cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER
Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 25812378     EISSN : 25805975     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik is a journal research published by Postgraduate program of Public Administration, Universitas Warmadewa. This Journal is a group of research including; Social science, Psychology, Politic, Anthropology, Information technology, Culture, and Law. This Journal is published twice a year in June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 1   2   3   4   5 
DINAMIKA BIROKRASI DAN PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI LINGKUNGAN Astara, I Wayan Wesna
PUBLIC INSPIRATION Vol 1, No 1 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian bureaucracy are in flux. Bureaucracy also can not be separated from the process of political activity. In political activity, the government bureaucracy often use a dual role. On the one hand, the bureaucratic administration role, and on the other hand, can play the role of practical politics, if not set out clearly in law. Government bureaucracy has a role congenital defects, namely as official royal disease. Congenital defect in question is the existence of an opinion that the leadership of the bureaucracy felt it would add prestige, prestigious ruling if she has a lot of staff numbers, although no analysis of whether the number of staff able to work or not. Bureaucratic reform is needed to improve the condition. Reform of the bureaucracy is putting bureaucracy as a public servant with a laid back bureaucracy as an institution of public servants and entrepreneurial system. Bureaucratic positions should be filled by those professional and competence. In addition, the need for strengthening supervision of conspiracy between political institutions and the bureaucratic institutions. Bureaucracy as implementers of government activity to public administration practices with three components, namely the government / state, private, people, still require the presence of additional components, namely a moral component. This component is required to maintain the bureaucratic and political conspiracy.Moreover, the moral components necessary to implement a system of bureaucratic cultural behavior of Pancasila that the smooth running of the state administration, the breath, the style and behavior of Pancasila.Keywords : Bureaucracy reformation, Pancasila Bureaucracy , Public service.
PERLUNYA BADAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA DUNIA DI DAERAH PROVINSI BALI Parimartha, I Gde
PUBLIC INSPIRATION Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali sepakat menjadikan situs-situs itu sebagai areal yang dipertahankan keberadaannya, sebagai situs yang dilindungi dari berbagai upaya perubahan atau perusakan atas keadaan dan makna yang diberikan kepadanya. Suatu situs diakui sebagai WBD bukan perkara gampang. Pengakuan didapat melalui suatu proses pengkajian yang mendalam mengenai keadaan, fungsi dan makna yang dimiliki oleh situs tersebut. Dalam bidang kehidupan sosial, masyarakat Bali memiliki bentuk-bentuk sistem organisasi sosial, seperti desa, banjar, dan subak yang berfungsi mewadahi kreativitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, benda-benda hasil karya manusia Bali, seperti: candi, rumah, keris, kain-kain dalam berbagai corak yang menunjukkan juga adanya konsep atau ide-ide di dalamnya. Namun ketika di dalam hasil karya manusia itu juga terselip ide atau gagasan, maka hasil karya itu (keris maupun kain), dapat juga dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Memperhatikan keadaan situs Warisan Budaya Dunia seperti demikian, tampak penting dirumuskan Ranperda yang kemudian dapat menjadi Perda Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia. Formulasi peraturan tersebut diharapkan dapat dijadikan payung hukum dalam praktek pengelolaan, tanpa mengabaikan hal-hal penting yang menjadi keistimewaan atau kekhususan wilayah yang dijadikan WBD. Dalam hubungan ini, juga penting adanya kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjalankan tugas melestarikan nilai warisan kebudayaan Bali.
Pengaruh Kepemimpinan, Iklim Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Wira Medika Bali Marini, Ni Putu
PUBLIC INSPIRATION Vol 2, No 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Leaders influence subordinates and subordinates can influence leaders and Climate organizations affect the practice of HR policies received by members of the organization. Human resources (HR) is one of the main factors in the competition in the global era, so must think how to create quality human resources and have skills and high competitive in competition. In the globalization of intraregional and international relations there will be competition between countries. Given the magnitude of the role of leaders as a driver of the institution in achieving its goals, then the leadership effort to encourage employees to work better. The purpose of this research is to know the influence of leadership variable to employee performance variable, influence from organizational climate variable, influence from work motivation variable to employee performance variable, simultaneous influence from leadership variable, organizational climate, and work motivation to employee performance variable at STIKes Wira Medika Bali. The type of data needed is primary data and secondary data from HR and document STIKes Wira Medika Bali. Research Results The results show that leadership has a very strong influence on performance. Leadership has a very strong influence (0,900) based on the results of correlation test on employee performance in STIKes Wira Medika Bali with coefficient value 0,468 at probability 0.000. The probability value is less than alpha (5%). Climate Organization has a strong influence (0.788) based on the correlation test on employee performance in STIKes Wira Medika Bali with coefficient value 0.261 on probability 0.001. The probability value is less than alpha (5%). Motivation has a moderate effect (0,572) based on correlation test on employee performance in STIKes Wira Medika Bali with coefficient value 0,106 at probability 0.004. The probability value is less than alpha (5%). Leadership, organizational climate and motivation simultaneously affect the performance of employees in STIKes Wira Medika Bali seen from the value of F arithmetic of 381.125 with probability value (sig value) 0.000.0 with coefficient of determination of 0.961 or 96.1%. This means that as much as 96.1% of performance is explained by leadership variables, organizational climate, and work motivation. While the remaining 3.9% is explained by other variables outside the variable leadership, organizational climate, and work motivation.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Arsyiah, Wa Ode
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
Kasus Perceraian Umat Hindu Dan Penyelesaian Di Kota Denpasar Winaya, Made Detrichyeni
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perceraian umat hindu di kota madia denpasar khususnya periode 2000-2004, faktor faktor yaang melatarbelakangi perceraian serta proses yang dilakukan dari segi adat. adapun alasan kenapa penelitian ini panatas dilaksanakan adalah karena selama ini masalah perceraian adalah masalah yang sangan kompleks bagi rumah tangga. diharapkan secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemerintah Kodya Denpasar serta desa pekraman untuk merancang suatu pola aturan maupun awig-awig yang mengatur status sosial dan budaya bagi yang melakukan perceraian dengan tidak mengenyampingkan peraturan pemerintah.Utuk menganalisa permasalahan yang diangkat dipakai teori perubahan sosial dan budaya yang dikemukakan oleh Soekanto(1990). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari perkara yang masuk ke Kodya Denpasar periode 2000 sampai dengan 2004 ditemukan bahwa jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan. Adapun faktor penyebab perceraian adalah kurangnya kesetiaan pasangan suami istri dalam menjalankan ikrar saling setia.Munculnya pikah ketiga (perselingkuhan)juga menjadi pemicu perceraian serta kurangnya komunikasi antar pasangan juga menjadi faktor penting dalam kasus perceraian. Status sosial yang bercerai pada umumnya berasal dari masyarakat ekonomi menengah dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta memiliki pekerjaan yang tetap.Perceraian umat hindu yang ada dikota denpasar tidak diselesaikan secara tuntas,mereka hanya matur piuning untuk mepamit/dari sanggah pihak suami.
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MANUSIA SEBAGAI TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH Awaluddin, M.
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan produktivitas sebuah negara bergantung pada pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 bahwa pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, sehingga daerah tersebut dapat mengelola sumberdaya yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Peningkatan produktivitas manusia di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan bantuan moril dan materil baik di sektor infrastruktur maupun memberikan penyuluhan di bidang pertanian. Permasalahan yang timbul dalam peningkatan produktivitas manusia adalah munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah daerah, salahsatunya adalah kerusakan lingkungan akibat dari program pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurang terintegrasinya kinerja antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait pelaksanaan program peningkatan produktivitas manusia sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dari pelaksanaan tersebut, menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian dan masalah baru bagi masyarakat itu sendiri.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR Sukma Ratih, Sinta
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study, aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the arrangement of street vendors in Denpasar City, which includes the process of socialization of local regulations, implementation, up to the enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City as law enforcement and to determine the factors that influence the implementation of street vendors in Denpasar City, both in the form of supporting factors and inhibiting the implementation process. To answer this problem, a qualitative descriptive research method was used. Data analysis was carried out using Merilee S. Grindle's policy implementation theory and contingency theory developed by James Lester. The results showed that the Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the Arrangement of Street Vendors (PKL) in Denpasar City could be divided into street vendors organized by banjars or traditional villages and independent organized PKL. The street vendor arrangement has not run optimally so far, this is because there are still many street vendors who have been netted and the number of street vendors continues to increase every year. The Merilee S. Grindle theory is used as a measurement tool for policy implementation, using two variables: the degree of change desired and the aspects of the power, interests, and strategies of the actors involved. In practice, the arrangement of street vendors is still faced with several obstacles, especially in terms of implementation and precisely the village or customary village that plays an important role in managing street vendors in its working area. Whereas the supporting factor comes from the aspect of local regulation socialization. In contingency theory shows that the implementation of the law in the arrangement of street vendors in the city of Denpasar is still stuggler.
PERAN GENERASI MILENIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DESA PENATIH DANGIN PURI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR Dewi, I Gusti Agung Ayu Yuliartika
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Limbah sampah plastik setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi generasi milenial. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah plastik tersebut adalah dengan cara mengurangi volume sampah plastik dari sumbernya melalui pemberdayaan generasi milenial. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah plastik adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah plastik di Desa Penatih Dangin Puri, Kelurahan Penatih, Kota Denpasar bagaimana bentuk peran serta generasi milenial dalam pengelolaan sampah plastik dan tingkat peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri, tujuan untuk : (1) mendeskripsikan bentuk peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri. (2) mendeskripsikan tingkat peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta generasi milenial dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, mereka juga memiliki cara-cara sederhana untuk mengurangi sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh pemerintah desa setempat, pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi karang taruna Desa Penatih Dangin Puri yang terdiri dari 13 banjar dan 7 dusun. Generasi milenial melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta generasi milenial yang terjadi di Desa Penatih Dangin Puri menurut kategori sedang, generasi milenial ikut berperan dalam pengelolaan sampah plastik akan tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal. Kata kunci : peran generasi milenial, pengelolaan sampah plastik.
EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 : PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Basuki, Johanes
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata adalah lingkungan globalisasi. Interaksi antarindividu, antarkomunitas, hingga antarbangsa terjadi dengan cepat. Dunia terhubunghanya disekat oleh batas maya. Perubahan selalu memberikan tanda nyata dan memiliki jejak dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam fase kehidupan manusia ditandai banyak hal, salah satunya adalah revolusi digital dan era dirupsi teknologi yang saat ini populer dengan istilah Revolusi Industri 4.0 ( RIN.4.0) yang memiliki karakteristik unik yakni mengaplikasikan artificial intelligence dalam aktivitas organisasional. RIN.4.0 diprediksi para pakar akan menjadi era yang dapat menentukan hidup matinya atau maju mundur-mudurnya suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah/negara. Bola salju yang sudah menggelinding, menunjukkan beberapa organisasi bisnis telah terlindas dan beberapa negara mengalami goncangan yang memunculkan berbagai permasalahan yang serius. Bahkan jika tidak berhati-hati beberapa negara sudah masuk sebagai “negara yang gagal”. Bola salju tersebut akan semakin membesar seiring dengan temuan-temuan baru dalam bidang teknologi informasi. Bagi organisasi termasuk organisasi pemerintah yang cerdas dan cepat melakukan perubahan dan mampu memanfaatkan peluang-peluang RIN.4.0 akan memiliki daya saing yang tinggi, sebaliknya jika tidak maka akan menjadi korban. Oleh karena itu, setiap organisasi utamanya pemerintah seharusnya segera tanggap terhadap berbagai faktor lingkungan yang baik langsung maupun tidak memengaruhinya. Para akademisi dan praktisi administrasi publik harus segera melakukan berbagai upaya, sebab RIN.4.0 bukan hanya ranah industri semata tetapi pengaruhnya telah memasuki semua kehidupan termasuk organisasi pemerintah. Para pemikir awal administrasi publik (Weber, Fayol, Taylor, dan diikuti pakar lain termasuk Fred Riggs) berdasarkan kajian dan pemikirannya mengemukakan pentingnnya teknologi sebagai salah satu faktor ekologi yang memengaruhi praktik administrasi publik. Para pakar administrasi publik membuktikan melalui penelitian bahwa teknologi informasi sebagai salah satu anak kandung revolusi industri, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Dari ulasan ringkas di atas, menunjukkan bahwa RIN.4.0 harus diantisipasi dan dihadapi dengan persiapan yang matang. Untuk itu berikut Tema Seminar Nasional “Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi: Perspektif Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan Daerah” yang diparakarsai Universitas Warmadewa sangat tepat. Sesuai permintaan, kami mencoba menyajikan makalah dengan topik “Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik”.
ARAH DAN KECENDRUNGAN ADMINISTRASI PUBLIK DI BALI Oka Wisnumurti, Anak Agung Gede
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali tidak terlepas dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki dan tradisi yang terbangun dari asal perguruan tinggi yang notabena berafiliasi pada perguruan tinggi di Jawa,. Sehingga dari sisi “wadah” ada yang bernaung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di UNUD, Warmadewa, Ngurah Rai, Undiknas, Mahendradata, Panji Sakti, Stipol Wirabakti, dan yang lainnya, ataupun ada yang di bawah Ilmu Administrasi seperti STIA. Merubah dan/atau menyesuaikan nomenklatur untuk keseragaman “wadah”, tentu sangat menyulitkan secara administratif. Akan tetapi, menyesuaikan isi menjadi keharusan sehingga teks tentang konsep, teori, pendekatan dan metodologi ilmu administrasi publik menjadi relevan untuk menjawab persoalan dan kepentingan publik. Dengan demikian, arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, mengacu pada konsep dan teori administrasi publik yang bersifat hibrid-interdisipliner, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti Tri hita karana (keseimbangan dan harmonisasi), yadnya (pengorbanan suci), tatwam asi (penghargaan, pelayanan), desa, kala patra (otonomi), inovasi, kolaborasi. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan focus dan orientasi administrasi publik pada manajemen dan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan darah dan paradigma mutakhir administrasi publik yakni NPS.

Page 3 of 12 | Total Record : 113

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 4 No. 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018 Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juli 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Desember 2016 More Issue