cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER
Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 25812378     EISSN : 25805975     DOI : https://doi.org/10.22225
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik is a journal research published by Postgraduate program of Public Administration, Universitas Warmadewa. This Journal is a group of research including; Social science, Psychology, Politic, Anthropology, Information technology, Culture, and Law. This Journal is published twice a year in June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 131 Documents
 1   2   3   4   5 
Konsep “Smart City” Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar I. G. A. AG Dewi Sucitawathi; Wayan Joniarta; Yulyana Dewi
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.9-15

Abstract

Smart city is a concept created to manage urban systems. The system is integrated into local government information systems, schools, campuses, transportation systems, hospitals, businesses, commerce, power plants, water supply networks, law enforcement, job vacancies and other community services. The concept of smart city itself has actually been applied in several countries such as Turkey, Malta, Stockholm (Sweden), Gujarat (India), Kuching (Malaysia) to several cities in Indonesia such as Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Magelang, and Denpasar (Bali). This concept essentially emphasizes on the utilization of information technology (IT) ie internet, social media (medsos) in the life of society. In the local governance (local government) of Denpasar, the concept of 'smart city' is not a new item. Several agencies such as the Office of Communications and Informatics, BPBD Denpasar, Health Office (Diskes), Samsat Office, Immigration Office, Denpasar City Licensing Agency, Kesbangpol Denpasar City and other government agencies have applied this Smart City concept. Benefits with the implementation of online-based system (smart city) is a faster service, easy and efficient.
Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kota Bandung Ika Widiastuti
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.16-25

Abstract

Pembuatan E-KTP merupakan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. E-KTP merupakan unsur penting dalam administrasi kependudukan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 bahwa setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Fungsi e-KTP adalah agar pendataan penduduk Indonesia menjadi lebih seragam. Dalam pelaksanaannya, penduduk hanya boleh memiliki 1 buah e-KTP saja. KTP elektronik ini berlaku untuk seumur hidup, dan hanya perlu 1 kali membuatnya. Tujuan penulisan adalah 1) untuk mengetahui dan membahas kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung, 2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung. Metode jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa: 1) E-KTP adalah singkatan dari KTP Elektronik, merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP konvensional. 2) Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan yaitu lambatnya pelayanan e-KTP kepada masyarakat, belum meningkatnya kualitas SDM, ada oknum aparatur desa (kepala desa) melakukan pungutan liar pada saat pengambilan e-KTP, dan lain-lain. 3) e-KTP dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Making E-KTP is a basic government services to the people. E-ID card is an important element in the administration of residence. In accordance with Presidential Decree No. 52 of 1997 that every resident aged 17 years or never marry must have identity cards. E-ID Card or Electronic Identity Card is a document that contains demographic security system / control, whether from the administration or information technology based on national population database. E-ID function is that Indonesian population census to be more uniform. In doing so, residents can only have 1 piece of e-ID cards only. Electronic ID card is valid for a lifetime, and it only takes one time to make it. The purpose of writing is 1) to assess and discuss the E-ID card service policies in Bandung, 2) gather information and develop policies on the concept of E-ID card in Bandung. Methods kind of research is qualitative research. It can be concluded that: 1) E-ID stands for Electronic Identity Card, a government program to replace conventional KTP. 2) In the implementation process of service of e-ID card hitherto runs still found some problems that slow service e-ID cards to the public, has not increased the quality of human resources, there are unscrupulous village officials (village head) perform illegal fees at the time of taking the e-KTP, and others. 3) e-ID card can serve as an entrance for the public to basic services such as education and health.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Wa Ode Arsyiah
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.26-33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng A.A. Ngr Agung Gd Parmadi
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.34-45

Abstract

Kebijakan publik melalui program rumah bersubsidi, pemerintah berharap mampu mengejar kebutuhan perumahan yang terus naik. Berdasarkan hal di atas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi kebijakan program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian pelaksanaan rumah bersubsidi dianalisis dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Van Horn (Suharsono, 2005:99) dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 6) Sikap para pelaksana. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan deskriptif kualitatif, mempergunakan informan kunci (key informan). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain belum adanya standar dan sasaran, kurangnya kemampuan sumber daya, komunikasi dan pemahaman rumah bersubsidi kurang dipahami, perbedaan karakteristik dan sikap para pelaksana dalam proses memperoleh subsidi.
Pengaruh Motivasi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ni Luh Fitria Asmara Dewi Yasa
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.46-52

Abstract

This study aims to determine how much influence motivation and commitment to the performance of civil servants in the Department of Culture of Bali Province. Sampling The sample used in this study was all civil servants at the Bali Provincial Culture Office except the Head of the Bali Provincial Culture Office, so that as many as 92 people attended. In this study using the data used is primary data then continued with Path analysis or 'path analysis' with the help of the SPSS17.0 for Windows computer program. The results of the analysis show that motivation and commitment have a positive and significant effect on employee commitment, motivation and job satisfaction have a positive and significant effect on employee performance. To improve performance is still needed an increase in motivation and commitment. Increased motivation can be done by fulfilling the physiological needs of employees. Efforts to increase employee job satisfaction can be done by providing salaries in accordance with the position, class, years of service, education and most importantly seen from the workload that has been done by employees of the Bali Provincial Culture Office. Efforts to increase employee commitment can be done by providing understanding to employees about the objectives to be achieved by the agency by involving civil servants in every decision making agency.
Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik Johanes Basuki
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.53-62

Abstract

RIN.4.0 diprediksi para pakar akan menjadi era yang dapat menentukan hidup matinya atau maju mundur-mudurnya suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah/negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Berdasarkan hasil penelitian kondisi strategis yang menyangkut administrasi publik sebagaimana telah diuraikan, secara keseluruhan merupakan pilar-pilar perkembangan administrasi publik yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan sampai ke desa-desa.
Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah M. Awaluddin; Rahmad Hidayat
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.63-67

Abstract

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan produktivitas sebuah negara bergantung pada pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 bahwa pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, sehingga daerah tersebut dapat mengelola sumberdaya yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Peningkatan produktivitas manusia di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan bantuan moril dan materil baik di sektor infrastruktur maupun memberikan penyuluhan di bidang pertanian. Permasalahan yang timbul dalam peningkatan produktivitas manusia adalah munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah daerah, salahsatunya adalah kerusakan lingkungan akibat dari program pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurang terintegrasinya kinerja antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait pelaksanaan program peningkatan produktivitas manusia sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dari pelaksanaan tersebut, menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian dan masalah baru bagi masyarakat itu sendiri.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih; Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; Made Detrichyeni Winaya
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.72-78

Abstract

This study, aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the arrangement of street vendors in Denpasar City, which includes the process of socialization of local regulations, implementation, up to the enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City as law enforcement and to determine the factors that influence the implementation of street vendors in Denpasar City, both in the form of supporting factors and inhibiting the implementation process. To answer this problem, a qualitative descriptive research method was used. Data analysis was carried out using Merilee S. Grindle's policy implementation theory and contingency theory developed by James Lester. The results showed that the Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the Arrangement of Street Vendors (PKL) in Denpasar City could be divided into street vendors organized by banjars or traditional villages and independent organized PKL. The street vendor arrangement has not run optimally so far, this is because there are still many street vendors who have been netted and the number of street vendors continues to increase every year. The Merilee S. Grindle theory is used as a measurement tool for policy implementation, using two variables: the degree of change desired and the aspects of the power, interests, and strategies of the actors involved. In practice, the arrangement of street vendors is still faced with several obstacles, especially in terms of implementation and precisely the village or customary village that plays an important role in managing street vendors in its working area. Whereas the supporting factor comes from the aspect of local regulation socialization. In contingency theory shows that the implementation of the law in the arrangement of street vendors in the city of Denpasar is still stuggler.
Arah Dan Kecendrungan Administrasi Publik Di Bali Anak Agung Gede Oka Wisnumurti
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.79-83

Abstract

Membicarakan arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, tentu tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia dan trend perkembangan ilmu adminstrasi publik global yang sangat tinggi. Munculnya begitu banyak orientasi dan paradigma ilmu administrasi publik menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah dengan perkembangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan karakteristik ilmu administrasi di Bali dapat dilihat bagaimana ilmu administrasi publik dapat merespon globalisasi yang merampbah melalui kegiatan kepariwisataan. Bahwa globalisasi telah merubah kebiasaan masyarakat dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh aktor dalam mengakses informasi termasuk informasi tentang kinerja pemerintah. Dengan demikian, arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, mengacu pada konsep dan teori administrasi publik yang bersifat hibrid-interdisipliner, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam.
Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.84-92

Abstract

Limbah sampah plastik setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi generasi milenial. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah plastik tersebut adalah dengan cara mengurangi volume sampah plastik dari sumbernya melalui pemberdayaan generasi milenial. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah plastik adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah plastik di Desa Penatih Dangin Puri, Kelurahan Penatih, Kota Denpasar bagaimana bentuk peran serta generasi milenial dalam pengelolaan sampah plastik dan tingkat peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri, tujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri. (2) mendeskripsikan tingkat peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta generasi milenial dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, mereka juga memiliki cara-cara sederhana untuk mengurangi sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh pemerintah desa setempat, pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi karang taruna Desa Penatih Dangin Puri yang terdiri dari 13 banjar dan 7 dusun. Generasi milenial melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta generasi milenial yang terjadi di Desa Penatih Dangin Puri menurut kategori sedang, generasi milenial ikut berperan dalam pengelolaan sampah plastik akan tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal.

Page 3 of 14 | Total Record : 131

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018 Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016 More Issue