Articles
163 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Juanda]]>;
<![CDATA[Irawan , Agus]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i2.489
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis dan apa saja dasar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan apikasi ojek berbasis online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diamaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini bearti meskipun para pihak, pelaku usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Konsumen Tentang Jamninan dalam Presfektif Undang-undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Riki Paruhun Sormin]]>;
<![CDATA[Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i2.512
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Tentang Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Permasalah utama dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas hak jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sandaran hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu kerugian apabila hak jaminan/garansi tidak dilaksanakan dalam suatu transaksi jual beli dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah terhadap undang-undang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas hak jaminan/garansi. Dari penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa hak jaminan yang dimiliki konsumen dapat dituntut, selama masih dalam masa waktu jaminan/garansi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kerusakan/cacat atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Brand Fashion Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Chrisandi Treynando]]>;
<![CDATA[Emir Adzan Syazali]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i2.513
<![CDATA[Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri]]>
<![CDATA[Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Politik ]]>
<![CDATA[Asiyah Jamilah]]>;
<![CDATA[Wahyuningrum, Candra Ulfatun Nisa]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i1.515
<![CDATA[Terorisme yang diatur dalam UU tindak pidana terorisme beserta bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang ada di dalamnya, dapat dikatakan bahwa kejahatan terorisme masuk ke dalam kategori kejahatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Politik. Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah terhadap undang-undang mengenai Undang Tindak Pidana Terorisme. Dari penelitian di atas, terorisme diciptakan dengan sengaja untuk menyebarkan rasa takut melalui kekerasan atau ancaman kekerasan demi mengejar suatu perubahan politik atau sebagai usaha memperoleh kekuasaan politik. Usaha tersebut seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dari segi politik. Hal ini terjadi mengingat terorisme sebagai gerakan radikal yang berarti gerakan yang “mengakar” karena suatu ideologi yang ditanamkan, cara-cara ekstrem yang digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai khususnya tujuan politik]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Emir Adzan Syazali]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i2.516
<![CDATA[Companies need funds as capital in order to run their business. A company can be obtained from various things, one of which is capital or funds from the owner of the company itself. While other ways can be done through buying and selling shares or equity participation in the company. to finance the company itself, for example by purchasing fixed assets, buying materials needed to carry out the production process, or using capital as merchandise and cash reserves. What is the mechanism for buying and selling shares in the capital market and scripless trading in fulfilling the terms of the agreement, analysis of the sale and purchase of BW Book III shares and the sale and purchase agreement in relation to scriptlees trading. The Normative Juridical Method is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations, the results of which are buying and selling shares in the capital market according to Law No. 8 of 1995 are carried out in a virtual way. not conventionally or in reality with the era of globalization and technological developments. The scriptless trading system (scriptless trading) in the capital market fulfills the legal requirements of the agreement, the system has fulfilled the legal requirements of the agreement but the buying and selling transaction mechanism is not according to the Civil Code but there are other laws and regulations as the principle of lex specialis de rogate lex generalis]]>
<![CDATA[Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19 Ditinjau Dari Prespektif Criminal Policy ]]>
<![CDATA[Ana Rahmatyar]]>;
<![CDATA[Nur Aripkah]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v5i2.517
<![CDATA[Dampak virus korona atau Covid-19 semakin dirasakan masyarakat, terutama bagi mareka yang berpenghasilan pas-pasan atau kaum marjinal, saat ini masyarakat semakin menderita dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak dapat beraktivitas normal dalam mencari nafkah. Dengan adanya ketimpangan tersebut, maka potensi kerusuhan sosial terbuka lebar, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan masyarakat tidak akan berpikir lagi saoal baik dan buruk karena terus dihimpit oleh rasa lapar dan dahaga. Belum lagi pembebasan ribuan narapidana dengan dalih mengurangi resiko penyebaran di dalam sel bui, tentu hal ini semakin beresiko terhadap peningkatan kriminalitas di tengah-tengah pandemi ini.Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah mengenai Penaggulangan Kejahtan di di masa Covid-19.Dari penelitian di atas, strategi-strategi dari Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dalam masa pandemic ini. Seperti diketahui, Kapolri menerbitan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Surat Telegram ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020 agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat (Harkamtibmas) guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (street crime)]]>
<![CDATA[Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Asiyah Jamilah]]>;
<![CDATA[Candra Ulfatun Nisa]]>;
<![CDATA[wahyuningrum , Kartika Sasi]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v2i2.519
<![CDATA[Pemanfaatan Instagram dalam berkampanye seringkali disalahgunakan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mudahnya menyisipkan black campaign sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.Efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh media sosial tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga perlu adanya aturan khusus yang tegas untuk menghadapi black campaign yang dilakukan di media sosial, salah satunya media sosial Instagram.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach).1. Tatanan Hukum Indonesia Dalam Mengatur Black Campaign, 2. Akibat Hukum Terhadap Black Campaign Yang Dilakukan Di Platform Media Sosial Instagram Black Campaign yang dilakukan melalui media sosial Instagram dapat dijerat dengan UU 7/2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).Mengingat black campaign melalui media sosial Instagram termasuk dalam tindak pidana pemilu disamping pula merupakan tindak pidana siber karena erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi.]]>
<![CDATA[Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[irawan, agus]]>;
<![CDATA[Alendra]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v2i2.520
<![CDATA[Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan (Studi Putusan Pn Palembang Nomor 01/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Plg) ]]>
<![CDATA[Yogi Prasetyo]]>;
<![CDATA[Nashriana]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v2i2.532
<![CDATA[Tindak pidana korupsi yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmana dalam hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan dalam Putusan PN Palembang No. 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan putusan tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis maupun aspek non yuridis yang memvonis dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan tersebut sesuai dengan teori-teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana alokasi khusus pendidikan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan didasarkan pada teori relative/teori tujuan yang berorientasi pada prevensi khusus agar si terpidana tidak melakukan kembali tindak pidana]]>
<![CDATA[Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Tendy Prasetyo]]>;
<![CDATA[Ook Mufrohim]]>;
<![CDATA[Bahari]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Adiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35141/jyu.v4i1.544
<![CDATA[Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.]]>
