cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 12   13   14   15   16 
Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Di Masa Pandemi Mukhlas Rastra Samara Muksin; Aista Wisnu Putra; Syukri Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i1.545

Abstract

Kepolisian sebagai garda terdepan harus mempunya strategi sebagai upaya khusus dalam penanggulangan kejahatan di mas pandemik. Akar dari masalah atau faktor kriminogen perlu diberantas selain kegiatan preventif lain dengan giat patroli, penjagaan dan pengawalan serta penegakan hukum kepada pelakunya. Strategi menjaga kebutuhan ekonomi masyarakat dengan turut membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh polda hingga polres. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan banyak korban yang tersebar di seluruh Indonesia oleh karena itu butuh sebuah tindakan pencegahan khusus yang berpotensi menimbulkan faktor kriminogen. Potensi kejahatan yang naik dalam masa pandemic adalah kejahatan yang disebabkan faktor kriminogen kebutuhan ekonomi, kebutuhan transportasi, belum bisa berubah menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitar (untuk residivis), dan pemanfaatan keadaan kebutuhan barang tertentu yang menimbulkan kejahatan ekonomi Strategi kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam masa pandemi COVID-19 harus lebih difokuskan dalam penanganan faktor kriminogen dan penyadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i1.552

Abstract

ABSTRACT The provision of credit by finance companies is currently in great demand by the public as a means to make it easier to own an object by making payments in installments every month. The process of granting credit by finance companies requires a guarantee for the object. The problem is the form of fiduciary legal registration protection for consumers and what benefits are obtained from consumers, normative juridical methods based on legal literature literature results In consumer financing agreements legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born on the imposition of fiduciary guarantees made notarized, and continues to be emphasized with the registration of these agreements, the Fiduciary Guarantee Act has attempted to provide a technical protection for the interests of creditors, but unfortunately this system is not approved by concretely confirming the legal protection for creditors in a Fiduciary agreement, among others, caused either by regulations that provide a position weak for creditors, such as the absence of firmness in execution regarding execution, even though the object of fiduciary security concerns moving objects which are locked very quickly so that they are prone to embezzlement
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanankesehatan Telemedicine Pada Masa Covid-19 Di Indonesia Benny Hartono; Alendra; Kurniawan , Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.642

Abstract

kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.
Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lasmadi, Sahuri; Wahyuningrum, Kartika Sasi
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.787

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Menurut Maidin Gultom bahwa anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini membahas mengenai Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan hasil penelitian Kasus Pidana anak Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahinya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA.
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PRESFEKTIF HUKUM Yogi Prasetyo
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.794

Abstract

Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang - undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus Permasalahan penelitian ini adalah. Apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ? Apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ? Bagaimana Hakekat Kewarganegaraan dan Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia hasil penelitian ini yaitu kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara.Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilainilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara.
Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia Dwi Salfutra, Reko; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.796

Abstract

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung dan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, termasuk tanah hak ulayat. Penegasan terhadap pengakuan tanah hak ulayat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan tidak diatur secara implisit dalam satu peraturan, oleh karenanya pengaturan hak ulayat seringkali membawa permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pengautran hak ulayat terdapat pada berbagai berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara hukum membawa implikasi jika hak ulayat tidak hanya mendapat pengakuan secara hukum, namun juga terdapat pengingkaran terhadap hak ulayat itu sendiri.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Dwi Salfutra, Reko; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.797

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik
Kepastian Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Tanpa Kehadiran Notaris Muhajirin
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.799

Abstract

Salah satu kewajiban notaris adalah menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, namun, padakenyataannya hal mana tidak dilakukan di hadapan notaris yang akan berakibat timbulnya akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum ketidak hadiran notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris. Kemudian akta tersebut masih dapat dikatakan sebagai akta otentik, sepanjang tidak ada pihak yang mengklaim, sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan hukum tertentu untuk menjustufikasi, dan untuk membuktikannya denngan cara mengambil gambar dari pelaksanaan pembuatan aktamelalui foto atau rekaman video. Kedua, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh notaris yaitu notaris harus mengganti biaya ganti rugi terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa Notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran hendaknya notaris dalam melaksanakan kewenangannya wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata cara yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Kamisuka Eskabe
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.805

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui kekuatan Surat Kuasa Membebankan Fidusia di bawah tangan sebagai dasarpembuatan akta fidusia dapat dilakukan dan mengetahui akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditor, apabila pada saat pembebanan/pembuatan akta fidusianya di dasari dengan SKMF di bawah tangan Metode Penelitian Hukum Normatif dalam bentuk studi pustaka sebagai bahan penelitian tambahan, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.Bahan hukum yang telah terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan penguraian proporsi-proporsi hukum dan non hukum yang dijumpai, diinterpretasikan untuk selanjutnya disistematisasi, dievaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan nasional. Walapun UUJF tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan SKMF di bawah tangan dapat dibenarkan. Secara sistemik hukum jaminan telah meletakan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan yang menganut asas tertutup dan memaksa (dwingendrecht). Dengan digunakannya suatu kuasa dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka keabsahan terhadap akibat yang diperoleh dari pembebanan/pembuatan akta fidusia tersebut, akan bergantung (dependent) pada keabsahan kuasanya. Sehingga apabila kreditor membebani/membuat akta fidusia melalui SKMF di bawah tangan, maka akan membawa konsekuensi dapat tidak diperolehnya hak-hak istimewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang- undang kepada kreditor pemegang sertifikat fidusia.
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 Elia Tri Utari
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.807

Abstract

Dalam keadaan pandemi Covid-19 ini memberikan dampak besar bagi Indonesia, tantangan yang terus-menerus terjadi atas bermutasinya virus hingga begitu banyak varian yang muncul dengan efek kematian yang sangat tinggi, pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Pemasyarakatan. Memahami situasi saat ini dimana Lapas dan Rutan mengalami over crowded yaitu akibat dari kepadatan narapidana/tahanan pada Lapas/Rutan dari jumlah kapasitas yang seharusnya. Dengan Permenkumham No. 24/2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32/2020. Tujuan dari Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang pembaharuan kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana selama pandemi Covid-19 dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskripitf. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian library research dan teknik analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Pembaharuan terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 45. Dengan kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapinda dan anak hendaknya terus dilanjutkan jika pandemi Covid-19 masih mewabah dalam jangka waktu yang lama mengingat Permenkumham No. 24/2021 memperbaharui pemberian asimilasinya bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan anak yang ½ masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Page 14 of 17 | Total Record : 163

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue