cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anak Agung Gede Ananta Wijaya
Contact Email
info.kerthawicaksana@gmail.com
Phone
081239018208
Journal Mail Official
info.kerthawicaksana@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 08536422     EISSN : 26213737     DOI : https://doi.org/10.22225
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 168 Documents
 1   2   3   4   5 
The Implementation of Good Faith Principles in Online Sale and Purchase W Widaningsih
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.62-68

Abstract

Good faith is a basic principle in conducting a sale and purchase agreement. The activity of proceeding financial transaction in advance to receiving a purchased goods in a sale and purchase activity can be done online without the presence of both the customer and the seller in a face to face meeting or without first making physical verification on the goods to be purchased by the customer. In Indonesian such phenomenon dominates the online marketing activity and it is protected by the law with the term of good faith principles that must be applied in making a purchase agreement. The issue addressed in the present study is to highlight the important role of the online sale and purchase agreement and the legal consequences resulted from breaking the rules on it. The basic applicable law regulation on e-commerce in Indonesian is the one prescribed in the Civil Code, that is in the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Indonesian term is UUPK) and the Law Number 19 Year 2016 Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (the Indonesian term is UU ITE). To achieve the objectives of the study, normative research approach is applied in analyzing the data. The results showed that the application of the principle of good faith in electronic commerce was realized by the existence of true and honest information by the parties who transacted, in this case the seller of a particular product offering a product of goods or services provided information about the actual condition of the goods without guile, does not provide misleading information while buyers who use or buy goods and or services used fulfill their obligations, namely making payments. Violations of good faith in the agreement can be criminalized according to the provisions of Article 62 UUPK and aggravated by the provisions of article 45 paragraph (2) of the ITE Law. The implementation of the principle of good faith in the online sale and purchase agreement covers all stages of the agreement, namely the pre-agreement stage, the agreement phase, and the post-agreement stage. Keyword: Good Faith Principle, Online Sale and Purchase Agreement
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik I Made Agus Mahendra Iswara
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.38-44

Abstract

Kemajuan teknologi industry 4.0 mendorong kejaksaan RI untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dengan sistem kerja yang ada. Penyesuaian dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kejaksaan RI telah melakukan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik berupa aplikasi E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controliing, E-Kepegawaian, E-Register dan E-Surat/Disposisi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan RI juga mengimplementasikan sistem koordinasi terpadu (E-CJS), pada bidang datum dan intelijen tiap-tiap tugas dan fungsi guna mengoptimalkan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik. Langkah-langkah Kejaksaan RI dalam memanfaatan teknologi elektronik terbukti menghasilkan kinerja yang efesiensi dan efektif serta mencegah adanya penyelewengan layanan publik. Kata kunci : Aplikasi elektronik, kinerja kejaksaan, kepercayaan publik Progress in industrial technology 4.0 has prompted the Indonesian prosecutors to adjust technological developments with existing work systems. The adjustment is intended to increase public confidence in the performance of the RI Prosecutor's Office. The results of the analysis show that the Indonesian Prosecutor's Office has used technology in order to increase public trust in the form of E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controliing, E-Employment, E-Register and E-Mail / Disposition applications. This research also shows that the RI prosecutor also implements an integrated coordination system (E-CJS), in the datum and intelligence fields of each task and function to optimize the use of technology in providing public services. The steps of the Indonesian Attorney General's Office in utilizing electronic technology have proven to produce efficient and effective performance and prevent fraud from public services. Keywords: Electronic applications, prosecutors' performance, public trust
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia Diah Ratna Sari Hariyanto; Pande Yogantara S
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.26-37

Abstract

Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena mediasi penal memiliki banyak manfaat untuk dapat diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum mediasi penal dalam konteks hukum yang berlaku (ius constitutum), kedudukan ketentuan hukum yang berlaku (ius constitutum) yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, dan perkembangan pengaturan mediasi penal dalam konteks hukum pada masa yang akan datang (ius constituendum) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam praktek mediasi penal di Indonesia adalah kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan KUHAP, selain itu juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution. Dasar hukum ini bersifat eksplisit dan tidak mengatur secara tegas mengenai mediasi penal. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi penal. Pembaharuan hukum pidana secara implisit telah mengarahkan penggunaan mediasi penal dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Kata Kunci: Constituendum; Ius Constitutum; Mediasi Penal There is no law that regulates penal mediation in Indonesia, so it’s interesting to investigate because penal mediation has many advantege to be applied in Indonesia. The purpose of this study is to analyze legal basis of penal mediation in the context of the ius constitutum, the position of the ius constitutum penal mediation in Indonesia, and the development of penal mediation arrangements in the criminal law of the ius constituendum in Indonesia. This research’s is a normative legal research, with the case approach, the statute approach, the conceptual approach, the historical approach and the comparative approach. The result shows that the legal basis used in the practice of penal mediation in Indonesia is the discretion power of the police authority regulated in Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Criminal Procedure Code, but also used the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 3 of 2015 on Community Policing and the Police Letter no. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, December 14, 2009, About Case Handling Through Alternative Dispute Resolution. The legal basis about penal mediation is explicit and does not forceful. There is no forceful legal basis regulate of penal mediation. Criminal law reform has implicitly directed the use of penal mediation in future criminal law. Keywords: Ius constituendum; Ius constitutum; Penal mediation
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional Danel Aditia Situngkir
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.19-25

Abstract

Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah Batasan dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dan dampak Perjanjian Internasional Bagi Hukum Nasional. Penelitian ini didasari atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang mendorong negara untuk terlibat dalam hubungan internasional, namun belum semua perjanjian international yang ada dapat mengatur hubungan dimaksud. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber hukum sekunder yang kemudian ditafsirkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Adapun penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah perjanjian internasional dari segi batasan dan tahapan pembuatan serta dampaknya bagi perkembangan hukum nasional. Dari pembahasan dapat disimpulkan yang dikatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional, tunduk pada hukum nasional dan melahirkan hak dan kewajiban. Sementara tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah adoption of text, authentivication text and concern to be bound. Dampak Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional harus melihat kedudukan negara dan substansi dari perjanjian internasional. Kekuasaan yudikatif tetap dapat mendasarkan argumentasi hukum kepada perjanjian internasional tanpa negara harus menjadi negara pihak atau menunggu proses legislasi dari perjanjian internasional itu sendiri. Kata kunci: Batasan; Perjanjian Internasional; Tahapan Hukum Nasional The problems discussed in this paper are the Limits and the Stages of Making International Agreements and the Impact of International Agreements for National Law. This research is based on the desire to fulfill the needs that encourage the state to be involved in international relations, but not all existing international agreements can regulate the relationship. this research is normative juridical with secondary legal sources which are then interpreted. The data collection method used in this study is document study. Data analysis cannot be separated from various interpretations. The interpretation used in this writing is historical interpretation, namely by examining the history of law or examining international agreements in terms of limits and stages of manufacture and its impact on the development of national law. national law and give birth to rights and obligations. While the stages of making international agreements are adoption of text, authentication text and concern to be bound. The impact of ratification of the International Agreement on National Law must see the position of the state and the substance of the international agreement. Judicial power can still base legal arguments on international agreements without the state must be a state party or wait for the legislative process of the international agreement itself. Keywords: Limitation; International Agreement; Stages National Law
Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan Kade Richa Mulyawati; A.A.Sg.Laksmi Dewi; Komang Indra Saputra
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.57-61

Abstract

Dalam ketentuan KUHP, tampaknya tidak ada peraturan tentang tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman bersyarat, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan keputusan hakim, seperti yang dilakukan oleh pelaksana putusan pengadilan. tidak berfungsi dengan baik seolah-olah pengawasan hanya formalitas saja, masalah dalam tesis ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bersyarat dan penerapan hukum hukuman bersyarat dalam hal pengawasan dan implementasi yang dilakukan oleh jaksa, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan persidangan pidana yang dalam memberikan putusannya hakim memiliki pandangan yang berbeda antara hakim satu sama lain mengenai putusan bersyarat atau pidana dan proses yang dilakukan oleh jaksa dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terpidana pidana atau kriminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan dasar hukum dari Ordonansi Kondisi Persyaratan Bersyarat. Kata kunci: Hukuman bersyarat; Masa percobaan pidana; Penerapan hukum In the provisions of the Criminal Code, there does not appear to be any regulation regarding any criminal act which can be imposed by a conditional penalty, in the case of the supervision and execution of the judge's decision, as the executor of the court decision does not work properly as if supervision is only a formality alone, the problem in this thesis is the basis of judges' consideration in providing conditional punishment and the application of conditional punishment law in terms of supervision and implementation conducted by the prosecutor, the type of research used in this study is empirical law with sociological juridical approach. Source of data in use is primary data source and secondary data source. Data collection techniques used in the research is literature study or library reseach. Analysis of the data in use is a qualitative analysis. This study discusses the judges' consideration in deciding the criminal trial which in giving its verdict the judge has a different view among judges with each other regarding the conditional or criminal verdict and the process carried out by prosecutor in the case of the implementation and supervision of convicted criminal or criminal in charge of the implementation and supervision conducted by the prosecutor based on the legal basis of the Conditional Conditional Conditions Ordinance. Keywords: Conditional penalty; Criminal probation; Application of law
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan I Dewa Agung Gede Mahardika Martha; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ni Made Sukariyati Karma
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.45-50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari toko retail modern waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di tengah persaingan pasar retail modern dengan pasar retail tradisional dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh toko retail modern waralaba dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan, yakni di Pasar Retail Modern (toko retail modern waralaba Alfamart dan Indomaret) maupun Pasar Retail Tradisional (Toko kelontong dan Pasar tradisional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko retail waralaba dalam menjalankan usaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli sehingga segera perlu dibentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasar tradisional.Aturan-aturan perlindungan hukum preventif dari pemerintah perlu diterapkan guna menunjang keberhasilan perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha tradisional. Keyword : Persaingan Usaha, Pasar Retail, Waralaba This study aims to identify business actors including competitors from modern franchise retail stores in conducting business activities in the midst of modern retail market competition with traditional retail markets and to find out the behavior of modern franchise retail stores in conducting their businesses which can lead to monopolistic practices and/or unfair business competition, and to find out the legal protection provided by Law No. 5 of 1999 concerning the business continuity of business actors in traditional markets due to the increasingly widespread business in modern markets. Legal research is a type of empirical research, which is descriptive in nature. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research locations in Tabanan Regency, namely in the Modern Retail Market (modern retail stores Alfamart and Indomaret franchises) and Traditional Retail Markets (Grocery Stores and traditional Markets). The results of the study show that franchise retail stores carry out actions that can lead to monopolistic practices so that legal protection needs to be provided immediately for traditional markets. Preventive legal protection regulations from the government need to be implemented to support the success of preventive legal protection for business actors. traditional. Keywords: Business, Competition, franchises Retail market
Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic I Made Aditya Mantara Putra; I. B. Gde Agustya Mahaputra
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.1-5

Abstract

Seiring dengan pesatnya kemajuan pariwisata di Bali, kedatangan para wisatawan asing ke pulau dewata dengan tujuan berwisata semakin meningkat. Implikasi nyata yang terlihat dari kondisi ini adalah adanya pertukaran kebudayaan termasuk pengaruh di bidang fashion dan trend, khususnya trend perawatan kecantikan di Bali. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga terjadi hubungan yang proporsional dimana perusahaan memperoleh profit atau keuntungan dan konsumen memperoleh barang/dan atau jasa sehingga muncul rasa puas. Dilihat dari sisi yang berbeda, tindakan medis bidang kecantikan dilakukan oleh klinik kecantikan memiliki resiko di bidang medis. Konsumen dapat saja mengalami kerugian akibat tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan. Oleh karenanya, perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh klinik kecantikan perlu pengaturan yang jelas.Permasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan medis bidang kecantikan khususnya di Rejuvie Clinic.Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic dilakukan dengan perjanjian tertulis yang mengatur tindakan penyelesaian di bidang administratif, perdata maupun pidana dari resiko di bidang medis. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Konsumen; Tindakan Medis Along with the rapid progress of tourism in Bali, the arrival of foreign tourists to the island of the gods with the aim of travelling is increasing. The real implication seen from this condition is the existence of cultural exchanges including influences in the field of fashion and trend, especially the trend of beauty care in Bali. In the Consumer Protection Act regulated the rights and obligations of consumers and business actors so that there is a proportional relationship where the company earns profits or profits and consumers obtain goods / and or services so that there is a sense of satisfaction. Viewed from a different side, medical treatment in the field of beauty is carried out by beauty clinics at risk in the medical area. Consumers can experience losses due to medical measures in the field of beauty carried out by the Beauty Clinic. Therefore, consumer protection for medical actions in the area of beauty carried out by beauty clinics needs clear arrangements. Problems raised for analysis and answers in this study are how to protect consumers from medical actions in the field of beauty and how dispute resolution over consumer losses arises from activities medical field of vision especially at Rejuvie Clinic. The results of the analysis show that consumer protection for medical treatment in the beauty field at Rejuvie Clinic is carried out by written agreements that regulate settlement actions in the administrative, civil and criminal areas of risk in the medical field. Keywords: Dispute Resolution; Consumer Protection; Medical Action
Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.51-56

Abstract

Pada umumnya perjanjian cessie dibuat langsung atau tatap muka antara pihak yang ingin masuk ke dalam kontrak. Cessie adalah transfer piutang atas nama (debitur) dari kreditor lama kepada kreditor baru. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, tidak hanya transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik, perjanjian Cessie pun sering dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan yang pertama adalah keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, dan menandatangani kontrak elektronik. Selanjutnya, Permasalahan yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kontrak cessie melalui e-commerce mengacu pada 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis kedua permasalahan yang diangkat menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, serta menandatangani dokumen elektronik dimaksud dengan mencantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kata Kunci: E-Commerce; Keabsahan; Perjanjian Cessie In general, cessie agreements are made directly or face to face between parties who want to enter into the contract. Cessie is the transfer of receivables on behalf of (debtors) from old creditors to new creditors. Along with the development of time and technology, not only transactions that can be done through electronic media, Cessie agreements are often carried out through electronic media. The first problem is the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed an electronic contract. Furthermore, the second problem concerning the form of legal protection that can be given to parties entering the cessie contract through e-commerce refers to 1 point 2 of Law Number 11 the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the analysis of the two problems raised indicate that the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed the electronic document by including the obligations and rights of the parties following the approved agreement. Keywords: E-Commerce; The Legality; Cessie Contract
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega Ketut Adi Wirawan; I Ketut Sukadana; Cok Gede Suryanata
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.12-18

Abstract

Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa secara adat terhadap krama atau masyarakat yang memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkapkan Awig-awig di Desa Selat Belega. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk pemilik tanah karang desa sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prakteknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi milik para pengarep , tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belaga adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan santun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang memiliki ukuran kecil, tanah menengah dan besar, misalnya ada daerah 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar. Kata kunci: Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig in the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in the traditional rules of the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of village people as holders of village coral land between being in Pakraman Selat Village according to Awig-Awig and Pararem Desa, belonging to the pengepep, tedun mebanjar, ngayah in pakraman village and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their respective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses. Keywords: Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awig
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Putu Eka Pitriyantini
Kertha Wicaksana Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.90-96

Abstract

Abstrak Delik lokika sanggraha merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Delik adat ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat putusan oleh hakim dalam perkara pidana. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meletakan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal. Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik lokika sanggraha, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Abstract Lokika sanggraha Delict is one of the customary laws that still exists in community relations in Indonesia. This custom delict is used as a basis for making decisions by judges in criminal cases. While the Indonesian criminal system is hit by the principle "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali". This study aims to analyze the position of customary law in national law. The research method used is normative legal research by putting the law as the norm with the approach of legislation and doctrinal. In the case of termination of criminal cases specifically the lokika sanggraha offense, the judge's obligation to follow the movement of legal dynamics, not only in the sense of written law, but includes in an unwritten sense within the community.

Page 3 of 17 | Total Record : 168

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2026) Vol 19 No 2 (2025) Vol 19 No 1 (2025) Vol 18 No 2 (2024) Vol 18 No 1 (2024) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) More Issue