Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
3,910 Documents
<![CDATA[Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizki Agus Saputra]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2332
<![CDATA[The aim of the research is to provide an understanding of the urgency of re-implementing the concept of functional representation in the Indonesian parliament. The emergence of the concept of functional representation or the principle of functional or occupation representation needs to be paid attention to and its importance recognized wherever possible, in addition to the political representation system, as a way to incorporate expertise or expertise into the decision-making process that concerns the public interest.. In Indonesia, the principle of functional representation has also been known, in addition to the principle of political representation. The Karya Group (Golkar), which was based on the principle of functional representation, then shifted to political representation, like other political parties. With the various descriptions of the representative system mentioned above, it can be seen that apart from political representation which is considered reasonable, functional representation also needs to be considered and recognized for its importance as a way to include economic elements and other group elements (group representatives) in the political process in the Indonesian parliament.]]>
<![CDATA[The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection ]]>
<![CDATA[Hardimen]]>;
<![CDATA[Fauzia Zainin]]>;
<![CDATA[Darlisma]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2334
<![CDATA[Sustainable agricultural development is faced with competition for the use of agricultural land and the preservation of the function of land resources and the environment. Agricultural land conversion is a sectoral issue, a regional issue and a national issue in providing food for the community. The conversion of agricultural land and the need to protect food agricultural land has so far not become a major issue in regional development planning. This research aims to see to what extent farmers who own land play a role in protecting sustainable food agricultural land. This research uses primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with sources from the Department/Agency that handles LP2B. The results of the research show that the standard area of rice fields in West Pasaman Regency in 2016 - 2022 saw a reduction in the area of rice fields by 3,948 Ha. This reduction in rice fields is due to the conversion of agricultural land into oil palm plantations, settlements and housing as well as due to damage to irrigation dams and sub-optimal irrigation channels and others. This research also found the supporting capacity for land and food protection in the form of local wisdom in several Nagari-nagari such as in Kinali District, Desa Baru and Kenagarian Talu, this is a form of concern in keeping rice fields eternal, and of course the Regional Government of West Pasaman Regency must be more proactive in encouraging and developing the role of farmers who own land which is based on local wisdom in maintaining and caring for permanent rice fields. eternal community as sustainable agricultural land.]]>
<![CDATA[Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang ]]>
<![CDATA[Aini, Atika Rahmadatil]]>;
<![CDATA[Hasbi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Syam, Misnar]]>;
<![CDATA[Arben, Ali]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2390
<![CDATA[Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan kawasan persawahan yang dilindungi oleh Kementerian Agraria melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 berdampak pada pengembang perumahan bersubsidi karena harus menyinkronkan datanya dengan LSD terbaru. Namun, kurangnya verifikasi lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan berpotensi menghambat pembangunan. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Proses penentuan LSD meliputi pemeriksaan, penyesuaian, dan penerapan peta yang selaras dengan kondisi lapangan dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Pengembang yang telah memiliki status hukum lengkap atas lahan non sawah dapat dikecualikan dari penunjukan LSD setelah mengajukan permohonan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pertanahan dan Ruang di Jakarta. 2. Bagi pemilik lahan non pertanian yang lahannya termasuk dalam LSD, perlindungan hukumnya berupa peninjauan status lahan oleh BPN. Pemilik berhak mendapat ganti kerugian atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dapat berupa uang atau tanah pengganti. 3. Notaris/PPAT berperan dalam otentikasi dokumen, memberikan nasihat hukum, meninjau status tanah, dan menyimpan catatan, serta bekerja sama dengan BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan legalitas prosesnya.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Hakim, Fadilhamzah Zikril]]>;
<![CDATA[Syofyan, Syofirman]]>;
<![CDATA[Mannas, Yussy Adelina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2376
<![CDATA[Kurangnya substansi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris tentunya menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta, tentu dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran yang dimana ada pro dan kontra, sehingga dibutuhkan pembaharuan peraturan akan permasalahan tersebut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Pengadilan dijadikan sebagai faktor pendukung dari judul tesis ini. Berdasarkan Kekosongan norma tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris? 2) Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris?. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta tidak ada diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, pegawai notaris sebagai saksi akta memberikan keterangan dan barang bukti kepada hakim dipengadilan berupa rahasia isi akta notaris. Implikasi hukum dari pelanggaran terbukanya rahasia isi akta oleh pegawai notaris sebagai saksi akta termasuk perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa ganti rugi sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 BW dan sanksi pidananya dapat dihukum sembilan bulan dan denda sebagaimana terdapat pada Pasal 322 ayat 1 KUHP.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Melalui Notaris Di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Rahman, Richi]]>;
<![CDATA[Warman, Kurnia]]>;
<![CDATA[Rosari, Anton]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2377
<![CDATA[Penelitian ini membahas jual beli tanah Pusako Tinggi Kaum di Kota Padang yang sudah terdaftar berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melalui notaris. Tanah Pusako Tinggi, yang pada dasarnya tidak dapat diperjualbelikan menurut hukum adat Minangkabau, menunjukkan fakta di mana proses jual beli tetap terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji proses pendaftaran tanah Pusako Tinggi, pelaksanaan jual beli melalui PPJB, dan perubahan nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah kaum tetap mencantumkan representasi kaum sebagai pemilik berdasarkan kesepakatan, meskipun prosedurnya mirip dengan sertifikasi tanah individu. Namun, berdasarkan pepatah adat, hak milik komunal tanah tidak dapat dialihkan sepenuhnya melalui jual beli. Proses pengikatan jual beli ini juga menunjukkan adanya konflik antara penerapan hukum adat dan hukum positif, terutama terkait pengakuan hak kolektif masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum agraria, hukum adat, dan mekanisme jual beli tanah ulayat di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi agar ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional untuk mengurangi konflik terkait tanah ulayat.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Afandi, Rio]]>;
<![CDATA[Warman, Kurnia]]>;
<![CDATA[Andora, Hengki]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2378
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan mendorong tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasinya adalah kawasan sempadan Danau Maninjau, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional. Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis, larangan penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan masyarakat adat. Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengakuan hak atas tanah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama meliputi evaluasi lokasi PTSL yang belum memadai, prosedur pendaftaran tanah yang ambigu, dan ketidaksinkronan peraturan pusat serta daerah terkait pengakuan hak ulayat. Namun, tanah ulayat tetap dapat diakui selama tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan implementatif serta memperkaya studi hukum agraria terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di kawasan sempadan Danau Maninjau.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Studi Pada Rumah Sakit TK III Dr. Reksodiwiryo Padang ]]>
<![CDATA[Putri, Retno Adhilla]]>;
<![CDATA[Mannas, Yussy Adelina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2379
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan lain, termasuk perawat. Dilatarbelakangi hal tersebut permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang? 3) Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari mewawancarai staff kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang dilimpahkan secara mandat dan/atau delegasi. 2)Perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang dilakukan dengan mekanisme perlindungan pendelegasian wewenang, profesional, sistem pengaduan, jaminan sosial, dan penerapan etika profesi. 3) Prosedur penyelesaian sengketa perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang dimulai dari pembentukan tim investigasi, proses investigasi, rapat investigasi untuk memutuskan penyelesaian dan/atau mediasi serta menentukan solusi kedepannya.]]>
<![CDATA[Pengaturan Akta Perjanjian Bagi Bangun Antara Pemilik Tanah dan Pengembang Yang Dibuat di Hadapan Notaris (Studi Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2022/PN.Ptk dan 05/Pdt.G/2018/PN-Sgi) ]]>
<![CDATA[Savira, Sania]]>;
<![CDATA[Rembrandt]]>;
<![CDATA[Najmi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2380
<![CDATA[Perjanjian bagi bangun merupakan sa1ah satu bentuk kerja sama yang sering di1akukan untuk memanfaatkan lahan terbatas guna mendukung kegiatan pembangunan. Perjanjian ini memiliki kelebihan dalam memberikan solusi bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan pembangunan, tetapi juga menghadirkan risiko, seperti risiko konstruksi, biaya tak terduga, dan potensi wanprestasi. Dalam konteks ini, akta otentik yang dibuat o1eh notaris memainkan peran penting da1am memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi bangun antara pemilik tanah dan pengembang serta per1indungan hukum yang diberikan kepada para pihak berdasarkan studi atas Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN.Ptk dan 05/Pdt.G/2018/PN-Sgi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa notaris memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan legalitas dan keabsahan akta perjanjian. Hasil studi juga menunjukkan perlunya penguatan regulasi khusus mengenai perjanjian bagi bangun guna mengurangi potensi konf1ik di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[Rizki, Muhammad]]>;
<![CDATA[Azheri, Busyra]]>;
<![CDATA[Syam, Misnar]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2381
<![CDATA[Pemberian kuasa menjual objek jaminan merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi kuasa di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual kerap menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kuasa, terutama jika kuasa tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa. Notaris sering kali menolak membuat akta kuasa menjual dalam konteks utang piutang karena dinilai melanggar prinsip kepastian hukum. Alternatif pelaksanaan melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini serta biaya dan prosedur yang lebih kompleks menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait pemberian kuasa menjual.]]>
<![CDATA[Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Bangunan oleh Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennootschap) di Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Berlyangga]]>;
<![CDATA[Yuliandri]]>;
<![CDATA[Andora, Hengki]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2382
<![CDATA[Penelitian ini membahas penguasaan tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019. HGB secara hukum hanya diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena CV bukan merupakan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum CV sebagai pemegang HGB, proses pemberian HGB kepada CV, serta kepastian hukum atas kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengamati implementasi kebijakan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HGB kepada CV bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlunya revisi peraturan agar kebijakan tersebut sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.]]>
