zina, namun apabila perkawinan dilakukan secara tidak sengaja maka akan menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat yang dimana hal ini menjadi ambigu apakah hukum perkawinan tersebut dapat berubah atau tidak, lalu sah atau tidaknya kedudukan anak hasil perkawinan tersebut perlu dijelaskan agar terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan fasakh perkawinan sedarah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak apabila perkawinan orang tuanya telah di fasakh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normative. Sumber hukum yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder berupa buku, jurnal dan lain sebagainya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum Islam. Perkawinan sedarah merupakan salah satu alasan dibatalkannnya perkawinan, Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan pembatalan perkawinan telah diatur dalam BAB IV Pasal 22-28 Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70-76. Sedangkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sebagai anak sah. Kata Kunci: Fasakh, Perkawinan Sedarah, Hukum Islam, Indonesia]]>
<![CDATA[ATURAN PEMIDANAAN PERZINAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU MENURUT MAQASHID AL-SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Mardiana]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16675
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan pemidanaan perzinaan dalam UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut maqashid al-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa aturan pemidanaan perzinaan dalam pasal 411-413 UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut maqashid al-syariah yaitu: aturan tersebut belum mencapai pada tingkatan dharuriyyah jika dilihat dari aspek deliknya, bentuk hukumannya, dan efek jera yang ditimbulkannya. Namun aturan ini sudah mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum larangan mendekati zina dalam Islam dan larangan terhadap perbuatan perzinaan itu sendiri. Sehingga meskipun tidak mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan secara menyeluruh, namun hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kata kunci: Zina; KUHP; Maqashid al-Syari’ah.]]>
<![CDATA[KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH) ]]>
<![CDATA[Miswanto]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16676
<![CDATA[Nusyuz merupakan norma klasik yang terkandung dalam nash Al-Quran yakni QS. An-Nisa: 34 dan 128. Norma klasik tersebut kemudian diadopsi dalam hukum Negara, yakni pasal 80, 84 dan 152 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian konsep nusyuz dalam KHI tidak dijelaskan sebagaimana Al-Quran karena nusyuz hanya berlaku jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya namun tidak berlaku sebaliknya bagi seorang suami. Meskipun secara substansi Al-Quran dan KHI sama-sama “menyudutkan” hak-hak perempuan, akan tetapi KHI lebih tendensius dalam menjelaskan nusyuz. Konsep nusyuz dalam Al-Quran dan KHI menimbulkan ambivalensi, ambiguity dan ketidakadilan hukum bagi seorang isteri, hal ini menimbulkan potensi adanya sifat otoriter dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif teori mubadalah?. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep nusyuz yang ada di dalam KHI sehingga lebih berkeadilan dengan menjadikan suami-isteri sebagai subyek kehidupan yang setara. Jenis penelitian adalah library research dengan pendekatan analisis teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam KHI karena nusyuz hanya berlaku bagi seorang isteri dan tidak berlaku bagi suami, sehingga butuh penataan ulang dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI. Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Nusyuz, Teori Mubadalah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DISNAKERTRANSGI DKI PROVINSI JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Muhammad Razik Ilham]]>;
<![CDATA[Rumainur]]>;
<![CDATA[Eza Tri Yandy]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16677
<![CDATA[Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di setiap perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Dalam hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja (pekerja/buruh) masih banyak kasus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Maka dengan penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana ketentuan dan sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengkolaborasikan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan teknik deskriptif dalam melakukan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa Peningkatan kecelakaan kerja di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta relatif meningkat mencapai 32 persen lebih per tahunnya. Hal inilah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui kegiatan edukatif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama. Maka konsep perlindungan hukum tenaga kerja di masa yang akan datang harus memperhatikan tiga konsep seperti perlindungan secara ekonomis, sosial dan teknis. Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Tenaga kerja; UU Ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[POSISI BROSUR IKLAN PENJUALAN PERUMAHAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 199/Pdt/2019/PT MDN) ]]>
<![CDATA[Yazrul Anuar]]>;
<![CDATA[Jasman Nazar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16678
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi brosur iklan penjualan perumahan PT Maysa Taman Sari Residence ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bentuk perlindungan konsumen PT Maysa Taman Sari Residence atas brosur iklan penjualan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan perumahan dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan dan dirancang deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, fungsi brosur iklan penjualan perumahan pada hakikatnya disajikan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi dan berdampak sangat krusial sebab akibat (conditio sine qua non) atas keputusan dilakukan oleh konsumen dan merupakan arah serta tujuan akhir dalam prosesi pembelian yang telah diharapkan serta diyakini dari informasi tersebut akan memuaskan keinginan konsumen dan memuat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditegakkan sebagai konsensus dalam pembelian perumahan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas brosur iklan penjualan perumahan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan dapat mengajukan gugatan secara individu ataupun berkelompok melalui peradilan umum (pengadilan) ataupun melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jika brosur iklan penjualan perumahan dikaitkan dengan prinsip strict liability PT Maysa Taman Sari Residence harus bertanggung jawab langsung atas kerugian yang dialami konsumen. Kecuali, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi dialami konsumen tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kata kunci: Brosur Iklan; Perumahan; Tanggung Jawab Mutlak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Muhammad Faturrachman]]>;
<![CDATA[Mahlil Adriaman]]>;
<![CDATA[Jasman Nazar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16680
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja. Hak jaminan sosial merupakan hak dasar bagi para pekerja sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Dimana masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial, hal ini dapat dilihat masih kurangnya pengetahuan perusahaan akan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja yang belum di daftarkan ke program jaminan sosial tenaga kerja, seperti contoh pengusaha jamur crispy belum ada satupun pekerjanya yang di daftarkan sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini bersifat empiris riset, hal ini dilakukan kepada responden secara langsung sebagai data primer yang juga didukung oleh data sekunder , dan data dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan data peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja. Pertama tidak dilasanakan jaminan sosial disebabkan oleh pengusaha yang enggan menghadapi kesulitan yang sama dengan pengguna BPJS. Kedua, perusahaan tersebut belum mempunyai badan hukum, oleh karena itu perusahaan tidak dapat memberikan jaminan sosial secara formal. Saran saya sebagai peneliti, harus adanya pihak yang menjaga atau mengawal dalam menegakan sanksi atas sebuah perusahaan yang melanggar dengan tidak memenuhi hak pekerjanya dalam hal jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian diperbanyaknya sosialisasi akan pengetahuan tentang jaminan sosial tenaga kerja, agar para pekerja paham akan apa saja hak dan kewajibannya. Kata kunci: perlindungan; jaminan sosial; tenaga kerja]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN UNIVERSITAS FORT DE KOCK BERDASARKAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108K/Pdt/2022) ]]>
<![CDATA[Afrina Sri Delfita]]>;
<![CDATA[Mahlil Adriaman]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16681
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informasi dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara narasumber di Universitas Ford de Kock sedangkan data sekunder diperoleh dari membaca rujukan hukum, undang-undang, putusan Hakim, jurnal-jurnal dan dokumen yang terkait dengan isi penulisan Jurnal ini. Hasil penelitian ini menerangkan: kedudukan tanah antara pemerintah kota Bukittinggi dengan Universitas Fort de Kock berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung nomor 2108K/Pdt/2022 berdasarkan putusan perkara sudah ikrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dimana berdasarkan putusan pengadilan telah di menangkan oleh Yayasan Fort de Kock. Kendala kendala yang di alami sengketa tanah dan kondisi saat ini serta upaya penyelesaianya terkait putusan Mahkamh Agung proses penyelesaian berkaitan dengan administrasi lagi karena sampai hari ini Pemerintah kota Bukittinggi tidak mau memberikan Sertifikat kepada Yayasan For de Kock ,kepada Safri Sutan Pangeran,dan kemudian Safri Sutan Pangeran akan memberikan kepada Yayasan Fort de Kock itu secara proses administrasi. Kata Kunci: Putusan, Sengketa Tanah, Universitas Ford De Kock]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG BERKAITAN DENGAN PEMECAHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK) ]]>
<![CDATA[Nurmelissa Apriliana Adetya]]>;
<![CDATA[Benni Rusli]]>;
<![CDATA[Mahlil Adriaman]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16682
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan pemecahan hak milik atas tanah waris pada putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK serta apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualtitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK ini merupakan warisan berupa tanah yang terjadi antara para bibi dan kemenakannya dimana para kemenakan menghalangi proses pemecahan tanah waris dengan menolak menandatangani persetujuan pemecahan tanah waris. Oleh karenanya diajukan gugatan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Batusangkar dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Perkara ini pada akhirnya diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan memiliki hak untuk melakukan pemecahan harta waris sehingga perbuatan para kemenakan yang menghalangi proses pemecahan ini dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Hak Milik atas Tanah; Waris]]>
<![CDATA[KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG ]]>
<![CDATA[Syahril Siddik]]>;
<![CDATA[Nuzul Rahmayani]]>;
<![CDATA[Syuryani]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16683
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah dalam kajian hukum adat Minangkabau dan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi kecamatan Canduang dalam menangani sengketa peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Teknik penunjang data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Interview/wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Di daerah Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang terjadi persengketaan peralihan Harato pusako tinggi menjadi Harato pusako randah dalam kaum Urang Sambilan Niniak yang mana disertifikatnya harato pusako tinggi atas nama milik pribadi tanpa sepengetahuan dan sepertujuan kaum niniak mamak, bagaimana kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lasi dalam menyikapi ataupun menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Kata kunci: Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah, Kantor Kerapatan Adat Nagari]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Alfian Artur Jonathan]]>;
<![CDATA[Safik Faozi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16685
<![CDATA[Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perkembangan terhadap penyelesaian hukum bagi pelanggar lalu lintas, penyelesaian hukum tersebut disebut dengen Tilang Elektronik (selanjutnya disebut E-Tilang). Pelanggar lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Batang, yang juga aparat penegak hukumnya menggunakan E-tilang sebagai penyelesaian hukum pelanggar lalu lintas di jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian hukum terhadap pelangar lalu lintas melalui sistem E-tilang di Kabupaten Batang hambatan penegak hukum dalam penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, penelitian dilakukan di Satlantas Polres Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Batang, bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tahapan prapersidangan, tahapan persidangan, dan tahapan setelah persidangan. Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan alat pemasangan alat rekam CCTV yang ada di Kabupaten Batang hanya sedikit yaitu 8 titik, kemudian terdapat hambatan seperti budaya penegak hukum, hambatan kebiasaan masyarakat yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau plat nomor duplikat dan kebiasaan tidak melakukan balik nama kepemilikan kendaraan sehingga yang tercantum bukan pemilik terbaru sebagai pelaku atau pelanggar, serta ditemukan juga hambatan lemahnya budaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kata Kunci: e-tilang, pelanggaran, lalu lintas]]>
