cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anak Agung Gede Ananta Wijaya
Contact Email
info.kerthawicaksana@gmail.com
Phone
081239018208
Journal Mail Official
info.kerthawicaksana@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 08536422     EISSN : 26213737     DOI : https://doi.org/10.22225
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika; Suartha, I Dewa Made
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.422.1-10

Abstract

ABSTRAK Diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, sehingga menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi? (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subyek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Kata kunci : Kebijakan korporasi, Tindak pidana, dan Pertanggungjawaban. ABSTRACT The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility? (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation. Keywords: Policy on corporation, Criminal act, and Responsibility.
ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM Atmadja, I Dewa Gede
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.721.145-155

Abstract

Tulisan ringkas ini focus pada analisis pengertian asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan asas hukum, fungsi dan jenis asas-asas hukum dalam sistem hukum. Bahasnnya merupakan rangkuman dari beberapa literatur yang penulis simak pada perpustakaan pribadi. Hasil yang di harapkan dapat membantu para mahasiswa hukum untuk mengenal dan memahami pentingnya asas-asas hukum berkaitan dengan arahan agar aturan hukum niscaya dalam perilaku subyek-subyek hukum. This paper focuses on the analysis of the understanding of legal principles, differences in legal principles with legal norms, legal status, functions and types of legal principles in the legal system. The bahasnnya is a summary of some literature that authors refer to the private library. The expected results can help law students to recognize and understand the importance of legal principles with regard to the directive that the rule of law is inevitable in the behavior of legal subjects.
FUNGSI NASKAH AKADEMIK (NA) DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Senastri, Ni Made Jaya; Suryani, Luh Putu
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.419.38-45

Abstract

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun mereka berada, oleh karena itu keberadaan atau eksistensi hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tetapi justru mempunyai hubungan yang timbal balik. Norma hukum dibuat menurut beberapa cara yaitu norma umum melalui kebiasaan atau undan-undang, norma khusus melalui tindakan-tindakan pengadilan dan administrasi atau transaksi hukum.
BANK POTENTIAL AS A CRIME MEANS THROUGH FINANCIAL TRANSACTION Kosasih, Johannes Ibrahim
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.704.90-97

Abstract

The ease of transactions through bank financial institutions increasingly perceived by the entire nation with the development of sophisticated technology that allows it to be completed in a short time. Technological sophistication in the variety of bank services is utilized by various parties as a means to commit various crimes. Crimes involving banks as a means of criminal banking and criminal offenses in the banking sector. This paper reveals various cases in the field of banking with legal juridical normative review by describing several cases that have been processed by law. The specific objective is to examine the banks potentials to become a vehicle for crime from the point of view and rule of law of Indonesia. To achieve this goal, in the design of the study, conceptual and statute approaches to legislation are used by collecting and reviewing banking laws. The main data were obtained from the field, namely in the form of criminal cases that have been processed through law. The results of data analysis show that banking crime and criminal offense in banking involves banks as a means of crime. This has a tremendous negative impact for the country that is making a loss in the field of Indonesian economy. For that, steps to revise or amend the regulation on banking is urgently required because ternya he has a significant deficiency. Banks as trust agencies should have strict security in preventing any opportunity to commit crimes.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA STUDY OF CRIMINOLOGY TOWARDS FISHERY CRIMINAL ACT IN NUSA PENIDA SUB-DISTRICT Hartono, Made Sugi; Hariyanto, Diah Ratna Sari
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.421.11-21

Abstract

ABSTRAK Nusa Penida sebagai daerah pengembangan wisata bahari mempunyai ancaman tersendiri terkait dengan tindak pidana perikanan yang sering terjadi beberapa waktu terahir. Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung konsep pariwisata berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Hal ini ditujukan untuk menemukan substansi persoalan baik menyangkut masalah hukum dan non hukum serta strategi yang tepat dan efektif dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh memalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), konseptual(conceptual approach) dan kasus (case approach) data yang diperoleh dipilah, diseleksi,disistematisasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan padakonsistensi logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga terciptakajian yang komperhensip serta holistik. Tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dalam beberapatahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Sacara umum dapatdiklasifikasikan menjadi faktor intern yang ditujukan kepada diri pelaku itusendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaituberkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepakan pendekatan persuasifsehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor non hukumberkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan yang ada, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu berupapendekatan represif dengan memaksimalkan penegakan hukum pidana sertapendekatan preventif yangmengutamakan pada pencegahan denganmengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan. Kata Kunci: 1. Kriminologi, 2. Tindak Pidana, 3. Perikanan ABSTRACT Nusa Penida as a marine tourism development area has its own threats related to fishery criminal act which often happens lately. The fundamental issues that need to be solved to support the concept of sustainable tourism which are, what factor that cause the occurrence of fishery criminal act and how to overcome it. It is intended to find the substance of the problem both concerning legal and non-legal issues and appropriate and effective strategy in order to overcome it. This is normative-empirical legal research with the primary database as long as the data obtained directly in the field through interviews and secondary databases throughout the data obtained through literature studies identified from primary, secondary and tertiary legal materials. With statutory approach, conceptual approach and case approach the data obtained are sorted, selected, then systematized and then analyzed qualitatively based on logical consistency. The results of the analysis are presented descriptively so as to create a comprehensive and holistic. The fishery criminal act that happened in Nusa Penida in several years caused by several factors. Generally, it can be classified become an internal factor which is directed to the perpetrator itself, the external factor is representing things beyond the perpetrator, the legal factor is related to the legal enforcer which put forward a persuasive approach so it does not cause a deterrent effect and the last is a non legal factor related to budgetary constraints for the supervision operational. To the existing problems, the conducted countermeasures are, repressive approach by maximizing criminal law enforcement and preventive approach that prioritized prevention with optimizing society participation in the monitoring system. Keywords: Criminology, Criminal Act, Fishery
SINERGY OF DESA PAKRAMAN INTARAN AND ADMINISTRATIVE VILLAGE OF SANUR IN STRUCTURING THE IMMIGRANTS Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Suharyanti, Ni Putu Noni
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.722.124-132

Abstract

Bali as one of the target areas of urbanization and mobilization is inseparable to the issues of immigrants. Sanur area, particularly the one that is known as a tourist area, has been most the target of the visits of immigrants seeking to improve the economy. Sanur Desa Pakraman Intaran of Denpasar has undergone transformation from a fishing village into a village that relies on tourism sector. Ideally, the immigrants or called as tamiu are obliged to report themselves to the head of the neighborhood or local prajuru adat/banjar for the creation of an orderly administration. However, in practice there are immigrants who have not cared to work on the rules. To overcome the problem, it is necessary to the efforts in the form of structuring the immigrants. Structuring the immigrants necessarily requires synergy between the village of service with pakraman in order to create the same understanding, vision and mission in order to control the immigrants.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA Wirawan, Ketut Adi; Widiati, Ida Ayu Putu; Budayasa, I Made; Dewi, A.A Agung Laksmi
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.417.56-63

Abstract

ABSTRAK Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida. Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar ABSTRACT Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida. Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences
HERITAGE STATUS FOR THE HEIRS IGNORING THEIR LIABILITIES IN BALINESE LOCAL CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE Srimurti, I Nyoman
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.705.98-103

Abstract

In human life, inheritance, especially in the form of land, is a very important asset because it is a very basic need for human beings. There are various ways to get inheritance, especially property rights on land. One of the ways in question is by being an heir. This research intends to answer the question of how the status of the estate inherited by the heirs but leaves his obligation as heir when examined from the perspective of Balinese customary law is. The type of research used in this study is empirical law study. Data analysis were done by using qualitative data analysis technique. The processed data were presented using systematic description techniques. The results of the present study indicate that the status of inheritance in any form, especially in the form of land controlled by the heir who leaves his obligation, in Balinese customary law, is illegitimate. This means that the inheritance of the heirs must be returned to those who are deemed to have the right. The technique of solving the problem of the illegality of acquisition of inheritance by the heirs who neglect their obligations, namely through non-litigation or through deliberation to reach consensus by mediation by Kerta of CustomaryVillage. If through the path of consensus can not be reached, settlement can be through litigation or legal efforts can be taken, that is by making a civil suit to the court based on the provisions of committing the act against the law.
REVISI UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN YANG ADIL DAN SELARAS Korry, I Nyoman Sugawa
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.414.76-79

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini implementasi/tujuan Negara terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dirasakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan berdasarkan Undang-Undang. Dalam rangka revisi atas undang-undang tersebut diusulkan memasukan sektor pariwisata sebagai potensi sumber dayaq lainnya, untuk selanjutnya dimasukkan dalam pasal-pasal yang akan direvisi. Kata kunci : Otonomi Daerah, Sektor Pariwisata, Perimbangan Keuangan Daerah
Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan Mulyawati, Kade Richa; Dewi, A.A.Sg.Laksmi; Saputra, Komang Indra
KERTHA WICAKSANA Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.925.57-61

Abstract

Dalam ketentuan KUHP, tampaknya tidak ada peraturan tentang tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman bersyarat, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan keputusan hakim, seperti yang dilakukan oleh pelaksana putusan pengadilan. tidak berfungsi dengan baik seolah-olah pengawasan hanya formalitas saja, masalah dalam tesis ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bersyarat dan penerapan hukum hukuman bersyarat dalam hal pengawasan dan implementasi yang dilakukan oleh jaksa, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan persidangan pidana yang dalam memberikan putusannya hakim memiliki pandangan yang berbeda antara hakim satu sama lain mengenai putusan bersyarat atau pidana dan proses yang dilakukan oleh jaksa dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terpidana pidana atau kriminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan dasar hukum dari Ordonansi Kondisi Persyaratan Bersyarat. Kata kunci: Hukuman bersyarat; Masa percobaan pidana; Penerapan hukum In the provisions of the Criminal Code, there does not appear to be any regulation regarding any criminal act which can be imposed by a conditional penalty, in the case of the supervision and execution of the judge's decision, as the executor of the court decision does not work properly as if supervision is only a formality alone, the problem in this thesis is the basis of judges' consideration in providing conditional punishment and the application of conditional punishment law in terms of supervision and implementation conducted by the prosecutor, the type of research used in this study is empirical law with sociological juridical approach. Source of data in use is primary data source and secondary data source. Data collection techniques used in the research is literature study or library reseach. Analysis of the data in use is a qualitative analysis. This study discusses the judges' consideration in deciding the criminal trial which in giving its verdict the judge has a different view among judges with each other regarding the conditional or criminal verdict and the process carried out by prosecutor in the case of the implementation and supervision of convicted criminal or criminal in charge of the implementation and supervision conducted by the prosecutor based on the legal basis of the Conditional Conditional Conditions Ordinance. Keywords: Conditional penalty; Criminal probation; Application of law

Page 2 of 17 | Total Record : 166

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol. 17 No. 2 (2023) Vol. 17 No. 1 (2023) Vol. 16 No. 2 (2022) Vol. 16 No. 1 (2022) Vol. 15 No. 2 (2021) Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019) Vol. 13 No. 1 (2019) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol 12, No 2 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) More Issue