Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
3,910 Documents
<![CDATA[Implikasi Hukum Keterangan Palsu yang diberikan oleh Panghadap Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah ]]>
<![CDATA[Ade Putra F Sumbara]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1987
<![CDATA[The legal implication for the Land Deed Official on the false statement given by the confrontant is the potential for PPAT to participate in the criminal act of making an authentic deed based on false information or document forgery. However, with the use of the analysis of Article 1365 of the Civil Code and regulations governing the duties functions and authority of PPAT. Then the PPAT has no material obligation in examining to prove the authenticity of the documents or information presented to him. If the formal examination has proven that there is no indication of document forgery and the PPAT makes an authentic letter to the applicant. Then the elements of criminal and unlawful acts are not included in the acts committed by the PPAT in making an authentic deed based on false information provided by the public/applicant to the PPAT.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami ]]>
<![CDATA[Alhaya Darmasari]]>;
<![CDATA[Chazizah Gusnita]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1988
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong keterlibatan dalam prostitusi online, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup mewah, serta menganalisisnya melalui perspektif feminisme radikal pada kasus istri yang dijual oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti kemiskinan dan tanggung jawab keluarga, merupakan faktor utama yang mendorong individu terlibat dalam prostitusi online. Selain itu, keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan gaya hidup mewah juga menjadi motivasi signifikan. Analisis feminisme radikal mengungkapkan bahwa prostitusi online merupakan bentuk eksploitasi dan penindasan patriarki, di mana perempuan dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi laki-laki. Kasus istri yang dijual oleh suami mencerminkan bentuk ekstrem dari kontrol patriarkal dan kekerasan berbasis gender. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan layak bagi perempuan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi, serta penyediaan dukungan psikologis dan sosial bagi korban prostitusi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika prostitusi online dan eksploitasi gender serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagai Upayan Mewujudkan Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS) ]]>
<![CDATA[Dea Ayu Rizki]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1989
<![CDATA[Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat, sehingga tidak heran dan tidak jarang ketika terjadi pencabutan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum atau kepentingan swasta, timbul sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hakim sudah mempertimbangkan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS? Bagaimana perlindungan hukum eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai upaya mewujudkan keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan hanya mempertimbangkan dalam segi yuridis, yaitu wajib terpenuhinya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait dengan wajib terpenuhinya pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, yaitu keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan juga wajib mempertimbangkan unsur sosiologis, yaitu fakta bahwa keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa telah diakui dengan dibuktikannya Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat.]]>
<![CDATA[Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020 ]]>
<![CDATA[Margaret Mutiara Manurung]]>;
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1990
<![CDATA[Sebagai sebuah negara hukum, maka segala kegiatan yang terjadi di dalam negara harus dapat dilakukan dengan berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terhadinya pelanggaran hukum yang disebut juga dengan pelanggaran pidana. Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus ini, kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam dengan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri. Adapun, metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber yang diperoleh oleh studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui data sekunder yang nantinya dianalisis secara deduktif. Apabila seluruh data tersebut telah terkumpul akan dijelaskan secara deskriptif agar dapat menjelaskan hal terkait secara sistematis di dalam penulisan. Muara dari penulisan ini adalah pentingnya pembuktian pembelaan terpaksa yang harus dilakukan di muka pengadilan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penalaran sebelum memberikan putusan atas tindak pidana yang terjadi. Di mana dalam hal ini hakim harus dapat memberikan keputusan dengan melakukan legal reasoning.]]>
<![CDATA[Analisis Fenomena Drifting Liar dalam Perspektif Asosiasi Diferensial: Studi Kasus di Pondok Indah ]]>
<![CDATA[Yusuf Mujaddid]]>;
<![CDATA[Lucky Nurhadiyanto]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1991
<![CDATA[: Street drifting is a phenomenon in which drivers perform high-risk manoeuvres on public roads without permission, has become an increasingly acute social and security issue. In Indonesia, the legality of this activity refers to compliance with the regulations of the applicable laws. Drifting permitted on the circuit under the provisions of the Indonesian Motor Union (IMI), however, often develops in an illegal context. The research uses a qualitative approach to explore the phenomenon of wild drifting in the Indah Pondok area, South Jakarta. Data collection methods involve field observations, interviews with two active perpetrators drifting wild in the area, and literature studies. The data obtained was then analyzed using the differential association theory by Edwin Sutherland (1939). The results of the analysis show that the motivation to engage in wild drifting is heavily influenced by social interaction, intimate groups, attitudes to the law, and physical conditions of the location. Wild drifters greatly appreciate the sensation of adrenaline, freedom, and flexibility offered by this activity.]]>
<![CDATA[Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Mutmainah, Lailatul]]>;
<![CDATA[Yasir, M.]]>;
<![CDATA[Novianto, Herta]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1992
<![CDATA[Dalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara.Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama.]]>
<![CDATA[Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah ]]>
<![CDATA[Rizky Hardianti Evendi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1993
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak inisiatif pembangunan Rempang Eco City terhadap hak asasi manusia dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari pembangunan Rempang Eco City. Penelitian ini menggunakan semacam metodologi penelitian hukum normatif. Karena pendekatan analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian, maka data akan bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk kalimat. Terkait dengan masyarakat Pulau Rempang, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilakukan harus sejalan dengan projeksi penguatan hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai masyarakat lokal. Tidak boleh ada ego pemerintah yang mengalahkan hak-hak dasar warganya. Pemerintah harus menjalankan peran mereka dengan kebijakan yang bijak, berfokus pada partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, Rempang Eco City bisa menjadi contoh sukses di mana pembangunan yang berkelanjutan dan hak asasi manusia bersatu dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga Pulau Rempang.]]>
<![CDATA[Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Rosa Amalia Fatma]]>;
<![CDATA[Triny Srihadiati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1994
<![CDATA[Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis containment theory terhadap pengaruh minuman keras sebagai faktor determinan dari tindak kejahatan penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory atau teori penahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara tindak kejahatan penganiayaan akibat pengaruh minuman keras dengan faktor inner containment dan outer containment. Bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN) ]]>
<![CDATA[Belicia Widhyana Yulia Putri]]>;
<![CDATA[Adhari, Ade]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1995
<![CDATA[A criminal act is something committed by an individual who deliberately violates the provisions of the Criminal Code Book II Chapter XIX (Articles 338 to Article 350) due to the loss of someone's life. One example of this case is the murder incident in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. In this case, there was a child who murdered the victim with the motive of self-defense, because the victim asked for the perpetrator's belongings and had sex with the witness. The perpetrator was subject to a sentence based on Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding abuse resulting in death by the Panel of Judges. However, this caused a polemic because the perpetrator committed the murder by stabbing a knife into the victim's vital organs in the chest. The author uses a normative juridical approach to examine the judge's views regarding the fulfillment of the element of intent (opzet) in the crime of murder using secondary data obtained through literature study. Based on the research results, the judge's consideration of the use of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in this decision was considered inappropriate because the judge simply did not review the jurisprudence, the opzet element in this incident, and only relied on the Criminal Code and subjective reasoning. In criminal law, it is important to consider the element of intent or opzet, even though the consequences are the same, namely the loss of the victim's life, the element of intent in each article is different. Article 338 of the Criminal Code requires the victim to lose their life, while Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code only wants the victim to feel pain without wanting the victim to die.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs ]]>
<![CDATA[Henna Kurniasih]]>;
<![CDATA[Gunawan Djajaputra]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1996
<![CDATA[The practice of child adoption has existed since ancient times. In the past, particularly among couples who had not been blessed with offspring by God, it was common to adopt a child who was still a relative, albeit a distant one. Consequently, child adoption in those times was not based on legal regulations, as the adopted child remained within the family. Therefore, the legality of adoption was not a significant concern in the past. The issues addressed in this paper include the factors and evidence considered by judges in granting adoption petitions and the regulations regarding child adoption under positive law in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the examination of library materials, also known as library research. The findings reveal that the panel of judges considers several points of law, primarily the judges' conviction to grant the petitioners' request based on various pieces of evidence presented during the trial, including testimonies from the biological parents of Child X and witnesses from the relatives of Petitioner I and Petitioner II. The implementation of child adoption in Indonesia is based on the Child Protection Law and Government Regulation No. 54 of 2007 on Child Adoption, which stipulate that the adoption process involves several requirements and is carried out to meet the needs and best interests of the child.]]>
