cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
YUSTISI
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 488 Documents
TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Indah Permatasari; Indria Nur Septia; Sandi Fitriansyah Siregar; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16652

Abstract

Anak meiruipakan ciptaan Tuihan yang muilia yang dimana peirlui dilinduingin oleih siapapuin kareina keiteirbatasannya. Peirlinduingan yang dibeirikan salah satuinya yaitui beiruipa peirlinduingan huikuim teirhadap anak yang dimana ia meindapatkan suiatui beintuik keikeirasan. Keikeirasan yang diteirima anak akan sangat beirdampak neigatif teirhadap masa deipan anak dan tuimbuih keimbang anak. Tuijuian dilakuikannya peineilitian ini adalah uintuik meingeitahuii bagaimana peirlinduingan huikuim bagi anak akibat dari keikeirasan dalam ruimah tangga seisuiai deingan UiUi Nomor 35 Tahuin 2014. Uintuik meingeitahuiinya hal teirseibuit maka dilakuikanlah peineilitian seicara normatif deingan cara meingkaji dan meineiliti peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirkaitan deingan peirlinduingan anak. Peirluinya peineilitian huikuim normatif agar dapat meingeitahuii peirlinduingan huikuim bagi anak seibagai korban dari keikeirasan. Peirlinduingan huikuim yang dibeirikan teirhadap anak yaitui agar hak-hak anak teitap teirjaga ataui teirlinduingi seipeirti halnya yang teircantuim di dalam peiratuiran peiruindang-uindangan yang dimana meingatuir meingeinai peirlinduingan anak yaitui tidak meindapatkan beintuik keikeirasan seipeirti yang teircantuim di dalam Pasal 76A sampai deingan 76B Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 seirta peirlinduingan huikuim dibeirikan uintuik keiadilan si anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak, kekerasan
REGULASI ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU: TINJAUAN HUKUM TATA RUANG Isep H Insan; Anthonius Arlen Sihotang; Mass Achmad Rifqy; Tegar Yudha Permana; Prince Hadipati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16653

Abstract

Regulasi zonasi ruang terbuka hijau merupakan aspek krusial dalam hukum tata ruang yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi area hijau dalam suatu wilayah. Penelitian ini menyajikan tinjauan hukum terhadap regulasi tersebut, mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan penetapan, pengelolaan, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Melalui analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku, penelitian ini mencoba memahami tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : Regulasi, Hukum Tata Ruang
PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 Siti Nurroihatul Janah; Ujang Charda S; Sri Nurcahyani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16655

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah telah diubah menjadi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga menerapkan Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kerugian. Metode penelitian yang bersifat Deskritif analisis dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data skunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu penulis juga menggunaka data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research) dan Wawancara terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kesehatan dan Keselamtan Kerja berada diantara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting. Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Pengaturan
EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sisilia; Rakrian Ajar Legowo; Abdullah Sholah Syahadah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16656

Abstract

Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pengawasan peemrintahan di Indonesia bisa dilakukan oleh organ diluar pemerintah atau (pengawasan eksternal) dan lembaga pemerintahan sendiri (internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti DPR , BPK , Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan lainnya. sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh BPKP, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengawasan dalam pengawasan menurut undang-undang dan eksistennsi pengawasan terhadap lembaga pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: pengawasan, penyelenggaraan, lembaga pengawasan
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN Soulthan Rae Naufal Al Raakhim; Ariel Fajrin Hasanudin; Toufan Jatikumoro; Raafi Wiratama
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16658

Abstract

Minyak bumi merupakan bahan bakar paling banyak digunakan oleh kendaraan bermotor dewasa ini. Meski kendaraan listrik sudah hadir, tetap minyak bumi yang menjadi pilihan utama. Salah satu BUMN yang mengelola bahan tambang ini adalah PT Pertamina. Walaupun berstatus sebagai BUMN, tapi kegiatan mal administrasi tetaplah tidak bisa dihindarkan. Talang minyak yang terletak di pesisir pantai memiliki dampak sangat besar bagi habitat yang ada disana jika terjadi kerusakan atau kesalahan dari perusahaan tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus tumpahan minyak di Balikpapan oleh PT Pertamina. Berlandaskan dari latar belakang tersebut maka tersusun dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisis PMHP terhadap kasus tersebut? 2. Bagaimana akibat hukum dan dampak lingkungan dari kasus tersebut? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami bahwa adanya tindakan penyimpangan dari prosedur pada PT Pertamina yang bisa mengakibatkan dampak besar bagi lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya bukti kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertamina sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Kata Kunci: Balikpapan, Minyak Bumi, PMHP, PT Pertamina
TINJAUAN ASPEK KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ATAS APARATUR SIPIL NEGARA Yuki Muhamad Firdaus; Rezanda Yosa Avianto; Muhammad Amin Zain
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16669

Abstract

Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kepada publik secara professional. Dalam Pemberhentian ASN tidak dengan hormat ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun seorang ASN telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, akan tetapi hak asasinya sebagai seorang manusia masihlah melekat, tidaklah bisa dihilangkan oleh siapapun ataupun dalam situasi bagaimanapun. Kata Kunci: Keadilan; Pemberhentian; ASN
PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Nurhilal Nazri Arif; Johari; Jumni Nelli
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670

Abstract

Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH Nadia Ramadani; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16671

Abstract

Tujulan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji strategi yang dilakulkan untuk mencapai pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui sektor Investasi Pasar Modal Syariah. Menurunya tingkat perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membulat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjloknya konsumsi rumah tangga dan adanya dampak pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi olelh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suau negara pun juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kulalitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan analisis digunakan dengan melakulkan pembahasan lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diperoleh data yang terkumpul untuk kemudian dirinci secara kronololgis terhadap fenomena dalam langkah mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan memperkult sistem ekonomi dan pasar modal syariah, memperkulat literasi masyarakat mengenai investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, kolaborasi antar lembaga terkait, evaluasi berkelanjutan dan memperkuat regulasi di pasar modal syariah. Kata Kunci: Pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19, investasi pasar modal syariah
FAKTOR METODOLOGI PENETAPAN DAN PERUBAHAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM Ahmad Harmaini; Faisar Ananda
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16672

Abstract

Hukum perkawinan di negara-negara muslim karena dirasa doktrin dari satu mazhab fiqih saja yang selamana ini menjadi pijakan negara tidak lagi memadai. Karena itu kemudian untuk menyusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga, banyak negara muslim melakukan pembaharuan dalam bidang metodologi. Disinilah diperlukan pelacakan yang mendalam terhadap konstruksi metodologi yang digunakan dalam melakaukan pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Nalar metodologi dari Perubahan hukum perkawinan yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: Tahsis al-Qada, takhhayyur, reinterpretasi, siyasah shar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokan menjadi: Intra- doctrinal reform dan Extra doctrinal reform. Serta aplikasi dari metodologi yang dilakukan di dengara-negara Islam menyangkut materi pembaharuan hukum perkawinan diantaranya adalah Pencatanan perkawinan, usia nikah, perceraian, poligami dan peranjian perkawinan. Kata Kunci: Metodologi, Hukum Perkawinan, Dunia Muslim
TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (STUDI DI UIN SUMATERA UTARA DAN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN) Seva Maya Sari; Toguan Rambe
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16673

Abstract

Tindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rector, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pemahaman menyikapi terkait kekerasan seksual sehingga dampaknya berpengaruh pada tindak lanjut atau implementasi terhadap PMA Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual dikampus Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kampus