cover
Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER
Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 25812378     EISSN : 25805975     DOI : https://doi.org/10.22225
PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik is a journal research published by Postgraduate program of Public Administration, Universitas Warmadewa. This Journal is a group of research including; Social science, Psychology, Politic, Anthropology, Information technology, Culture, and Law. This Journal is published twice a year in June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 131 Documents
Analisis Kinerja Kebijakan Bupati dalam Pengangkatan Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Badung I Wayan Arta; A.A. Gede Raka; I Made Sumada
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.1-10

Abstract

Abstract The appointment policy of honorary staff is embodied in the form of Badung Regent Decree Number: 1316 / 01 / HK / 2005 concerning the Appointment of Honorary Staff in Badung Regency Government whose number has reached 102 people, this is expected to be able to increase policy performance maximally. But in reality the work program has not been intended as expected. Problems have been occurred What is the performance of the Bupati's policy in the appointment of honorary staff in the Badung Regency Government and what factors have led to the ineffective performance of the Regent's policies in the appointment of honorary staff in Badung Regency Government. This research method uses a qualitative descriptive approach. The theory which is used is the theory of policy analysis to be proposed by Dunn and the theory of failure factors according to Hoogewerf. The results of this study has found that the achievement of the performance of honorary staff that has not been maximized due to the lack of support from leadership in the development of Human Resources honorary staff. For this reason, it is recommended that the leadership of honorary staff in each regional apparatus improve their performance and need to be given the opportunity for education and training at least 20 lessons per year according to the mandate of Law No. 5 the Year 2014 and PP No. 11 the Year 2017. Abstrak Kebijakan pengangkatan tenaga honorer dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 1316/01/HK/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang jumlahnya mencapai 102 orang, ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja kebijakan secara maksimal. Namun dalam kenyataannya progam kerja belum terwujud sesuai dengan harapan. Permasalahan yang terjadi Bagaimana kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung dan faktor-faktor apa yang meyebabkan belum efektifnya kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskreptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn dan Teori faktor-faktor kegagalan menurut Hoogewerf. Hasil dari penelitian ini menemukan capaian kinerja tenaga honorer belum maksimal ini disebabkan kurangnya dukungan dari pimpinan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia tenaga honorer. Untuk itu disarankan kepada pimpinan tenaga honorer di masing-masing perangkat daerah untuk memperbaiki kinerjanya perlu diberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan minimum 20 jam pelajaran per tahun sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 tahun 2017.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Puskesmas Terhadap Kepuasan Pasien Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di UPT Puskesmas Mengwi I Kecamatan Mengwi I Wayan Suryanata; I Wayan Gede Suacana; A.A. Gede Raka
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.11-19

Abstract

Abstract The Community Health Center as the Technical Implementation Unit of the District Health Office is responsible for health development in its working area. Community Health Center have the role of organizing health efforts to increase awareness, willingness and ability to live healthy for each population in order to obtain optimal health degrees. The number of cases of Transmission Rabies (GHPR) and the ability of Human Resources (HR) to serve varied and still complaints about services obtained by the community, so the research entitled The Effect of Community Health Center Service Quality on Satisfaction of Transmitted Rabies Animal (GHPR) patients in The Technical Implementation Unit of Mengwi Community Health Center I in Mengwi Subdistrict is important. The formulation of the problems 1. Partially influence the quality of Community Health Center services (tangibles, reability, responsiveness, assurance and empaty) partially to the satisfaction of Transmitted Rabies Animal (GHPR) patients in the Mengwi I Badung Health Center Technical Implementation Unit? (Tangibles, reability, responsiveness, assurance and empaty) simultaneously to the satisfaction of animal bites transmitting rabies (GHPR) in the Mengwi I Badung Health Center Technical Implementation Unit ?. The purpose of this study was to find out and understand the effect of the quality of services of the Mengwi I Technical Implementation Unit on the satisfaction of partial and simultaneous of animal bites transmitting rabies (GHPR) patients. The theory used is the theory of Zeitham Parasuraman-Berry which states that satisfaction is influenced by the quality of services based on 5 dimensions (tangibles reliability, responsiveness, assurance, and empathy). The method used is Random Sampling with a population of 596 and a sample of 100 respondents. Data collection used observation, questionnaire and documentation techniques. The results of this study found that there is a partial effect between tangibles variable of 0.456, reliability of 0.095, responsiveness of - 0.035, assurance of 0.334 and empaty of 0.253 on satisfaction of animal bites transmitting rabies (GHPR) patients. Simultaneously the variable quality of health center services (tangibles, reability, responsiveness, assurance and empathy) had a positive and significant effect on the satisfaction of the animal bites transmitting rabies (GHPR) patients at the Mengwi I Health Center Technical Unit in Mengwi District (P
Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung I Wayan Dharmawan; A.A. Gede Raka; I Made Mardika
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.31-38

Abstract

Pengelolaan data kepegawaian, Kabupaten Badung dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web. Pelaksanaan program oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung berupaya meningkatkan manajemen dan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat. Kendatipun program ini telah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas implementasi kebijkasanaan program di BKPSDM Kabupaten Badung. Dua masalah yang dikaji adalah: (1) efektifitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program SIMPEG tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang menjadi menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Edwards III dan teori Bambang Sunggono. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan cukup baik sesuai dengan empat unsur yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana dan komunikasi.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung I Wayan Kamasan; A.A. Gede Raka; I Made Sumada
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.39-46

Abstract

Berbasis akrual adalah pengakuan terhadap transakasi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas berpindah tangan. Akan tetapi dalam implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, terjadi keterlambatan pengakuan transaksi keuangan. oleh sebab itu, penelitan yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Badung” sangat menarik untuk dikaji. Dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung?, 2). Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di pemerintah Kabupaten Badung? Tujuan penelitian 1).Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten sesuai teori Adward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung, sesuai Teori Bambang Sunggono dari faktor informasi melalui pelatihan-pelatihan belum merata, faktor dukungan pelaksanaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akuntansi belum memadai, kapasitas internet dan SIMDA keuangan online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu Accrual based is the recognition of transactions when an event occurs without regard to cash or cash equivalents changing hands. However, in the implementation of accrual-based financial management at BKPSDM in the Badung Regency Government, there was a delay in the recognition of financial transactions. Therefore, research entitled Implementation of Regional Financial Management based on accruals on the Personnel and Human Resources Development Agency in the Badung Regency Government "is very interesting to study. With the formulation of the problem in this study are:11). How is the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in the Badung Regency Government ?, 2). What factors hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency government? Research Objective 1). To find out the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. 2). To find out the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that regional financial management in BKPSDM in the District Government according to Adward III's theory of communication, resources, trends, and bureaucratic structure, has been going well. While the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in Badung Regency, according to Bambang Sunggono's theory of information factors through trainings have not been evenly distributed, the factors supporting human resource implementation that have inadequate accounting expertise, internet capacity and SIMDA online finance is still lacking, potential distribution factors have not been fair based on individual performance
Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.47-56

Abstract

The awareness of state defensive is the right and obligation for every citizen. In accordance with Article 27 Paragraph (3), Article 30 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Observing Article 27 Paragraph (3) and Article 30 Paragraph (1), implies that the state's defense effort in defending the state constitutes the rights and obligations of every citizen country with no exception the further regulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Republic of Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law of the Republic of Indonesia number 34 of 2004 concerning TNI, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Law of the Republic of Indonesia number 12 of 2006 concerning Citizenship. Legal regulations cover the existence of state defense, but have not been able to realize awareness for the young generation. The number of violations of law carried out by the young generation including brawls, the participation of radical ideology (ISIS), drug abuse, and other illegal acts. The young generation was not actualize defending the country, so national security became less resilient which the country and nation collapsed. This research method used descriptive- qualitative analysis with observing a series of events that occur, observing the history of past observations based on current situations and conditions and using literature studies. The approach taken in the National Resilience perspective was multi-disciplinary or interdisciplinary. This approach also used to determine the extent of the state actualization of defense for young generation in national security. Next was the approach to find out that how much the role of the young generation in defending the country to strengthen national security. The population in this study was the young generation, while the sample was a purposive sample by searching on the internet for the involvement of young generation in violating the law. The conclusions of this study showed that the young generation experienced various violations of law, deviating from the basic values of the Pancasila, behaving radically and very disrespectfully, so that national resilience could not be strong. National Resilience is less resilient to Obstacles, Threat, Challenges and Disruptions (HTAG), which currently Indonesia is in implementing National Development.
Jelmane To To Dogen: Genealogi Kekerasan dan Perjuangan Subaltern Bali I Ngurah Suryawan
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.20-30

Abstract

Abstrak Sejarah panjang kekerasan dan pentas pembentukan politik kebudayaan Bali meminggirkan narasi dari kelompok masyarakat yang disisihkan dan dikalahkan oleh kekuasaan. Narasi-narasi kecil mereka berada di tepi wacana pelestarian politik kebudayaan Bali. Padahal dalam kesaksian mereka terurai relasi kuasa yang terjadi dalam sejarah kekerasan dan konstruksi kebudayaan Bali. Para kelompok subaltern ini menjadi korban tapi kemudian bangkit berjuang (survivor) yang dengan caranya sendiri menjalani pergolakan hidupnya dengan penuh siasat dan perjuangan. Genealogi kekerasan menjadi pondasi dari terbentuknya kebudayaan Bali yang terwarisi dari zaman kolonial hingga kini. Genealogi kekerasan tercipta dalam serangkaian peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana perjuangan orang-orang Bali untuk tetap bertahan hidup di tengah teror kekerasan oleh saudaranya sendiri, sesama krama (warga) Bali sendiri. I Nyoman Nambreg dan I Ketut Sorog salah satunya, menjadi saksi bagaimana tragedi kekerasan paling pilu dalam hidupnya. Ia menjadi saksi hidup ketika kedua anaknya meregang nyawa saat dibantai oleh beberapa orang yang ia kenal. Ia meyakini bahwa yang membantai anaknya orangnya adalah itu-itu juga (jelmane to to gen). Artikel ini berargumen bahwa konstruksi pembentukan politik kebudayaan Bali sudah menjadi esensialisme kebudayaan. Oleh karena itu, menempatkan kajian-kajian subaltern, narasi di luar kekuasaan dengan perspektif pascakolonial akan melahirkan kajian yang tajam dan humanistik dalam membongkar kuasa genealogi kekerasan dan politik kebudayaan Bali.
Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli A.A Sri Agung Pradnyaparamita; A. A. Rai Sita Laksmi
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.83-90

Abstract

Ideologi merupakan tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Artikel ini membahas tentang ideologi dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. Tujuan artikel ini secara umum adalah untuk mengkaji nilai-nilai cultural studies yang berkaitan dengan ideologi. Secara khusus artikel ini bertujuan untuk memahami ideologi yang melatarbelakangi dan implementasinya dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori praktik dari Bourdieau. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran dilatari oleh ideologi pariwisata berbasis masyarakat dan ideologi Tri Hita Karana. Implementasi ideologi berbasis masyarakat dapat dicermati pada sistem pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan implementasi Tri Hita Karana dapat dicermati dari pengelolaan pariwisata yang memperhatikan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.
Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli I Nengah Arya Wibowo
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.91-96

Abstract

Abstract Penglipuran Tourism Village recently is popular as an alternative tourist destination, for the development of the tourism village it is needed appropriate management strategy for a better achievement in the future. Recently, Penglipuran tourism village managed by Penglipuran management tourism committee which is under responsibility of Penglipuran village. This research tried to figure out appropriate strategy to manage Penglipuran tourism village. Three issues being discussed were: (1) how was the strategy to manage Penglipuran tourism village, (2) the participation of Bangli regency government in managing Penglipuran tourism village, (3) the impact of Penglipuran tourism village management toward the community. The goal of this research were to know how the management of Penglipuran tourism village; to know the participation of the government of Bangli regency in managing Penglipuran tourism village ; and to know the positive and negative impact of Penglipuran tourism village management system which include economic, culture, environment, social and community. The approach being used in this research was descriptive qualitative method by applying the theory of Management Strategy (Paul Joyce), SWOT analysis (Freddy Rangkuti), Participation Theory (Leach, Stewart and Walsh), and the theory of Tourism Impact (Pitana and Gayatri). Data collection conducted through observation, interview and documentation. Informants were selected through purposive sampling technique and the data were analyzed through qualitative descriptive and SWOT analysis. The research showed that the appropriate strategy to manage Penglipuran tourism village were (SO, ST, WO, WT). The participation of Bangli regency government was still low due to the limited of budget, facilities and participation. In term of management impact was found that the existence of Penglipuran tourism village gave more advantages to the community whether in economic, culture, environment and also social side. Keywords: Management strategy; government participation; tourism management impact Abstrak Desa Wisata Penglipuran baru-baru ini populer sebagai tujuan wisata alternatif, untuk pengembangan desa wisata diperlukan strategi manajemen yang tepat untuk pencapaian yang lebih baik di masa depan. Baru-baru ini, desa wisata Penglipuran dikelola oleh komite pariwisata manajemen Penglipuran yang berada di bawah tanggung jawab desa Penglipuran. Penelitian ini mencoba mencari strategi yang tepat untuk mengelola desa wisata Penglipuran. Tiga isu yang dibahas adalah: (1) bagaimana strategi mengelola desa wisata Penglipuran, (2) partisipasi pemerintah kabupaten Bangli dalam mengelola desa wisata Penglipuran, (3) dampak pengelolaan desa wisata Penglipuran terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan desa wisata Penglipuran; untuk mengetahui partisipasi pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengelola desa wisata Penglipuran; dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari sistem pengelolaan desa wisata Penglipuran yang meliputi ekonomi, budaya, lingkungan, sosial dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan teori Strategi Manajemen (Paul Joyce), analisis SWOT (Freddy Rangkuti), Teori Partisipasi (Leach, Stewart dan Walsh), dan teori Dampak Pariwisata (Pitana dan Gayatri) ). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling dan data dianalisis melalui deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk mengelola desa wisata Penglipuran adalah (SO, ST, WO, WT). Partisipasi pemerintah Kabupaten Bangli masih rendah karena keterbatasan anggaran, fasilitas dan partisipasi. Dari segi dampak manajemen ditemukan bahwa keberadaan desa wisata Penglipuran memberi lebih banyak keuntungan bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, budaya, lingkungan maupun sosial. Kata kunci: Strategi manajemen; partisipasi pemerintah; dampak pengelolaan pariwisata
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Ghea Harta Prayona; Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Made Mardika
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.57-70

Abstract

Abstract The Balancing Fund is Regional funding sourced from the State Budget consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). The Balancing Fund is intended to reduce the imbalance of government funding sources between the Center and the Regions, and to reduce the funding gap between the Regions. The Special Allocation Fund is intended to help finance special activities in certain Regions which are the affairs of the Region and in accordance with national priorities, specifically to finance the needs of basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain standards or to encourage the acceleration of Regional development. The Karangasem Regency Government has received a Special Physical Allocation Fund but in September 2017 there was an eruption of Mount Agung. The problems studied are: How is the Implementation of Physical DAK Management Policies in Karangasem Regency Government for the 2017 Budget Year due to the eruption of Mount Agung? What factors are the obstacles in carrying out physical DAK activities in the Karangasem Regency Government 2017 Budget Year? And what are the implications that occur due to obstacles in the implementation of programs and activities of the Special Physical Allocation Fund in Karangasem Regency, 2017 Budget Year? The theoretical basis used is the Van Meter and Van Horn theory, and Abidin theory. The research method used is a qualitative method with descriptive design, namely research that gives a careful description of a particular individual or group about the circumstances and symptoms that occur with information obtained from sources that are relevant to the issues raised. The object of research was carried out in the Regional DAK Management Organization Organization for the 2017 Budget Year in the Karangasem Regency Government. The results of the study concluded that the Implementation of Physical DAK Management Policy in Karangasem District Government 2017 Fiscal Year is in accordance with 6 Variables that affect the implementation performance, but external factors namely the eruption of Mount Agung caused the implementation of this policy could not achieve the target and the program was temporarily stopped until the revocation of the status of Mount Agung Eruption danger. Keywords: Policy Implementation; Mount Agung Eruption; Special Allocation Funds Abstrak Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintahan antar Daerah. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik namun pada bulan September Tahun 2017 telah terjadi Erupsi Gunung Agung. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Dan Implikasi apakah yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Landasan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dan teori Abidin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dengan informasi yang didapatkan dari sumber yaung relevan dengan permasalahan yang diangkat. Obyek penelitian di lakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan implementasi kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran dan program tersebut dihentikan sementara hingga dicabutnya status bahaya Erupsi Gunung Agung. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Erupsi Gunung Agung; Dana Alokasi Khusus
Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar Anak Agung Gde Rai Budiasa; A. A. Gde Raka; I Made Mardika
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.71-82

Abstract

Abstract Cash intensive work (PKT) is an activity of empowering poor families that is productive by utilizing appropriate resources and technology in reducing poverty, increasing income, and reducing stunting, through self-management, prioritizing local workforce and materials. Lebih Village as a research object with consideration, namely as a tourism area and is near to the government center. This research is entitled "Implementation of Cash Intensive Work Policy in Poor Communities in the Lebih Village, Gianyar". Formulation of research problems, namely: 1) How is the implementation of cash intensive work policy in Lebih Village, Gianyar? 2) Are the supporting factors and constraints of the cash intensive work policy implemented in Lebih Village, Gianyar and 3) What is the impact of the implementation of the cash intensive work policy on the poor in Lebih Village, Gianyar? The theories used are Merilee S. Grindle's, Edwards III, and Jan Mersee's. The research approach uses a qualitative descriptive approach. The technique of determining informants using purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis technique is qualitative descriptive data analysis, including data reduction, data display, conclusions and verification. The results of the study concluded that 1) The implementation of the cash intensive work policy in Lebih Village, where the cash intensive work can be implemented well such as : implementing priority activities using the Village Fund; implementation of cash intensive work activities in a self-managed manner; payment of wages in cash; and the involvement of the community as implementers of self-management. 2) Supporting factors for cash intensive work policy, include: Government policies, village institutions, labor availability and types of work, as well as inhibiting factors for cash intensive work policy, including: harmonizing village planning and worker expertise. 3) The impact of cash intensive work policy implementation on the poor in Lebih Village, Gianyar, including: economic, social and cultural impacts. Keywords: Cash Intensive Work; Policy Implementation; Poor Communities Abstrak PKT merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin bersifat produktif memanfaatkan sumber daya dan teknologi tepat guna dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting, melalui swakelola, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal. Desa Lebih sebagai objek penelitian, karena kawasan pariwisata serta paling dekat dengan pusat pemerintahan. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan PKT pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”. Rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Padat Karya Tunai dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar?Dan 3) Bagaimana dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar? Teori yang digunakan adalah teori kebijakan model Merilee S. Grindle, Edwards III, dan Jan Mersee. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis data deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil termuan penelitian yaitu 1) Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran upah secara tunai; serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 2) Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT, meliputi : kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. 3) Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, meliputi : dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Kata Kunci: Padat Karya Tunai; implementasi Kebijakan; masyarakat Miskin

Page 4 of 14 | Total Record : 131