cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2024)" : 33 Documents clear
Analisis Sosiolegal terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pangkalpinang) Reynaldi, Aprilio; Sunggara, M. Adystia; Meliana, Yang
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penipuan online bagi Masyarakat di Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris yuridis, dengan menggunakan data lapangan berupa wawancara dan juga menganalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan literatur mengenai penipuan online. Setelah dilakukan Analisa, ditemukan bahwa penindakan pada penipuan online cenderung susah dikarenakan untuk memastikan tindak pidana penipuan haruslah jelas. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan Solusi penipuan online, hal ini dapat dilihat melalui berkembangnya modus penipuan secara dinamis dan berkelanjutan. Kemudian dampak yang terjadi pada Masyarakat, dalam hal ini pada Kota Pangkalpinang adalah hilangnya rasa kepercayaan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus untuk transaksi dengan keuangan. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan dan memaksa Masyarakat meningkatkan literasi sebelum memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Objek Yang Dijadikan Harta Pailit Putri Ramadhita, Mouva; Anita Velentina, Rouli
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2366

Abstract

Kepailitan merupakan sebuah sita umum atas kekayaan debitor yang dinyatakan pailit yang pengurusan dan pemberesan atas hartanya dilakukan oleh kurator. Putusan No.48/Pdt.Sus.GLL/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.353/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengungkapkan fakta hukum bahwa benda yang dijadikan objek jaminan utang debitur merupakan milik pihak ketiga. Selain itu, kreditur separatis yang piutangnya dijaminkan dengan benda objek jaminan tersebut tidak bersedia untuk menyerahkan benda dimaksud kepada kurator. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang benda miliknya merupakan objek jaminan utang debitor yang dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah dengan mengajukan nilai penggantian dari sisa harta pailit debitur serta dengan actio pauliana, pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya kepada Pengadilan Niaga.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang) Nabila Ramah, Ghefira; Rasyid Saliman, Abdul; Dewi, Virna
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2367

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen dalam transaksi non-tunai yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), khususnya peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Wawancara. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi digital, QRIS telah menjadi metode pembayaran yang populer. Namun, kemudahan transaksi ini juga membawa risiko seperti penipuan dan pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur transaksi QRIS, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh BRI Cabang Pangkalpinang, serta tantangan yang dihadapi konsumen. Melalui analisis hukum dan penelitian empiris, penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas transaksi digital.
Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi Rampu Ardalepa, Panji
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2368

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran hukum dalam mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan konservasi, dengan menitikberatkan pada tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam memelihara kawasan konservasi dan menghindari kerusakan akibat pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan analisis kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam implementasi kedua Undang-Undang tersebut, ditambah lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, diperlukan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas pengawasan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, terutama melalui pertambangan dengan kelestarian lingkungan di kawasan konservasi.
Implementasi Pembinaan Karier Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat Elsye Sanggenafa, Meylanny; Frans Wanma, George
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2369

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi pembinaan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus penelitian meliputi penerapan sistem merit dalam rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karier P3K, serta pengaruh pendidikan tinggi, kapasitas SDM, dan kompetensi dalam menunjang karier mereka. Berbagai tantangan diidentifikasi, seperti keterbatasan akses pendidikan, fasilitas pelatihan yang minim, kondisi geografis yang sulit, dan alokasi anggaran yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan pembinaan karier melalui program pelatihan terstruktur, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta optimalisasi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengembangan karier P3K. Implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Papua Barat.
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian Widiansyah, Ridho; Silubun, Siria
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2370

Abstract

Penanganan anak yang berstatus residivis dalam sistem peradilan pidana merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Anak yang berulang kali melakukan tindak pidana, khususnya pencurian, sering kali menghadapi hambatan yang berkaitan dengan faktor sosial, keluarga, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi proses penyidikan dan peradilan. Artikel ini membahas kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak residivis, termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti, perbedaan perlakuan dalam hukum anak, serta keterbatasan fasilitas. Selain itu, faktor sosial seperti latar belakang keluarga yang tidak mendukung dan hambatan psikologis pada anak turut memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, artikel ini mengusulkan penerapan pendekatan rehabilitatif, penyelesaian melalui diversi, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan psikologis. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga dianggap penting untuk memberikan penanganan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak harus lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Anak di Wilayah Manokwari Selatan Victor Obinaru, Yohanes; I. R. Hammar, Immanuel
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2371

Abstract

Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari Selatan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi, maupun faktor sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penanganan kasus anak, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, penanganan perkara anak harus mempertimbangkan hak-hak anak dan prinsip rehabilitatif. Namun, di lapangan, masih terdapat kesenjangan dalam kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan anak, serta stigma sosial yang mempengaruhi proses hukum. Upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan fasilitas rehabilitasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Manokwari Selatan. Penelitian ini menyarankan peningkatan akses terhadap layanan hukum dan sosial di wilayah terpencil serta perbaikan infrastruktur pendukung untuk mencapai sistem peradilan yang lebih humanis dan rehabilitatif.
Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Kalvin Miosido, Marthinus; Budi Siswani, Carina
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2372

Abstract

Restrukturisasi kredit merupakan mekanisme penting dalam dunia perbankan yang dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur dalam menghadapi kesulitan finansial. Proses ini melibatkan penyesuaian syarat-syarat kredit, seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, hingga pengurangan pokok utang. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pelaksanaan restrukturisasi secara adil dan transparan. Perlindungan bagi kreditur mencakup pengurangan risiko kerugian dan pemeliharaan kualitas aset, sementara debitur mendapatkan keringanan beban keuangan dan kesempatan untuk melanjutkan usaha. Meskipun terdapat risiko seperti potensi gagal bayar dan konsekuensi hukum, restrukturisasi tetap menjadi solusi efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama jika didukung dengan pengawasan ketat, mediasi yang adil, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Aini, Atika Rahmadatil; Hasbi, Muhammad; Syam, Misnar; Arben, Ali
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2390

Abstract

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan kawasan persawahan yang dilindungi oleh Kementerian Agraria melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 berdampak pada pengembang perumahan bersubsidi karena harus menyinkronkan datanya dengan LSD terbaru. Namun, kurangnya verifikasi lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan berpotensi menghambat pembangunan. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Proses penentuan LSD meliputi pemeriksaan, penyesuaian, dan penerapan peta yang selaras dengan kondisi lapangan dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Pengembang yang telah memiliki status hukum lengkap atas lahan non sawah dapat dikecualikan dari penunjukan LSD setelah mengajukan permohonan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pertanahan dan Ruang di Jakarta. 2. Bagi pemilik lahan non pertanian yang lahannya termasuk dalam LSD, perlindungan hukumnya berupa peninjauan status lahan oleh BPN. Pemilik berhak mendapat ganti kerugian atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dapat berupa uang atau tanah pengganti. 3. Notaris/PPAT berperan dalam otentikasi dokumen, memberikan nasihat hukum, meninjau status tanah, dan menyimpan catatan, serta bekerja sama dengan BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan legalitas prosesnya.
Kepatuhan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Ditandatangani oleh Penghadap Secara Bersama-Sama Mainanda, Jenita; Rembrandt; Mannas, Yussy Adelia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2392

Abstract

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya”.sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Notaris dalam membuat akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani akta secara berhadapan di Kabupaten Agam. 2) Bagaimana kedudukan Notaris akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh notaris dan tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama oleh para pihak. 3) Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notantuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis empiris dengan data utamanya adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) penanda tanganan akta notaris yang dilaksanakan tidak di hadapan notaris biasanya terjadi dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbangkan kepada nasabah sudah lazim menggunakan jasa notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris, akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah hanya dihadiri dan ditanda tangani oleh nasabah kemudian akta tersebut ditanda tangani oleh nasabah maka akta tersebut dikirim kepada pihak bank untuk ditanda tangani pihak bank. 2) Akta Otentik telah diatur dalam pasal 1868 KUperdata bahwa otentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah yang ditentukan dalam Undang-Undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat.sedangkan pasal 1 angkat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan akta notaris yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang-Undang. 3) Dalam Akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak menjamin kepastian hukum dan diharap pula dapat dihindari dalam terjadinya sengketa walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses menyelesaian sengketa akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Page 3 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue