cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 158   159   160   161   162 
Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia Fuad, Assyifa; Paidi Aritonang, Parulian
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2007

Abstract

A bankruptcy application can be submitted by the debtor or creditor with a minimal prerequisite, namely having at least 2 (two) creditors and having a debt that has fallen due and is payable in accordance with the provisions of Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (“The Bankruptcy Law”). The ease of filing bankruptcy petitions has raised concerns about its potential to disadvantage debtors and perpetuate malpractices among bankruptcy petitioners. This concern is particularly evident in cases where debtors possess assets that exceed their outstanding debts, rendering them solvent rather than insolvent. A prime example of this issue is the landmark case of Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, where the Commercial Court declared PT Telkomsel bankrupt without first establishing or obtaining evidence that PT Telkomsel's assets were less than its debt to PT PJI, thereby placing it in a state of insolvency. Based on this, the Author will examine the necessity of implementing an insolvency test whose provisions are currently adopted in Government Regulation Number 74 of 2020 regarding the Investment Management Institution.
Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan Salsabilla, Denintya Indri; Endah Hartati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2009

Abstract

This study examines the regulations regarding a prenuptial agreement which contain agreements between husband and wife outside of provisions regarding the separation of assets. In marriage, apart from assets, there are also other personal matters that can be agreed upon, but the legal provisions only stipulate that a prenuptial agreement specifically concern about separation of assets. This study uses research methods with a qualitative approach and in its discussion uses a juridical-normative approach. The results of this study found that husband and wife agreements outside of assets can be made if necessary but are considered difficult to include in a prenuptial agreement. This is because there are several differences, so the way it made must also be differentiated.
Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN.MAR Arif Al Jibran, Farel; Adhari, Ade
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2011

Abstract

Enforcing legal certainty in criminal acts of serious abuse is an important aspect of a just justice system. This study analyzes the application of the elements "whoever" and "commits serious maltreatment" in the crime of serious maltreatment and their relevance to legal certainty in law enforcement. Clear provisions regarding actions that are considered serious abuse and who is responsible for these actions are the main key. With this clarity, justice can be better served because all parties are subject to the same laws. Apart from that, applying appropriate punishment is also a means of providing justice to victims and society as a whole. The research results show that the application of these two elements is in accordance with the principles of justice and legal certainty. Thus, legal certainty in enforcing criminal acts of serious ill-treatment is an important basis for creating a just and civilized society. Through normative juridical analysis research methods, and supported by the fact that clarity in the law provides certainty for society and upholds justice. So enforcing legal certainty in criminal acts of serious abuse is a crucial step in maintaining justice and public order. By understanding and applying the principles of legal certainty, the justice system can function effectively to protect individual rights and provide justice to all parties involved.
Perjanjian Distributor dengan Pedagang Kelontong (Studi Kasus Perjanjian Distributor Pemasok Snack ke Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan) Rosid, Abdul; Suparji, Suparji; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2012

Abstract

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebuah perikatan dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perikatan tersebut apabila ada kata sepakat (Pasal 1338 KUHPer). Konsinyasi merupakan jenis pendistribusian produk maupun barang yang dikirim dari pihak pengirim atau produsen oleh supplier untuk dititip kepada pedagang yang memiliki outlet. Perjanjian konsinyasi disebut perjanjian tidak bernama (innominaat) yang merupakan perjanjian yang dikenal secara umum karena perjanjian ini tidak mempunyai nama secara khusus dalam KUHPer maupun KUHD. Perjanjian konsinyasi berlandaskan asas konsensualisme, pacta sunt servanda, serta itikad baik. Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam perjanjian harus didasari dari substansi perjanjian yang mereka sepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memecahkan masalah terkait Pengaturan hukum yang mengatur perjanjian terkait hak dan kewajiban antara pemasok snack dan pedagang kelontong dalam perjanjian distributor di Pasar Cipete Utara serta Pertanggungjawaban Hukumnya. Kerangka teori yang dugubakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori dan konsep perjanjian, seperti teori kesepakatan, hukum perjanjian, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Social legal research yang memiliki sifat penelitian yang eksplanatoris dan bersumber pada yuridis normatif. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian distributor, para pihak secara yuridis memiliki hak dan kewajiban mereka dalam memenuhi perjanjian yang diperjanjikan, serta para pihak bertanggungjawab penuh demi hukum dan perjanjian atas kesepakatan yang telah mereka buat dengan pemberian sanksi berupa denda atau ganti kerugian.
Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia Wilde, Aisya Avrylia Elskan; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2013

Abstract

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini diucapkan oleh Abraham Lincon di dalam pidatonya di Gettysburg, Pennsylvania, 19 November 1863. Belau mengatakan “Democracy is a government of the people, by the people, and for the people”. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk Demokrasi di Indonesia adalah dengan dijalankannya Pemilihan Umum dimana warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu jalannya sebuah Pemilihan Umum harus lancar, adil, dan transparan. Dalam jalannya Pemilihan Umum sudah dipastikan akan terjadinya sebuah pelanggaran, salah satu dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pidana Pemilihan Umum. Proses penanganan perkara pelanggaran pidana Pemilihan Umum tercantum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 476. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan terjadinya kelemahan dalam proses penanganannya, dapat di lihat dari waktu penanganan yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya penyampaian keadilan kepada para pelapor atau orang-orang yang percaya bahwa telah terjadinya pelanggaran tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai tidak tersampaikannya keadilan atau keadilan yang terlambat sama denga ketidakadilan. Hukum seharusnya bersifat Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam atau hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun.
Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur Suherman, Alda Alifiatara Windaningtyas
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2014

Abstract

Pengalihan Hak Tagih (Cessie) yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini Tergugat II mengalihkan hak tagih (Cessie) terhadap Tergugat I atas hutang Pengguat ke Bank Duta yang setelah dilikuidasi dialihkan kepada BPPN dan setelah BPPN bubar dialihkan kepada Tergugat II tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada Penggugat selaku debitur. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengalihan hutang (cessie) wajib diberitahukan kepada debitur?bagaimana akibat hukum terhadap cessie apabila cessie dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur berdasarkan Kuhperdata?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kedudukan Pengalihan Hutang (levering), bentuk pengalihan hutang (cessie) berdasarkan Kuhperdata, pemberitahuan pengalihan hutang (cessie) dan akibat hukum terhadap cessie apabila cessie dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur berdasarkan Kuhperdata.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim Jessica, Jessica; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2015

Abstract

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, penelitian ini melihat bagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis berlaku terhadap sanksi pidana dalam kasus penipuan aplikasi kencan online. Pendekatan penulisan penelitian sesuai dengan keputusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim tentang metodologi penelitian. Temuan dan saran terkait isu yang diperdebatkan dalam penelitian ini meliputi penerapan unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online dalam putusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim sesuai dengan prinsip Lex Specialis derogat legi generali, yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta langkah-langkah hukum yang diambil terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online beserta hasil diskusi mengenai unsur-unsur yang terkait.
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam) Rossellini, R.A Steffie; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2016

Abstract

Tindak Pidana kekerasan kepada orang lain merupakan perbuatan atau tindakan yang dikenakan pemidanaan. Delik pengeroyokan pada KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dengan mengaplikasikan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan analisis metode kualitatif. Penelitian normatif dilakukan karena berfokus untuk menganalisis norma dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk pemidanaan bagi kasus penelitian. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain dalam hasil studi terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam ini dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa atas tindakan pidana pengeroyokan dengan penjatuhan sanksi penjara selama 4 (empat bulan). Adapun dalam Putusan kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam seharusnya permasalahan perselisihan atau konflik antar personal dalam masyarakat hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta kepala dingin dan lapang dada sehingga tindak pidana kekerasan ini dapat dihindari.
Analisis Hubungan Adat Istiadat Dan Konflik Dalam Tinjauan Kriminologi: Studi Kasus Suku Nduga Papua Eurico Hawunio Taga; Fany N. R. Hakim
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2017

Abstract

Penelitian ini menganalisis sisi penyelesaian masalah non-legal dari adat istiadat dan hubungannya dengan konflik yang berfokus pada masyarakat suku Nduga, masyarakat suku Nduga masih sangat erat dengan budaya dan adat istiadat yang bersifat kolektif pada kelompok masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut, tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial budaya namun merambat pada permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijadikan sebagai dasar pada setiap penyelesaian permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat dan lambat laun kebiasaan tersebut berlaku secara normatif dan berwujud pada aturan tingkah laku serta dipertahankan di Masyarakat. Menurut hasil data wawancara menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dapat memicu konflik di masyarakat suku Nduga yakni: 1) Perempuan, 2) Dendam masa lalu, dan 3) Binatang Babi. ketiga masalah ini yang paling bisa menyebabkan konflik berkelanjutan, menurut data berita yang di screaping dari Detik.com menunjukkan bahwa tingkat berita mengenai konflik di Nduga meningkat dari tahun ke tahun, pada 2023 meningkat sebesar 21,43% dari tahun sebelumnya.
Optimalisasi Rehabilitasi Medis kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas Allyssa, Allyssa; Adhari, Ade
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2018

Abstract

The rehabilitation system for narcotics abusers is implemented in correctional institutions, based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics serves as the legal basis for the prevention and combating of drug abuse in Indonesia. Despite the government's vigorous efforts through the National Narcotics Agency (BNN) This research aims to understand and analyze optimization in rehabilitation, the factors that cause rehabilitation to fail for addicts and victims of narcotics abuse. as well as to understand and analyze the efforts made so that rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse can be carried out to address this issue, drug abuse is estimated to affect 3.8 to 4.1 million people. This research adopts a field research approach with a socio-legal juridical perspective. In the context of overcrowding, the study highlights its impact on rehabilitation programs and emphasizes the importance of a holistic approach. In-depth analysis indicates that limited prisoner access to adequate services can hinder the effectiveness of rehabilitation programs. The integration of criminal law policy theory, prisonization theory, and rehabilitation theory becomes crucial in designing holistic and targeted solutions. Based on the research analysis, it can be concluded that overcrowding creates pressure on human resources, impedes rehabilitation programs, and potentially harms the well-being of prisoners. A profound understanding of criminal law policy theories, including prevention, punishment, rehabilitation, deterrence, utilitarianism, and restorative justice, forms the foundation for formulating policies that guide prisoners not only toward punishment but also towards recovery and social reintegration.

Page 160 of 391 | Total Record : 3910

 158   159   160   161   162 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue