cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 26   27   28   29   30 
Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan Jumrah Jumrah; Rika Damayanti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaruh minuman keras ilegal dapat berdampak mengganggu ketertiban umum dan terjadinya kriminalitas. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran untuk memelihara ketertiban masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Polisi dalam penanganan tindak pidana minuman keras adalah melakukan diskresi demi terjaminnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui degan yang terjadi di Kabupaten Bone. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian mengenai pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone.
Perlindungan Hukum Debitor dalam Pengalihan Piutang atas Objek Jaminan yang Telah Jatuh Tempo Annisa Fitri; Sabir Alwy; Muhammad Basri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh oleh debitor dalam pengalihan piutang atas nama. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif, yaitu suatu proses untuk menganalisa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok pemasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitor dibedakan atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlidungan yang di dasarkan pada peraturan sedangkan perlindungan hukum represif merupakan suatu kebijkan yang dapat berupa resktrukturisasi, recondition, dan rescheduling. Bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh debitor adalah melalui litigasi dan non litagasi, yang mana dalam hal litigasi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sedangkan dalam hal non litigasi bisa di tempuh dengan cara mediasi.
Perlindungan Hukum Hak -Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup Indah Riyanti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kewarganegaraan ganda seumur hidup, relevansinya di Indonesia, dan masalah perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga kewarganegaraan ganda seumur hidup sulit diterapkan di Indonesia. Namun, kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberlakukan pada anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun yang kemudian dapat diperpanjang selama 3 tahun untuk menghindari terjadinya status tanpa kewarganegaraan. Masalahnya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dapat melindungi hak asasi anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran seperti status kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara wajib memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar hak sebagai warga negara Indonesianya bisa dilindungi seumur hidup. Diharapkan Lembaga Pemerintah seperti KBRI, Kemendagri, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kementerian Hukum dan HAM berintegrasi untuk saling mengkaji data antar instansi ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan terkait perkawinan campuran untuk mempermudah proses pendaftaran serta pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak-anak perkawinan campuran yang ada di dalam dan di luar negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran dalam menjamin hak asasi manusia dimasa yang akan datang.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontraktor dan Dinas Cipta Karya Dalam Pembiayaan Proyek: Analisis Yuridis Adis Shandra Rachmazani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dalam pembiayaan Proyek terhadap Kontraktor berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada WINI NOVIARINI Selaku Hakim Anggota pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah dengan Memperhatikan Pasal 1233, 1240, 1250, 1320, 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG) beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Faktor penyebab terjadinya perkara Wanprestasi pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk, adalah terjadinya Wanprestasi atau Ingkar janji dalam pembiayaan proyek antara Penggugat dan Tergugat mengingat bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan telah membuktikan bahwa Tergugat memenuhi salah satu unsur terjadinya Wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, melakukan analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum penggugat yang dipertimbangkan satu demi satu sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19 Nopesius Bawembang; Rinny Ante; Joice Umboh; Kristiane A. Paendong; Herts Taunaumang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan Asep Hermawan; Agus Sugiarto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesi Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan pengetahuan profesi Tertentu (keterampilan, kejujuran, dan seterusnya.) Pelayanan lebih penting daripada imbalan, dengan rasa tanggung jawab tinggi dan berkelompok dalam suatu organisasi. Jadi harap mampu bertindak sesuai dengan hukum jabatan Notaris, dan Kode etik notaris khususnya dalam publikasi atau promosi diri. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, demikian pula profesi notaris diharapkan pelayanan masyarakat lebih diprioritaskan, dan Negara. Dengan adanya kode etik Notaris, haruslah seorang Notaris menaati dan menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Maka dari itu kurang tepat apabila seorang Notaris melakukan publikasi dan promosi diri yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan organisasi Notaris jika seorang Notaris melanggar peraturan Kode Etik Notaris tentang seorang Notaris melakukan promosi dan publikasi diri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan metode sosiologi hukum dengan mengumpulkan secara cermat data-data primer dan sekunder di lapangan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Notaris yang melakukan publikasi dan promosi, yaitu Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan. Hasil Penelitian yang diperoleh dilapangan, Notaris wajib mematuhi Kode Etik tentang publikasi dan promosi diri yang merupakan perintah dalam menjalan jabatan sebagai seorang Notaris, Jika seorang tidak menjalankan peraturan tersebut maka Notaris harus bertanggungjawab perbuatannya dengan mengahapus iklan yang merupakan sebuah kegiatan publikasi dan promosi dan juga Notaris mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai peraturan Kode Etik Notaris Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dengan sanksi teguran, peringatam. Schorsing (pemecatan sementara), onzetting (Pemecatan secara hormat), dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran seorang Notaris. Permasalahan dianalisis dengan teori peran dimana Dewan Kehormatan Daerah berperan dalam mengawasi anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya sesusai dengan UUJN dan Kode Etik. Dewan Kehormatan Daerah juga berharap kepada masyarakat dan Notaris untuk selalu mengawasi Notaris yang melanggar Kode Etik terkhususkan seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Publikasi dan Promosi Diri, dengan adanya tindakan ini organisasi Notaris tetap terjaga harkat dan martabatnya di masyarakat dengan status Officum Noble (rumah bangsawan).
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Yanto Irianto; Agustiana
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang apakah ketentuan Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66 berlaku bagi Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti mengenai pemberitahuan kepentingan yudisial bersifat umum yang didasarkan pada peniadaan pengingkaran dan kewajiban.
Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson Berbasis Good Governance di Kota Surakarta Satriyo Rahman Nur Pambudi; Absori Absori
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson (OSS). Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan good governance merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah. Pada DPMPTSP Kota Surakarta meskipun pelayanan publik dapat dikatakan baik namun, prinsip-prinsip good governance belum terwujud secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Surakarta berbasis good governance sudah cukup baik. Dalam praktiknya penerapan good governance tersebut dilakukan dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan memajukan dunia usaha dan perekonomian. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya baik dari penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dalam penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula.
Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Athallah Fajari Khosyi; Mutimatun Niami
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, tapi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administratif. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dapat membuat kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPTJM terhadap pasangan nikah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang perlu diperhatikan adalah SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, pencatatan perkawinan penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan mereka.
Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Abdul Hakim Yasyir
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelecehan seksual banyak terjadi dimana pun dan kapanpun. Perempuan menjadi objek yang selalu menjadi korban. Semua orang memiliki kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. baru-baru ini muncul istilah baru di Indonesia yaitu catcalling yang merupakan salah satu bentuk peleceha seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang dengan sengaja maupun tanpa maksud yang pasti melakukan gangguan-gangguan kepada perempuan yang tidak dikenal seperti menggoda, memanggil, dan bersiul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal dan bagaimana bentuk perlidungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dari pelecehan seksual catcalling. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling termasuk kepada pelecehan secara verbal sehingga untuk perlindungan hukum berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling.

Page 28 of 65 | Total Record : 649

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue